Category: Kominfo Kutim

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu langkah strategis yang tengah berjalan adalah perpanjangan runway Bandara Tanjung Bara, bekerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk mempermudah mobilitas investor dan mempercepat konektivitas daerah.

“Runway Tanjung Bara sedang dalam proses kajian perpanjangan. Kita harap tahun ini bisa rampung, agar pesawat berkapasitas 40 hingga 50 penumpang bisa beroperasi,” jelas Ardiansyah, Rabu (26/11/2025).

Ia mengatakan, keterbatasan akses transportasi selama ini menjadi salah satu kendala utama investor untuk menanamkan modal di Kutai Timur.

“Bayangkan, dari Balikpapan ke Kutim bisa butuh enam sampai sembilan jam. Ini membuat banyak calon investor berpikir dua kali,” ujarnya.

Dengan perpanjangan runway dan perluasan bandara, diharapkan penerbangan reguler antara Kutim dan Balikpapan bisa segera terwujud.

Ardiansyah menyebut, Kementerian Perhubungan telah memberikan arahan agar Bandara Tanjung Bara dapat membuka sebagian jadwal penerbangan untuk masyarakat umum, meski masih dikelola oleh pihak swasta.

“Ini hasil koordinasi kita dengan Kemenhub dan PT KPC. Nantinya masyarakat juga bisa menikmati penerbangan ini,” tambahnya.

Langkah tersebut diyakini akan mempercepat arus investasi dan wisata, karena akses udara menjadi faktor kunci penggerak ekonomi.

Selain infrastruktur bandara, Pemkab Kutim juga terus berupaya menyederhanakan perizinan investasi dan memberikan kemudahan bagi investor yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kalau investor mudah masuk, tenaga kerja lokal siap, dan transportasi mendukung, maka pertumbuhan ekonomi Kutim akan melonjak pesat,” kata Ardiansyah.

Ia berharap kerja sama dengan PT KPC menjadi contoh sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

“Investasi bukan hanya tentang modal, tapi juga membuka peluang kerja dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan dan beasiswa berkelanjutan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dianggap sebagai ujung tombak pembentukan karakter generasi muda.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pemkab telah mengirim sedikitnya 450 guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan sarjana (S1) bidang PAUD bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, termasuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

“Kita ingin semua guru PAUD memiliki kualifikasi sarjana sesuai amanat wajib belajar 13 tahun dan standar nasional pendidikan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025)

Menurut Ardiansyah, kebijakan ini sejalan dengan regulasi pemerintah pusat yang menuntut tenaga pendidik memiliki kompetensi akademik dan pedagogik yang memadai.

“Pendidikan usia dini adalah pondasi karakter bangsa. Maka gurunya harus dibekali ilmu, metodologi, dan wawasan yang kuat agar mampu mencetak generasi berkualitas,” tambahnya.

Selain bagi guru, Pemkab Kutim juga terus memperluas program beasiswa Kutin Tuntas, Beasiswa Stimulan, dan Beasiswa Kutim Emas yang diberikan kepada pelajar berprestasi maupun anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami ingin tidak ada anak di Kutai Timur yang putus sekolah karena alasan biaya,” tegasnya.

Bupati turut mengapresiasi dukungan dari perusahaan swasta seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan BSN Kutim yang ikut memberikan beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri.

“Semua ini bagian dari visi besar kita untuk membangun SDM unggul menuju Kutim Hebat 2045,” katanya.

Ardiansyah menegaskan, peningkatan SDM merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.

“Kalau SDM kita kuat, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan pasti ikut maju,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mematangkan rencana pembentukan lembaga pengelola khusus untuk kawasan Folder Ilham Maulana.

Kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat itu dinilai membutuhkan penanganan terpadu agar fungsi teknis maupun fungsi rekreasinya tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia.

Menurutnya, selama ini perawatan Folder  dilakukan secara insidental oleh PUPR, sementara pemanfaatan kawasan oleh masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, ke depan Folder akan dikelola secara lebih terstruktur melalui unit khusus yang akan ditempatkan langsung di area tersebut. “Rencana kami, perawatan Folder akan dilakukan secara berkala oleh UPT yang ditugaskan, lengkap dengan kantor pengelolanya di kawasan itu. Jadi ada orang yang setiap hari bertanggung jawab mengawasi, merawat, dan memastikan fasilitasnya tetap berfungsi baik,” jelas Joni,Selasa (25/11/2025).

Termasuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

Selain itu, penempatan kantor pengelola di dalam kawasan Folder akan mempermudah pengawasan rutin dan pemeliharaan sarana penunjang. “Ada tuannya di situ. Jadi tidak bisa lagi sembarang orang masuk, membuat fasilitas sendiri, atau melakukan aktivitas tanpa pengawasan. Semua akan diatur sehingga folder tetap tertata,” tegasnya.

Dengan pengelolaan berkala dan keberadaan SDM khusus di lapangan, ia optimistis kawasan folder akan kembali terawat dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Joni Abdi Setia, menegaskan bahwa kawasan Folder Sangatta akan mendapatkan penataan khusus, termasuk penyediaan spot memancing sebagai bagian dari pengembangan sarana rekreasi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari rencana besar penataan ulang folder agar fungsi teknis dan sosialnya berjalan seimbang.

Joni menjelaskan bahwa folder selama ini memang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat olahraga, bersantai, hingga memancing. Namun, aktivitas tersebut belum teratur dan tidak memiliki zonasi yang jelas. Karena itu, PUPR akan menyiapkan titik-titik khusus untuk memancing agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. “Karena ini kawasan rekreasi, tentu bisa kita tambah bibit-bibit ikan sebagai penunjang aktivitas memancing. Silakan masyarakat memanfaatkan, tapi tetap harus menjaga kebersihan,” ujar Joni, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, penyediaan area memancing ini bukan hanya untuk menambah fasilitas hiburan, tetapi juga bagian dari konsep penataan kawasan folder yang lebih ramah masyarakat. Rencana ini sejalan dengan visi pengelolaan folder sebagai area mix use development, di mana fungsi pengendalian banjir tetap berjalan, namun fasilitas publik juga tersedia secara lebih profesional.

Joni menambahkan bahwa kesadaran masyarakat sangat penting. Selama ini, banyak fasilitas umum yang kurang terawat karena kurangnya kontrol dan tidak adanya pengelola khusus. Ke depan, folder akan memiliki unit pengelola (UPTD) yang bertugas memelihara fasilitas, mengawasi aktivitas, dan memastikan kawasan tetap aman.

“Folder ini untuk masyarakat, tapi harus dirawat bersama. Kami siapkan fasilitasnya, masyarakat menjaga kebersihannya,” tegasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Joni Abdi Setia, menargetkan proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk pengelolaan Folder Sangatta dapat rampung pada tahun 2026. Pembentukan lembaga ini dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Joni menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses masih berada pada tahap penyusunan kajian akademis. Kajian tersebut merupakan persyaratan wajib sebelum folder dapat dikelola oleh sebuah lembaga resmi. “Kami masih menyusun kajian akademisnya. Pembentukan UPTD tidak bisa serta-merta, harus melalui tahapan yang jelas dan layak secara teknis maupun regulasi,” ujarnya, saat di konfirmasi, selasa (25/11/2025).

Kajian akademis tersebut juga akan dibahas bersama bagian organisasi, kemudian dilanjutkan asistensi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menilai kelayakan pembentukan UPTD. Hasil kajian nantinya menjadi dasar penetapan regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. “Setelah kajian selesai, baru dapat ditentukan bentuk aturannya apakah melalui Perda atau Perbup. Saat ini masih berproses,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah yang tengah dipersiapkan, PUPR Kutim optimistis bahwa pengelolaan Folder Sangatta di masa mendatang akan jauh lebih baik, tertata, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. “Target kami 2026 UPTD sudah dapat dijalankan. Semoga berjalan lancar,” tutup Joni.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, tengah mengakselerasi kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal, khususnya para sarjana muda.

Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan bahwa progres pembentukan koperasi menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi administrasi maupun infrastruktur gerai.

“Kalau di tahapan kita itu sudah sampai legalitas ke Notaris. Saat ini juga lagi proses pembangunan pondasi untuk gerainya,” ujar Benny,Selasa (25/11/2025).

Koperasi ini direncanakan menjadi pusat distribusi kebutuhan vital masyarakat, mulai dari gas LPG bersubsidi, pupuk, sembako, hingga obat-obatan. Namun, pihak desa masih menunggu regulasi dan koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Kabupaten agar bisa mendapatkan akses sebagai agen resmi, bukan sekadar sub-agen.

“Sementara amanat mereka kan ada apoteker di situ untuk obat-obatan, terus LPG, pupuk, dan sembako. Kemungkinan ada di arah seperti itu, cuma kita masih tunggu arahan,” jelasnya.

