Category: Kominfo Kutim

Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan peran vital Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengentaskan masalah sosial. Dengan adanya alokasi anggaran program pembangunan berbasis RT yang cukup besar, Bupati meminta para Ketua RT tidak pasif, melainkan aktif menyisir warga yang mengalami masalah ekonomi hingga anak putus sekolah.

Ardiansyah menyoroti bahwa Ketua RT adalah pihak yang paling mengerti kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, program anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah ke tingkat RT harus berdampak langsung pada penurunan angka putus sekolah dan penanganan stunting.

“Ketua RT adalah yang paling paham kondisi lingkungannya. Paham tidak RT jika ada warganya yang tidak sejahtera? Paham tidak ada warganya yang putus sekolah? Program Bupati menyasar ke situ,” tegas Ardiansyah,Sabtu (22/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan instruksi keras kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutim untuk mengawal pemanfaatan dana tersebut secara maksimal. Ia mengingatkan agar jajaran DPMD tidak hanya bekerja di balik meja, mengingat besarnya total anggaran yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat ini.

“Saya minta Dinas DPMD memaksimalkan ini, jangan berdiam diri di kantor. Itu dana besar, total semuanya sekitar Rp 400-an miliar lebih. Mohon ini dimaksimalkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ardiansyah menyebutkan angka alokasi spesifik dalam program Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu Khusus) Desa yang mencapai Rp 250 juta per RT. Dana tersebut diharapkan mampu menjadi solusi taktis bagi warga yang membutuhkan intervensi cepat, tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang di tingkat kabupaten.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten melalui DPMD dan pemerintah desa hingga tingkat RT dapat berjalan sinergis. Dengan demikian, data kemiskinan dan pendidikan di Kutim dapat terverifikasi dengan akurat dan tertangani dengan tepat sasaran.

“Ketua RT memang tidak ada syarat pendidikan khusus, tapi yang paling penting adalah kepedulian dan pemahaman terhadap warganya. Jangan sampai ada warga miskin atau anak tidak sekolah yang luput dari pantauan,” pungkasnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat rencana pembangunan proyek strategis “Coastal Way” (Jalur Pesisir). Proyek ini bertujuan menghubungkan wilayah dari Desa Sandaran hingga kawasan Tanjung Mangkalihat, sekaligus mengatasi masalah keterisolasian daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa Coastal Way lebih dari sekadar proyek infrastruktur jalan. Menurutnya, jalur ini merupakan pintu gerbang utama untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fokus utama dalam pembangunan adalah perbaikan dan pembukaan ruas jalan yang menghubungkan Manukan, Takat, Seriu, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran.

“Jalur ini adalah pembuka akses bagi wilayah pesisir yang selama ini sulit dijangkau. Potensi laut dan wisata bahari kita sangat besar, dan dengan terbukanya akses, industri kreatif dan sektor pariwisata akan berkembang pesat,” jelas Ardiansyah, jumat(21/11/2025).

Dalam upaya merealisasikan proyek ambisius ini, Pemkab Kutim menerapkan strategi kolaboratif. Pemerintah akan menggandeng dan melibatkan perusahaan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk tahap awal pembukaan badan jalan. Sementara itu, untuk peningkatan kualitas jalan agar menjadi representatif akan dialokasikan anggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berikutnya.

Ardiansyah menyatakan keyakinan bahwa terbukanya akses ini akan mempopulerkan berbagai destinasi wisata eksotis di kawasan tersebut, seperti Teluk Sulaiman dan pantai-pantai alami di Sandaran. Selain sektor pariwisata, distribusi hasil perikanan dan produk UMKM lokal juga diharapkan menjadi jauh lebih lancar dan efisien.

“Kami berharap proyek Coastal Way ini menjadi warisan pembangunan yang akan mengubah wajah pesisir Kutai Timur menjadi kawasan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya secara ekonomi,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sarana dan prasarana dasar masyarakat.

Salah satu program yang kini dijalankan adalah pembangunan sistem pengelolaan persampahan di beberapa wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia menjelaskan, pembangunan sarana persampahan menjadi tanggung jawab teknis PUPR dalam hal penyediaan infrastruktur. Sementara untuk pengelolaan lebih lanjut akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Jadi untuk fasilitasnya dibangun oleh PUPR, tapi pengelolaan dan operasionalnya nanti dilakukan oleh DLH,” ujarnya,Sabtu (22/11/2025).

