Category: Warta Parlementeria

Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyoroti dua sektor penting yang dinilai belum tergarap maksimal dalam peningkatan PAD, yakni pajak penerangan jalan dan pajak air tanah.

Faizal mengatakan, sektor pajak penerangan selama ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. “Kita semua pakai listrik dan token PLN, tapi target pajak penerangan jalan kita masih kecil,” ujarnya,Minggu (9/11/2025)

Menurutnya, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kutim tidak menggunakan listrik dari PLN, melainkan dari genset sendiri. “Perusahaan sawit, misalnya, ada 48 pabrik di Kutim. Mereka pakai genset untuk kebutuhan penerangan, tapi belum terpantau maksimal dalam pungutan pajaknya,” katanya.

Ia meminta agar Dinas Pendapatan menindaklanjuti dengan pengawasan langsung. “Saya sudah minta tolong dicek semua. Harus dipastikan potensi itu benar-benar masuk ke PAD,” tegas Faizal.

Selain itu, pajak air tanah juga menjadi perhatian serius DPRD. “Pendapatan dari pajak air tanah juga masih kecil. Kita perlu tahu berapa wajib pajak yang sudah bayar dan berapa yang belum,” ujarnya.

Faizal menilai perlunya validasi data wajib pajak secara menyeluruh. “Saya minta datanya harus jelas. Jangan sampai masih banyak yang belum terinventarisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, Komisi B DPRD bersama Dinas Pendapatan akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas persoalan ini. “Kami ingin masalah ini ditindaklanjuti secara konkret, bukan hanya dibahas di rapat Banggar,” katanya.

Faizal berharap langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal Kutim. “Kalau dua sektor ini bisa dimaksimalkan, PAD kita bisa meningkat signifikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci keberhasilan. “Bukan bolong, tapi perlu dimaksimalkan pengawasannya,” tutup Faizal.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi keuangan daerah tergali secara maksimal dan distribusi dari pemerintah pusat lebih transparan.

“PAD kita tahun ini sudah mencapai sekitar Rp450 miliar, tapi potensinya sebenarnya masih bisa ditingkatkan,” kata Jimmi, Minggu (9/11/2025).

Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama dalam peningkatan PAD adalah pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. “Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi pengelolaannya masih belum detail dan belum maksimal,” ujarnya.

Karena itu, DPRD berencana mengusulkan pembentukan Pansus DBH untuk melakukan kajian dan advokasi ke pemerintah pusat. “Pansus ini kita harapkan bisa memperjuangkan agar DBH Kutim sesuai dengan kontribusi nyata daerah penghasil,” jelasnya.

Menurut Jimmi, daerah penghasil seharusnya mendapatkan proporsi yang lebih besar dari hasil kekayaan alam yang disetor ke pusat. “Kadang-kadang pusat tidak melihat kondisi riil di lapangan, padahal daerah kita butuh anggaran besar untuk membangun,” tambahnya.

Ia juga mengajak perusahaan tambang dan mineral agar lebih transparan dalam pelaporan keuntungan. “Kita minta semua pihak jujur, karena ini menyangkut bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Jimmi menilai, transparansi dan kerja sama antara daerah, pusat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat penerimaan daerah. “Kalau semua terbuka dan saling percaya, PAD kita akan meningkat signifikan,” ucapnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar data potensi ekonomi daerah diperbarui secara berkala sehingga perencanaan pembangunan lebih akurat. “Kita ingin setiap potensi bisa dihitung secara ilmiah dan digunakan untuk dasar kebijakan,” katanya.

Menurut Jimmi, langkah-langkah ini penting agar Kutai Timur tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer, tetapi memiliki kemandirian fiskal. “Kalau PAD kuat, pembangunan bisa berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur (Kutim) terus melaju pesat, tercatat mencapai 9,82 persen pada 2024. Namun, di balik capaian tersebut, masalah kemiskinan masih membayangi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 37,11 ribu jiwa atau 8,81 persen penduduk Kutim hidup di bawah garis kemiskinan.

Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan instan. Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, agar warga bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Bantuan itu penting, tapi harus disertai bekal untuk berdiri sendiri. Misalnya, anak muda diajarkan keterampilan otomotif atau ibu-ibu dibekali pelatihan membuat produk makanan. Dengan begitu, mereka punya peluang memperbaiki hidup,” ujar Novel saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim.

Novel menekankan pentingnya program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program semacam ini, kata dia, akan memberikan dampak jangka panjang karena warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri.

