My Blog

Blog

  • Diskominfo Kutim Permudah Akses Data Untuk Pimpinan Daerah Dan Kepala OPD

    Diskominfo Kutim Permudah Akses Data Untuk Pimpinan Daerah Dan Kepala OPD

    www.ads.pojokdigital.com/, SANGATTA – Dalam memudahkan megakses informasi dan data untuk bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan kepala Organisasi Prangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi Informasi dan Persendian Kutai Timur telah  menyiapkan aplikasi Dashboard di Portal Satu Data Kutim.

    Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim Ery Mulyadi mengatakan, , saat ini Diskominfo Staper sedang mengumpulkan para operator Perangkat Daerah untuk kegiatan Briefing Petugas Operator Portal Satu Data Kutim karena mereka (Dinas/Badan/Kecamatan) itulah yang menjadi produsen data.

    “Tugas operator tersebut menghimpun data-data sektoral yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. Jenis-jenis data itulah nantinya yang akan dikumpulkan oleh operator, selanjutnya diverifikasi atasannya secara berjenjang. Data yang sudah diverifikasi itulah nantinya yang akan menjadi data resmi dalam Portal Satu Data Kutai Timur,” katanta.

    Ia menambahkan, Dalam Briefing Petugas Operator Portal Satu Data Kutim ini melibatkan 41 orang yang berasal dari 37 Perangkat Daerah, 1 instansi vertikal dan 1 kantor camat.

    “Hasil yang diharapkan pada kegiatan kali ini agar petugas operator dapat memahami tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang harus dipenuhi, selain itu dapat memahami teknis pelaksanaan pekerjaan dan petugas operator dapat berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan,”ungkapnya.

    Lebih jauh ia menjelaskan bahwa telah terdapat Dashboard di Portal Satu Data Kutim yang bisa diakses unsur pimpinan. Baik oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah ketika membutuhkan data.

    “Jadi para pimpinan tinggal klik saja di dashboard yang sudah kita persiapkan itu, misalnya perlu data berapa jumlah puskesmas dan sebarannya dimana. Tinggal searching karena sudah terrecord di portal satu data,” beber Ery saat ditemui di Ruang kerjanya, Rabu (3/5/2023)

    Portal satu data ini, sambung Ery, untuk mempermudah pimpinan apabila membutuhkan data, selain itu masyarakat pun bisa mengakses data informasi melalui portal tersebut.

    Saat ditanya kendala yang dihadapi saat selaku wali data, dirinya mengatakan cukup banyak kendala yang dihadapi, akan tetapi pihaknya berupaya agar permasalahan tersebut bisa di eliminir.

    “Salah satu upaya kami rutin bersama BPS dan Bappeda sebagai tim satu data di Kutim melakukan koordinasi. Tahun lalu juga kami sudah lakukan dengan berkeliling ke berbagai Perangkat Daerah terkait pembinaan data-data sektoral,” ujarnya. (WAL/ADV)

  • Anggota DPRD Kutim Tanggapi 6 Poin Tuntutan Buruh

    Anggota DPRD Kutim Tanggapi 6 Poin Tuntutan Buruh

    www.ads.pojokdigital.com/– Kemeriahan Hari Buruh Internasional Di Kutai Timur menjadi daya tarik tersendiri. Selain menggelar Konvoi dan Orasi, juga disajikan hiburan dan pengundian dorprize, kegiatan tersebut di gagas oleh Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kutim.

    Anggota DPRD asal daerah Pemilihan I (Sangatta Utara) Basti Sangga Langi mengapresiasi langkah buruh dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan melakukan orasi dan konvoi.

    “Hari ini 1 Mey, seluruh dunia merayakan May day atau hari buruh Internasional termasuk di Kutim di laksanakan dengan aman dan terkendali. Serikat buruh bersama DPRD dan Pemkab Kutim merayakan May Day tersebut,”ungkap Bastim saat ditemui di sela-sela kegiatan, Senin (01/05/2023).

