Category: Kominfo Kutim

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) terus mendorong pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun swadaya, untuk menerapkan sistem pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi standar sertifikasi perkebunan berkelanjutan.

Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, menjelaskan bahwa pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kini tidak lagi sekadar membasmi, melainkan memanfaatkan agen hayati. Salah satunya adalah penyediaan habitat bagi predator alami di area perkebunan.

“Kalau di perusahaan, biasanya disediakan gupon atau rumah-rumah untuk burung pemangsa seperti elang dan burung hantu. Memang sengaja dibikinkan rumah di situ sebagai predator alami hama tikus,” ungkapnya,  Senin (24/11/2025).

Selain hewan pemangsa, Nurul juga menyoroti penggunaan tanaman bermanfaat (beneficial plants) untuk mengendalikan serangan ulat api yang kerap merusak daun sawit.

“Untuk mengatasi ulat api, agen hayatinya menggunakan bunga air mata pengantin atau Antigonon. Itu ditanam di sekitar kebun sebagai inang bagi musuh alami hama tersebut,” jelasnya.

Pihaknya juga memperketat pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya. Nurul menegaskan bahwa sertifikasi ISPO maupun RSPO melarang penggunaan pestisida tertentu yang dapat merusak rantai makanan jangka panjang.

“Dalam sertifikasi, setiap pekebun harus mendapatkan rekomendasi instansi terkait untuk penggunaan pestisida terbatas. Ada zat-zat tertentu yang dipersempit penggunaannya, seperti Paraquat yang kini tidak diperbolehkan,” tegas Nurul.

Pembatasan ini krusial untuk mencegah kematian satwa non-target yang berada dalam rantai makanan di area perkebunan.

“Pestisida berbahaya bisa memutus rantai makanan secara fatal. Konsumen atau pemangsa tingkat kedua bisa ikut mati jika mangsanya terpapar racun keras tersebut, makanya penggunaannya sangat kami awasi demi keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Program ketahanan pangan komoditas jagung di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, menemui kendala serius di sektor hilir. Meski produksi berhasil berkat pendampingan intensif dan bantuan alat pertanian modern, petani kini mengeluhkan ketimpangan harga jual yang ditetapkan Bulog dibandingkan harga pasar lokal.

Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan bahwa secara teknis panen jagung di desanya memuaskan. Namun, antusiasme petani surut ketika dihadapkan pada standar harga pembelian pemerintah yang dinilai tidak menutup biaya operasional di Kalimantan.

“Alhamdulillah kemarin kita ada program ketahanan pangan terkait jagung. Teman-teman PPL dampingi masyarakat, desa belikan bibit dan sediakan alat, hasilnya lumayan,” ujar Benny.Senin (24/11/2025)

Permasalahan utama muncul pada kesenjangan harga. Standar kualitas tinggi yang diminta Bulog ternyata dihargai jauh di bawah harga eceran yang biasa diterima petani setempat.

“Di Bulog dia masuk dalam grade mereka dengan kadar air 14 persen itu hanya dihargai Rp6.400. Sementara masyarakat di sini tanpa kadar air dan sebagainya, itu Rp10.000 per kilogram,” ungkapnya.

Benny menganalisis, standar harga nasional tersebut mungkin relevan untuk petani di Pulau Jawa, namun sangat memberatkan bagi petani di Kutai Timur mengingat tingginya harga sarana produksi, terutama pupuk.

“Mungkin harga Rp6.400 itu kalau standarnya di Jawa kemungkinan petani masih bisa ada nilai lebih, karena memang pupuk di sana lebih murah,” jelas Benny.

Akibatnya, harga pembelian pemerintah tersebut menjadi tidak sinkron dengan realitas ekonomi di desa, sehingga memerlukan evaluasi ulang agar petani tidak merugi.

“Sementara kalau kita di sini, itu tidak memadai dengan harga segitu. Itu persoalan kita yang harus didiskusikan bersama,” pungkasnya. (Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) memastikan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perkebunan, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, dilakukan melalui verifikasi ketat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menegaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani resmi, bukan perorangan. Setelah proposal masuk, tim Disbun wajib melakukan verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL).