Kunci utama pengembangan koperasi ini terletak pada pelibatan pemuda desa. Benny menegaskan komitmennya untuk merekrut mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di kota untuk kembali membangun desa, alih-alih mencari pekerjaan di luar.

“Kita perdayakan sumber daya manusia dari desa. Saya lagi mengenjot adik-adik mahasiswa yang sudah selesai studinya,” tegas Benny.

Ia berharap para sarjana ini dapat menerapkan ilmu modern yang didapat di bangku kuliah untuk menciptakan inovasi bisnis di kampung halaman mereka sendiri.

“Ayo coba berbenah, keluarkan ide-ide berlian dan inovasi kalian. Laboratorium kalian ini adalah koperasi, silakan bereksperimen di situ,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) terus menggenjot sosialisasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pemberlakuan wajib (mandatori) ISPO pada tahun 2029, sekaligus melindungi petani dari anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS).

Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, menjelaskan bahwa pasar kelapa sawit global kini menuntut standar keberlanjutan yang ketat. Pembeli (buyer) cenderung memberikan harga lebih rendah atau “harga diskon” kepada petani yang belum memiliki sertifikasi.

“Itu harganya yang diminta oleh buyer. Jadi pembeli-pembeli itu dia minta setiap dia ngikuti harga itu apabila mereka punya sertifikat ISPO dan RSPO,” ujar Nurul, Selasa (25/11/2025)

Disbun Kutim menargetkan agar kesenjangan harga antara petani plasma dan petani swadaya dapat diminimalisir. Pihaknya tidak ingin hasil panen petani swadaya dihargai murah hanya karena masalah administrasi sertifikasi, padahal kualitas buah yang dihasilkan kompetitif.

“Jadi pekebun kami mengharapkan itu pekebun swadaya kami kita dibeli juga TBS-nya. Jangan dibeli tapi dengan harga murah,” tegas Nurul.

Terkait tenggat waktu, Nurul mengingatkan bahwa aturan mandatori sertifikasi ini akan segera berlaku menyeluruh. Jika perusahaan besar ditargetkan rampung pada 2025, maka petani rakyat memiliki waktu sedikit lebih panjang namun harus dipersiapkan sejak dini.

“Perkebunan swadaya itu saat kita kan mandatori untuk pelaku usaha itu 2025, nah kalau untuk perkebunan swadaya sekitar 2029 mereka sudah harus mandatori ISPO juga sebenarnya,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Disbun Kutim aktif turun ke desa-desa melibatkan kelompok tani. Sosialisasi dilakukan secara intensif untuk memberikan pemahaman bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen, melainkan kunci akses pasar.

“Kalau yang disosialisasi kami pernah ke kantor desa, biasanya kami bawa tuh kelompok kami dengan pekebunnya. Kalimatnya gini, kadang-kadang kami percepatan ISPO,” pungkas Nurul.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur –  Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengawal penyaluran dan pemanfaatan Dana Karbon (Carbon Fund) yang bersumber dari Bank Dunia. Dana ini disalurkan kepada desa dan kelompok tani sebagai insentif atas upaya penurunan emisi dan pelestarian lingkungan di area perkebunan.

Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, mengungkapkan bahwa besaran dana yang diterima bervariasi tergantung luasan area konservasi atau lahan resapan yang dikelola.

“Mereka baru dapat DP 20 persen. Rp305 juta dalam satu termin. Tapi itu yang Rp305 juta itu yang lahan resapannya di atas 500 hektare. Kalau di bawah itu hanya Rp100 juta, bahkan ada yang Rp50 sampai Rp80 juta,” ujar Nurul, Selasa (25/11/2025)

Nurul menekankan bahwa penggunaan dana ini diawasi ketat. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk operasional perlindungan lahan, seperti patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bukan untuk pembelian aset pribadi yang tidak relevan dengan medan perkebunan.

“Kemarin dia mau minta transport buat kelompok tani untuk patroli kebun supaya tidak ada kebakaran. Kalau bentuknya motor trail, masih bisa. Tapi kalau yang diminta motor matic (Mio) itu kan enggak mungkin, itu di-blacklist,” tegasnya.

Selain patroli api, dana tersebut juga diarahkan untuk pemulihan ekosistem, seperti di area Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Salah satu program yang didorong adalah rehabilitasi area sungai yang melintasi kebun.

“Kemarin itu ada pengayaan bibit untuk sempadan sungai. Habis itu kami sosialisasi dengan masyarakat tentang ini,” tambah Nurul.