Ia juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir masyarakat, agar tidak bergantung pada bantuan. Novel mencontohkan, masih ada warga yang sehat memilih mengemis di jalan daripada bekerja. “Pemerintah perlu hadir, memberi keterampilan, dan membimbing mereka sampai mandiri,” tambahnya.

Selain itu, Novel menekankan perlunya evaluasi dan pendampingan program secara berkelanjutan. Keberhasilan program, kata dia, dapat diukur dari perubahan nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa akurasi data penerima manfaat juga menjadi faktor kunci. Meskipun DPRD tidak terlibat langsung dalam verifikasi, pihaknya rutin menyerap aspirasi warga saat reses dan menyampaikannya ke pemerintah sebagai bahan evaluasi.

“Yang dibutuhkan adalah program yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar memberi arah kemandirian,” pungkas Novel. Dengan strategi ini, diharapkan kemiskinan di Kutim bisa ditangani secara efektif, seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim menunjukkan tren peningkatan, masih banyak potensi ekonomi lokal yang belum dikelola secara maksimal.

Menurut Faizal, berdasarkan hasil evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD, PAD Kutim naik dari kisaran Rp300 miliar menjadi sekitar Rp400 miliar pada tahun ini. Namun, angka tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

“Kalau dilihat dari pos-pos pendapatan, PAD kita memang naik. Tapi saya rasa masih banyak yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Ia menilai selama ini ketergantungan terhadap dana pusat membuat Kutim kurang fleksibel dalam pembiayaan pembangunan. “Kita ini selalu bertumpu pada DBH. Padahal, potensi PAD kita sebenarnya besar kalau dikelola dengan serius,” tegasnya.

Faizal menjelaskan, peningkatan PAD bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara mandiri. “Kemandirian fiskal itu penting. Kalau PAD kita kuat, kita tidak akan terguncang ketika dana transfer dari pusat turun,” jelasnya.

Ia pun mendorong agar target PAD Kutim ke depan bisa lebih ambisius, bahkan menembus Rp1 triliun. “Saya sudah sampaikan, target kita harus bisa mencapai Rp1 triliun. Itu bukan hal yang mustahil kalau pengawasan dan pengelolaan pajaknya diperkuat,” tambahnya.

Selain memperkuat sistem pengawasan, Faizal juga menyoroti perlunya inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ia menilai, digitalisasi sistem pajak menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi. “Kita perlu dorong digitalisasi sistem agar tidak ada kebocoran dan prosesnya lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk tidak pasif dalam menggali potensi penerimaan. “Jangan hanya menunggu, tapi harus ada langkah konkret mengejar potensi yang selama ini terlewat,” ujarnya.

Menurut Faizal, langkah-langkah strategis tersebut akan membantu Kutai Timur lebih mandiri dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah. “Kalau PAD kuat, pembangunan juga bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” tutupnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan adanya peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman ke pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Wacana tersebut muncul seiring menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

“Pemerintah pusat saat ini membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman langsung ke pusat,” ujar Jimmi,Sabtu (8/11/2025)

Ia menjelaskan, potensi pinjaman yang dapat diambil Kutim cukup besar. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pemerintah daerah masih memiliki potensi “kurang bayar” dan “kurang salur” yang bisa dijadikan jaminan pinjaman.

“Kami mendapat penjelasan bahwa potensi kurang bayar kita masih lebih dari Rp1 triliun. Jadi pinjaman bisa mencapai 2,5 kali lipat atau sekitar Rp2,5 triliun,” ungkapnya.

Menurut Jimmi, wacana pinjaman ini harus dibahas secara mendalam antara DPRD dan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan beban keuangan di masa depan.

“Kemampuan membayar kembali harus benar-benar dihitung dengan cermat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pinjaman ini idealnya digunakan untuk membiayai proyek produktif, bukan untuk belanja rutin. “Kalau dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi, itu sangat baik,” katanya.

Jimmi juga menyebut pemerintah pusat mendorong daerah agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas keuangan untuk mempercepat pembangunan. “Pemerintah pusat ingin daerah lebih mandiri secara fiskal dan tidak hanya bergantung pada transfer dana,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, mekanisme dan validasi keuangan daerah tetap menjadi faktor utama yang harus disetujui oleh Kementerian Keuangan. “Semuanya tergantung pada hasil validasi potensi finansial daerah kita,” ucapnya.

