Author: Kaltim12

SANGATTA – Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur mengingatkan pentingnya percepatan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Bakri.SY., S.Pd., dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Kutim 2025, Jumat (22/11/2025) sore.

Syaiful Bakri menegaskan bahwa tahapan penyusunan RAPBD perlu dilakukan lebih awal untuk menghindari pembahasan yang terburu-buru di akhir proses. “Kita tidak boleh mengulang kekurangan yang sama, di mana pembahasan dilakukan tergesa-gesa karena mengejar tenggat waktu pengesahan,” ujar Sayyid Umar.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah lebih siaga dalam mengantisipasi masalah teknis seperti gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sering menjadi kendala dalam penyusunan RAPBD.

“Pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatunya lebih awal untuk meminimalkan potensi masalah teknis, seperti down server SIPD,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa pimpinan DPRD telah mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan RAPBD melalui surat resmi kepada pemerintah. Langkah ini, menurutnya, bertujuan agar semua pemangku kepentingan dapat memaksimalkan kinerja dan menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas.

Sayyid Umar mengingatkan bahwa pembahasan RAPBD yang dilakukan tergesa-gesa demi mengejar batas waktu pengesahan dapat berdampak negatif pada kualitas anggaran yang disusun.

“Jika pembahasan dilakukan terburu-buru, hasil akhir dari RAPBD sering kali tidak maksimal. Ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan program dan pembangunan yang direncanakan,” tegasnya.

Fraksi PKS berharap, melalui pengelolaan tahapan yang lebih baik, penyusunan RAPBD 2025 dapat berjalan lancar tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Dengan demikian, program dan alokasi anggaran dapat dirancang secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi positif terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2025. Fraksi ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah dalam memprioritaskan penganggaran untuk komponen belanja daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Ramadhani, SH, dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2025, Jumat (22/11/2025) sore.

Menurut Ramadhani, prioritas belanja yang telah disusun dalam RAPBD 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional dan pembangunan. Total Belanja Daerah yang dianggarkan mencapai Rp11,136 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
• Belanja Modal: Rp4,321 triliun
• Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
• Belanja Transfer: Rp1,191 triliun

Proyeksi Pendapatan Daerah
Ramadhani juga menyoroti target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun, yang terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
• Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar

Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan. “Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien,” ujar Ramadhani.

Selanjutnya, Fraksi PPP juga mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih keras, cepat, cermat, dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini diperlukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan.

“Pemerintah tidak hanya sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi harus fokus pada realisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ramadhani berharap, melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan inovatif, RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)

SANGATTA – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kutim berlangsung pada Jumat, 22 November 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, serta Asisten I Pemkab Kutim, Poniso.

Sebanyak 23 anggota DPRD hadir dalam forum ini, bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tamu undangan, dan sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.

Dalam pandangan umum yang disampaikan, setiap fraksi memberikan masukan terkait kebijakan prioritas, fokus pembangunan, serta distribusi anggaran yang akan dirancang untuk tahun mendatang. Sorotan utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar mengawali penyampaian pandangan umum, yang dibacakan oleh Hj. Hasna, S.E. Pandangan ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), melalui Kajang Lahan, menyoroti pentingnya anggaran untuk mendukung sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan, yang diwakili Hj. Mulyana, memberikan perhatian pada sektor pendidikan, terutama pemerataan fasilitas di sekolah-sekolah pelosok. Fraksi Demokrat melalui Pandi Widiarto menekankan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar lebih efektif dan akuntabel.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), diwakili Ramadhani, menyoroti pentingnya anggaran untuk memperkuat program kesehatan masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Indonesia Raya menambahkan masukan terkait perlunya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah. Pandangan terakhir disampaikan Fraksi PKS melalui Syaiful Bakhari, yang menyoroti isu pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas UMKM.

Adapun APBD Kutim tahun 2025 yang diajukan memiliki nilai sebesar Rp11,150 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi setiap fraksi dalam memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif. Ia berharap pembahasan berikutnya dapat menghasilkan APBD yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kutim secara menyeluruh.