Ia menyebut, sistem pengelolaan persampahan ini meliputi pembangunan tempat penampungan sementara (TPS), perbaikan akses jalan menuju lokasi pembuangan, serta peningkatan kapasitas armada pendukung. Semua ini dilakukan untuk memperkuat rantai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari 50 program unggulan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya tidak hanya meningkatkan kebersihan kota, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Kita ingin semua wilayah di Kutim punya sistem persampahan yang memadai. Tidak hanya di kota, tapi juga di kecamatan-kecamatan. Karena kebersihan itu kebutuhan dasar masyarakat,” terang Plt. Kadis PUPR.

Ia menambahkan, beberapa titik prioritas pembangunan berada di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat produksi sampah yang besar. Selain itu, pembangunan juga menyasar kawasan permukiman baru yang membutuhkan dukungan sarana pengelolaan sampah.

Dinas PUPR juga menyiapkan desain teknis agar sarana persampahan yang dibangun memenuhi standar lingkungan. Pihaknya bekerja sama dengan konsultan dan tim teknis untuk memastikan fasilitas tersebut aman dan berfungsi optimal.

“Fasilitas seperti TPS dan jalur pengangkutan harus terencana baik, supaya tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain membangun, PUPR juga melakukan koordinasi lintas OPD agar pengelolaan persampahan berjalan berkesinambungan. DLH diharapkan mampu melanjutkan peran operasional dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

“Sinergi antarinstansi ini penting. Karena membangun tanpa pengelolaan yang berkelanjutan hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Ke depan, Dinas PUPR Kutim juga berencana menambah titik-titik fasilitas baru sesuai kebutuhan wilayah. Evaluasi lapangan akan dilakukan untuk memetakan area yang belum memiliki sarana pengelolaan memadai.

Program ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan klasik soal tumpukan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan infrastruktur yang baik, kebersihan lingkungan akan lebih mudah dijaga.

“Kami berharap masyarakat juga ikut menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Inovasi pertanian di Kutai Timur kini memasuki babak baru. Melalui program hilirisasi yang digagas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), komoditas Nanas Himba Kutim tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk buah segar, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti konsentrat tanpa pengawet.

Kepala Bidang Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, mengatakan program ini merupakan upaya nyata untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengolahan hasil pertanian.

“Produksi konsentrat ini sementara masih dilakukan secara internal, tapi ke depan kami akan dorong UMKM lokal untuk memproduksi,” ujarnya,Sabtu (22/11/2025)

Langkah tersebut, kata Wahyudi, bukan hanya untuk memperpanjang umur simpan hasil panen, tetapi juga membuka peluang baru bagi petani dan pelaku usaha kecil agar bisa menikmati nilai tambah dari hasil kerja mereka.

“Petani tidak hanya menjual buah segar, tapi juga mendapat manfaat lebih dari hasil olahan. Ini bentuk nyata hilirisasi pertanian di daerah,” jelasnya.

DTPHP Kutim juga tengah menyiapkan dokumen pendukung dan pendaftaran produk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk olahan nanas ini memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Menurut Wahyudi, hilirisasi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga perubahan cara pandang. Dengan menumbuhkan budaya olah hasil, masyarakat bisa mengoptimalkan potensi daerah tanpa harus bergantung pada tengkulak atau pasar musiman.

“Selama ini petani sering dirugikan karena harga jatuh saat panen raya. Dengan adanya produk olahan, kita bisa jaga stabilitas pendapatan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, inovasi hilirisasi nanas Himba Kutim juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Pemerintah akan memfasilitasi pelatihan pengolahan, manajemen usaha, hingga pemasaran digital bagi kelompok tani dan UMKM.

“Kalau produk ini berkembang, bukan hanya petani yang sejahtera, tapi juga ekonomi desa ikut tumbuh,” ujar Wahyudi.

Wahyudi optimistis, dengan dukungan pemerintah dan semangat petani, Kutai Timur bisa menjadi contoh sukses pengembangan hilirisasi komoditas hortikultura di Kaltim.

“Himba Kutim harus jadi ikon pertanian modern yang lahir dari tangan petani sendiri,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali melahirkan inovasi di bidang pertanian. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), kini hadir produk konsentrat nanas murni tanpa bahan pengawet yang dikembangkan langsung dari hasil panen Nanas Himba Kutim di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar.

Kepala Bidang Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menjelaskan produk ini merupakan hasil eksperimen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura lokal.