“Kelompok tani yang mengajukan permohonan, baru kita identifikasi apa kebutuhannya. Karena biasanya ada kelompok tani minta pupuk, ternyata tidak ada kebunnya,” ungkap Azis,Senin (24/11/2025).

Proses CPCL melibatkan pengecekan langsung ke lapangan. Tim akan mencocokkan data proposal dengan fakta di lokasi, mulai dari identitas petani, keberadaan kebun, hingga validasi luas lahan yang diajukan agar tidak terjadi penggelembungan data.

“Makanya kita ada namanya CPCL tadi. Kita identifikasi, kita lihat mana petaninya? Siapa ini? Misal Si A punya 2 hektar, Si B punya 1 hektar. Baru kita cek lapangan, ada enggak kebunnya,” jelasnya.

Selain fisik kebun, status legalitas lahan menjadi syarat mutlak. Azis menekankan bahwa lahan penerima bantuan tidak boleh tumpang tindih dengan area konservasi atau hak guna usaha korporasi.

“Lahannya juga harus ada dan clear and clean. Artinya, dia tidak di dalam kawasan hutan dan tidak di dalam areanya perusahaan,” tegas Azis.

Pengawasan berlapis ini diterapkan semata-mata demi akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Disbun ingin memastikan setiap rupiah anggaran dirasakan manfaatnya oleh petani yang benar-benar membutuhkan.

“Tentu kita harus selalu melakukan pengawasan supaya tidak salah sasaran. Bantuan harus sampai kepada penerima yang sesuai dan terdokumentasi,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur terus berupaya memotong rantai pasok tata niaga karet yang kerap merugikan petani. Melalui pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB), petani kini difasilitasi untuk menjual hasil panen langsung ke pabrik tanpa melalui perantara atau tengkulak.

Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan margin keuntungan petani. Dengan adanya unit ini, posisi tawar petani menjadi lebih kuat di hadapan industri.

“Kita bentuk unit-unit itu, kemudian unit itu kita kerja samakan dengan pabrik langsung. Jadi dia tidak kembali ke pabrik (lewat perantara),” ungkap Azis,Senin (24/11/2025).

Azis mengakui, tantangan terbesar di lapangan adalah mengubah kebiasaan petani yang ingin pembayaran tunai cepat. Menjual ke tengkulak memang mendapatkan uang tunai seketika, namun harganya jauh lebih rendah karena potongan margin keuntungan pengumpul.

“Kalau yang langsung tadi (ke pabrik) kan harganya ya harga pabrik. Nah, kalau lewat tengkulak kan tentu berbeda. Cuman memang kalau yang lewat tengkulak itu bayarnya cash,” jelasnya.

Padahal, menurut Azis, sistem pembayaran pabrik yang menggunakan invoice tidak memakan waktu lama. Disbun terus mengedukasi petani bahwa menunggu sedikit waktu akan memberikan selisih harga yang signifikan.

“Sistemnya invoice. Kadang-kadang petani dan itu sebenarnya enggak lama. Invoice itu enggak sampai berbulan-bulan, paling seminggu sudah,” tambahnya.

Saat ini, program UPPB telah berjalan di Kecamatan Muara Ancalong. Disbun menargetkan model bisnis ini segera diperluas ke sentra karet lainnya di Kutai Timur agar standarisasi harga dan kualitas karet dapat merata.

“Nah, kita terus ke depannya nanti kecamatan-kecamatan lain terutama yang punya kebun karet seperti Batu Ampar, misalnya, dan Kombeng. Nanti ke depannya kita bentuk semua,” pungkas Azis.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Festival Pesona Budaya Kutai Timur (Kutim) yang telah memukau masyarakat selama tiga hari, resmi ditutup pada Minggu malam (23/11/2025) di Helipad Bukit Pelangi. Penutupan acara ditandai dengan apresiasi tinggi dari Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, terhadap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara hingga para pegiat budaya.

Festival tahun ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya fokus secara eksklusif pada kekayaan budaya Kutim, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering dikaitkan dengan perayaan hari jadi kabupaten.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa fokus baru ini berhasil menciptakan nuansa budaya tersendiri.