Dengan agenda ini, pembahasan APBD Kutim Tahun 2025 memasuki tahapan penting menuju finalisasi, di mana masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan rancangan anggaran tersebut. (adv)

Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd, SD, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih bijak dalam melakukan mutasi tenaga pendidik, khususnya mereka yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, mutasi yang tidak terencana dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan.

“Tenaga pendidik memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Kebijakan mutasi yang tidak tepat hanya akan mengganggu proses belajar-mengajar, terutama jika tidak memperhatikan kebutuhan sekolah dan kompetensi guru,” tegas Yan.

Dalam diskusi informal dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, Yan menyampaikan saran agar tenaga PPPK yang diangkat tidak dipindahkan ke lokasi baru. “Saya sempat bercerita kepada kepala dinas, ketika nanti mengangkat tenaga PPPK, jangan tugaskan di tempat lain lagi,” ujarnya.

Yan menyoroti , mutasi sering kali menyulitkan guru yang harus beradaptasi di lingkungan baru, apalagi jika mereka kesulitan mendapatkan tempat tinggal. “Kenapa saya sebut menyusahkan orang? Karena di sini dia sudah punya rumah, sementara di tempat baru pasti tidak punya. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Menurutnya, pengangkatan PPPK merupakan langkah positif dalam memperkuat sektor pendidikan. Namun, agar kebijakan ini efektif, pemerintah harus menjaga stabilitas penempatan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan sekolah dan kemampuan masing-masing guru.

Yan juga menilai, mutasi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menurunkan semangat dan produktivitas para tenaga pendidik. Ia menyarankan Pemkab Kutim untuk melibatkan kepala sekolah, pengawas, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun kebijakan mutasi.

“Sektor pendidikan adalah fondasi bagi masa depan Kutai Timur. Kita semua harus bekerja sama memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung pengembangan pendidikan di daerah ini,” tutupnya. (adv)

Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Dr. Tyty Novel Paembonan, menyampaikan, aspirasi masyarakat yang diterimanya selama reses di beberapa kecamatan di daerah pemilihan (Dapil) II masih didominasi oleh usulan terkait infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Novel ini saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur pada Kamis (28/11/2024). “Usulan masyarakat itu masih dominan infrastruktur, terutama jalan yang belum memadai,” ungkap Novel kepada awak media.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, reses kali ini dilakukan di Desa Kandolo (Kecamatan Teluk Pandan), Desa Manunggal Jaya (Kecamatan Rantau Pulung), dan Desa Sepaso Barat (Kecamatan Bengalon). Dari ketiga lokasi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai sangat mendesak.

Menurut Novel, pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama karena kondisi jalan di Dapil II masih jauh dari memadai. Hal ini berdampak pada aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi jalan di Dapil II memang masih banyak yang belum memadai. Ini sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan pokok lainnya,” jelas Novel.

Selain itu, keluhan terkait pendidikan juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet, yang dinilai belum layak untuk mendukung proses belajar-mengajar.

“Sekolah ini perlu perhatian serius, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet. Semua itu harus lebih memadai agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.

Selain infrastruktur dan pendidikan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait fasilitas kesehatan yang masih minim. Novel mencatat perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, akses terhadap program beasiswa juga menjadi salah satu keluhan masyarakat. Meski pemerintah telah meningkatkan besaran beasiswa, mekanisme penyaluran yang dilakukan secara online dinilai menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan yang minim akses internet.

“Masyarakat di desa, terutama yang terpencil, tidak bisa akses internet. Mereka bahkan tidak paham bagaimana menggunakannya. Jadi, ini juga menjadi kendala besar,” ungkap Novel.

Novel berharap, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama reses. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan akses layanan publik agar masyarakat di pedesaan tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

“Semua aspirasi ini harus menjadi perhatian serius. Kita ingin pembangunan di Kutai Timur lebih merata, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal,” pungkas Novel. (adv)