Blog

Kutai Timur – Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Muara Bengkal, khususnya Rumah Sakit (RS) Pratama, dinilai belum beroperasi secara maksimal. Meski secara fisik bangunan rumah sakit dan infrastruktur pendukung seperti Puskesmas di ibu kota kecamatan sudah tersedia, pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat masih terkendala minimnya dokter spesialis yang menetap.

Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi pada infrastruktur, melainkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum stabil. Menurutnya, kebutuhan tenaga medis ahli sangat mendesak untuk melayani rujukan warga desa.

“Cuma kendalanya di rumah sakit itu kebutuhan tenaga medis, di dokter spesialis masih kurang banyaknya, Bu,” ungkap Benny Kamis (20/11/2025).

Benny menyoroti pola sirkulasi tenaga medis di RS Pratama yang dinilai terlalu cepat berganti (turnover tinggi). Dokter spesialis yang ditugaskan seringkali tidak bertahan lama, sehingga layanan kesehatan tertentu kerap terputus atau berganti personel dalam waktu singkat.

“Masuk enggak lama keluar, masuk lagi. Nah, kalau yang sekarang ini yang terbaru saya kurang update,” jelasnya menggambarkan situasi tersebut.

Beberapa layanan vital yang sempat terisi namun kerap berganti dokter antara lain poli gigi, kandungan, dan penyakit dalam. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi kurang konsisten bagi pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

“Kemarin itu sempat ada dokter gigi, dokter kandungan, spesialis penyakit dalam. Nah, itu juga dokter gigi itu saja sudah berapa kali ganti,” tambah Benny.

Terkait data pasti jumlah kekosongan dokter saat ini, Benny menyarankan agar pihak terkait melakukan koordinasi langsung dengan manajemen rumah sakit guna mendapatkan gambaran riil permasalahan SDM tersebut.

“Makanya saya kalau yang terupdate yang per hari ini, saya kurang update. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung sama direktur rumah sakitnya,” tutupnya. (Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kecamatan Muara Bengkal terus menunjukkan progres positif. Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan bahwa akses jalan, listrik, hingga air bersih kini semakin memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat setempat.

Terkait aksesibilitas, Benny menyebut penanganan jalan penghubung antar desa terus dikebut pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun skema tahun jamak (Multi Years).

“Kalau antar desa insyaallah ini sudah dalam progres. Nah, kalau itu selesai mungkin sudah antar desa sudah clear,” ujar Benny, Kamis (20/11/2025).

Selain jalan penghubung, infrastruktur internal di Desa Benua Baru yang mayoritas penduduknya bermukim di bantaran sungai juga dinilai sudah mumpuni. Menurutnya, dua akses utama desa, baik jalur darat maupun lingkungan, telah tertangani dengan baik.

“Jalan akses utamanya itu cuma ada dua. Nah, itu insyaallah sudah aman dan siap semua,” tambahnya.

Tak hanya fisik jalan, pemenuhan utilitas energi juga hampir merata. Benny memastikan pasokan listrik di wilayah kecamatan mayoritas sudah menyala sepanjang hari, meskipun masih ada pembenahan jaringan di beberapa titik desa tetangga.

“Di Muara Bengkal ini semuanya sudah 24 jam, terkecuali Desa Senambah dan Desa Mulupan yang baru masuk tiang listriknya,” jelas Benny.

Kenyamanan warga semakin lengkap dengan layanan air bersih yang stabil. Benny mengonfirmasi bahwa distribusi air PDAM di wilayahnya dan desa sekitar tidak lagi mengalami kendala berarti.

“PDAM alhamdulillah kalau di Benua Baru itu sudah 24 jam juga air bersihnya,” pungkasnya. (Adv/Kominfo)

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menempatkan stabilitas keuangan daerah sebagai prioritas utama di tengah dinamika ekonomi nasional. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI guna memastikan roda pembangunan daerah tidak terhambat oleh gejolak fiskal.

