Category: Pemerintahan

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kutim menggelar Sosialisasi Sub Urusan Jasa Konstruksi dan Sertifikasi K3 Konstruksi, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Pemkab Kutim dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sebagai upaya memperkuat pemahaman tenaga kerja terhadap aspek keselamatan, mutu, serta profesionalisme di dunia konstruksi.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutim, Noviari Noor, yang hadir mewakili Bupati Kutim. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja agar pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah berjalan aman, efisien, dan sesuai standar nasional.Menurut Noviari, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan. “Sertifikasi K3 ini menjadi langkah nyata dalam memastikan tenaga kerja konstruksi di Kutim memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi terhadap keselamatan kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui pelatihan dan sertifikasi yang terarah, tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah. Dengan begitu, keberadaan proyek-proyek pembangunan akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Kutai Timur.“Kita ingin pekerja lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri, bukan hanya penonton. Sertifikasi adalah kunci agar mereka diakui secara profesional,” tegasnya.

Selain peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan setiap proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Noviari juga menyoroti pentingnya disiplin dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ia meminta seluruh pihak mematuhi aturan dan menjaga mutu hasil pekerjaan.

“Proyek yang berkualitas lahir dari SDM yang disiplin, profesional, dan memahami prosedur kerja dengan baik,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kutim menjelaskan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah, kontraktor, dan tenaga kerja lokal. Mereka diberikan pemahaman dasar mengenai standar K3 serta proses memperoleh sertifikasi resmi.“Kegiatan seperti ini akan kami lakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak tenaga kerja yang tersertifikasi dan siap bekerja secara profesional,” katanya.

Lebih jauh, Pemkab Kutim juga berencana membentuk sistem database tenaga kerja bersertifikat di bidang konstruksi. Langkah ini bertujuan mempermudah pengawasan serta memastikan tenaga yang terlibat dalam proyek pemerintah memiliki legalitas dan kompetensi yang jelas.“Dengan SDM konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi, Kutim akan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga aman dan berdaya saing tinggi,” tutup Noviari.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Bengalon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Melalui program inovatif bertajuk “Pendekar Srikandi” atau Penguatan Kinerja dan SDM Tim Verifikasi Keuangan Desa, Bengalon berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan sesuai regulasi.

Sekretaris Camat Bengalon, Permana Lestari, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari hasil evaluasi tahun 2025 yang menemukan masih adanya desa dengan saldo kas tunai melebihi batas ketentuan serta rendahnya penerapan transaksi non-tunai.

“Program ini menjadi bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III LAN. Kami ingin memperkuat kompetensi aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin akuntabel,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut, salah satu fokus utama program adalah peningkatan kemampuan teknis tim verifikasi kecamatan dan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Selain itu, program ini juga mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras dengan regulasi terbaru.“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan setiap desa mampu mengelola keuangannya secara digital, efisien, dan sesuai aturan,” tambahnya.

Pada tahap awal, pendampingan difokuskan pada empat desa, yakni Tepian Baru, Sekerat, Sepaso Timur, dan Tepian Langsat. Keempatnya diharapkan menjadi model penerapan batas saldo kas tunai maksimal Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutim.

Meski sebagian besar desa di Bengalon telah menyesuaikan regulasi, masih ada delapan desa yang perlu memperkuat sistem administrasi keuangannya. Namun Permana optimistis, dengan pola pendampingan intensif, seluruh desa dapat memenuhi standar tersebut dalam waktu dekat.“Kami menargetkan dalam sebulan semua desa sudah menyesuaikan dengan ketentuan saldo kas tunai maksimal. Kami ingin pengelolaan keuangan desa benar-benar tertib dan akuntabel,” tegasnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada tiga desa yang lebih dulu patuh terhadap regulasi, yakni Sepaso Barat, Sepaso Selatan, dan Tepian Indah. Menurutnya, langkah disiplin yang ditunjukkan ketiga desa itu menjadi contoh bagi desa lainnya.

Selain memperkuat kapasitas teknis, program “Pendekar Srikandi” juga menanamkan nilai integritas dan akuntabilitas bagi aparatur desa. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses pengelolaan dana publik berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah, yang menilai inisiatif Bengalon sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem pemerintahan desa di tingkat akar rumput.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Bengalon akan menggelar pelatihan lanjutan pada Jumat (14/11/2025) dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim. Fokusnya adalah memperkuat kemampuan tim verifikator dalam mengontrol laporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

“Pelatihan ini akan menjadi momentum penting bagi tim verifikasi untuk benar-benar memahami mekanisme pengawasan keuangan desa. Dengan begitu, pengelolaan dana desa di Bengalon bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kutim,”tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Kaliorang terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Meski sarana dan prasarana belajar mengajar tergolong mencukupi, masih ada tantangan lain yang tak kalah penting: kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Camat Kaliorang, Rusmono, menjelaskan bahwa secara umum kondisi pendidikan di Kaliorang berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah di wilayah itu memiliki ruang belajar yang cukup, tenaga pendidik yang tersedia, dan proses belajar yang relatif stabil. Namun di lapangan, masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, bukan karena tidak ada fasilitas, melainkan karena kurangnya kesadaran orang tua.

