Author: Kaltim12

SANGATTA – Setelah melalui pembahasan yang panjang dan intensif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2025 resmi disahkan oleh DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-XXII, Selasa (26/11/2024) malam, di ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Bukit Pelangi.

Pengesahan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Jimmi, dan Wakil Ketua I Sayid Anjas, setelah seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan akhir yang sepakat menerima Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2025.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa seluruh tujuh fraksi menerima dan menyetujui RAPBD menjadi Perda APBD 2025. “Dengan ini, saya minta pendapat saudara-saudara, apakah menerima dan menyetujui RAPBD 2025?” tanya Jimmi, yang langsung dijawab dengan persetujuan oleh seluruh fraksi, disusul ketukan palu tanda pengesahan.

Rincian APBD 2025
APBD Kutai Timur 2025 ditetapkan sebesar Rp11,151 triliun. Rincian pendapatan daerah meliputi:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
  • Pajak Daerah: Rp208,019 miliar
  • Retribusi Daerah: Rp74,837 miliar
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp7,441 juta
  • Lain-lain PAD yang Sah: Rp68,069 miliar
• Pendapatan Transfer: Rp10,256 triliun
• Lain-lain Pendapatan: Rp547,795 miliar

Jumlah pendapatan tersebut menjadi dasar alokasi belanja daerah yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kutim.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD 2025. Ia mengapresiasi kerja keras yang ditujukan demi kesejahteraan masyarakat Kutim.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dedikasi semua pihak dalam membahas APBD 2025. Semangat kerja yang tinggi ini adalah upaya bersama untuk menciptakan hasil terbaik bagi Kutai Timur,” ujar Ardiansyah.

Ketua DPRD Jimmi juga memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, fraksi-fraksi, komisi-komisi, dan seluruh pihak yang berperan dalam proses pengesahan ini.

“Semoga kita terus semangat dalam menjalankan tugas demi menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” kata Jimmi.

Dengan disahkannya APBD 2025, diharapkan program-program prioritas daerah dapat segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV)

Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), H. Riduan, mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan tetap menjadi aspirasi utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) III. Hal ini disampaikannya setelah melakukan reses di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah tersebut.

“Saat reses di Dapil III, masyarakat menyampaikan bahwa perbaikan jalan, khususnya jalan menuju kecamatan dan jalan antar desa, masih menjadi prioritas utama mereka,” ungkap Riduan, Kamis (28/11/2024).

Riduan menjelaskan, kondisi jalan di Dapil III masih banyak yang rusak parah. Sebagian besar jalan masih berupa tanah, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Jalan menjadi berlumpur dan sulit dilalui. Sedangkan pada musim kemarau, debu yang beterbangan juga menjadi masalah bagi warga.

“Banyak jalan di beberapa kecamatan masih berupa jalan tanah. Saat musim hujan, jalan berlumpur dan sangat sulit dilewati. Sedangkan saat kemarau, debu menjadi gangguan serius,” jelasnya.

Menurut Riduan, masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan peningkatan jalan, setidaknya melalui pengerasan atau semenisasi. Perbaikan ini diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan keseharian warga.

Riduan menambahkan, kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga memengaruhi distribusi barang kebutuhan pokok yang sebagian besar dipasok dari Samarinda. Jalan yang tidak layak menyebabkan keterlambatan distribusi, sehingga harga barang menjadi fluktuatif dan cenderung meningkat, terutama saat musim hujan.

“Harga barang di Dapil III sering fluktuatif. Contohnya, gas 3 kg, yang biasanya Rp35 ribu, bisa naik menjadi Rp40 ribu saat hujan. Harga pertalite juga stabil tinggi, tidak pernah turun dari Rp15 ribu per liter,” ungkap Riduan.

Ia menekankan, jalan yang layak sangat diperlukan untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok, seperti sayur, ikan, beras, dan bahan bangunan. Dengan jalan yang memadai, biaya transportasi dapat ditekan, sehingga harga barang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, Riduan berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Dapil III. Perbaikan jalan, menurutnya, tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan pada perbaikan ekonomi di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan aspirasi masyarakat ini. Infrastruktur jalan yang baik adalah kunci untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga di Dapil III,” pungkas Riduan. (adv)

KONGBENG – Anggota DPRD Kutai Timur asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Timur 4, Baya Sargius, S.Sos, melaksanakan reses di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, pada Minggu (24/11/2024) kemarin. Reses yang bertempat di Desa Marga Mulya ini menjadi langkah awal politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Pdt. Liliani Malaweng, dilanjutkan dengan sambutan oleh Master of Ceremony (MC) Lysia Petrus. Acara dihadiri Kepala Desa Marga Mulya, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh adat, serta 124 warga dari dua kecamatan, Kongbeng dan Muara Wahau.