Menurut Jimmi, langkah ini bisa menjadi peluang strategis jika dikelola secara hati-hati dan transparan. “Kalau digunakan secara bijak, pinjaman daerah justru bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kutim,” tutupnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menilai langkah pemerintah untuk menyesuaikan belanja rutin, termasuk perjalanan dinas dan anggaran pegawai, merupakan langkah tepat di tengah menurunnya kemampuan keuangan daerah.

Menurut Anjas, pengurangan aktivitas perjalanan dinas bukan berarti harus dihapus sepenuhnya. “Perjalanan dinas dikurangi, bukan dihilangkan. Yang tadinya tiga atau empat kali, bisa saja cukup satu atau dua kali,” katanya, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi ini harus diterapkan secara proporsional agar tidak mengganggu kinerja ASN. “Yang penting-penting dulu saja yang dijalankan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban belanja mandatori sebesar 30 persen untuk pegawai, Anjas memastikan hal tersebut tetap menjadi prioritas. “Itu pasti disesuaikan. Tidak mungkin dibayar kalau kemampuan keuangannya tidak cukup,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek multi years (tahun jamak) pada tahun 2026. Menurutnya, proyek tersebut masih bisa dilaksanakan asalkan dilakukan perhitungan ulang yang realistis. “Saya rasa kalau nanti dihitung ulang dan dirampingkan, proyek multi years masih bisa dilakukan,” tuturnya.

Sayyid Anjas, menyebutkan bahwa penyesuaian proyek tersebut adalah hal yang wajar. “Kalau awalnya direncanakan 10 proyek, mungkin nanti cukup 5 atau 6 saja. Itu hal yang logis dan lebih aman,” ujarnya lagi.

Ia menilai langkah tersebut akan membantu pemerintah menjaga keseimbangan keuangan tanpa mengorbankan pembangunan. “Yang penting proyeknya tetap berjalan, tapi dengan perencanaan yang matang dan efisiensi yang jelas,” katanya.
Meski begitu, Anjas mengingatkan bahwa rencana proyek multi years 2026 masih belum diajukan ke DPRD. “Kita tunggu saja dulu karena belum masuk pembahasannya di DPR,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun perhitungan yang akurat sebelum mengajukan program tersebut. “Semua harus dihitung dengan cermat supaya tidak membebani APBD,” ujarnya.(Adv/DPDR)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menilai sektor pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak baru ekonomi daerah di tengah menurunnya pendapatan dari sektor lain. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan potensi wisata alam yang tersebar di berbagai kecamatan.

“Pariwisata lokal bisa jadi peluang besar untuk menambah PAD, asal dikelola dengan baik,” ujar Jimmi,Sabtu (8/11/2025)

Ia mencontohkan potensi wisata alam seperti pantai dan hutan yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendukung agar destinasi wisata lebih mudah diakses masyarakat.

“Fasilitas seperti jalan, penerangan, dan tempat hiburan harus disiapkan supaya wisatawan tertarik datang,” katanya.

Selain pembangunan fisik, promosi dan inovasi digital juga penting untuk memperkenalkan pariwisata Kutim ke tingkat nasional.

“Sekarang eranya digital. Kalau promosi wisata kita masih konvensional, sulit bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Jimmi menyebut, Kutim memiliki dua potensi wisata utama yakni Taman Nasional Kutai (TNK) dan Karst Sangkulirang-Mangkalihat, namun perlu pengelolaan yang berkelanjutan. “Kita ingin dua kawasan ini menjadi ikon wisata Kutai Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sekitar objek wisata harus ditingkatkan agar mereka ikut mendapatkan manfaat ekonomi. “Kalau masyarakat sekitar ikut dilibatkan, mereka akan menjaga kelestarian dan sekaligus memperoleh pendapatan,” tuturnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar sektor pariwisata masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kita ingin pariwisata tidak hanya jadi wacana, tapi program nyata dalam perencanaan daerah,” jelasnya.

Menurut Jimmi, kerja sama lintas sektor dan dukungan dari pihak swasta juga dibutuhkan untuk memajukan pariwisata daerah. “Keterlibatan dunia usaha penting agar pembangunan wisata lebih cepat berkembang,” katanya.

Ia berharap, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu tulang punggung ekonomi baru Kutai Timur di masa depan. “Kalau wisata tumbuh, ekonomi rakyat ikut bergerak. Ini arah yang harus kita kejar bersama,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.

Menurut Pandi, penurunan APBD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan efisien agar setiap program prioritas tetap terlaksana sesuai rencana.