“Konsentrat ini dibuat murni dari buah nanas tanpa bahan tambahan seperti pewarna atau pemanis buatan. Satu botol kecil saja setara dengan dua buah nanas,” ungkapnya,Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, proses pembuatan konsentrat ini dilakukan dengan teknik sederhana namun higienis. Daging buah nanas diperas, disaring, lalu dipanaskan pada suhu tertentu untuk menjaga cita rasa asli tanpa menghilangkan kandungan vitaminnya.

“Tujuan utama kami bukan sekadar membuat produk baru, tetapi menghadirkan olahan yang sehat dan aman dikonsumsi. Kami ingin produk pertanian Kutim bisa dikenal bukan hanya karena rasanya manis, tapi juga karena kualitasnya,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan, produk ini menjadi langkah awal bagi DTPHP Kutim dalam memperkenalkan inovasi hilirisasi berbasis bahan alami. Dengan menjaga kemurnian produk tanpa bahan kimia, konsentrat nanas ini diharapkan bisa menjadi alternatif minuman alami yang menyehatkan.

“Produk seperti ini punya potensi besar di pasar modern yang kini lebih memilih olahan tanpa pengawet,” lanjutnya.

Selain menjaga kualitas, DTPHP Kutim juga memperhatikan aspek higienitas dan keamanan pangan. Proses uji coba dilakukan di lingkungan laboratorium kecil dengan pengawasan ketat.

“Kami sedang menyiapkan pendaftaran produk ini ke BPOM agar bisa dipasarkan secara resmi,” terang Wahyudi.

Ia menilai, inovasi sederhana seperti ini bisa mengubah wajah pertanian lokal. Dari hasil panen yang semula hanya dijual dalam bentuk segar, kini muncul peluang baru untuk menghadirkan produk turunan bernilai tinggi.

“Kalau inovasi ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin Kutai Timur punya merek minuman lokal yang bersaing di pasar nasional,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berkomitmen meningkatkan akurasi data kependudukan guna memastikan efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Terkait hal ini, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan atensi khusus terhadap validitas data anak putus sekolah di wilayah Kutim.

Dalam arahannya, Bupati menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersinergi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan langkah proaktif berupa verifikasi dan validasi ulang data secara menyeluruh di lapangan.

Bupati Ardiansyah menegaskan pentingnya sinkronisasi data administrasi dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul adanya temuan ketidaksesuaian data di lapangan, di mana terdapat anak yang tercatat sebagai siswa putus sekolah secara administrasi, namun secara faktual masih aktif menempuh pendidikan.

“Saya meminta jajaran Dukcapil untuk mengoptimalkan pendataan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan data riil di lapangan agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar presisi,” tegas Bupati Ardiansyah,Jumat (21/11/2025).

Sebagai pembelajaran, Bupati mencontohkan temuan di kawasan Sangatta Utara, tepatnya di Jalan Sulawesi. Tim lapangan menemukan adanya selisih informasi saat melakukan konfirmasi langsung kepada warga, di mana data anak putus sekolah yang tercatat ternyata tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh orang tua.

Merespons dinamika tersebut, Bupati meminta jajarannya mengubah pola kerja dengan tidak hanya menunggu data masuk, melainkan jemput bola melakukan pengecekan detail menggunakan metode by name by address (berdasarkan nama dan alamat). Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penganggaran maupun intervensi program strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar.

“Data yang valid adalah kunci utama. Metode by name by address harus segera diterapkan untuk memastikan tidak ada anak-anak Kutim yang membutuhkan bantuan justru terlewat, atau sebaliknya. Langkah ini harus segera dilaksanakan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah mendorong sinergi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha melalui inisiatif Perusahaan Layak Anak (PLA).

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kutim, Rita Winarni, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sejumlah perusahaan yang telah menunjukkan respons positif. Ia mencontohkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang saat ini tengah menjalani proses asesmen PLA. Langkah proaktif ini diharapkan menjadi barometer dan motivasi bagi entitas bisnis lainnya di Kutai Timur.

