Category: Pemerintahan

Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyebut kondisi anggaran diperkirakan “gelap gulita” dan penuh ketidakpastian.

Meski demikian, Idham meminta agar seluruh OPD tetap memasukkan unsur anggaran responsif gender dalam program mereka. “Bukan besar kecil anggarannya yang penting, tetapi keadilannya. Bagaimana anggaran itu memberikan manfaat kepada semua kalangan,” ucapnya saat membuga FGD di hotel royal victori, Rabu (19/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada kolaborasi tiga unsur utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas, dan BPKAD sebagai pengelola anggaran. Jika ketiganya solid, maka penerapan PUG akan lebih kuat.

Idham mengingatkan bahwa mulai tahun 2025 sudah terdapat sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengalokasikan anggaran responsif gender sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024. “Walaupun bukan pidana, tetapi sanksi administratif tetap harus diperhatikan,” katanya.

Menurutnya, penganggaran yang tidak memasukkan perspektif gender mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pembangunan inklusif. Ia meminta OPD tidak menunda lagi penyelarasan program. “Kalau tidak dimulai sekarang, tahun 2026 bisa semakin berat,” katanya.

Idham juga mengingatkan bahwa OPD tidak boleh sekadar menyusun program tanpa analisis kebutuhan lapangan. “Kalau kegiatan tidak responsif gender, Inspektorat bisa memberi catatan kepada kepala dinas. Ini bukan sekadar aturan, tetapi amanah,” tegasnya.

Ia berharap FGD ini menjadi titik awal perubahan pola pikir dalam perencanaan anggaran. “Kita ingin memastikan bahwa meski anggaran menantang, semangat keadilan gender tetap menjadi prioritas,” tutupnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam pengalokasian anggaran.

Idham menegaskan bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. “Kita biasanya takut pada inspektorat, pada pemeriksa. Tapi pernahkah kita berpikir apakah anggaran kita sudah adil” katanya, Rabu (19/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam penganggaran dapat berdampak pada kelompok masyarakat termarginalkan, seperti perempuan, anak-anak disabilitas, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Ia bahkan menyebutkan bahwa doa buruk dari mereka yang merasa diabaikan bisa menjadi “pemeriksaan yang lebih berat daripada inspektorat.”

Menurutnya, selama ini banyak OPD belum memasukkan perspektif PUG dalam kegiatan mereka. Anggaran responsif gender sering disalahpahami sebagai program Dinas P3A saja. “Padahal PUG adalah kepentingan bersama. Tidak ada pembangunan yang benar-benar adil tanpa melihat kebutuhan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Idham meminta OPD lebih berani mengevaluasi program yang tidak berkeadilan. Ia mencontohkan pelatihan UMKM, koperasi, atau pemberdayaan yang peserta laki-laki dan perempuannya tidak proporsional. “Perhatikan komposisinya. Jangan merasa bahwa kegiatan hanya untuk satu kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga berharap para pejabat perencana di setiap OPD berani menyampaikan kepada pimpinan bila dalam program mereka tidak ada satupun anggaran responsif gender. “Kalau tidak ada yang berani bicara, kapan bisa berubah? Kita harus mulai dari hati nurani,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

‎KUTAI TIMUR – Perusahaan tambang dan perkebunan sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mulai dilibatkan secara lebih sistematis dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Hingga saat ini, tercatat 11.973 kepala keluarga di Kutim masuk kategori keluarga berisiko stunting.

‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kutim telah menurun signifikan, dari 29 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024.

‎Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Hotel Royal Victoria, Rabu (19/11/2025).

‎Junaidi menjelaskan bahwa sektor swasta memegang peran penting dalam percepatan penanganan keluarga berisiko stunting. Sejumlah perusahaan besar disebut telah meminta data By Name By Address untuk mengetahui lokasi dan kondisi keluarga sasaran sebagai dasar penyusunan program Corporate Social Responsibility (CSR).

‎“Saat ini banyak perusahaan yang meminta pemetaan by name by address. KPC bahkan akan mengundang seluruh kontraktor besarnya untuk rapat bersama kami. Mereka ingin melihat data lengkap dan menentukan siapa melakukan apa,” ujarnya saat diwawancarai doorstop.

‎Selain perusahaan tambang, beberapa perusahaan sawit skala besar di Kutim juga telah menyampaikan minat serupa untuk terlibat langsung dalam program percepatan penurunan stunting.

‎Junaidi mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan tambang terbesar di Kutim akan menggelar pertemuan khusus dalam waktu dekat untuk membahas langkah kolaboratif. Media juga rencananya akan diundang dalam agenda tersebut.

‎“Saya belum bisa menyebutkan jadwalnya, tetapi beberapa perusahaan sudah meminta bertemu setelah melihat data BNBA keluarga berisiko stunting. Untuk KPC, dalam waktu dekat kita akan bertemu. Teman-teman media nanti mohon hadir,” katanya.

