Category: Kominfo Kutim

Kutai Timur-Menjelang anggaran akhir tahun, Dinas PUPR Kutai Timur terus memacu penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Meski waktu pelaksanaan semakin sempit dan ada isu pemangkasan dana transfer dari pusat, PUPR memastikan seluruh pekerjaan tetap berjalan maksimal.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, mengatakan, waktu yang tersisa sekitar dua bulan ini akan dimanfaatkan seefisien mungkin. “Kita maksimalkan semua sumber daya yang ada, baik di lapangan maupun di kantor,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Ia mengakui, akhir tahun memang menjadi masa sibuk bagi pelaksana proyek. “Waktunya mepet, jadi perlu kerja ekstra. Semua kita padukan supaya target bisa tercapai,” katanya.

Menurutnya, apabila ada pekerjaan yang belum rampung karena faktor cuaca atau kondisi lapangan, penyelesaiannya akan disesuaikan dengan kemajuan di lapangan.

“Kalau belum selesai, kita sesuaikan dengan prestasi pekerjaannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, PUPR tidak akan memaksakan proyek hanya demi target waktu. “Yang penting kualitas tetap terjaga, karena ini untuk jangka panjang,” katanya.

Terkait isu pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, ia menilai PUPR sudah menyiapkan strategi antisipasi. “Kalau pun ada penyesuaian, proyek prioritas tetap jalan,” ujarnya.

Menurutnya, infrastruktur merupakan program strategi daerah yang masuk dalam visi-misi Bupati Kutai Timur. “Program ini tidak bisa dihentikan karena menyangkut kepentingan banyak orang,” tegasnya.

PUPR memastikan kegiatan pemeliharaan jalan dan pembangunan baru tetap menjadi prioritas tahun depan. “Kalaupun ada efisiensi, tidak akan menyentuh sektor utama,” katanya.

Ia juga menyebut, koordinasi dengan pihak penyedia jasa dan pengawas proyek terus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan yang signifikan. “Kita kawal semua supaya tetap sesuai jadwal,” ujarnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan pelaksanaan proyek akhir tahun adalah disiplin dan komunikasi yang baik antarbidang. “Kalau semua fokus, hasilnya juga maksimal,” katanya.

PUPR optimistis seluruh target pembangunan 2025 dapat dituntaskan dengan baik meski banyak tantangan. “Insyaallah, semua bisa selesai tepat waktu dengan hasil terbaik,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur- Kabupaten Kutai Timur tidak hanya kaya akan hasil alam, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor kakao. Melalui Dinas Perkebunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kemampuan petani agar mampu menghasilkan produk olahan coklat berkualitas.

Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan, sentra kakao di Kutai Timur berada di beberapa kecamatan seperti Busang, Karangan, dan Kaubun. Di wilayah-wilayah tersebut, petani kakao mulai mendapatkan pelatihan intensif.“Kita punya beberapa desa binaan seperti Desa Rantau Sambosa di Busang, lalu Desa Karangan Timur dan Desa Tengah Dembaru di Kaubun. Mereka ini kita latih dari hulu sampai hilir,” terang Aminudin, Minggu (9/11/2025).

Ia mengungkapkan, tahun lalu bahkan mengirim perwakilan petani ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember untuk mengikuti pelatihan selama seminggu.“Mereka belajar langsung dari ahlinya tentang cara fermentasi biji, pengeringan, hingga pengolahan menjadi coklat batang dan bubuk,” jelasnya.

Tak hanya sampai di situ, Dinas juga mendatangkan narasumber dari Jember ke Kutai Timur agar petani lain bisa ikut mendapat pelatihan serupa tanpa harus keluar daerah.“Pelatihannya kita buat berjenjang, supaya semua kelompok tani bisa merasakan manfaatnya,” ujar Aminudin.

Dari pelatihan tersebut, kini muncul produk olahan baru seperti coklat batang, bubuk coklat, hingga minuman instan dari kakao. Bahkan sebagian petani mulai mengombinasikannya dengan bahan-bahan lokal seperti gula aren dan jahe merah.“Kakao ini bisa dikembangkan lebih luas. Selain bernilai tinggi, juga punya potensi pasar yang besar,” tambahnya.

Menurutnya, keberhasilan petani kakao tidak hanya akan meningkatkan perekonomian rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi Kutai Timur sebagai daerah penghasil produk perkebunan unggulan.“Kalau dulu kita kirim biji mentah, sekarang cita-cita kita kirim produk jadi, coklat dari tangan petani Kutim sendiri,” tegasnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Muara Ancalong terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muara Calong. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama faktor cuaca dan keterbatasan alat berat di lapangan.