    Lebih lanjut dia menambahkan, buruh menyuarakan tuntutannya terkait UU No. 6 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    “Poin utama tuntutan SPSB Kutim bahkann buruh di seluruh indonesia atau karyawan adalah pencabutan UU No. 6 Tahun 2023 serta turunannnya,”kata politis PAN tersebut.

    Selain itu lanjut dia, buruh juga menuntut agar tenaga outsourcing dan gaji murah di hapus serta upaya layak nasional. “ini menjadi tuntutan buruh seluruh Indonesia yang di suarakan pada May Day (Hari Buru) pada saat ini,”katanya.

    Lebih jauh ia menambahkan, kegiatan May Day di Kutim cukup meriah, dimana dalam kegiatan tersebut seluruh serikat buruh dan pekerja di Kutim hadir dalam pada kegiatan ini.

    “Kalau pantauan saya Seluruh serikat buruh dan Serikat pekerja di Kutim turut memeriahkan kegiatan ini (May Day), tidak hanya karyawan tambang, kegiatan ini juga di Ikuti oleh karyawan dari perusahaan sawit dan karyawan lainnya,” tutupnya (Adv/IA)

  • Ketua DPRD Kutim Siap Fasilitasi Serikat Buruh Perjuangkan 6 Poin Tuntutan

    Ketua DPRD Kutim Siap Fasilitasi Serikat Buruh Perjuangkan 6 Poin Tuntutan

    SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni,SE menghadiri kegiatan May-Day yang digelar di Folder Ilham Maulana Sangatta Utara, Senin (1/5/2023).

    Saat ditemui wartawan, Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut, menanggapi 6 poin tuntuan buruh yang disampaikan oleh perwakilan dari serikat buruh saat melakukan orasi.

    Dikatakannya, dirinya siap memfasilitasi dan berdikusi dengan pihak sekitar buruh terkait dengan 6 poin tuntutan yang disuarakan oleh Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB( Kutim.

    “DPRD selalu siap jika di minta berdiskusi atau hearing dan memfasilitasi dengan pihak pemerintah maupun pihak perusahaan. Pintu DPRD selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi para buruh,” Ungkapnya.

    Dikatakannya enam tuntutan buruh yang disuarakan di oleh serikat buruh Kutim, pihaknya siap memfasilitasi. Infonya, lanjut Joni, Serikat Buruh akan mengundang pihak Kementrian Tenaga Kerja.

    “Disitulah nanti kita akan berdiskusi dan keputusannya seperti apa. Kita tidak bisa memutuskan karena mereka (Pemerintah Pusat) yang berwenang,” tutur Ketua DPRD Kutim ini.

    Lebih lanjut Joni berharap, Pemerintah Pusat dapat memenuhi tuntutan para buruh yang disuarakan saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023. “Tuntutan ini tidak hanya di Kutim tapi serikat seluruh Indonesia ikut menyuarahkan tersebut,”ungkanya.

    “Semoga Pemerintah Pusat dapat memenuhi tuntutan meraka (Buruh) sesuai aturan yang berlaku,” sambung politisi asal dapil dua tersebut.

    Untuk diketahui Aliansi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Kutim menuntut enam poin. Yang pertama minta dicabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan seluruh turunannya. Kemudian menuntut agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait sistem perekrutan tenaga kerja.

    Poin yang ketiga, meminta untuk dihapuskan sistem tenaga kontrak dan outsourcing. Selanjutnya dalam tuntutannya, agar stop upah murah dan berlakukan upah layak nasional.

    Berikutnya poin yang kelima, Wujudkan Reformasi agraria sejati dan hentikan perampasan tanah adat dan sumber-sumber agraria lainnya. Terakhir dalam tuntutannya, meminta agar stop kriminalisasi aktivis.

  • Proyek Multi Years Di Kutim Dinilai Tidak Melalui Perencanaan Matang

    Proyek Multi Years Di Kutim Dinilai Tidak Melalui Perencanaan Matang

    KALTIM12,Sangatta – Anggota DPRD Kutim Alfian Aswad Menyoroti Lambatnya proyek yang didanai dengan pola kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC).