‎Menurutnya, perusahaan sebenarnya sudah menjalankan berbagai program CSR, seperti penyediaan air bersih, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan kesehatan. Namun sebagian program belum menyasar keluarga yang benar masuk kategori berisiko stunting.

‎“Selama ini perusahaan bukan tidak peduli. Mereka peduli, hanya saja sasarannya kurang tepat. Banyak program sudah bagus, tetapi tidak menyentuh keluarga yang ada dalam data stunting,” jelasnya sambil berjalan menuju area lobi hotel.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) memberikan atensi khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Hal ini ditegaskan saat ia menghadiri kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar belum lama ini. Menurutnya, sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan kemampuan para jurnalis yang bertugas di daerah tersebut.

Usai kegiatan, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja awak media lokal. Ia mengaku telah mengamati sepak terjang jurnalis Kutai Timur dan meyakini bahwa dasar kemampuan mereka sudah cukup mumpuni.

“Saya sih yakin wartawan kita itu sudah punya kompetensi yang baik. Selama ini saya tahu bagaimana kualitas-kualitas wartawan di Kabupaten Kutai Timur,” ungkapnya saat diwawancarai di Hotel Royal Victori, Selasa (18/11/2025).

Meskipun demikian, ia menilai rasa puas diri tidak boleh menjadi penghalang untuk berkembang. Penyelenggaraan uji kompetensi ini, lanjutnya, bukanlah untuk meragukan kemampuan yang sudah ada, melainkan sebagai upaya pemolesan akhir agar kualitas jurnalis menjadi lebih tajam dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

“Ini diadakan untuk membuat itu menjadi lebih profesional lagi, menjadi sempurna. Kita ingin semuanya menjadi lebih baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa profesionalisme wartawan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi daerah. Ia mengingatkan bahwa berita memiliki kekuatan besar yang ibarat dua mata pisau; mampu membuat situasi daerah menjadi kondusif dan tenang, atau justru sebaliknya, dapat memicu gejolak di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutim berharap, melalui uji kompetensi ini, para pewarta tidak hanya sekadar mampu menulis berita. Diharapkan terbentuknya pola pikir jurnalisme yang matang, di mana setiap karya jurnalistik yang dihasilkan lahir dari kompetensi teruji, sehingga mampu menyajikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga menyejukkan dan membangun daerah.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, menegaskan bahwa Kutim memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis biomassa kelapa sawit.

“Kita memiliki sumber daya energi yang melimpah dari biomassa sawit, namun saat ini sebagian besar masih digunakan internal perusahaan,” kata Ardiansyah,Selasa(18/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah mendorong perusahaan agar membuka akses energi bagi masyarakat melalui jaringan PLN.
“PLN telah hadir di beberapa titik, seperti Karangan dan Meranggang, sehingga warga desa dapat menikmati listrik dari energi lokal,” tambahnya.

Bupati menekankan, pemanfaatan biomassa sawit bukan hanya soal energi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri kecil dan menengah.
Selain itu, PT BMA di Sandaran memiliki inisiatif serupa, meski sempat terkendala wilayah usaha dan koordinasi antarperusahaan.
“Alhamdulillah, sejak 2024 semua kendala teknis telah terselesaikan, dan PLN siap menata distribusi listrik agar masyarakat mendapat manfaat optimal,” ujar Ardiansyah.

Pemanfaatan biomassa juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Bupati menekankan pentingnya regulasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta agar energi lokal dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita ingin energi lokal tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga dapat dirasakan masyarakat desa,” tambahnya.

Ardiansyah menyebut dukungan NGO dan pihak swasta akan mempercepat implementasi program energi terbarukan di Kutim.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan energi terbarukan dengan bijak, agar manfaatnya berkelanjutan.
“Dengan perencanaan matang dan partisipasi warga, energi dari biomassa bisa dinikmati semua desa,” ujarnya.

Bupati menegaskan, program energi terbarukan ini selaras dengan visi Kutim untuk menjadi daerah mandiri energi dan ramah lingkungan.
“Ke depan, setiap desa di Kutim akan menikmati listrik dari energi lokal, berkelanjutan, dan bersih,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa penguatan Posyandu menjadi salah satu program penting yang saat ini terus didorong pemerintah daerah. Tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, Posyandu kini dikembangkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan RT.

Basuni menjelaskan, perubahan konsep Posyandu ini menuntut peran lebih besar dari pemerintah desa. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil, kini cakupan pelayanannya meluas hingga sektor keamanan, perumahan rakyat, lingkungan, hingga pemenuhan layanan dasar lainnya.