Camat Muara Ancalong, Muhammad Harun Al-Rasyid, menjelaskan bahwa peningkatan badan jalan sepanjang empat kilometer saat ini menjadi prioritas utama pemerintah kecamatan. Pekerjaan dimulai dari titik kilometer satu hingga kilometer empat yang selama ini sering menjadi lokasi banjir musiman.“Setiap kali hujan deras, akses jalan di Muara Calong terputus. Warga terpaksa menggunakan perahu atau ketinting untuk melintas. Karena itu kami fokus menimbun dan memperkuat badan jalan agar bisa melewati kendaraan meski air naik,” jelas Harun, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sudah berjalan sekitar tiga kilometer, namun sebagian masih belum selesai karena hujan terus mengguyur kawasan itu sejak pertengahan bulan. Kemajuan di lapangan baru mencapai lebih dari separuh dari total target.“Kurang satu kilometer lagi yang belum rampung. Kami harap bisa selesai sebelum akhir tahun atau sebelum banjir besar datang,” tambahnya.

Kendala utama yang dihadapi bukan hanya cuaca, tetapi juga keterbatasan armada dan peralatan pendukungnya. Saat ini, kecamatan hanya memiliki beberapa unit alat berat dan dump truk yang jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proyek.“Kami sebenarnya optimistis, karena jarak pengambilan material cukup dekat. Kalau cuaca cerah, pekerjaan bisa cepat selesai. Hanya saja, hujan membuat lahan sulit dilalui,” ungkapnya.

Harun berharap dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, termasuk bantuan perusahaan dan masyarakat setempat. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.“Selama ini kami sudah banyak dibantu oleh pemangku kepentingan. Namun masih perlu tambahan peralatan agar target dapat tercapai,” kata dia.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Petani di Kutai Timur kini menikmati kemudahan baru dalam aktivitas pertanian berkat hadirnya teknologi drone pertanian bantuan Bank Indonesia (BI). Alat canggih ini membantu mempercepat proses pemupukan dan penyemprotan pestisida di lahan sawah.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa penggunaan drone di sektor pertanian sudah mulai diterapkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Bantuan ini disalurkan ke kelompok tani melalui Upja Kaubun.“Drone pertanian ini sangat membantu petani karena bisa melakukan pemupukan dan penyemprotan jauh lebih cepat dibandingkan cara manual,” kata Dessy, Minggu (9/11/2025)

Ia menuturkan, drone yang diberikan mampu memproses satu hektare lahan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Hal ini tentu menjadi efisiensi besar dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.Selain itu, teknologi ini juga membantu petani menjaga keselamatan kerja karena mereka tidak perlu lagi membawa cairan pestisida secara langsung di lapangan. Menurut Dessy, penerapan drone menjadi langkah awal transformasi pertanian di Kutim menuju sistem pertanian modern.“Kita ingin petani tidak lagi tertinggal secara teknologi, dan drone ini membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi,” katanya.

DTPHP Kutim juga mendukung penggunaan alat ini melalui pelatihan singkat bagi operator dan kelompok penerima manfaat.“Pelatihan ini penting agar petani bisa mengoperasikan drone secara aman dan efektif, serta memahami cara perawatannya,” imbuhnya.

Ia berharap, ke depan penggunaan drone tidak hanya terbatas pada satu kelompok, melainkan bisa mencakup wilayah lain yang memiliki potensi pertanian besar.
Dengan waktu kerja yang lebih singkat, produktivitas petani otomatis meningkat. Petani bisa fokus pada aspek lain seperti pengolahan hasil dan pengendalian hama.
Dessy menegaskan, BI telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana lembaga non-pertanian dapat berkontribusi pada sektor pangan.“Ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan solusi inovatif di lapangan,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pertanian yang selama ini menjadi fondasi pembangunan daerah. Meski kontribusinya terhadap perekonomian masih di bawah sektor pertambangan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong transformasi besar di bidang pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan.Di tengah dominasi sumber daya alam tak terbarukan seperti batubara dan minyak bumi, Pemkab Kutim berkomitmen melakukan perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang berkelanjutan. Transformasi ini mencakup penguatan produksi pangan pokok, pengembangan hortikultura, hingga hilirisasi hasil pertanian agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor, mengatakan arah pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti padi, tetapi juga mendorong diversifikasi komoditas dengan memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi.“Kalau kita memenuhi ketahanan pangan, pasti pangan utama itu padi. ​​Secara bertahap kita akan memenuhinya. Tapi yang ada sudah menjadi unggulan nasional, salah satunya adalah pisang kepok grecek,” jelas Wahyudi,Sabtu (8/11/2025)

