Category: Kominfo Kutim

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Kaliorang terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Meski sarana dan prasarana belajar mengajar tergolong mencukupi, masih ada tantangan lain yang tak kalah penting: kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Camat Kaliorang, Rusmono, menjelaskan bahwa secara umum kondisi pendidikan di Kaliorang berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah di wilayah itu memiliki ruang belajar yang cukup, tenaga pendidik yang tersedia, dan proses belajar yang relatif stabil. Namun di lapangan, masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, bukan karena tidak ada fasilitas, melainkan karena kurangnya kesadaran orang tua.

“Kalau sekolahnya aman, ruang kelas cukup. Tapi ada juga anak-anak yang tidak sekolah, terutama dari saudara kita suku Dayak Pase. Rata-rata karena kesadaran orang tua masih rendah,” ujar Rusmono, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, ada sebagian keluarga yang menganggap pendidikan bukan hal mendesak. Beberapa anak lebih memilih membantu orang tua bekerja di ladang atau di kebun daripada berangkat ke sekolah. Situasi ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan dan tenaga pendidik di lapangan.

Selain persoalan kesadaran, kendala administrasi kependudukan juga menjadi masalah besar. Banyak anak tidak memiliki dokumen identitas seperti Kartu Keluarga, KTP orang tua, atau akta kelahiran, sehingga sulit untuk didaftarkan ke sistem pendidikan nasional yang kini sudah terhubung secara digital.

“Untuk mendapatkan NISN, datanya harus masuk sistem pusat. Kalau anak belum punya identitas resmi, otomatis tidak bisa didaftarkan,” jelas Rusmono.

Mengetahui hal ini, pihak kecamatan langsung bergerak cepat. Ia memanggil seluruh kepala desa, koordinator wilayah pendidikan, serta para wali murid untuk duduk bersama membahas solusi. Dari hasil pertemuan itu, ditemukan sekitar 15 anak yang belum memiliki dokumen lengkap.

“Anak-anak itu langsung kami fasilitasi ke Dinas Capil untuk perekaman. Setelah punya data kependudukan, barulah bisa mendaftar sekolah,” katanya.

Rusmono menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal gedung dan guru, tetapi juga tentang kesadaran kolektif bahwa sekolah adalah kunci masa depan. “Kalau administrasi lengkap dan orang tua sadar pentingnya sekolah, tidak ada alasan lagi anak-anak Kaliorang tertinggal,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini belum tersentuh layanan publik secara optimal.

Fokus utama yang kini digalakkan pemerintah daerah adalah penyediaan jaringan listrik dan akses air bersih sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, pemerintah berhasil menghadirkan jaringan listrik di sejumlah desa terpencil yang sebelumnya bergantung pada generator.

“Kita baru saja meresmikan jaringan PLN di dua desa, yakni Desa Manubar Dalam dan Manubar Pelantar. Tahun ini masih ada 13 desa lagi yang siap dibangun,” jelasnya, Selasa (11/11/2025)

Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah menjalin koordinasi intensif dengan PLN Bontang dan UP2 Kaltim untuk memastikan proyek elektrifikasi tetap berlanjut, meskipun ada penyesuaian anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Ardiansyah, kehadiran listrik memiliki dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama dalam mendorong kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

“Warga sudah menunggu bertahun-tahun. Satu tiang listrik pun bisa menjadi harapan besar bagi mereka,” ucapnya.

Selain fokus pada kelistrikan, Ardiansyah juga menekankan pentingnya ketersediaan air bersih yang merata. Ia meminta PDAM Kutai Timur untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok desa.

‘’Masih banyak desa yang belum mendapatkan air bersih. Saya minta PDAM hadir di semua desa,” tegasnya.

Bupati menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kutim.

“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Masyarakat desa berhak menikmati hasil pembangunan yang sama,” tandasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah terus diperkuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan, anak-anak kini diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Kabid Pemenuhan Hak Anak, Rita Winarni, mengatakan forum ini dibentuk agar suara anak dapat ikut dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.”Setiap Musrenbang, anak-anak dari forum kecamatan kami libatkan untuk menyampaikan kebutuhan mereka,” ujar Rita,Selasa (11/11/2025)

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan beragam, mulai dari permintaan fasilitas olahraga, ruang bermain, hingga sarana edukasi di desa-desa. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.”Ada yang minta lapangan, taman, dan ruang baca anak. Itu bukti mereka ingin lingkungan yang aman dan sehat,” jelasnya.

Saat ini, tim DP3A juga tengah turun ke beberapa kecamatan seperti Sangkulirang dan Karangan untuk sosialisasi Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Kegiatan ini dilakukan agar pemerataan pemenuhan hak anak tidak hanya terpusat di kota.”Kami ingin semua anak, termasuk di pelosok, merasakan manfaat program ramah anak,” tutur Rita.