“Pada malam hari ini ini adalah hari atau kegiatan yang pertama terkait dengan Festival Pesona Budaya yang kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi tampilan-tampilan yang eksotik, tampilan-tampilan yang memberikan nuansa budaya tersendiri,” ujar Bupati.

Festival ini sukses menyuguhkan beragam tampilan, mulai dari budaya pesisir dan pedalaman Kutai Timur, hingga representasi budaya-budaya nusantara. Penampilan budaya Tarsul, kesenian klasik Kutai, menjadi salah satu daya tarik utama.

Bupati menyampaikan terima kasih mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pegiat budaya atas edukasi dan tampilan yang disuguhkan. Ia menegaskan kembali pentingnya pelestarian budaya.

“Budaya adalah cerminan kehidupan masyarakat yang telah ada berabad-abad lamanya di Kutai Timur,ungkapnya.

Sebagai komitmen ke depan, Bupati Ardiansyah berjanji akan terus menggali dan melestarikan kekayaan budaya Kutim melalui berbagai upaya, termasuk meneruskan penyelenggaraan festival, mengadakan edukasi budaya seperti seminar, serta melakukan penelitian-penelitian budaya, mengingat banyaknya situs peninggalan sejarah di Kutim.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman juga menyampaikan sebuah harapan besar.

“Kutai Timur dapat segera memiliki Museum yang tidak hanya menyimpan sejarah dan budaya, tetapi juga menggambarkan perjalanan perkembangan Kutai Timur hingga saat ini,’’ jelasnya.

Menutup sambutannya, Bupati mengapresiasi masyarakat yang antusias menyaksikan festival. Meskipun mengakui belum semua budaya dapat ditampilkan secara berurutan, ia berharap Festival Pesona Budaya tahun depan dapat menyuguhkan pesona yang lebih lengkap.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk tidak melupakan akar budaya di tengah gempuran perkembangan modern.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk “tidak meninggalkan budaya-budaya asal dan klasik,” meskipun perkembangan budaya modern terus terjadi. Ia berharap pada tahun depan, Festival Pesona Budaya dapat menyuguhkan pesona yang lebih banyak dan lengkap.

“Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin,” tutup Bupati, menandai berakhirnya Festival Pesona Budaya Kutai Timur tahun ini.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur terus mendorong peningkatan kualitas hasil panen karet petani lokal melalui penerapan standar Bahan Olah Karet (Bokar) Bersih. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah hilangnya stigma bau busuk menyengat yang selama ini identik dengan perkebunan karet.

Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan bahwa bau busuk tersebut sebenarnya akibat penggunaan pembeku yang salah, seperti pupuk TSP. Kini, petani telah beralih menggunakan penggumpal cair khusus yang lebih higienis.

“Perbedaannya kalau dulu itu kan karet itu bau kan? Enggak ada lagi sudah sekarang. Penggumpalannya itu kalau dulu kan pakai pupuk TSP, makanya baunya enggak enak,” jelas Aminudin,Minggu (23/11/2025).

Menurut Aminudin, cairan penggumpal modern ini memiliki efektivitas ganda. Selain mempercepat proses pembekuan getah, cairan ini juga menetralisir aroma tidak sedap.

“Sekarang ada bentuknya cairan. Jadi punya dua fungsi. Pertama adalah sebagai penggumpal. Kedua untuk menghilangkan bau yang enggak enak tadi. Jadi baunya segar, bau karet tapi segar,” tambahnya.

Disbun menekankan pentingnya “Bokar Bersih”, yakni karet yang murni tanpa campuran kotoran. Hal ini penting agar harga jual petani tetap tinggi dan diterima oleh pabrik.

“Jadi kualitas karet yang bagus itu kalau namanya dia karet bersih, bokar bersih. Bokar bersih itu ya tidak ada kotoran di dalamnya,” tegas Aminudin.

Ia juga mengingatkan bahwa era petani “nakal” yang memasukkan batu atau tanah untuk menambah berat timbangan sudah berakhir. Sistem sortiran pabrik saat ini sangat ketat, sehingga kecurangan justru akan merugikan petani itu sendiri.

