Blog

Kutai Timur – Komoditas kakao di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan tren harga yang positif dalam dua tahun terakhir. Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim mencatat harga biji kakao kering saat ini berada di kisaran yang sangat menguntungkan petani, meskipun mengalami sedikit fluktuasi jika dibandingkan puncak harga pada tahun 2024 lalu.

Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan bahwa harga saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan periode sebelum tahun 2024 yang hanya berkisar di angka Rp25.000 per kilogram.

“Nah, cuma memang di tahun 2025 ini ada sedikit penurunan. Sekarang ya sekitar Rp80.000 sampai Rp120.000 per kilogram,” ujar Aminudin Azis, Minggu (23/11/2025).

Namun, Azis menekankan bahwa rentang harga tertinggi tersebut tidak berlaku pukul rata. Nilai jual biji kakao di pasaran sangat bergantung pada klasifikasi mutu yang dihasilkan petani. Pembeli akan menyeleksi biji berdasarkan kualitas atau grade.

“Tergantung kualitasnya ini. Ada grade A, grade B, grade C, grade E. Masing-masing ada grade-nya. Nah, itu harganya bisa beda-beda,” jelasnya.

Oleh karena itu, Disbun terus mendorong para petani di sentra kakao untuk mengubah pola pasca-panen. Petani diminta tidak sekadar mengeringkan biji, melainkan wajib melakukan proses fermentasi yang sempurna agar masuk dalam grade unggulan.

“Jadi, petani itu harus melakukan fermentasi. Kalau enggak, harganya murah. Karena fermentasi itu dia meningkatkan kualitas dari biji-bijian. Baik dari sisi warnanya, dari sisi rasanya,” tegas Azis.

Untuk menjaga transparansi pasar, Disbun Kutim juga melakukan pemantauan pergerakan harga secara rutin. Azis memastikan data harga komoditas selalu diperbarui mengikuti perkembangan pasar nasional maupun internasional.

“Ya, kita lihat misalnya kita ada pencatatan harga itu tiap hari. Tiap hari kalau harga itu. Dan itu harga itu online ya,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kakao dan karet, sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah petani. Kebijakan ini menjadi fokus penting di bidang usaha, pengolahan, dan pemasaran hasil, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis.

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya persoalan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa petani mendapat nilai ekonomi yang lebih tinggi dari setiap proses pengolahan. “Kami ingin petani tidak hanya menjual bahan mentah. Dengan hilirisasi, nilai jual kakao dan karet bisa meningkat signifikan,” ujar Aminudin, Minggu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, saat ini masih banyak petani yang bergantung pada penjualan bahan baku langsung, sehingga harga sering tidak stabil. Untuk itu, pihaknya mulai mendorong pelatihan, pendampingan, serta pembentukan kelompok usaha olahan. “Jika petani mampu menghasilkan produk setengah jadi atau bahkan jadi, pendapatan mereka akan jauh lebih baik,” tambahnya.

Aminudin menegaskan bahwa Disbun Kutim juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendukung lainnya agar rantai pemasaran lebih kuat. “Kami siap memfasilitasi kerja sama, baik untuk akses pasar maupun peningkatan kapasitas petani,” tegasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa komoditas kakao dan karet memiliki peluang ekspor yang cukup besar jika kualitas produksi dan konsistensi pasokan dapat ditingkatkan. “Potensi ini harus dimanfaatkan. Kutai Timur punya lahan dan sumber daya petani yang memadai untuk mendorong produk unggulan,” ujarnya.

Melalui program penguatan usaha dan hilirisasi, Disbun Kutim berharap petani dapat beralih dari pola tradisional menuju pola usaha modern yang berorientasi pasar. Dengan demikian, produksi kakao dan karet tidak hanya menjadi komoditas biasa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur mengajak pihak swasta yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berpartisipasi dalam memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan.

Pemerintah daerah menilai, kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah sangat penting agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Joni Abdi Setia, mengatakan, sejumlah perusahaan telah menunjukkan komitmen nyata dengan membantu perbaikan jalan di sekitar wilayah operasional mereka.

