My Blog

Category: Berita Pilihan

  • Akbar Ajak Pemuda Kutim Berkolaborasi Wujudkan Pertanian Modern

    Akbar Ajak Pemuda Kutim Berkolaborasi Wujudkan Pertanian Modern

    Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, mengajak generasi muda di seluruh kecamatan dan desa untuk bersemangat terlibat dalam pembangunan sektor pertanian modern.

    Menurutnya, keberhasilan mewujudkan pertanian yang tangguh dan berdaya saing tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi nyata masyarakat, khususnya pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

    Akbar menegaskan, pertanian modern adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menopang perekonomian Kutim di masa depan.

    Meski saat ini kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sekitar 4 persen, ia optimistis angka itu dapat meningkat jika ada sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

    “Saya mengajak pemuda di 18 kecamatan, 141 desa, agar bersemangat berkolaborasi. Karena inilah momentum untuk kita wujudkan komitmen bersama dalam pembangunan daerah,” ucapnya, Sabtu (4/10/2025).

    Ia menambahkan, semangat pemuda dalam sektor pertanian dapat menjadi energi baru untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah.

    Dengan penerapan teknologi, inovasi, serta dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, pertanian modern bisa berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan daerah.

    Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen serius untuk mengembangkan sektor ini melalui 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.

    Dinas Pertanian telah menyatakan siap memaksimalkan kebijakan yang ada, sementara perguruan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Pertanian (Stiper) Kutim, juga siap mendukung melalui penyediaan SDM berkualitas.

    Akbar menyebut, peran DPRD adalah mengawal setiap kebijakan agar berjalan sesuai aturan dan tidak terhambat oleh regulasi yang tidak berpihak pada pembangunan ekonomi.

    “Kalau legislatif tidak boleh bikin program sendiri. Fungsi kita adalah pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Jadi konsennya bagaimana memastikan aturan tidak menghambat perkembangan ekonomi dan sektor pertanian,” tegasnya.

    Ia memastikan DPRD Kutim akan terus mendukung pemerintah daerah agar program pembangunan, terutama di sektor pertanian modern, dapat berjalan optimal.(Ciaa/*)

  • Adat Kenyah Kutim Soroti Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Polisi Tegakkan Hukum

    Adat Kenyah Kutim Soroti Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Polisi Tegakkan Hukum

    Kutai Timur- Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum pengacara di Kutai Timur (Kutim) hingga kini belum menemukan titik terang. Hal itu memicu desakan dari tokoh adat Dayak Kalimantan Timur, yang meminta kepolisian segera mempercepat proses penanganan perkara.

    Kasus ini pertama kali dilaporkan keluarga korban ke Polres Kutim pada 19 Agustus 2025 lalu. Baik terduga pelaku maupun korban diketahui masih memiliki ikatan keluarga dalam komunitas adat Dayak, sehingga peristiwa ini menyedot perhatian luas dari para tokoh masyarakat.

    Pada Rabu (24/9/2025), puluhan tokoh adat Dayak Kaltim mendatangi Polres Kutim. Kehadiran mereka bertujuan untuk mengawal jalannya proses hukum agar kasus dapat diselesaikan secara cepat dan transparan.

    Kepala Adat Dayak Kenyah Kaltim, Gun Ingan, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat adat yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Karena yang melapor dan terlapor adalah masyarakat kami, maka kami ingin memastikan pihak kepolisian menegakkan keadilan sesuai aturan hukum positif di Indonesia,” tegasnya kepada awak media.

    Dalam pertemuan dengan aparat kepolisian, terungkap bahwa terlapor sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa. Namun hingga kini, panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi.

    Menanggapi hal itu, Gun Ingan meminta aparat bersikap lebih tegas agar proses hukum tidak berlarut-larut. “Kalau tidak tegas, kasus ini bisa terus mandek. Kami harap segera ada langkah nyata,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan, pihaknya sempat menggelar sidang adat di Samarinda terkait kasus ini. Namun, terduga pelaku juga tidak menghadiri sidang adat tersebut.

    “Padahal sidang itu sifatnya memberi nasihat. Bagi kami, ini adalah amanah leluhur bahwa setiap masyarakat adat yang bermasalah harus dipanggil untuk mendapat nasihat. Tidak hadir berarti menyalahi aturan adat,” jelasnya.