“Hal yang baru yang kita harus siapkan strateginya adalah bagaimana mengantisipasi ketika memang APBD turun. Nanti kami di Banggar juga tentu punya strategi-strategi khusus bagaimana supaya pembangunan di Kutai Timur tetap survive,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Ia menjelaskan, strategi tersebut mencakup upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber baru yang potensial, serta memperkuat efisiensi pada sektor belanja pemerintah.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada transfer pusat. DPRD bersama pemerintah daerah akan mencari solusi agar pos pendapatan bisa lebih optimal,” tambahnya.

Pandi juga menegaskan bahwa semangat pembangunan harus tetap dijaga, meskipun kondisi fiskal mengalami tekanan. Menurutnya, penurunan APBD bukan alasan untuk mengurangi komitmen terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutim.

“Kita ingin agar masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Banggar tentu akan melakukan pembahasan mendalam dengan TAPD agar setiap kebijakan anggaran bisa diarahkan pada sektor-sektor prioritas. Yang paling penting adalah kita tidak boleh stuck,” ucapnya.

Dalam kondisi penurunan APBD, Pandi juga mendorong adanya kebijakan efisiensi di setiap perangkat daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ia berharap setiap anggaran yang digunakan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandi menambahkan bahwa pengalaman menghadapi dinamika anggaran di tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi DPRD Kutim.

“Kita pernah mengalami situasi serupa di masa lalu, tapi daerah tetap bisa bertahan karena adanya komitmen dan strategi Bersama. Yang penting kita tetap punya semangat, punya arah yang jelas, dan tetap menjaga prioritas agar Kutai Timur bisa terus maju,” pungkas Pandi.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyoroti dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah. Ia menilai, turunnya DBH telah memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan.

“Penurunan DBH ini cukup mempengaruhi terutama keuangan daerah, termasuk belanja pegawai dan profesional,” ungkap Jimmi, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak menurun meski terjadi penyesuaian anggaran.

“Kita harap meski insentif turun, ASN tetap semangat bekerja dengan niat yang tulus untuk masyarakat,” katanya.

Jimmi menjelaskan, DBH memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Ketika realisasi DBH menurun, pemerintah daerah perlu mencari sumber alternatif untuk menutup kekurangan.

“DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas langkah strategis agar pendapatan daerah bisa menutupi potensi defisit akibat turunnya DBH,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas sumber PAD melalui retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset yang lebih produktif.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pusat, harus ada terobosan untuk memperkuat PAD kita sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Jimmi menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme distribusi DBH dari pusat agar lebih adil dan proporsional.

“Kadang daerah penghasil justru mendapat porsi lebih kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi keuangan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kutim.

“Kita berharap pusat lebih bijak melihat kondisi daerah penghasil yang masih banyak memerlukan pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal berjalan seimbang. “Kalau pusat dan daerah bersinergi, pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Anjas, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam merencanakan kegiatan tahun 2026. Ia menilai penurunan pendapatan daerah hingga sekitar 3,9 persen menjadi alasan kuat untuk memperketat efisiensi anggaran.

Anjas menyebut kondisi ini harus disikapi dengan kebijakan penghematan di setiap sektor.

“Kami menyarankan pemerintah untuk bisa merampingkan kegiatan di 2026 agar penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, kegiatan yang tidak bersifat mendesak sebaiknya ditunda sementara waktu. Contohnya seperti pengadaan perlengkapan dan kegiatan seremonial yang belum terlalu penting. Ia menegaskan agar fokus diarahkan pada program utama daerah.

“Kita utamakan yang mandatori dan infrastruktur dulu. Itu yang paling berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Anjas menambahkan, perangkat daerah perlu berhati-hati dalam mengajukan program agar tidak membebani APBD. Pengusulan kegiatan yang tidak produktif harus dikaji kembali. Ia menilai, efisiensi bukan berarti menghentikan kegiatan, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dengan kondisi sekarang, kita harus realistis. Pemerintah perlu menata ulang prioritas agar keuangan tetap stabil,” katanya.

DPRD Kutim, lanjutnya, mendukung penuh langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar perencanaan tetap matang agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Kalau disusun dengan baik, penundaan kegiatan tidak akan menghambat pelayanan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan penghematan harus tetap memperhatikan kesejahteraan ASN dan masyarakat.

Di akhir, Anjas berharap efisiensi 2026 dapat menjadi momentum bagi Kutai Timur untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.(Adv/DPRD)