    Menurutnya,  hingga saat ini progres MYC ini belum terlihat padahal DPRD sudah menyetujui anggaran proyek tersebut.”Sudah disetujui, tinggal kami (DPRD Kutim) mengAnggu hasil dari Pemkab. Seharusnya itu sudah berjalan,”ungkap Alfian saat di temui Wartakutim.com di ruang kerjanya, Selasa (02/05/2023).

    Ia menambahkan, anggaran proyek MYC 2023 mencapai Rp1,3 trillium, seharusnya sudah bisa berjalan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kutim. Hingga, saat ini proses tender belum berjalan, seharusnya dinas terkait sudah melakukan tender sejak, apalagi ini sudah memasuki triwulan kedua.

    “Teman teman dewan saya, banyak mempertanyakan itu, “kenapa belum di realisasikan”, padahal sudah disetujui. Kami menunggu pihak Pemkab sudah memulai dari proses tender,dan sudah tayang di LPSE, tetapi belum tayang sama sekali  hingga menghambat pelaksaan di lapangan,”ungkapanya.

    Lebih lanjut ia menilai, pemkab belum siap untuk proyek MCY 2023 ini dan tidak ada perencanaan matang, tiap kali dipertanyakan ke pihak pemkab Kutim, selalu berdalih masih ada perbaikan dan perubahan dalam proses tender.

    “Sudah capek DPRD Kutim mempertanyakan hal itu. Seharusnya MCY itu ini sudah bisa tayang. Ini masih ada perbaikan atau revisi. Artinya ini persiapannya tidak matang,”kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.

    Ke depan penganggaran akan disesuaikan dengan progress pembangunan dengan kata lain berbanding lurus dengan prestasi di lapangan. Harusnya ini jadi evaluasi Pemkab Kutim.

    Keterlabatan ini, kata mantan ketua DPRD kutim ini, sangat menghambat proses pembanguna di Kutim dan juga berdampak di masyarakat. “Bisa di lihat sendiri di lapangan apa kah MCY itu sudah berjalan, dengan lambatnya proses pengerjaan ini tentu juga di pertanyakan masyarakat, kami akan terus mengawal ini,” tutupnya (Adv/Wal)

  • APBD Perubahan Di Proyeksi Mengalami Penambahan Signifikan

    APBD Perubahan Di Proyeksi Mengalami Penambahan Signifikan

    SANGATTA – Kepala Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kutai Timur Syahfur, S.Sos, M.Si memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 akan terjadi penambahan pendapatan.

    Kepada wartawan, Syahfur mengatakan, APBD Kutim di proyeksi akan bertambah pada APBD Perubahan 2023. hal ini  terjadi kerena Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA) di beberapa dinas atau OPT.

    “Beberapa proyek akhir tahun 2022 di OPD tidak dikerjakan hingga batas waktu yang telah di tentukan, sehingga hal ini menjadi SILPA di tahun ini dan akan di masukkan dalam APBD Perubahan 2023.

    Diungkapkan, selain itu kemungkinan ada penambahan dari bagi hasil khususnya bagi hasil perkebunan Sawit. Pemerintah Pusat melalui kementerian keuangan RI sedang membahas DBH Perkebunan Sawit. Kutim Di perkirakan akan mendapat penambahan penerimaan dari sektor tersebut.

    Lebih lanjut ia mengatakan, di proyeksi penambahan APBD Perubahan 2023 nanti, di perkirakan mencapai kurang lebih Rp2 triliun.”Peningkatan APBD di perubahan tentu ada. Namun nilainya di perkirakan kurang lebih Rp2 triliun,”katanya

    Jika mengacu pada Anggaran murni tahun 2023, APBD kutim mengalami Surplus sebesar 13 persen. Awalnya di proyeksikan sebesar Rp4,4 trillium dan dan saat di ketuk DPRD Kutim mencapai Rp5 trilliun lebih.