“Posyandu sekarang tidak lagi hanya kesehatan. Ada enam SPM yang harus dibentuk dan diaktifkan di setiap RT. Ini mencakup keamanan, perumahan, hingga pelayanan sosial lain yang menjadi kebutuhan warga”,ujar Basuni, Selasa (18/11/2025)

Ia menekankan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam memastikan program ini berjalan. Sebab, sebagian besar pembiayaan dan pengelolaan Posyandu 6 SPM masuk dalam anggaran desa, baik melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendapatan lain yang dimiliki desa. Kondisi ini, kata Basuni, menjadi tantangan tersendiri mengingat tidak semua desa memiliki kemampuan manajerial dan anggaran yang sama.

Basuni mengakui bahwa implementasi program ini tidak mudah. Di beberapa desa, sektor kesehatan saja sudah “tertati-tati”, belum maksimal. Sekarang desa harus mengelola enam layanan sekaligus. “Memang agak sulit, tetapi ini keharusan. Maka kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah mendorong agar setiap desa segera membentuk struktur dan mekanisme kerja Posyandu 6 SPM, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Dengan anggaran desa yang semakin besar dan sumber pendapatan yang semakin beragam, Basuni optimistis desa mampu menjalankan amanah ini asalkan pengelolaan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

“Kuncinya adalah komitmen desa. Jika desa serius, Posyandu 6 SPM bisa menjadi fondasi pelayanan publik yang jauh lebih kuat,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Upaya pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mendorong transformasi digital dinilai belum berjalan optimal. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam digitalisasi pelayanan publik di desa hingga saat ini adalah keterbatasan sinyal internet.

Menurut Basuni, sudah ada beberapa desa yang mulai mengembangkan layanan berbasis digital pada tahun sebelumnya. Namun, penerapan sistem tersebut belum mampu bekerja maksimal karena akses internet di sejumlah desa masih lemah dan tidak stabil. “Beberapa desa sebenarnya sudah mulai melakukan digitalisasi pelayanan publik. Tetapi kendalanya memang di sinyal, internet. Itu yang paling berat,” ujarnya, Selasa (18/11/2025)

Basuni menjelaskan, pelayanan publik digital membutuhkan jaringan yang memadai karena terhubung dengan sistem pusat, termasuk layanan administrasi kependudukan yang bekerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dukcapil. Bila jaringan internet melambat, akses data menjadi terhambat dan proses pelayanan ke masyarakat ikut tertunda. “Kalau sistemnya terhubung ke Dukcapil lewat PKS, tapi sinyalnya lambat, ya pelayanan jadi tidak maksimal,” lanjutnya.

Ia menambahkan, selain persoalan sinyal, desa juga menghadapi tantangan akses terhadap data kependudukan yang tidak selalu terbarui di sistem pusat. Hal ini menyebabkan perbedaan antara kondisi faktual di lapangan dan data resmi yang tersimpan. Namun bagi Basuni, masalah core yang harus segera dibenahi tetap soal jaringan internet.

“Kami melihat kendala utamanya tetap pada sinyal. Di desa-desa tertentu jaringan masih lemah sehingga digitalisasi ini belum bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Basuni berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat memperkuat infrastruktur internet agar program transformasi digital benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. “Kalau sinyal sudah baik, desa bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa Dana Bantuan Keuangan Desa (BanKeuDes) yang dialokasikan untuk setiap RT sebesar Rp250 juta pada tahun 2025 memiliki empat tujuan utama yang harus dipastikan realisasinya di lapangan. Ia menyebut program tersebut menjadi salah satu instrumen penting pemerintah kabupaten dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat terbawah.

Basuni menjelaskan bahwa dana RT itu dirancang untuk mendukung empat sasaran. “Yang pertama untuk pengentasan kemiskinan, yang kedua akselerasi pemenuhan kebutuhan dasar, yang ketiga peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang keempat untuk menurunkan angka stunting,” ujarnya,Selasa (18/11/2025)

Menurutnya, empat fokus tersebut menjadi indikator kunci yang harus dijalankan oleh setiap pengurus RT saat menggunakan dana tersebut.Ia menegaskan bahwa peruntukan dana RT sangat luas dan tidak terbatas pada pembangunan fisik saja. Pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi warga, hingga penyediaan akses dasar yang belum terpenuhi juga dapat dibiayai melalui program ini.

“Peruntukannya banyak sekali. Tidak hanya fisik, tapi juga kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat,” tambah Basuni.

Di dalam struktur alokasi, sekitar lima persen dari total anggaran RT dapat digunakan untuk operasional kelembagaan RT agar pelaksanaan program berjalan efektif. Penggunaan operasional ini, kata Basuni, juga harus tetap mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan yang benar-benar mendukung pencapaian empat sasaran utama.

Basuni memastikan BPemdes akan melakukan pendampingan serta pengawasan agar realisasi di lapangan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari pedoman program. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa juga harus terlibat aktif dalam memastikan dana itu tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana dana itu benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga. Empat tujuan utama itu harus menjadi fokus dan ukuran keberhasilan program ini,” tutupnya.(Adv/Kominfo)