“Kalau sekolahnya aman, ruang kelas cukup. Tapi ada juga anak-anak yang tidak sekolah, terutama dari saudara kita suku Dayak Pase. Rata-rata karena kesadaran orang tua masih rendah,” ujar Rusmono, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, ada sebagian keluarga yang menganggap pendidikan bukan hal mendesak. Beberapa anak lebih memilih membantu orang tua bekerja di ladang atau di kebun daripada berangkat ke sekolah. Situasi ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan dan tenaga pendidik di lapangan.

Selain persoalan kesadaran, kendala administrasi kependudukan juga menjadi masalah besar. Banyak anak tidak memiliki dokumen identitas seperti Kartu Keluarga, KTP orang tua, atau akta kelahiran, sehingga sulit untuk didaftarkan ke sistem pendidikan nasional yang kini sudah terhubung secara digital.

“Untuk mendapatkan NISN, datanya harus masuk sistem pusat. Kalau anak belum punya identitas resmi, otomatis tidak bisa didaftarkan,” jelas Rusmono.

Mengetahui hal ini, pihak kecamatan langsung bergerak cepat. Ia memanggil seluruh kepala desa, koordinator wilayah pendidikan, serta para wali murid untuk duduk bersama membahas solusi. Dari hasil pertemuan itu, ditemukan sekitar 15 anak yang belum memiliki dokumen lengkap.

“Anak-anak itu langsung kami fasilitasi ke Dinas Capil untuk perekaman. Setelah punya data kependudukan, barulah bisa mendaftar sekolah,” katanya.

Rusmono menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal gedung dan guru, tetapi juga tentang kesadaran kolektif bahwa sekolah adalah kunci masa depan. “Kalau administrasi lengkap dan orang tua sadar pentingnya sekolah, tidak ada alasan lagi anak-anak Kaliorang tertinggal,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini belum tersentuh layanan publik secara optimal.

Fokus utama yang kini digalakkan pemerintah daerah adalah penyediaan jaringan listrik dan akses air bersih sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, pemerintah berhasil menghadirkan jaringan listrik di sejumlah desa terpencil yang sebelumnya bergantung pada generator.

“Kita baru saja meresmikan jaringan PLN di dua desa, yakni Desa Manubar Dalam dan Manubar Pelantar. Tahun ini masih ada 13 desa lagi yang siap dibangun,” jelasnya, Selasa (11/11/2025)

Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah menjalin koordinasi intensif dengan PLN Bontang dan UP2 Kaltim untuk memastikan proyek elektrifikasi tetap berlanjut, meskipun ada penyesuaian anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Ardiansyah, kehadiran listrik memiliki dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama dalam mendorong kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

“Warga sudah menunggu bertahun-tahun. Satu tiang listrik pun bisa menjadi harapan besar bagi mereka,” ucapnya.

Selain fokus pada kelistrikan, Ardiansyah juga menekankan pentingnya ketersediaan air bersih yang merata. Ia meminta PDAM Kutai Timur untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok desa.

‘’Masih banyak desa yang belum mendapatkan air bersih. Saya minta PDAM hadir di semua desa,” tegasnya.

Bupati menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kutim.

“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Masyarakat desa berhak menikmati hasil pembangunan yang sama,” tandasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah terus diperkuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan, anak-anak kini diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Kabid Pemenuhan Hak Anak, Rita Winarni, mengatakan forum ini dibentuk agar suara anak dapat ikut dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.”Setiap Musrenbang, anak-anak dari forum kecamatan kami libatkan untuk menyampaikan kebutuhan mereka,” ujar Rita,Selasa (11/11/2025)

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan beragam, mulai dari permintaan fasilitas olahraga, ruang bermain, hingga sarana edukasi di desa-desa. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.”Ada yang minta lapangan, taman, dan ruang baca anak. Itu bukti mereka ingin lingkungan yang aman dan sehat,” jelasnya.

Saat ini, tim DP3A juga tengah turun ke beberapa kecamatan seperti Sangkulirang dan Karangan untuk sosialisasi Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Kegiatan ini dilakukan agar pemerataan pemenuhan hak anak tidak hanya terpusat di kota.”Kami ingin semua anak, termasuk di pelosok, merasakan manfaat program ramah anak,” tutur Rita.

Program ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam perencanaan pembangunan daerah.”Partisipasi anak harus dilihat sebagai investasi masa depan. Mereka punya pandangan yang jujur dan realistis,” tambahnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kecamatan Kaliorang ditetapkan sebagai sentra utama pisang kepok grecek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Kabid Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menyebut daerah kecamatan Kaliorang ini memiliki hamparan lahan terluas dan produktivitas tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.