​Ardiansyah menyebutkan bahwa langkah proaktif ini diambil untuk meminimalisir dampak
“turbulensi ekonomi” yang terjadi di tingkat pusat.

Ia telah menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris Daerah untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kemenkeu.

“Koordinasi ini bukan sekadar pelaporan, tetapi strategi menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah. Kami berharap tahun depan turbulensi ekonomi bisa mereda,” ujar Ardiansyah, Selasa (20/11/2025)

​Bupati juga menyoroti pentingnya pengawalan terhadap kebijakan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Komunikasi yang baik diharapkan dapat mencegah keterlambatan penyaluran anggaran yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.

​Di sisi lain, Ardiansyah mengapresiasi figur Menteri Keuangan baru yang dinilai memiliki pandangan progresif dalam memahami kondisi fiskal daerah.

Optimisme ini mendorong Pemkab Kutim untuk meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam pengelolaan anggaran prioritas.

​“Prinsipnya, apapun situasinya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Itu yang utama,” tegasnya.

​Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, Pemkab Kutim optimis mampu menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kutai Timur.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Program minum susu gratis yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini semakin diperkuat sebagai langkah unggulan daerah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak usia sekolah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu dari 50 program prioritas Bupati Kutim. Selain itu, program ini juga sejalan dan senapas dengan delapan misi prioritas yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Ini termasuk 50 program Pak Bupati dan sesuai dengan misi Presiden Prabowo untuk menyehatkan masyarakat, termasuk bagian dari Misi Besar Gizi (MBG),” ujar Sumarno,Kamis (20/11/2025)

Menurutnya, pemberian susu gratis ini bertujuan ganda, yakni untuk mendorong tumbuh kembang serta meningkatkan kecerdasan anak-anak di Kutai Timur. Program ini disiapkan sebagai intervensi gizi yang signifikan demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Tujuannya memang untuk mencerdaskan anak-anak Kutai Timur dan memperbaiki asupan gizi mereka,” tambahnya.

Mengenai potensi kekhawatiran masyarakat terkait intoleransi laktosa, Sumarno memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus intoleransi di Kutim. Proses pendataan dan pencegahan selalu dilakukan oleh pihak sekolah sebelum susu dibagikan.
“Sebelum dibagikan, guru-guru selalu menanyakan apakah ada anak yang alergi susu. Dan sejauh ini belum ditemukan kasus intoleran laktosa di Kutim,” tegasnya.

Ke depan, program susu gratis ini juga akan disinergikan dengan program pencegahan stunting yang telah berjalan di Dinas Kesehatan.

Melalui langkah terpadu ini, Pemerintah Kabupaten berharap peningkatan gizi dapat menyasar secara komprehensif, tidak hanya balita, tetapi juga anak usia sekolah sebagai upaya jangka panjang memperkuat fondasi kesehatan masyarakat Kutai Timur. (Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, kembali menegaskan pentingnya memberi ruang bagi anak-anak disabilitas dalam setiap kegiatan pemerintah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyampaikan bahwa anak-anak dengan keterbatasan fisik maupun intelektual sering terabaikan dalam event-event OPD.

Ia meminta agar seluruh OPD mulai membuka kesempatan bagi mereka untuk tampil dalam kegiatan resmi, seperti menyanyi, menari, atau menunjukkan kreativitas sesuai kemampuan masing-masing.

“Apa susahnya memberi mereka kesempatan? Mereka juga ingin dihargai dan diberi ruang untuk berekspresi,” ujarnya.

Menurut Idham, kurangnya kesempatan tersebut dapat membuat anak-anak disabilitas merasa terasing dan tidak dihargai. Bahkan banyak keluarga melapor bahwa anak-anak mereka sering merasa didiskriminasi.

“Ini bisa membuat mereka pesimis menghadapi hidup. Kita harus hadir memberi motivasi,” katanya.

Idham menyebut pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang inklusif. Ia meminta agar OPD yang sering menggelar event agar mengevaluasi kembali kegiatan mereka agar lebih ramah disabilitas.

“Kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Kabupaten lain tidak mungkin memperhatikan anak-anak kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keadilan gender dan inklusivitas adalah bagian dari pembangunan yang merata. Karena itu, OPD harus menjadikan isu disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan.

“Setiap anak berhak mendapatkan ruang, meskipun ekspresi mereka tidak sempurna. Kita beri semangat, beri panggung, beri kesempatan. Itu sangat berarti bagi masa depan mereka,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menjelaskan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak hanya berbicara mengenai program untuk perempuan saja, tetapi juga terkait pembangunan fisik yang memberi akses setara bagi seluruh masyarakat.

“Banyak yang salah paham. Mereka mengira PUG hanya menyediakan ruang laktasi atau layanan khusus perempuan. Padahal membangun trotoar ramah disabilitas pun termasuk anggaran responsif gender,” ujar Idham,Kamis (20/11/2025)

Ia mencontohkan ruang publik yang menyediakan jalur khusus disabilitas, tempat pelayanan umum yang mudah diakses kursi roda, hingga desain gedung pemerintah yang ramah penyandang disabilitas. Semua itu merupakan bagian dari pembangunan inklusif.

Idham menyebut fasilitas publik yang tidak memperhatikan kelompok rentan merupakan bentuk ketidakadilan. “Kalau kita membangun ruang publik, tetapi anak-anak disabilitas tidak bisa mengakses, itu berarti ada yang salah dalam perencanaan,” katanya.

Ia berharap OPD lebih kreatif dan peka dalam mengusulkan program yang mengandung unsur PUG. Menurutnya, banyak kegiatan fisik yang sebenarnya dapat dikategorikan responsif gender, tetapi tidak disertakan karena minimnya pemahaman teknis.
Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang PUG, Idham menilai bahwa Kutai Timur sudah berada di jalur yang benar. “Sekarang sudah ada payung hukum. Tinggal bagaimana OPD menjalankannya secara konsisten,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh OPD mulai memasukkan unsur PUG dalam perencanaan tahun 2026. “Walaupun anggaran sedang menantang, yang terpenting adalah keadilan dalam pembagiannya. Fasilitas kecil tetapi berkeadilan jauh lebih berarti daripada anggaran besar tapi tidak tepat sasaran,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sedang menyusun dan mematangkan rumusan indikator evaluasi untuk program Dana Rukun Tetangga (RT). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas program dalam mencapai target pembangunan yang diinginkan di tingkat masyarakat paling bawah.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa meskipun mekanisme pelaksanaan anggaran Dana RT telah berjalan sesuai regulasi APBD, standar penilaian kinerja yang spesifik masih dalam tahap finalisasi.

“Kami belum merumuskan indikator pengukuran ini secara final. Namun, dalam waktu dekat, indikator pencapaian akan segera kami tetapkan,” ujar Basuni, Rabu (19/11/2025)

Menurutnya, indikator ini sangat penting (krusial) untuk mengukur dampak nyata Dana RT terhadap empat tujuan utama program. Keempat tujuan tersebut meliputi peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur di lingkungan RT, serta percepatan penanganan masalah kemiskinan dan stunting.

Dalam proses evaluasi kinerja ini, peran pendamping desa hingga tingkat kabupaten dianggap sangat vital. Mereka akan berfungsi sebagai katalisator dalam mekanisme pelaporan berjenjang.

“Pendamping ini nanti yang akan melaporkan secara bertahap. Dari laporan itulah kami mengukur efektivitas program dan dampaknya di lapangan,” jelas Basuni.

Lebih lanjut, Basuni menekankan bahwa keberhasilan program Dana RT tidak semata ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, melainkan pada validitas data yang digunakan. Ia mendorong seluruh pengurus RT untuk memverifikasi data kemiskinan dan stunting agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“Jika data dari pusat dianggap kurang akurat, RT didorong untuk menggunakan data lapangan yang benar-benar mencerminkan kondisi warganya. Akurasi data menjadi kunci,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)