    Gun Ingan menambahkan, tokoh adat Dayak memberikan harapan besar kepada kepolisian agar segera menyelesaikan perkara ini secara profesional dan transparan.

    “Jangan sampai laporan ini dibiarkan berlarut-larut. Kami minta diselesaikan secepatnya, agar keadilan bisa ditegakkan,” pungkasnya.(Ciaa/*)

  • Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    ‎Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengingatkan mahasiswa agar mampu mengembangkan pola pikir kritis dalam menanggapi persoalan pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan, sikap kritis itu harus disampaikan secara ilmiah, bukan melalui tindakan anarkis.

    ‎Pesan tersebut disampaikan Jimmi saat menghadiri Stadium General di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutim, Kamis (11/9/2025). Ia menilai mahasiswa merupakan generasi penerus yang memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan.

    ‎”Kritis itu perlu, sangat perlu bagi pemuda kita yang nantinya akan membangun daerah ini. Tetapi jangan sampai menjadi anarkis,” ucap Jimmi.

    ‎Ia mencontohkan beberapa kasus di daerah lain, seperti pembakaran kantor DPRD maupun kantor pemerintahan, yang menurutnya justru mencoreng nama baik mahasiswa. Jimmi meyakini, aksi anarkis kerap terjadi karena adanya penyusup dari pihak luar.

    ‎”Contoh di Makassar, izin demonstrasi sampai sore itu memang mahasiswa. Tetapi ketika berlanjut hingga malam, ternyata banyak yang bukan murni mahasiswa. Akhirnya terjadi tindakan anarkis,” jelasnya.

    ‎Jimmi mengingatkan bahwa mahasiswa harus menjaga citra diri dan kampus dengan menyampaikan kritik secara ilmiah. Menurutnya, kritik yang konstruktif akan membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan memastikan penggunaan uang rakyat tepat sasaran.

    ‎”Tujuannya adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan uang rakyat itu untuk pembangunan betul-betul terlaksana dengan baik. Opsinya disampaikan secara ilmiah, bukan dengan cara merusak,” tandasnya.(Ciaa/*)

  • ISPA Jadi Penyakit Terbanyak pada Anak di Kutim, Rentan Picu Stunting

    ISPA Jadi Penyakit Terbanyak pada Anak di Kutim, Rentan Picu Stunting

    Kutai Timur – Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) masih menjadi penyakit dengan kasus terbanyak pada anak-anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan dinilai sebagai masalah kesehatan utama yang perlu mendapat perhatian serius.

    dr. Meitha Togas, Tim Pakar Dokter Indonesia Cabang Kutim, menyebut ISPA kerap menjadi alasan utama orang tua membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan.

    “Secara umum yang paling banyak itu infeksi saluran pernapasan. Dari tahun ke tahun memang selalu di atas,” ungkapnya, Kamis (11/9/2025).

    Menurutnya, ISPA disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi virus, bakteri, hingga kondisi lingkungan. Faktor eksternal seperti paparan debu, kualitas udara, dan daya tahan tubuh anak yang menurun sangat berpengaruh terhadap munculnya penyakit ini.

    “Kalau kita bicara virus, itu juga ada kaitannya dengan pola makan anak. Jadi ketika daya tahan tubuh turun, anak akan lebih mudah terinfeksi penyakit,” jelasnya.

    Meski belum ada data resmi jumlah kasus ISPA di Kutim, dr. Meitha menyebut sekitar 80 persen pasien anak yang datang ke layanan kesehatan menunjukkan gejala batuk, pilek, dan demam yang mengarah pada ISPA.

    “Angka pastinya saya belum punya. Tapi kalau di lapangan, kasus ISPA memang mendominasi. Rata-rata keluhan anak datang ke fasilitas kesehatan itu karena batuk, pilek, dan panas,” tambahnya.

    Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tingginya kasus ISPA memiliki keterkaitan erat dengan risiko stunting. Anak yang sering sakit akan mengalami gangguan nafsu makan, berkurangnya asupan gizi, hingga akhirnya berisiko gagal tumbuh.

    “Saling berhubungan. Anak yang sedikit-sedikit sakit, praktis nafsu makannya berkurang. Metabolisme tubuhnya juga meningkat, sehingga gizi yang masuk tidak cukup. Itu bisa memengaruhi risiko stunting,” terangnya.

    dr. Meitha menekankan, perhatian pada tumbuh kembang anak sejak dini sangat penting, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Masa tersebut menjadi kunci dalam menentukan kualitas kesehatan anak ke depannya.