Program ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam perencanaan pembangunan daerah.”Partisipasi anak harus dilihat sebagai investasi masa depan. Mereka punya pandangan yang jujur dan realistis,” tambahnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Kecamatan Kaliorang ditetapkan sebagai sentra utama pisang kepok grecek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Kabid Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menyebut daerah kecamatan Kaliorang ini memiliki hamparan lahan terluas dan produktivitas tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.

“Kaliorang menjadi pusat pengembangan karena lahannya luas dan petaninya aktif. Di sana ada sekitar 270 hektare dikelola oleh tiga kelompok tani,” ungkap Wahyudi, Selasa (11/11/2025)

Selain Kaliorang, beberapa wilayah lain juga menjadi sentra penyangga. Antara lain Kaubun, Bengalon, Muara Ancalong, dan Long Mesangat. Setiap kecamatan memiliki kelompok tani yang aktif dalam pengembangan pisang kepok grecek.

“Di Desa Bukit Makmur, Selangkau, dan Bukit Harapan juga banyak lahan pisang. Bahkan, rumpun induk pisang kepok grecek itu berasal dari Desa Bukit Harapan,” jelasnya.

Menurut Wahyudi, keberadaan kelompok tani di tiap kecamatan menjadi penggerak utama dalam menjaga kontinuitas produksi. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga melakukan seleksi bibit dan penanganan hasil panen.

“Dengan pola pembinaan dan pendampingan yang konsisten, kualitas pisang kita bisa terus meningkat,” katanya.

DTPHP Kutim terus mendorong kolaborasi antar kelompok tani agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

Pihaknya juga berharap dukungan dari pelaku usaha untuk memperkuat jaringan pemasaran.

“Kaliorang dan kecamatan penyangga punya potensi besar. Kalau semua bergerak bersama, Kutai Timur bisa jadi daerah penghasil pisang unggulan di tingkat nasional,” tegas Wahyudi.

Ia optimistis, dalam beberapa tahun ke depan Kutai Timur mampu menjadi ikon penghasil pisang kepok grecek terbaik di Kalimantan Timur.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam membangun daerah.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memastikan program perbaikan dan pembukaan jalan baru tetap menjadi prioritas utama tahun ini.“Anggaran memang terbatas, tapi bukan berarti kita berhenti. Justru saat seperti ini, kita harus kreatif mencari cara agar pembangunan tetap jalan,” ujar Mahyunadi, Senin (10/11/2025)

Ia menegaskan, kondisi jalan di banyak wilayah Kutim menjadi perhatian serius pemerintah. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi rakyat. Karena itu, upaya perbaikan jalan dianggap sangat penting.

“Kita ini wilayahnya luas. Kalau jalan putus, ekonomi ikut tersendat. Anak sekolah sulit berangkat, hasil tani tak bisa keluar. Jadi, ini prioritas kita,” ucapnya.

Menurut Mahyunadi, keterbatasan fiskal tidak boleh jadi alasan untuk berhenti bekerja. Pemerintah terus menjalin koordinasi dengan Pemprov Kaltim serta menggandeng perusahaan tambang dan perkebunan untuk ikut berpartisipasi memperbaiki akses jalan.

“Mereka juga pakai jalan itu, jadi wajar kalau ikut membantu. Ini bentuk gotong royong membangun daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah nyata membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat.

“Kalau jalan bagus, perputaran ekonomi meningkat dan kesejahteraan warga ikut naik,” tegas Mahyunadi.

Ia menutup dengan pesan bahwa membangun Kutim harus dilakukan bersama.

“Kalau semua pihak bergerak, pasti bisa. Anggaran boleh terbatas, tapi semangat kita tidak,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

‎Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pengelolaan arsip yang modern dan terintegrasi.

Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dirpusip), langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Pemberian Penghargaan Kinerja Kearsipan Perangkat Daerah serta Pengenalan Aplikasi Srikandi, yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).

‎Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutim, Ayyub, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Daerah Kutim Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

‎“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, mendorong optimalisasi aplikasi Srikandi, serta menumbuhkan motivasi dalam kinerja pengarsipan,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, transformasi digital melalui aplikasi Srikandi menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan administrasi dan mendukung transparansi informasi publik.

‎“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan sistem ini dengan baik agar pengelolaan arsip tidak lagi manual, melainkan terdigitalisasi, efisien, dan mudah diakses,” katanya.

‎Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari kepala dinas, camat, pimpinan organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi swasta di Kutim. Para peserta juga mendapatkan pemahaman teknis mengenai pengelolaan arsip dinamis dan penggunaan aplikasi berbasis elektronik.

‎Ayyub menambahkan, pengelolaan arsip bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.