Disbun Kutim berharap dana ini memotivasi pekebun, baik perusahaan maupun swadaya, untuk tetap menyisihkan lahan konservasi di tengah aktivitas ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, habitat satwa, dan cadangan air.

“Jadi lahan resapan itu ada sisi untuk spesies, ada sisi untuk ekosistem. Ada sisi untuk jasa lingkungan air dan sisi untuk sosial budayanya,” pungkas Nurul.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2025 tercatat baru mencapai 45 persen menjelang penutupan tahun. Angka ini menuai perhatian serius karena dinilai sangat rendah oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengingat waktu efektif pengerjaan proyek dan penyelesaian administrasi hanya menyisakan beberapa minggu saja. Kondisi ini membuat Pemkab Kutim harus bekerja ekstra keras di penghujung tahun.

Bupati Ardiansyah mengakui bahwa rendahnya penyerapan anggaran ini dipicu oleh kendala teknis tak terduga yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Faktor-faktor utama yang menghambat termasuk persoalan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum terbayarkan dan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang berdampak langsung ke daerah.

Situasi kompleks tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran secara besar-besaran, sebuah proses yang membutuhkan pembahasan dan persetujuan yang cukup panjang. Konsekuensinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) baru bisa disahkan pada bulan Oktober 2025.
“Proses pergeseran itu panjang pembahasannya, inilah yang membuat waktu kita semakin mepet,”

“Namun, kami tetap berupaya maksimal memanfaatkan sisa waktu satu hingga dua bulan ke depan ini untuk mempercepat penyerapan dana,” jelasnya, Senin (24/11/2025)

Menyikapi sempitnya waktu, Bupati bersikap realistis terhadap kemungkinan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ardiansyah menegaskan bahwa SiLPA bukanlah masalah fatal, selama dana tersebut benar-benar tersedia secara riil di kas daerah.

“Tidak masalah jadi SiLPA, asal uangnya masih ada. Yang bahaya itu jika tercatat SiLPA tapi uangnya tidak ada,” tegasnya.

Sebagai langkah evaluasi fundamental, Bupati telah mengeluarkan instruksi tegas agar pola kerja “kejar tayang” ini tidak terulang di tahun anggaran mendatang. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah total pola kerja dengan memulai kegiatan dan lelang proyek lebih awal.

“Saya minta tahun depan, mulai Februari atau paling lambat Maret, semua sudah harus mulai bekerja,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Ketahanan pangan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, menghadapi tantangan serius akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Fenomena ini membuat wilayah yang memiliki potensi lahan luas tersebut justru bergantung pada pasokan luar daerah untuk kebutuhan pokok.

Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan kekhawatirannya terkait degradasi lahan pertanian pangan yang signifikan. Masyarakat menilai komoditas sawit lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan pertanian konvensional, sehingga lahan pangan terus tergerus.

“Lahan pertanian kita, khususnya di desa saya, mengalami degradasi luar biasa. Alih fungsi lahan yang luar biasa, lebih banyak condong ke perkebunan kelapa sawit,” ungkap Benny,Senin (24/11/2025)

Dampaknya, kebutuhan dasar seperti beras, sayur-mayur, hingga daging kini lebih banyak didatangkan dari Samarinda. Ironisnya, regenerasi petani juga mandek karena stigma di masyarakat bahwa bertani adalah pekerjaan masa lalu yang tidak menjanjikan masa depan.

“Masyarakat bilang, jangan sampai anak kita seperti kita dulu yang jadi petani. Kalau bisa, anak kita jangan jadi petani lagi. Ini yang membuat kami kekurangan generasi muda,” tambahnya.

Meski mayoritas beralih ke sawit, kesejahteraan petani tidak serta-merta terjamin penuh. Benny menyoroti kendala tata niaga sawit di tingkat desa yang masih dikuasai perantara karena tertutupnya akses kemitraan langsung.

“Problem kita terkait harga jual Tandan Buah Segar (TBS) mereka saat ini didominasi oleh tengkulak. Kita di desa belum dikasih ruang untuk membeli buah masyarakat guna bermitra langsung dengan perusahaan,” tegas Benny.

Pemerintah desa kini berupaya menyeimbangkan kondisi dengan memfasilitasi infrastruktur jalan tani dan mencoba menggenjot modernisasi alat pertanian.

“Kita masih kelemahan memberikan edukasi bahwa bertani juga bagian menghasilkan tingkat ekonomi luar biasa,” pungkasnya. (Adv/Kominfo)