    “Kalau kita bicara ISPA, itu tinggal dampaknya saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengangkat tumbuh kembang anak sejak awal, terutama 9 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun pertama,” jelasnya.

    Selain faktor gizi, kebersihan lingkungan dan pola asuh keluarga juga disebut berperan besar dalam mencegah ISPA. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pengobatan gejala.

    “Namanya anak sakit, pasti makannya terganggu. Kalau ini terjadi berulang, dampaknya bisa panjang. Jadi perlu upaya bersama, orang tua, tenaga medis, dan pemerintah untuk mengurangi risiko ini,” pungkasnya.(Ciaa/*)

  • Sayyid Anjas Resmi Maju Calon Ketua DPD Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan 30 Persen

    Sayyid Anjas Resmi Maju Calon Ketua DPD Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan 30 Persen

    ‎Sangatta, – Sayyid Anjas resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kutai Timur (Kutim). Ia mengaku terharu atas dukungan yang mengalir untuk dirinya.
    ‎
    ‎”Saya terharu sekali, konsepnya berbeda dan ternyata hasilnya juga berbeda. Malam hari ini, penguatan bagi saya sebenarnya,saya pengen restu, seratus persen untuk maju sebagai kandidat calon ketua Golkar,”ujarnya dalam kegiatan Sarasehan dan Silaturahmi di Hotel Royal Victoria  Sangatta Rabu, 10 Agustus 2025
    ‎
    ‎Menurutnya, komunikasi politik adalah hal yang biasa dalam partai politik. Baik melalui konsolidasi, koordinasi, atau apapun itu semuanya bagian dari proses membangun soliditas.
    ‎
    ‎“Yang pasti malam hari ini adalah hal yang biasa menurut saya, dari segi kepartaian untuk bisa meminta restu ke beberapa tokoh-tokoh partai Golkar,”ungkap Anjas
    ‎
    ‎Anjas menjelaskan bahwa mekanisme pencalonan bagi setiap kader Golkar yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) berhak maju, dengan syarat minimal mendapat dukungan 30 persen dari total suara pemilik hak pilih. Saat ini, ia memastikan telah memenuhi syarat tersebut.
    ‎
    ‎“Tapi yang pasti saya sudah memenuhi syarat untuk itu. Saya memenuhi syarat itu sudah lebih dari 30 persen, artinya kami siap untuk maju sebagai calon,”tegasnya
    ‎
    ‎Ia menambahkan kontestasi ini terbuka bagi semua kader. Namun, ia mengaku sudah mendengar sejumlah nama yang santer akan bersaing.
    ‎
    ‎”Golkar terbuka untuk semua. Selagi dia menjadi kader dan siap, dia bisa maju sebagai calon ketua,”kata Anjas
    ‎
    ‎Lebih lanjut, Sekretaris Golkar itu, mengatakan apabila dirinya dipercaya memimpin Golkar Kutim, salah satu prioritasnya adalah membangun sekretariat permanen. Hal ini sekaligus menjawab harapan pengurus dan kader agar partai memiliki kantor representatif.
    ‎
    ‎”Insyaallah kalau di pimpinan saya di mana dan sebagainya terus ya kami akan membuat itu menjadi sebuah sekretariat yang permanen. Insyaallah mudah-mudahan aja,”ucapnya
    ‎
    ‎Anjas juga menegaskan Golkar tidak pernah menjadi oposisi, melainkan selalu menjadi mitra pemerintah. Menurutnya, meski dalam kontestasi politik ada perbedaan dukungan, namun setelahnya semua pihak harus kembali bersatu untuk membangun daerah.
    ‎
    ‎”Golkar ini selalu berada di sisi pemerintah. Tidak pernah Golkar walaupun kalah bertentangan sama pemerintah.Tidak pernah Golkar jadi oposisi,” tegasnya.
    ‎
    ‎Sebagai kader yang sudah 20 tahun mengabdi di Golkar, Sayyid Anjas berharap keikutsertaannya dalam kontestasi ini bisa menjadi bagian dari regenerasi partai sekaligus menjaga soliditas internal.
    ‎
    ‎”Yang terpenting, setelah berkompetisi kita tetap bersatu demi kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya(K/*)

  • Penyelewengan Anggaran Rp40,1 Miliar : Pemkab Kutim Tegaskan Hanya Saksi

    Penyelewengan Anggaran Rp40,1 Miliar : Pemkab Kutim Tegaskan Hanya Saksi

    Kutai Timur – Dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki babak baru.