“Sekarang enggak ada lagi petani yang mau begitu (curang). Karena rugi sendiri, tahu sudah kan? Rugi ongkos angkutnya,” tutupnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Komoditas kakao di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan tren harga yang positif dalam dua tahun terakhir. Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim mencatat harga biji kakao kering saat ini berada di kisaran yang sangat menguntungkan petani, meskipun mengalami sedikit fluktuasi jika dibandingkan puncak harga pada tahun 2024 lalu.

Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan bahwa harga saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan periode sebelum tahun 2024 yang hanya berkisar di angka Rp25.000 per kilogram.

“Nah, cuma memang di tahun 2025 ini ada sedikit penurunan. Sekarang ya sekitar Rp80.000 sampai Rp120.000 per kilogram,” ujar Aminudin Azis, Minggu (23/11/2025).

Namun, Azis menekankan bahwa rentang harga tertinggi tersebut tidak berlaku pukul rata. Nilai jual biji kakao di pasaran sangat bergantung pada klasifikasi mutu yang dihasilkan petani. Pembeli akan menyeleksi biji berdasarkan kualitas atau grade.

“Tergantung kualitasnya ini. Ada grade A, grade B, grade C, grade E. Masing-masing ada grade-nya. Nah, itu harganya bisa beda-beda,” jelasnya.

Oleh karena itu, Disbun terus mendorong para petani di sentra kakao untuk mengubah pola pasca-panen. Petani diminta tidak sekadar mengeringkan biji, melainkan wajib melakukan proses fermentasi yang sempurna agar masuk dalam grade unggulan.

“Jadi, petani itu harus melakukan fermentasi. Kalau enggak, harganya murah. Karena fermentasi itu dia meningkatkan kualitas dari biji-bijian. Baik dari sisi warnanya, dari sisi rasanya,” tegas Azis.

Untuk menjaga transparansi pasar, Disbun Kutim juga melakukan pemantauan pergerakan harga secara rutin. Azis memastikan data harga komoditas selalu diperbarui mengikuti perkembangan pasar nasional maupun internasional.

“Ya, kita lihat misalnya kita ada pencatatan harga itu tiap hari. Tiap hari kalau harga itu. Dan itu harga itu online ya,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kakao dan karet, sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah petani. Kebijakan ini menjadi fokus penting di bidang usaha, pengolahan, dan pemasaran hasil, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis.

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya persoalan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa petani mendapat nilai ekonomi yang lebih tinggi dari setiap proses pengolahan. “Kami ingin petani tidak hanya menjual bahan mentah. Dengan hilirisasi, nilai jual kakao dan karet bisa meningkat signifikan,” ujar Aminudin, Minggu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, saat ini masih banyak petani yang bergantung pada penjualan bahan baku langsung, sehingga harga sering tidak stabil. Untuk itu, pihaknya mulai mendorong pelatihan, pendampingan, serta pembentukan kelompok usaha olahan. “Jika petani mampu menghasilkan produk setengah jadi atau bahkan jadi, pendapatan mereka akan jauh lebih baik,” tambahnya.

Aminudin menegaskan bahwa Disbun Kutim juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendukung lainnya agar rantai pemasaran lebih kuat. “Kami siap memfasilitasi kerja sama, baik untuk akses pasar maupun peningkatan kapasitas petani,” tegasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa komoditas kakao dan karet memiliki peluang ekspor yang cukup besar jika kualitas produksi dan konsistensi pasokan dapat ditingkatkan. “Potensi ini harus dimanfaatkan. Kutai Timur punya lahan dan sumber daya petani yang memadai untuk mendorong produk unggulan,” ujarnya.

Melalui program penguatan usaha dan hilirisasi, Disbun Kutim berharap petani dapat beralih dari pola tradisional menuju pola usaha modern yang berorientasi pasar. Dengan demikian, produksi kakao dan karet tidak hanya menjadi komoditas biasa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur mengajak pihak swasta yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berpartisipasi dalam memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan.

Pemerintah daerah menilai, kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah sangat penting agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Joni Abdi Setia, mengatakan, sejumlah perusahaan telah menunjukkan komitmen nyata dengan membantu perbaikan jalan di sekitar wilayah operasional mereka.