“Kita sangat mengapresiasi pihak swasta yang sudah ikut terlibat memperbaiki jalan. Ini contoh baik yang patut diikuti,” ujarnya,Minggu (23/11/2025)

Salah satu di antaranya adalah PT. APE yang beberapa waktu lalu membantu memperbaiki dan mengaspal ruas jalan di Kecamatan Rantau Pulung.

“Mereka langsung turun tangan, dan hasilnya sangat membantu masyarakat sekitar,” katanya.

Menurutnya, masih banyak perusahaan lain yang bisa berperan aktif dalam memperbaiki infrastruktur.“Kita berharap pihak swasta lain juga ikut ambil bagian, karena jalan itu juga mereka gunakan setiap hari,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dana pemerintah terbatas, makanya kita perlu sinergi dan gotong royong dengan pihak swasta,” ucapnya.

Selain bantuan berupa material atau tenaga, kontribusi bisa diwujudkan dalam bentuk perawatan rutin terhadap jalan yang sering dilalui kendaraan perusahaan. “Minimal bantu perbaikan ringan, itu saja sudah sangat berarti bagi masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya juga membuka ruang komunikasi dengan perusahaan agar terjalin kerja sama resmi dalam pemeliharaan jalan. “Kalau ada nota kesepahaman atau MoU, koordinasinya akan lebih mudah dan terarah,” jelasnya.
Kerja sama semacam ini, lanjutnya, telah terbukti efektif di sejumlah daerah lain.

“Kalau pemerintah dan swasta berjalan beriringan, pembangunan bisa jauh lebih cepat dan hasilnya lebih nyata,” katanya.

Ia menegaskan, kontribusi pihak swasta bukan semata kewajiban sosial, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar.

“Jalan yang baik juga menguntungkan mereka sendiri. Distribusi lancar, biaya operasional berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak. “Kalau ada kendaraan yang muatannya berlebih, tolong diingatkan. Kita sama-sama rawat hasil pembangunan ini,” ujarnya.

Plt. Kadis PUPR menambahkan, semangat sinergitas ini sejalan dengan arahan Bupati Kutai Timur yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Membangun daerah harus dilakukan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmen kuat untuk melunasi seluruh kewajiban utang daerah senilai sekitar Rp 1,34 triliun sebelum menutup tahun anggaran 2023. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penyelesaian utang ini adalah agenda utama yang harus dituntaskan pada Desember ini.

Dalam keterangannya usai rapat koordinasi, Ardiansyah menjelaskan bahwa pembayaran utang kepada pihak ketiga maupun kewajiban tunda bayar lainnya bersifat wajib. Ia menekankan prinsip tata kelola keuangan yang sehat, di mana tidak boleh ada beban utang yang dibawa ke tahun anggaran berikutnya jika anggarannya sudah dialokasikan.

“Oh iya, wajib (dibayar) karena hutang-hutang yang kemarin. Total utang kita semua sekitar 1,34 triliun rupiah. Dan Insya Allah tahun ini harus selesai, di bulan Desember ini,” tegas Ardiansyah, Sabtu (22/11/2025).

Bupati menyebutkan bahwa progres pembayaran utang saat ini sudah berjalan sangat positif. Dari total kewajiban yang tercatat di angka kisaran Rp 1,34 triliun, kini jumlah utang yang tersisa diyakini tinggal sedikit, berada di kisaran beberapa miliar rupiah saja.

“Tinggal hanya berapa miliar saja lagi. Insya Allah habis (lunas),” tambahnya.

Ia meyakini sisa pembayaran tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan minggu ke depan, seiring dengan proses percepatan administrasi keuangan yang intensif di akhir tahun.

Penyelesaian utang ini menjadi krusial bagi upaya Pemkab Kutim dalam mempertahankan kesehatan fiskal daerah. Dengan melunasi kewajiban di tahun berjalan, Pemkab akan lebih leluasa dan mampu fokus sepenuhnya pada pelaksanaan program pembangunan baru yang telah direncanakan di tahun 2024 tanpa dibayangi tanggungan masa lalu.

Untuk menjamin target “nol utang” di akhir Desember dapat terealisasi, Ardiansyah telah menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja cepat. Instruksi tersebut mencakup percepatan proses verifikasi dan administrasi pencairan, memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang menunda proses pembayaran.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan peran vital Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengentaskan masalah sosial. Dengan adanya alokasi anggaran program pembangunan berbasis RT yang cukup besar, Bupati meminta para Ketua RT tidak pasif, melainkan aktif menyisir warga yang mengalami masalah ekonomi hingga anak putus sekolah.