    Sejumlah pejabat Pemkab Kutim diperiksa oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim) terkait kasus yang melibatkan anggaran Rp40,1 miliar pada tahun 2024.

    Proses penyidikan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik/S 1.1/151/VI/Res.3.3./2025/Distreskrimsus/Polda Kaltim, tertanggal 23 Juni 2025.

    Kasus ini menjadi sorotan lantaran muncul dugaan adanya permainan dan mark up dalam proyek tersebut. Dari total anggaran, sekitar Rp24,9 miliar dialokasikan untuk pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU).

    Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjadi perhatian publik setelah disebut ikut diperiksa. Meski demikian, keduanya menegaskan kehadiran mereka hanya sebatas saksi.

    Rizali Hadi menegaskan, pemeriksaan dirinya tidak terkait langsung dengan dugaan penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menekankan bahwa TAPD memiliki peran terbatas hanya pada proses perencanaan dan penganggaran.

    “Kita di TAPD. TAPD itu bukan hanya Sekda dan Kepala BPKAD. Ada juga Kepala Bapenda, Bappeda sebagai wakil ketua, dan lainnya sebagai anggota. Semua dipanggil Polda, termasuk Banggar DPRD lama,” kata Rizali, saat diwawancara, Selasa 2 September 2025

    Menurut Rizali, pihak TAPD hanya memastikan ketersediaan anggaran, bukan ikut campur dalam pelaksanaan kontrak. Ia menegaskan, proses teknis sepenuhnya ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

    “Kita, dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai penganggaran sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Saya hanya mengontrol perencanaannya seperti apa. Dari sisi penganggaran, gimana anggarannya, ada enggak? Oh, ada. Silakan,” tambahnya.

    Rizali pun menyayangkan dirinya bersama Kepala BPKAD justru menjadi sorotan utama publik. Padahal, menurutnya, permasalahan sebenarnya ada di pelaksanaan kontrak yang dijalankan SKPD.

    “Nah, proses yang ada di SKPD inilah yang bermasalah. Tetapi yang ditonjolkan kan Sekda sama Kepala BPKAD. Sementara yang berkasus sendiri itu siapa? Enggak selalu ditonjolkan,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan tidak pernah mengetahui detail teknis terkait proyek RPU. Menurutnya, TAPD hanya berurusan pada aspek ketersediaan anggaran, bukan implementasi.

    “Apalagi di berita hari ini yang saya baca, seolah-olah TAPD yang bermasalah. Coba ditanya dengan pihak pelaksana, kenapa ini bermasalah. Kami di TAPD enggak pernah tahu RPU itu apa. Mau dibangun di mana, mau dibangun apa, itu kami enggak pernah tahu. Kami tahunya hanya kegiatannya untuk kemandirian pangan,” jelas Ade.

    Ia menambahkan, program pembangunan hanya diketahui secara utuh oleh SKPD pelaksana. Menurut Ade, opini publik seolah diarahkan sehingga TAPD dianggap sebagai pelaksana, padahal mereka hanya bagian dari perencanaan.

    “Nah, mereka punya program untuk membangun A, B, C, yang tahu SKPD karena melaksanakan kan mereka. Akhirnya, seolah-olah opini digiring kami yang sebagai pelaksana, padahal enggak begitu. Kami dipanggil sebagai saksi, ya harus datang,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan Kabag Hukum Pemkab Kutim, Januar Bayu Irawan. Menurutnya, pemanggilan TAPD, Banggar, maupun SKPD adalah hal yang wajar dalam proses penyidikan.

    “Ini murni bagian dari penyidikan. Semua pihak dipanggil, mulai TAPD, Banggar, sampai dinas teknis. Posisi kami adalah mendukung proses hukum. Indikasi masalah itu sebenarnya ada di kontrak pelaksanaan, bukan di TAPD,” kata Januar.

    Ia menekankan, Pemkab Kutim menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Aparatur yang dipanggil wajib hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penyidikan yang dilakukan aparat.