    Dikatakan, Bapenda Kutim sudah bekerja secara Optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil yang bisa terlihat saat ini. Peningkatan pendapat daerah terus mengalami peningkat.

    “Berkat kerja keras teman teman di Bapenda Kutim, serta dorongan dari Bupati dan Sekda Kutim dan masukan dari DPRD Kutim, alhamdulillah kita bisa realisasi apa yang kita targetkan tahun ini,”Pangkasnya (ADV).

  • SILPA 2022 di Dinas Pendidikan Capai MIlliaran Rupiah

    SANGATTA – Kepala dinas Pendidikan Kutai Timur Mulyono mengakui anggaran dinas pendidikan Kutim tahun 2022 terjadi  Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA).

    Hal itu dikatakan mantan camat Rantau Pulung ini saat di temui di ruang kerjanya pada Kamis (18/05/2023) lalu.

    Dikatakan SILPA di dinas pendidikan terbesar di belanja pegawai seperti pembayaran gaji guru, insentif pegawai dan lainnya. “memang ada SILPA. SILPA terbesar itu ada pada belanja pegawai. Belanja pegawai itu terkait dengan gaji, insentif dan segala macam,”katanya

    Ia menambahkan, terjadinya SILPA tersebut, secara aturan atau regulasinya ada penambahan atau co ofsetnya sekitar 5 persen, ini untuk mengantisipasi jika terdapat guru baru yang akan di tugaskan di sekolah sekolah.

    “Ada aturannya itu ada penambahan 5 persen itu untuk mengantisipasi kemungkinan ada guru masuk atau ada hal lain yang berhubungan dengan pendidikan kita. Dan Jumlah SILPA itu cukup besar. Tapi jumlahnya saya tidak hapal, adalah miliaran rupiah,”katanya

    Lebih lanjut ia menambahkan, SILPA itu juga telah di bahas dengan DPRD Kutim saat rapat bersama legislatif untuk laporan Kerja Pertanggungjawaban bupati.,” semua sudah clear pembahasannya dan datanya sudah cocok. Saat rapat dengan DPRD Kutim sudah clear tidak ada masalah lagi, “ ungkapnya.

    Dikatakan, dinas Pendidikan selalu terjadi SILPA dikarenakan regulasi tersebut dan itu bisa kembali dianggarkan pada Anggaran APBD Perubahan tahun berikutnya.

    “Regulasi 5 persen itu aturannya dari pusat, bukan daerah yang buat. Kalau aturan itu di Ubah mungkin tidak terjadi SILPA lagi. Namun anggaran itu sifatnya untuk antisipasi, jadi wajar saja menurut aku, Pangkasnya (ADV)

     

  • BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    SANGATTA – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Misliansyah mengakui belum mengajukan pengusulan kebutuhan formasi CPNS dan P3K ke Pemerintah Pusat.

    Hal tersebut diungkapan Misliansyah saat ditemui sejumlah awak media di kantor sekretariat Bupati Kutai Timur belum lama ini.

    Dikatakannya, pihaknya belum mengajukan usulan tersebut di karenakan portal pengusulan formasi CPNS dan P3K belum dibuka di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

    “Belum bisa mengajukan usulan karena website Kemenpan RB belum di buka untuk usulan Formasi CPNS dan P3K. Kami terus pemantau perkembangannya, begitu sudah di buka kami langsung mengusulkan, “katanya.

    Diungkapkan, pengusulan kebutuhan formasi ke Pemerintah Pusat, lantaran masih menunggu Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dari bagian organisasi Sekkab Kutim.

    “untuk pengusulan formasi CPNS dan PPPK harus berdasarkan Anjab dan ABK kita. Nah ajab ABK kita masih di evaluasi dari bagian organisasi, memang sudah di buka untuk portal pengusulan formasi di Kemenpan-Rb,” Kata Misliansyah.