“Kita sangat mengapresiasi pihak swasta yang sudah ikut terlibat memperbaiki jalan. Ini contoh baik yang patut diikuti,” ujarnya,Minggu (23/11/2025)

Salah satu di antaranya adalah PT. APE yang beberapa waktu lalu membantu memperbaiki dan mengaspal ruas jalan di Kecamatan Rantau Pulung.

“Mereka langsung turun tangan, dan hasilnya sangat membantu masyarakat sekitar,” katanya.

Menurutnya, masih banyak perusahaan lain yang bisa berperan aktif dalam memperbaiki infrastruktur.“Kita berharap pihak swasta lain juga ikut ambil bagian, karena jalan itu juga mereka gunakan setiap hari,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dana pemerintah terbatas, makanya kita perlu sinergi dan gotong royong dengan pihak swasta,” ucapnya.

Selain bantuan berupa material atau tenaga, kontribusi bisa diwujudkan dalam bentuk perawatan rutin terhadap jalan yang sering dilalui kendaraan perusahaan. “Minimal bantu perbaikan ringan, itu saja sudah sangat berarti bagi masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya juga membuka ruang komunikasi dengan perusahaan agar terjalin kerja sama resmi dalam pemeliharaan jalan. “Kalau ada nota kesepahaman atau MoU, koordinasinya akan lebih mudah dan terarah,” jelasnya.
Kerja sama semacam ini, lanjutnya, telah terbukti efektif di sejumlah daerah lain.

“Kalau pemerintah dan swasta berjalan beriringan, pembangunan bisa jauh lebih cepat dan hasilnya lebih nyata,” katanya.

Ia menegaskan, kontribusi pihak swasta bukan semata kewajiban sosial, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar.

“Jalan yang baik juga menguntungkan mereka sendiri. Distribusi lancar, biaya operasional berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak. “Kalau ada kendaraan yang muatannya berlebih, tolong diingatkan. Kita sama-sama rawat hasil pembangunan ini,” ujarnya.

Plt. Kadis PUPR menambahkan, semangat sinergitas ini sejalan dengan arahan Bupati Kutai Timur yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Membangun daerah harus dilakukan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmen kuat untuk melunasi seluruh kewajiban utang daerah senilai sekitar Rp 1,34 triliun sebelum menutup tahun anggaran 2023. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penyelesaian utang ini adalah agenda utama yang harus dituntaskan pada Desember ini.

Dalam keterangannya usai rapat koordinasi, Ardiansyah menjelaskan bahwa pembayaran utang kepada pihak ketiga maupun kewajiban tunda bayar lainnya bersifat wajib. Ia menekankan prinsip tata kelola keuangan yang sehat, di mana tidak boleh ada beban utang yang dibawa ke tahun anggaran berikutnya jika anggarannya sudah dialokasikan.

“Oh iya, wajib (dibayar) karena hutang-hutang yang kemarin. Total utang kita semua sekitar 1,34 triliun rupiah. Dan Insya Allah tahun ini harus selesai, di bulan Desember ini,” tegas Ardiansyah, Sabtu (22/11/2025).

Bupati menyebutkan bahwa progres pembayaran utang saat ini sudah berjalan sangat positif. Dari total kewajiban yang tercatat di angka kisaran Rp 1,34 triliun, kini jumlah utang yang tersisa diyakini tinggal sedikit, berada di kisaran beberapa miliar rupiah saja.

“Tinggal hanya berapa miliar saja lagi. Insya Allah habis (lunas),” tambahnya.

Ia meyakini sisa pembayaran tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan minggu ke depan, seiring dengan proses percepatan administrasi keuangan yang intensif di akhir tahun.

Penyelesaian utang ini menjadi krusial bagi upaya Pemkab Kutim dalam mempertahankan kesehatan fiskal daerah. Dengan melunasi kewajiban di tahun berjalan, Pemkab akan lebih leluasa dan mampu fokus sepenuhnya pada pelaksanaan program pembangunan baru yang telah direncanakan di tahun 2024 tanpa dibayangi tanggungan masa lalu.

Untuk menjamin target “nol utang” di akhir Desember dapat terealisasi, Ardiansyah telah menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja cepat. Instruksi tersebut mencakup percepatan proses verifikasi dan administrasi pencairan, memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang menunda proses pembayaran.(Adv/Kominfo)