    “Kami hadir sebagai saksi, itu hal biasa. Tapi jangan dipelintir seolah-olah kami yang bermain. Justru ini kesempatan bagi kami untuk meluruskan agar publik tidak salah paham,” pungkasnya.

    Kasus dugaan penyimpangan anggaran ketahanan pangan ini masih terus bergulir. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas permasalahan proyek RPU senilai miliaran rupiah tersebut.(Ciaa/)

  • Gerakan Solidaritas Kutai Timur Desak Polri Usut Tuntas Kasus Afan Kurniawan

    Gerakan Solidaritas Kutai Timur Desak Polri Usut Tuntas Kasus Afan Kurniawan

    Kutai Timur – Sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi bertajuk Gerakan Solidaritas Kutai Timur.

    Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis barakuda Brimob saat kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ketua KNPI Kutim, Avivurahman Al Ghazali, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar unjuk rasa. Menurutnya, gerakan ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dan solidaritas terhadap dinamika sosial yang berkembang.

    Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga petisi penting yang ditujukan kepada Kepolisian Resort (Polres) Kutai Timur.

    Petisi pertama, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menuntaskan kasus meninggalnya Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Mereka menekankan agar proses hukum disampaikan secara jelas kepada publik.

    Petisi kedua, meminta Polres Kutim tidak melakukan tindakan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut mereka, pendekatan represif justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

    Petisi ketiga, berisi ajakan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kutai Timur agar tetap aman, damai, dan kondusif. Para peserta aksi menilai stabilitas daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di tengah situasi nasional yang penuh tantangan.

    Avivurahman juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah situasi yang rawan provokasi.

    “Kalau Kutai Timur ikut terbelah, pembangunan pasti terhambat. Kepemudaan kita juga bisa pecah karena provokasi,” ujarnya.

    Ia menegaskan, perjuangan rakyat harus terus dilakukan, namun dengan cara-cara bijak.

    “Pesan bisa tersampaikan, tapi yang paling penting jangan sampai ada aksi-aksi anarki. Aspirasi bisa disuarakan tanpa harus merusak atau melanggar hukum,” katanya.

    Pihaknya juga meminta Polri memastikan tidak ada tindakan represif yang dapat mencederai kepentingan rakyat.

    “Kepolisian harus berada di garis terdepan melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Kedaulatan rakyat adalah keselamatan yang terbaik, dan itu harus jadi prinsip utama,” tegas Avivurahman.

    Menariknya, aksi solidaritas ini digelar pada malam hari. Menurut panitia, waktu tersebut dipilih sebagai simbol ketenangan sekaligus bentuk penghormatan terhadap almarhum Afan Kurniawan.

    Selain itu, mereka juga menyinggung insiden di sejumlah daerah lain. Di Makassar, misalnya, dilaporkan ada korban meninggal hingga empat sampai lima orang, sementara korban luka-luka jumlahnya masih banyak.

    “Pesan ini harus sampai kepada institusi Polri. Polri dan TNI harus berbenah. Tidak boleh lagi ada benturan antara rakyat dengan penegak hukum. Polri juga harus jeli membaca situasi. Jangan sampai bangsa ini diadu domba. Rakyat dan aparat harus berjalan bersama membangun bangsa,” tutupnya.(Ciaa)

  • Ketua Fraksi Demokrat Ajak Warga Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua Fraksi Demokrat Ajak Warga Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    KUTAI TIMUR – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, mengajak masyarakat untuk mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG).

    Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses di Jalan Dayung, Gang Tenggiri, RT 42, Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta. Menurutnya, program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal.

    Dalam kesempatan itu, Pandi menghadirkan kelompok tani dan pelaku usaha untuk melihat langsung inisiatif yang digerakkan Pemuda Kutim Hebat Farming. Ia menilai, keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM sangat penting agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan.

    “Pemanfaatan lahan kosong di sekitar dapur umum bisa dimaksimalkan untuk menanam sayur, buah, dan bahan pangan lainnya. Dengan begitu, kebutuhan gizi masyarakat bisa terpenuhi sekaligus membuka peluang ekonomi,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Pandi membagikan pupuk kompos produksi Bank Induk Sampah (BSI) Sangatta Utara kepada warga. Tak hanya itu, ia juga menyalurkan hasil pertanian lokal berupa sayuran. Pupuk kompos tersebut, katanya, telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas panen masyarakat.