    Lebih lanjut ia menambahkan, belum bisa memastikan berapa jumlah formasi CPNS maupun PPPK yang akan dibutuhkan Pemkab Kutim, lantaran pihaknya belum mendapatkan Anjab ABK dari bagian organisasi.

    “Untuk kebutuhan kita, kita belum tahu kerena belum lihat Anjab ABK-nya, karena yang bisa memverifikasi jatah kita nanti langsung dari Kemenpan-Rb,” Ucapnya

    Dijelaskannya, meskipun Pemerintah Daerah mengusulkan formasi sebanyak 2000, belum tentu usulan tersebut dipenuhi sepenuhnya, pasalnya terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Kemenpan-Rb.

    “Kayak tahun lalu, kita minta 2500 formasi, tapi kita hanya dapat 1900 formasi dari Kemenpan-Rb,” Terangnya

    Karena itu, Misliansyah mengaku pihaknya hanya tinggal menunggu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari bagian organisasi. Karena dasar pengusulan formasi CPNS maupun PPPK harus berdasarkan Anjab dan ABK.

    “Tinggal Anjab dan ABK saja, karena dasar pengusulannya dari situ, kemudian dilakukan pengimputan usulan formasi.” Tutupnya

  • Kasatpol PP Sidak ASN. Pastikan 90 Persen Hadir Pasca Lebaran

    Kasatpol PP Sidak ASN. Pastikan 90 Persen Hadir Pasca Lebaran

    SANGATTA – Pada tanggal 26 April 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk memastikan seluruh pegawai hadir di hari pertama kerja setelah liburan Lebaran. Sidak dilakukan oleh empat tim yang mengunjungi sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah ditentukan.

    Di Sekretariat Daerah, Sidak dipimpin oleh PLT Asisten Administrasi Umum Didi Herdiansyah, yang juga merupakan Kepala Satpol PP. Dalam inspeksi tersebut, Didi dan timnya memeriksa absensi pegawai dan melihat persentase kehadiran mereka.

    Didi menyatakan bahwa dari sidak yang dilakukan, tingkat kehadiran pegawai masih sekitar 97 persen. Namun, mereka yang tidak hadir mungkin mengalami masalah atau kendala di jalan. Sidak dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, bukan hanya sebagai seremonial. Didi memberikan surat teguran kepada pegawai yang belum hadir di kantor, meskipun mereka mungkin masih dalam perjalanan. Sebelum liburan, Didi telah memberikan surat peringatan agar pegawai disiplin dan hadir pada hari pertama kerja setelah liburan. Jika pegawai tidak hadir, maka diberikan surat teguran.

    Didi menyarankan agar pimpinan langsung memberikan teguran kepada pegawai agar efektif, seperti yang dia lakukan di Satpol PP. Kepala BKPP Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa ada aturan yang mengatur pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) sekitar 3 persen bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dalam satu hari.

    Misliansyah juga mengaku belum mengetahui dengan pasti instruksi presiden terkait arus balik setelah liburan Lebaran, apakah hanya berlaku di Pulau Jawa atau tidak. (WAL/ADV)

  • Kades Sekerat “Berkat Dukungan Pemkab Kutim Sekerat Makin Berkembang

    Kades Sekerat “Berkat Dukungan Pemkab Kutim Sekerat Makin Berkembang

    BENGALON – Kepala Desa Sekerat Sunandhika mengaku merasa bahagai dengan di selenggarannya Bazar Promosi UMKM Roadshow di wilayahnya.

    Hal ini diungkapkan Kades Sekerat saat ditemui dipelaksanaan Bazar Promosi UMKM Roadshow, di pantai sekerat pada Selasa (25/4/2023) malam.

    Dikatakannya, berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kegiatan tersebut bisa terlaksana dan pihak perusahaan seperti PT Kobexindo, kegiatan itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

    Selama ini kata dia, Pemerintah daerah sudah banyak melakukan pembangun infrastruktur di desanya sehingga hal ini sangat positif dan peningkatan ekonomi masyarakat terus bertumbuh.

