Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan peran vital Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengentaskan masalah sosial. Dengan adanya alokasi anggaran program pembangunan berbasis RT yang cukup besar, Bupati meminta para Ketua RT tidak pasif, melainkan aktif menyisir warga yang mengalami masalah ekonomi hingga anak putus sekolah.
Ardiansyah menyoroti bahwa Ketua RT adalah pihak yang paling mengerti kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, program anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah ke tingkat RT harus berdampak langsung pada penurunan angka putus sekolah dan penanganan stunting.
“Ketua RT adalah yang paling paham kondisi lingkungannya. Paham tidak RT jika ada warganya yang tidak sejahtera? Paham tidak ada warganya yang putus sekolah? Program Bupati menyasar ke situ,” tegas Ardiansyah,Sabtu (22/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan instruksi keras kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutim untuk mengawal pemanfaatan dana tersebut secara maksimal. Ia mengingatkan agar jajaran DPMD tidak hanya bekerja di balik meja, mengingat besarnya total anggaran yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat ini.
“Saya minta Dinas DPMD memaksimalkan ini, jangan berdiam diri di kantor. Itu dana besar, total semuanya sekitar Rp 400-an miliar lebih. Mohon ini dimaksimalkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menyebutkan angka alokasi spesifik dalam program Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu Khusus) Desa yang mencapai Rp 250 juta per RT. Dana tersebut diharapkan mampu menjadi solusi taktis bagi warga yang membutuhkan intervensi cepat, tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang di tingkat kabupaten.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten melalui DPMD dan pemerintah desa hingga tingkat RT dapat berjalan sinergis. Dengan demikian, data kemiskinan dan pendidikan di Kutim dapat terverifikasi dengan akurat dan tertangani dengan tepat sasaran.
“Ketua RT memang tidak ada syarat pendidikan khusus, tapi yang paling penting adalah kepedulian dan pemahaman terhadap warganya. Jangan sampai ada warga miskin atau anak tidak sekolah yang luput dari pantauan,” pungkasnya.(Adv/Kominfo).