Ardiansyah menyoroti bahwa Ketua RT adalah pihak yang paling mengerti kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, program anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah ke tingkat RT harus berdampak langsung pada penurunan angka putus sekolah dan penanganan stunting.

“Ketua RT adalah yang paling paham kondisi lingkungannya. Paham tidak RT jika ada warganya yang tidak sejahtera? Paham tidak ada warganya yang putus sekolah? Program Bupati menyasar ke situ,” tegas Ardiansyah,Sabtu (22/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan instruksi keras kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutim untuk mengawal pemanfaatan dana tersebut secara maksimal. Ia mengingatkan agar jajaran DPMD tidak hanya bekerja di balik meja, mengingat besarnya total anggaran yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat ini.

“Saya minta Dinas DPMD memaksimalkan ini, jangan berdiam diri di kantor. Itu dana besar, total semuanya sekitar Rp 400-an miliar lebih. Mohon ini dimaksimalkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ardiansyah menyebutkan angka alokasi spesifik dalam program Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu Khusus) Desa yang mencapai Rp 250 juta per RT. Dana tersebut diharapkan mampu menjadi solusi taktis bagi warga yang membutuhkan intervensi cepat, tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang di tingkat kabupaten.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten melalui DPMD dan pemerintah desa hingga tingkat RT dapat berjalan sinergis. Dengan demikian, data kemiskinan dan pendidikan di Kutim dapat terverifikasi dengan akurat dan tertangani dengan tepat sasaran.

“Ketua RT memang tidak ada syarat pendidikan khusus, tapi yang paling penting adalah kepedulian dan pemahaman terhadap warganya. Jangan sampai ada warga miskin atau anak tidak sekolah yang luput dari pantauan,” pungkasnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat rencana pembangunan proyek strategis “Coastal Way” (Jalur Pesisir). Proyek ini bertujuan menghubungkan wilayah dari Desa Sandaran hingga kawasan Tanjung Mangkalihat, sekaligus mengatasi masalah keterisolasian daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa Coastal Way lebih dari sekadar proyek infrastruktur jalan. Menurutnya, jalur ini merupakan pintu gerbang utama untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fokus utama dalam pembangunan adalah perbaikan dan pembukaan ruas jalan yang menghubungkan Manukan, Takat, Seriu, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran.

“Jalur ini adalah pembuka akses bagi wilayah pesisir yang selama ini sulit dijangkau. Potensi laut dan wisata bahari kita sangat besar, dan dengan terbukanya akses, industri kreatif dan sektor pariwisata akan berkembang pesat,” jelas Ardiansyah, jumat(21/11/2025).

Dalam upaya merealisasikan proyek ambisius ini, Pemkab Kutim menerapkan strategi kolaboratif. Pemerintah akan menggandeng dan melibatkan perusahaan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk tahap awal pembukaan badan jalan. Sementara itu, untuk peningkatan kualitas jalan agar menjadi representatif akan dialokasikan anggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berikutnya.

Ardiansyah menyatakan keyakinan bahwa terbukanya akses ini akan mempopulerkan berbagai destinasi wisata eksotis di kawasan tersebut, seperti Teluk Sulaiman dan pantai-pantai alami di Sandaran. Selain sektor pariwisata, distribusi hasil perikanan dan produk UMKM lokal juga diharapkan menjadi jauh lebih lancar dan efisien.

“Kami berharap proyek Coastal Way ini menjadi warisan pembangunan yang akan mengubah wajah pesisir Kutai Timur menjadi kawasan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya secara ekonomi,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sarana dan prasarana dasar masyarakat.

Salah satu program yang kini dijalankan adalah pembangunan sistem pengelolaan persampahan di beberapa wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia menjelaskan, pembangunan sarana persampahan menjadi tanggung jawab teknis PUPR dalam hal penyediaan infrastruktur. Sementara untuk pengelolaan lebih lanjut akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Jadi untuk fasilitasnya dibangun oleh PUPR, tapi pengelolaan dan operasionalnya nanti dilakukan oleh DLH,” ujarnya,Sabtu (22/11/2025).