Ia menegaskan, transformasi ekonomi berbasis pertanian ini harus dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kutim. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin sektor pertanian berhenti hanya sebagai penyedia bahan mentah, melainkan berkembang ke tahap pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.“Mudah-mudah sesuai dengan RPJP Kutai Timur, kita sudah melakukan transformasi ekonomi sekaligus transformasi hilirisasi. Jadi nanti kita tidak hanya menjual pisang atau produk apapun dalam bentuk buah segar, tapi juga produk turunannya,” tambahnya.

Menurut Wahyudi, sektor pertanian selalu menjadi prioritas sejak awal berdirinya Kutai Timur. Dari program Gerakan Daerah (Gerda) Bank Agri hingga visi Kutim Hebat saat ini, pertanian tetap ditempatkan sebagai sektor unggulan yang menopang arah pembangunan jangka panjang.“Dari awal Kutim berdiri, RPJM Kepala Daerah tidak pernah meninggalkan sektor pertanian. Mulai dari Gerda Bank Agri sampai sekarang Kutim Hebat, sektor unggulan di dekatnya pasti pertanian,” ujarnya.

Ia menilai, konsistensi pembangunan ini hanya dapat berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Pertanian, katanya, bukan hanya tentang produksi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan petani dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor ini sebagai penopang perekonomian berkelanjutan.“Ini bentuk kolaborasi pemerintah dengan komitmen legislatif melalui RPJPD dan RPJMD. Jadi arah pembangunan kita sudah jelas, pertanian menjadi sektor yang terus diperkuat,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Teknologi padi apung kini mulai diperkenalkan sebagai solusi alternatif untuk petani di wilayah Kutai Timur yang memiliki lahan berair dan sulit dicetak menjadi sawah konvensional.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, mengatakan bahwa teknologi ini menjadi jawaban bagi petani di daerah rawan banjir agar tetap bisa menanam padi.“Padi apung ini bisa menjadi alternatif bagi petani yang berada di wilayah rawa atau tergenang,” ujarnya,Sabtu (8/11/2025)

Menurutnya, perbedaan utama padi apung dengan padi biasa hanya pada media tanamnya yang dibuat terapung di atas air.“Teknologinya sederhana tapi efektif. Bedanya hanya di media tanamnya saja yang mengapung di permukaan air,” jelasnya.

Dessy menuturkan, padi apung cocok diterapkan di Kutai Timur karena sebagian wilayahnya memiliki topografi dataran rendah yang sering digenangi air saat musim hujan.“Kalau petani menunggu lahan kering, mereka akan kehilangan waktu tanam. Dengan teknologi ini, mereka bisa tetap berproduksi,” ungkapnya.

Selain menghemat waktu, metode ini juga membantu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim yang tidak menentu.“Kami ingin teknologi ini bisa membantu petani yang lahannya sulit diolah menjadi sawah biasa,” tambah Dessy.

Ia menjelaskan bahwa DTPHP akan terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kelompok tani agar bisa memahami cara penerapannya.“Sekarang masih tahap perkenalan, nanti setelah petani siap kami akan dampingi secara teknis,” katanya.

Dessy berharap, dengan adopsi teknologi ini, petani Kutim bisa semakin mandiri dan adaptif terhadap kondisi alam daerahnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur (DLH) menegaskan akan menegakkan aturan bagi masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai waktu atau tempat yang telah ditentukan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dewi Dohi, menyampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah telah diatur sanksi tegas bagi pelanggar.

“Buang sampah sembarangan atau di luar waktu yang diperbolehkan bisa dikenakan sanksi denda maksimal Rp50 juta atau kurungan penjara,” jelasnya, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan, penerapan sanksi ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menumbuhkan disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami ingin masyarakat sampah sadar bahwa adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada alasan untuk membuang seenaknya,” ujarnya.

DLH Kutim terus melakukan sosialisasi agar warga memahami waktu pembuangan sampah yang diizinkan, yakni pukul 18.00 sampai 06.00 pagi.
Selain waktu, masyarakat juga diimbau membuang sampah di tempat yang telah disediakan, bukan di bahu jalan atau selokan.