“Kaliorang menjadi pusat pengembangan karena lahannya luas dan petaninya aktif. Di sana ada sekitar 270 hektare dikelola oleh tiga kelompok tani,” ungkap Wahyudi, Selasa (11/11/2025)

Selain Kaliorang, beberapa wilayah lain juga menjadi sentra penyangga. Antara lain Kaubun, Bengalon, Muara Ancalong, dan Long Mesangat. Setiap kecamatan memiliki kelompok tani yang aktif dalam pengembangan pisang kepok grecek.

“Di Desa Bukit Makmur, Selangkau, dan Bukit Harapan juga banyak lahan pisang. Bahkan, rumpun induk pisang kepok grecek itu berasal dari Desa Bukit Harapan,” jelasnya.

Menurut Wahyudi, keberadaan kelompok tani di tiap kecamatan menjadi penggerak utama dalam menjaga kontinuitas produksi. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga melakukan seleksi bibit dan penanganan hasil panen.

“Dengan pola pembinaan dan pendampingan yang konsisten, kualitas pisang kita bisa terus meningkat,” katanya.

DTPHP Kutim terus mendorong kolaborasi antar kelompok tani agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

Pihaknya juga berharap dukungan dari pelaku usaha untuk memperkuat jaringan pemasaran.

“Kaliorang dan kecamatan penyangga punya potensi besar. Kalau semua bergerak bersama, Kutai Timur bisa jadi daerah penghasil pisang unggulan di tingkat nasional,” tegas Wahyudi.

Ia optimistis, dalam beberapa tahun ke depan Kutai Timur mampu menjadi ikon penghasil pisang kepok grecek terbaik di Kalimantan Timur.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam membangun daerah.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memastikan program perbaikan dan pembukaan jalan baru tetap menjadi prioritas utama tahun ini.“Anggaran memang terbatas, tapi bukan berarti kita berhenti. Justru saat seperti ini, kita harus kreatif mencari cara agar pembangunan tetap jalan,” ujar Mahyunadi, Senin (10/11/2025)

Ia menegaskan, kondisi jalan di banyak wilayah Kutim menjadi perhatian serius pemerintah. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi rakyat. Karena itu, upaya perbaikan jalan dianggap sangat penting.

“Kita ini wilayahnya luas. Kalau jalan putus, ekonomi ikut tersendat. Anak sekolah sulit berangkat, hasil tani tak bisa keluar. Jadi, ini prioritas kita,” ucapnya.

Menurut Mahyunadi, keterbatasan fiskal tidak boleh jadi alasan untuk berhenti bekerja. Pemerintah terus menjalin koordinasi dengan Pemprov Kaltim serta menggandeng perusahaan tambang dan perkebunan untuk ikut berpartisipasi memperbaiki akses jalan.

“Mereka juga pakai jalan itu, jadi wajar kalau ikut membantu. Ini bentuk gotong royong membangun daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah nyata membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat.

“Kalau jalan bagus, perputaran ekonomi meningkat dan kesejahteraan warga ikut naik,” tegas Mahyunadi.

Ia menutup dengan pesan bahwa membangun Kutim harus dilakukan bersama.

“Kalau semua pihak bergerak, pasti bisa. Anggaran boleh terbatas, tapi semangat kita tidak,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

‎Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pengelolaan arsip yang modern dan terintegrasi.

Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dirpusip), langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Pemberian Penghargaan Kinerja Kearsipan Perangkat Daerah serta Pengenalan Aplikasi Srikandi, yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).

‎Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutim, Ayyub, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Daerah Kutim Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

‎“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, mendorong optimalisasi aplikasi Srikandi, serta menumbuhkan motivasi dalam kinerja pengarsipan,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, transformasi digital melalui aplikasi Srikandi menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan administrasi dan mendukung transparansi informasi publik.

‎“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan sistem ini dengan baik agar pengelolaan arsip tidak lagi manual, melainkan terdigitalisasi, efisien, dan mudah diakses,” katanya.

‎Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari kepala dinas, camat, pimpinan organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi swasta di Kutim. Para peserta juga mendapatkan pemahaman teknis mengenai pengelolaan arsip dinamis dan penggunaan aplikasi berbasis elektronik.

‎Ayyub menambahkan, pengelolaan arsip bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.

‎“Dengan arsip yang tertata rapi, kita bisa memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan memiliki bukti autentik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

‎Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I ANRI, Irwanto Eko Saputro, menekankan pentingnya peran arsip dalam menjaga memori pemerintahan.

‎“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen di meja kerja, tetapi merupakan rekaman autentik dari kegiatan dan keputusan pemerintahan yang menjadi bukti akuntabilitas serta sumber informasi bagi generasi mendatang,” terangnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa tanpa sistem kearsipan yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan akan kehilangan jejak administratif dan nilai sejarahnya.(Adv/Kominfo)