‎“Dengan arsip yang tertata rapi, kita bisa memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan memiliki bukti autentik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

‎Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I ANRI, Irwanto Eko Saputro, menekankan pentingnya peran arsip dalam menjaga memori pemerintahan.

‎“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen di meja kerja, tetapi merupakan rekaman autentik dari kegiatan dan keputusan pemerintahan yang menjadi bukti akuntabilitas serta sumber informasi bagi generasi mendatang,” terangnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa tanpa sistem kearsipan yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan akan kehilangan jejak administratif dan nilai sejarahnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pentingnya sinergi antara PT PLN (Persero) dan PDAM dalam upaya percepatan pembangunan desa mandiri energi. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses energi bersih dan berkelanjutan di wilayah pedesaan Kutai Timur.

Menurut Ardiansyah, kedua lembaga telah menjalin komunikasi intensif untuk mengintegrasikan pemanfaatan energi surya ke dalam layanan air bersih di desa-desa terpencil. “PDAM telah berkomunikasi dengan PLN terkait pemanfaatan energi surya untuk mendukung layanan air bersih desa. Ini akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya pada Senin (10/11/2025).

Bupati menekankan bahwa akses terhadap listrik dan air bersih adalah hak dasar setiap warga yang wajib dipenuhi pemerintah. Program ini, lanjutnya, akan diperluas ke seluruh pelosok desa agar semua masyarakat dapat menikmati fasilitas yang memadai.

Ia menilai kolaborasi lintas instansi ini menjadi contoh nyata sinergi dalam pembangunan daerah. Selain efisiensi energi, pemanfaatan energi surya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap jaringan listrik konvensional. “Dengan energi surya, desa bisa lebih mandiri dan memiliki cadangan energi yang berkelanjutan,” jelas Ardiansyah.

Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pembiayaan dan penyediaan infrastruktur, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemanfaatan optimal. Pemkab Kutim juga menyiapkan sistem monitoring berkala untuk menilai efektivitas program dan menentukan prioritas intervensi.

Ardiansyah optimistis sinergi PLN dan PDAM ini akan menjadi proyek percontohan yang berhasil di bidang energi terbarukan, bahkan menjadi dasar kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan Kutim yang lebih mandiri dan berkelanjutan.“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, saya yakin Kutai Timur bisa menjadi daerah percontohan pengembangan desa mandiri energi di Kalimantan Timur,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

‎Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan seluruh layanan publik di sektor lingkungan tetap berjalan optimal meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun ini.
‎Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) DLH Kutim, Dewi, menegaskan bahwa pelayanan lingkungan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa dikurangi. “Pengelolaan sampah, pengawasan lingkungan, dan penanganan limbah harus tetap berjalan. Itu menyangkut kesehatan dan kenyamanan warga,” ujarnya.
‎

‎Menurutnya, efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan menyesuaikan prioritas kegiatan agar lebih tepat sasaran. Beberapa program fisik memang ditunda, namun kegiatan operasional yang langsung menyentuh masyarakat tetap dipertahankan. “Contohnya, operasional pengangkutan sampah harian, monitoring TPA, dan kegiatan sosialisasi lingkungan tetap kami jalankan,” jelas Dewi,Senin (10/11/2025).
‎
‎Untuk mengatasi keterbatasan dana, DLH Kutim menerapkan strategi efisiensi sumber daya melalui kolaborasi lintas bidang serta menggandeng pihak swasta.‎ “Kami ajak perusahaan untuk ikut berkontribusi, seperti membantu penanaman pohon, alat kebersihan, atau dukungan teknis. Jadi pemerintah tidak jalan sendiri,” katanya.
‎
‎Selain itu, DLH juga memperkuat peran masyarakat dan komunitas lingkungan. Warga diajak terlibat dalam kegiatan seperti bank sampah, penghijauan, serta pengawasan terhadap potensi pencemaran di lingkungannya masing-masing.
‎
‎“Kalau masyarakat sudah merasa terlibat, maka program jadi lebih mudah dijalankan,” tambahnya.
‎
‎Dewi menilai, pola kolaboratif dan partisipatif ini terbukti efektif menjaga keberlanjutan program di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi modal utama agar Kutai Timur tetap bersih dan sehat.
‎“Situasi efisiensi ini justru memacu kami untuk berinovasi dan bekerja lebih kreatif,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan, DLH Kutim tetap berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang prima demi lingkungan yang berkelanjutan. “Lingkungan hidup adalah tanggung jawab yang harus terus dijaga, apa pun tantangannya,” tegas Dewi.
‎

‎Dengan langkah efisiensi yang cermat dan dukungan semua pihak, DLH Kutim berharap masyarakat tetap merasakan layanan lingkungan yang optimal sekaligus tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga bumi.(Adv/Kominfo)
‎