“Masih ada kebiasaan warga yang membuang di pinggir jalan karena merasa praktis. Padahal itu mengatur dan merusak keindahan kota,” katanya.

Pihaknya berharap penerapan sanksi dapat mendorong perubahan perilaku menuju masyarakat yang lebih tertib dan peduli lingkungan.

“Kalau sudah tahu aturannya, harusnya bisa disiplin. Kita semua ingin Sangatta dan Kutim ini bersih dan nyaman,” tambahnya.

Dewi juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing sebelum dibuang ke TPS.

“Buang sampah sesuai waktu, tempat, dan jenisnya, itu bentuk tanggung jawab sosial,” tuturnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait waktu pembuangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur berencana melakukan sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dewi Dohi, mengatakan bahwa masih banyak warga yang belum memahami aturan waktu pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Perda, yaitu mulai pukul 18.00 hingga 06.00 pagi.

“Sering kali masyarakat membuang sampah di luar jam yang diperbolehkan. Jadi, kami akan melakukan pendekatan yang lebih langsung, salah satunya lewat tempat ibadah,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, tempat ibadah memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi. Pihaknya akan memanfaatkan momen menjelang azan, sebelum salat Jumat, dan selepas salat Subuh untuk menyampaikan imbauan.

“Kami menilai tempat ibadah sangat efektif, karena masyarakat berkumpul di sana dan pesannya bisa langsung diterima,” jelas Dewi.

Langkah ini juga merupakan upaya mempercepat penyebarluasan informasi tanpa hanya mengandalkan surat edaran yang kadang berhenti di tingkat RT.

“Kadang surat sudah kami sebarkan, tapi tidak diteruskan ke warga. Dengan pengumuman langsung lewat masjid dan gereja, informasi bisa lebih cepat sampai,” tambahnya.

DLH juga berencana bekerja sama dengan para tokoh agama dan lembaga keagamaan agar pesan kebersihan menjadi bagian dari edukasi moral.
“Menjaga kebersihan itu bagian dari ibadah. Jadi, kami ingin pesan itu hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi ini sekaligus menegaskan komitmen DLH dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah.

Selain edukasi, DLH juga akan menertibkan lokasi pembuangan pembohong yang masih ditemukan di beberapa titik di Sangatta. Pengawasan akan dilakukan secara rutin bersama petugas lapangan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Kami ingin membangun budaya tertib buang sampah,” tegas Dewi.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur terus mendorong lahirnya produk unggulan daerah berbasis hasil perkebunan rakyat. Salah satunya melalui pelatihan petani aren agar mampu mengolah nira menjadi gula aren dan produk turunannya yang bernilai tinggi.

Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Kutim, Aminudin Azis, menyebutkan, selama ini potensi aren di Kutai Timur cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan. Namun banyak petani yang masih menjual dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah lebih lanjut.“Kami ingin petani tidak hanya berhenti memproduksi nira. Tapi bisa mengolahnya menjadi gula aren, gula semut, bahkan produk campuran minuman instan berbasis aren,” ungkap Aminudin, Sabtu (8/11/2025).

Ia mencontohkan, beberapa desa yang sudah mendapat pendampingan teknis seperti Desa Maruko Nalon dan Desa Prikambang di Kecamatan Sangkulirang. Di wilayah itu, petani mulai belajar mengolah nira menjadi produk jadi dengan peralatan sederhana namun higienis.“Bantuan teknis yang kami berikan meliputi cara pengolahan yang baik, pengemasan, serta peningkatan kualitas produk agar lebih diterima pasar,” jelasnya.

Selain aspek produksi, Dinas juga memberi perhatian pada pemasaran. Aminudin mengatakan, pihaknya terus membuka peluang promosi dan mempertemukan produk petani dengan calon pembeli.“Dari sisi pemasaran, kami bantu promosi. Kita mendorong agar produk gula semut Kutim bisa dikenal lebih luas, terutama di toko-toko lokal maupun marketplace,” tambahnya.

Ia menyebut, tren minuman sehat berbasis gula aren semakin digemari. Oleh karena itu, Kutai Timur dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan petani desa.“Kalau petani bisa olah dengan baik dan punya jaringan pasar, hasilnya akan jauh lebih menguntungkan,” tuturnya.

Aminudin menegaskan, pengolahan bukan sekadar soal produksi, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.“Semangat kita satu: dari desa, untuk desa, tapi bernilai nasional,” tutupnya.(Adv/Kominfo)