“Keterlibatan sektor swasta bukan sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial, namun merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang humanis. Kami mendorong perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga peduli pada kesejahteraan keluarga karyawan dan anak-anak di lingkungan sekitarnya,” ujar Rita, Jumat (21/11/2025)

DP3A mencatat, selain KPC, sinergi positif juga telah terbangun dengan anggota Asosiasi Sahabat Indonesia (APSAI) lainnya, seperti DSM, PAMA, dan PDAM. Perusahaan-perusahaan ini dinilai konsisten mendukung berbagai agenda pemenuhan hak anak, mulai dari peringatan Hari Anak Nasional hingga penyediaan infrastruktur ruang bermain yang inklusif.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan swasta ini, DP3A Kutim optimis implementasi program Kabupaten Layak Anak dapat terakselerasi secara merata. Partisipasi aktif dunia usaha diyakini akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi tumbuh kembang anak-anak Kutai Timur dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan peduli.(Adv/Komifo)

Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan sorotan tajam terkait akurasi data kependudukan, khususnya menyangkut angka anak putus sekolah di wilayahnya. Dalam arahannya baru-baru ini, Bupati meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan verifikasi ulang data di lapangan secara menyeluruh.

Instruksi tegas ini keluar setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan fakta di lapangan. Ardiansyah mengungkapkan temuan kasus di mana seorang anak tercatat dalam data sebagai siswa putus sekolah, namun pada kenyataannya anak tersebut masih aktif bersekolah.

“Saya minta Dukcapil segera lakukan pendataan keluarga dengan akurat. Rasa-rasanya sudah berkali-kali saya katakan, Dukcapil harus mampu menemukan data riil di lapangan,” tegas Ardiansyah,di royal Victori, Jumat (21/11/2025).

Bupati mencontohkan sebuah insiden kesalahan data yang terjadi di kawasan Sangatta Utara. Tim di lapangan mendapati data anak putus sekolah, namun saat dikonfirmasi langsung ke orang tua yang bersangkutan, data tersebut salah.

“Begitu ditemui, orang tuanya protes. ‘Anak saya masih sekolah, kok’. Itu tetangga saya di Jalan Sulawesi. Ketemu sama orang tuanya, kaget. Nah, hal-hal (error) seperti ini yang saya maksudkan harus diperbaiki,” ungkapnya.

Merespons hal tersebut, Ardiansyah memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi sekadar menunggu di kantor atau berpatokan pada data lama. Ia meminta metode pendataan dilakukan secara detail by name by address (berdasarkan nama dan alamat) untuk memastikan tidak ada anggaran atau kebijakan yang salah sasaran akibat data yang tidak valid.

Menurutnya, akurasi data sangat krusial karena berkaitan dengan intervensi program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar. Ia tidak ingin ada anak Kutim yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru terlewat karena kekacauan administrasi, atau sebaliknya.

“Segera temukan by name by address. Saya tidak ingin lagi berandai-andai, jangan-jangan data itu hanya pendatang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Ini harus segera, tidak bisa menunggu lama,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)

KUTAI TIMUR – Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kutai Timur sebagai upaya memperkuat tata kelola data pemerintah daerah. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Staper Kutim, Rasyid, yang hadir mewakili Kepala Diskominfo, Ronny Bonar, Jumat (21/11/2025).

Kegiatan yang dihadiri perangkat daerah dan para operator data ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur, Ari Setyanto. Dalam kesempatan itu, Rasyid menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mewujudkan data yang berkualitas.

“Keberhasilan Satu Data bukan hanya tanggung jawab wali data, tetapi menjadi tugas bersama seluruh perangkat daerah. Data harus akurat, terstandar, dan memiliki manfaat bagi perencanaan maupun pengambilan keputusan, ” ujar Rasyid dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, dan Kabid Statistik yang pada waktu bersamaan harus menjalankan tugas kedinasan lainnya. Meski demikian, komitmen Diskominfo dalam mengawal Satu Data Kutai Timur ditegaskan tidak berubah.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Forum Satu Data Kutai Timur 2024, yang sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai penguatan peran perangkat daerah dalam penyampaian data kepada wali data. Melalui rapat ini, pemerintah daerah mengevaluasi kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian data yang telah dikirimkan masing-masing OPD.

“Data yang baik bukan sekadar angka. Ia adalah dasar dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga keputusan strategis pemerintah daerah. Karena itu, kita harus disiplin dan konsisten dalam menjaga kualitas data,” tegas Rasyid.

Ia juga mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan tantangan serta kebutuhan teknis agar implementasi Satu Data di Kutai Timur semakin kuat dan berkelanjutan.

Acara berlangsung dalam suasana formal namun penuh semangat kolaboratif. Para operator data dari berbagai perangkat daerah tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keseragaman proses pengelolaan data pemerintah.

Di akhir sambutannya, Rasyid membuka secara resmi Rakor Satu Data Kutai Timur sambil berharap agar kegiatan ini memberi dampak nyata bagi perbaikan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.(Adv/Kominfo)