Ia menyebut, sistem pengelolaan persampahan ini meliputi pembangunan tempat penampungan sementara (TPS), perbaikan akses jalan menuju lokasi pembuangan, serta peningkatan kapasitas armada pendukung. Semua ini dilakukan untuk memperkuat rantai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari 50 program unggulan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya tidak hanya meningkatkan kebersihan kota, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Kita ingin semua wilayah di Kutim punya sistem persampahan yang memadai. Tidak hanya di kota, tapi juga di kecamatan-kecamatan. Karena kebersihan itu kebutuhan dasar masyarakat,” terang Plt. Kadis PUPR.

Ia menambahkan, beberapa titik prioritas pembangunan berada di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat produksi sampah yang besar. Selain itu, pembangunan juga menyasar kawasan permukiman baru yang membutuhkan dukungan sarana pengelolaan sampah.

Dinas PUPR juga menyiapkan desain teknis agar sarana persampahan yang dibangun memenuhi standar lingkungan. Pihaknya bekerja sama dengan konsultan dan tim teknis untuk memastikan fasilitas tersebut aman dan berfungsi optimal.

“Fasilitas seperti TPS dan jalur pengangkutan harus terencana baik, supaya tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain membangun, PUPR juga melakukan koordinasi lintas OPD agar pengelolaan persampahan berjalan berkesinambungan. DLH diharapkan mampu melanjutkan peran operasional dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

“Sinergi antarinstansi ini penting. Karena membangun tanpa pengelolaan yang berkelanjutan hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Ke depan, Dinas PUPR Kutim juga berencana menambah titik-titik fasilitas baru sesuai kebutuhan wilayah. Evaluasi lapangan akan dilakukan untuk memetakan area yang belum memiliki sarana pengelolaan memadai.

Program ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan klasik soal tumpukan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan infrastruktur yang baik, kebersihan lingkungan akan lebih mudah dijaga.

“Kami berharap masyarakat juga ikut menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Inovasi pertanian di Kutai Timur kini memasuki babak baru. Melalui program hilirisasi yang digagas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), komoditas Nanas Himba Kutim tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk buah segar, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti konsentrat tanpa pengawet.

Kepala Bidang Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, mengatakan program ini merupakan upaya nyata untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengolahan hasil pertanian.

“Produksi konsentrat ini sementara masih dilakukan secara internal, tapi ke depan kami akan dorong UMKM lokal untuk memproduksi,” ujarnya,Sabtu (22/11/2025)

Langkah tersebut, kata Wahyudi, bukan hanya untuk memperpanjang umur simpan hasil panen, tetapi juga membuka peluang baru bagi petani dan pelaku usaha kecil agar bisa menikmati nilai tambah dari hasil kerja mereka.

“Petani tidak hanya menjual buah segar, tapi juga mendapat manfaat lebih dari hasil olahan. Ini bentuk nyata hilirisasi pertanian di daerah,” jelasnya.

DTPHP Kutim juga tengah menyiapkan dokumen pendukung dan pendaftaran produk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk olahan nanas ini memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Menurut Wahyudi, hilirisasi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga perubahan cara pandang. Dengan menumbuhkan budaya olah hasil, masyarakat bisa mengoptimalkan potensi daerah tanpa harus bergantung pada tengkulak atau pasar musiman.

“Selama ini petani sering dirugikan karena harga jatuh saat panen raya. Dengan adanya produk olahan, kita bisa jaga stabilitas pendapatan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, inovasi hilirisasi nanas Himba Kutim juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Pemerintah akan memfasilitasi pelatihan pengolahan, manajemen usaha, hingga pemasaran digital bagi kelompok tani dan UMKM.

“Kalau produk ini berkembang, bukan hanya petani yang sejahtera, tapi juga ekonomi desa ikut tumbuh,” ujar Wahyudi.

Wahyudi optimistis, dengan dukungan pemerintah dan semangat petani, Kutai Timur bisa menjadi contoh sukses pengembangan hilirisasi komoditas hortikultura di Kaltim.

“Himba Kutim harus jadi ikon pertanian modern yang lahir dari tangan petani sendiri,” tutupnya.(Adv/Kominfo)