    “Sudah banyak yang di bangun oleh pemkab Kutim di desa saya apalagi. Di wilayah sekerat ini. Khususnya pantai sekerat sehingga sekarang mudah di akses, “Ujarnya

    Selain itu lanjut dia, pemkab Kutim juga mendorong pihak perusahaan untuk membangun desa Sekerat. Seperti yang di lakukan oleh PT. Kobexindo pembangunan benar benar di rasakan masyarakat.

    “berkat dukungan Bapak Bupati Kutim, sehingga jalan kita sekerang yang diperbaiki oleh PT Kobexindo itu benar-benar bisa kita rasanakan manfaatnya, “Katanya.

    Ia juga merasa bersyukur karena wilayahnya di jadikan sebagai tuan rumah untuk kegiatan Bazar Promosi UMKM Roadshow. Ini sangat memberikan manfaat untuk masyarakat desa Sekerat.

    Diungkapkan, banyak objek wisaya yang ada di Desa Sekerat dan sudah di kenal masyarakat Kaltim dan Kutim. Ia juga menyampai pada bulan Juli mendatang bakal mengadakan “Sekerat Nusantara ke 2”. Kegiatan kata Sunan,  dalam rangka menyambut Sail Sangkulirang yang bakal dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

    “Selain itu, kami juga mempunyai potensi wisata yang ada di Desa Sekerat ini. Yaitu, ada wisata mangrove, wisata sawah, dan wisata dirgantara (paralayang). Mudah-mudahan ini akan menjadi paket wisata lengkap yang ada di Desa Sekerat,” Pangkasnya

  • Bupati Bersama Forkopinda Kutim Pantau Posko Pengamanan Lebaran 1444 H

    Bupati Bersama Forkopinda Kutim Pantau Posko Pengamanan Lebaran 1444 H

    Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang beserta jajaran Forkopinda meninjau pengamanan atau patroli pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 H pada Jumat (21/05/2023) malam.

    Dalam kesempatan tersebut bupati Ardianysah sulaiman memantau langsung Posko keamanan dan personal keamanan di pos terpadu Lebaran 2023 di simpan tiga Jalan Yos Sudarso – Aw Syahrani Sangatta.

    Bupati Kutai Ardiansyah Sulaiman mengatakan, tim pengamanan lebaran tersebut terdiri dari Polri, TNI Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kutai Timur.

    “Alhamdulillah, Usai membuka pawai malam takbiran tadi di mesjid Agung AL Farouq di Bukit pelangi Saya langsung ke Pos di Simpang tiga pendidikan. Saya kesini untuk memantau langsung persiapan personil pengamanan malam lebaran ini,”Katanya.

    Dia menambahkan, personil pengamanan ini tidak hanya berada di Ibu kota Kabupaten, namun juga tersebar di 18 kecamatan. Jalan jalan utama di setiap kecamatan di Jaga oleh tim dari Polisi dan TNI.

    “pengamanan ini bukan hanya di kota Sangatta, tapi tersebar di 18 kecamatan. Tim dari Polri dan TNI berjaga di setiap jalan utama di Kecamatan. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan masyarakat menjelang hari lebaran besok,”ungkapnya.

    Lebih lanjut ia menambahkan, pengaman ini juga untuk memantau arus lalu lintas yang berada di Kota Sangatta.”kita lihat sendiri harus lalu lintas di malam lebaran ini cukup padat, sehingga perlunya ada tim untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang hendak merayakan lebaran besok,”katanya.

    Dia ungkapkan, selain tim pengaman dari TNI, POLRI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kutim. Pihak Pemkab juga menyiapkan tenaga medis dari Dinas Kesehatan, Palang Merah Kutim, dan Pramuka.

    “Kita disini cukup komplit karena selain dari Tim pengamanan kita juga siapkan tim kesehatan yang terdiri dari dinas Kesehatan, PMI dan adek adek pramuka, “Pangkasnya