Dalam pertemuan tersebut, Baya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan pentingnya reses sebagai wadah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat yang nantinya akan dibawa ke pembahasan di DPRD.

“Reses ini adalah amanat undang-undang dan juga momen penting untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan di legislatif,” kata Baya.Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur, yang dinilai masih jauh dari memadai. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan akses air bersih yang terbatas. Permasalahan ini, menurut Baya, menjadi hambatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Wilayah ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal infrastruktur yang masih menjadi tantangan besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Baya juga menerima masukan terkait peningkatan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan program ekonomi bagi masyarakat di Kongbeng dan Muara Wahau.

Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Baya berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan di DPRD. Ia menyatakan akan mengupayakan agar kebutuhan warga, terutama yang bersifat mendesak, dapat menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Saya akan memastikan apa yang disampaikan hari ini masuk dalam pokok pikiran yang saya usulkan di DPRD. Kita perlu kerja sama semua pihak agar pembangunan di wilayah ini dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.

Reses berlangsung dalam suasana interaktif, dengan dialog yang aktif antara warga dan Baya Sargius. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana warga menyampaikan harapan besar terhadap wakil rakyat untuk dapat merealisasikan apa yang telah mereka usulkan (adv)

KONGBENG – Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd., SD, M.Si, mengadakan reses perdana di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, pada Minggu (24/11/2024). Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Oma Sambal ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, dan warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai wakil rakyat. Ia juga menekankan pentingnya reses sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

“Reses ini merupakan momentum bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat kami perjuangkan di DPRD,” ujar Yan.Beberapa isu menjadi sorotan dalam reses kali ini, di antaranya adalah perbaikan infrastruktur jalan desa, akses air bersih, dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Kepala Desa Marga Mulya menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap usulan-usulan dari masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum, dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” ujar Kepala Desa.

Sementara itu, seorang tokoh adat juga mengusulkan adanya perhatian lebih terhadap pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Desa Marga Mulya.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yan berkomitmen untuk membawa aspirasi yang diterima selama reses ke tingkat pembahasan di DPRD Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi pokok pikiran (pokir) yang akan diperjuangkan dalam penyusunan program dan kebijakan daerah.

“Semua masukan ini sangat berarti bagi kami. Saya akan memastikan aspirasi ini menjadi bahan diskusi dalam penyusunan anggaran dan kebijakan di DPRD,” tegas Yan.

Reses yang berlangsung dengan suasana hangat dan dialog interaktif ini ditutup dengan diskusi santai bersama warga. Yan mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menyuarakan keprihatinannya atas berkurangnya lahan pertanian padi di sejumlah wilayah di daerah tersebut. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa luasan panen padi di Kutim pada tahun 2023 hanya mencapai 57,08 ribu hektare. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan 64,97 ribu hektare pada tahun 2022.

“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.

Ia menilai penurunan luasan lahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan perlu segera digalakkan untuk mencegah penurunan yang lebih besar di masa mendatang.

Menurutnya, salah satu penyebab berkurangnya lahan panen padi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengedukasi petani mengenai pentingnya mempertahankan lahan produktif dan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Kutim.

“Jika kita serius dalam mengatasi masalah ini, sektor pertanian dapat kembali menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan, bahkan berkontribusi pada perekonomian daerah,” lanjutnya.

Anggota dewan ini berharap langkah konkret dapat segera diambil oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik, tantangan ini diyakini dapat diatasi, sehingga ketahanan pangan Kutim tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

SANGATTA – Dalam pandangan umumnya di Rapat Paripurna XX DPRD Kutai Timur, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Fraksi PIR menyampaikan harapan agar setiap masukan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dapat diterima sebagai bahan pertimbangan yang konstruktif dalam pembahasan lebih lanjut. “Kami berharap seluruh catatan dan saran yang kami berikan akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran yang lebih baik dan lebih optimal. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Fraksi PIR menggarisbawahi bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari besar kecilnya anggaran, melainkan dari efektivitas anggaran tersebut dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, fraksi ini mendesak agar alokasi anggaran lebih fokus pada kebutuhan yang paling mendesak dan strategis bagi pembangunan daerah.

“Menyusun anggaran bukan sekadar soal angka, tetapi tentang bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam penutup pidatonya, Fraksi PIR mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung proses pembahasan RAPBD 2025 secara lebih terperinci.

Fraksi ini berharap bahwa langkah-langkah yang diambil selama pembahasan anggaran dapat membawa perubahan besar bagi Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.

“Kami berharap setiap keputusan yang diambil dapat membawa dampak yang besar dan positif bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkas Ketua Fraksi PIR.

Dengan harapan dan komitmen tersebut, Fraksi PIR optimis bahwa APBD 2025 dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. (ADV