    Lebih jauh, Pandi mengungkapkan tengah menginisiasi pembentukan koperasi petani bersama komunitas Pemuda Kutim Hebat Farming. Koperasi tersebut diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk memasarkan hasil panennya.

    “Kami ingin produk pertanian warga tidak hanya berputar di pasar tradisional, tapi juga bisa menembus pasar modern,” ucapnya.

    Ia menambahkan, produk lokal yang biasanya dijual dengan harga rendah, jika dikemas dengan baik, akan memiliki nilai jual lebih tinggi di toko ritel modern.

    “Tujuan kami jelas, agar petani dan pelaku usaha kecil bisa lebih sejahtera,” tegasnya.(Ciaa/)

  • Kasus Pelecehan Seksual Kembali Guncang Kutim, Terlapor Diduga Masih Kerabat

    Kasus Pelecehan Seksual Kembali Guncang Kutim, Terlapor Diduga Masih Kerabat

    Kutai Timur – Kasus dugaan pelecehan seksual kembali menyeruak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Seorang oknum dilaporkan ke Polres Kutim setelah diduga melakukan pelecehan terhadap empat orang, tiga di antaranya masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor.

    Kuasa hukum korban, I Kadek Indra Kusuma Wardana, menyebut keberanian korban melapor merupakan langkah penting untuk membongkar kasus yang selama ini tertutup. Menurutnya, peristiwa pelecehan tersebut bukan terjadi sekali, melainkan berulang kali dalam kurun waktu berbeda.

    “Korban sudah mulai berani berbicara, saling menguatkan, dan akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Kami ingin memberikan kepastian hukum terhadap mereka,” ujar Kadek, Selasa (19/8/2025).

    Kasus ini terungkap setelah para korban saling bercerita kepada keluarga. Selama bertahun-tahun, mereka memilih diam karena takut dengan posisi terlapor yang dikenal berpengaruh di lingkungannya.

    “Kalau mungkin korbannya hanya satu, tentu sulit. Karena pelecehan seksual itu biasanya minim saksi dan bukti. Tetapi ini ada empat korban dengan kesaksian yang sama, sehingga menjadi dasar kuat untuk laporan,” jelasnya.

    Dari empat korban, tiga di antaranya merupakan kerabat dekat terlapor, sementara satu lainnya adalah karyawan. Ironisnya, salah satu korban disebut masih di bawah umur saat peristiwa dugaan pelecehan terjadi.

    Kadek menambahkan, sebagian besar perbuatan itu dilakukan di rumah terlapor. Bahkan, ada korban yang hingga kini mengalami trauma mendalam dan merasa takut jika harus berpapasan dengan pelaku.

    “Dia (terlapor) punya posisi kuat di keluarga, bahkan cukup dituakan. Itu yang membuat korban semakin sulit melawan dan baru sekarang berani bicara,” lanjutnya.

    Kuasa hukum juga membuka kemungkinan jumlah korban bertambah. Menurutnya, pola kasus yang berulang bisa saja melibatkan pihak lain yang hingga kini masih memilih diam.

    “Kita khawatir ke depan ada korban lain yang juga muncul. Karena pola kasusnya terjadi berulang dan melibatkan pihak yang dekat dengan korban,” kata Kadek.

    Selain laporan ke Polres Kutim, pihak korban juga berencana menggandeng lembaga perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini dinilai penting, mengingat terlapor disebut memiliki latar belakang hukum serta posisi cukup berpengaruh.

    “Ini murni untuk memberikan rasa adil bagi korban. Tidak ada kepentingan lain. Terlepas dari profesinya sebagai advokat, hukum harus ditegakkan,” tegas Kadek.

    Diketahui, para korban telah resmi melayangkan laporan tertulis dengan Nomor TBL/390/VIII/RES.1.24/2025/Reskrim.

    Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Polres Kutim masih belum mendapat tanggapan. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan pelecehan seksual tersebut.(Sy)

  • Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Kutai Timur – Polsek Sangatta melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah untuk mencegah gejolak harga bahan pokok dan memastikan ketersediaannya tetap aman bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolsek Sangatta, Sabtu (9/8/2025).

    Kapolsek Sangatta, Iptu Alan Firdaus, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 100 paket sembako murah untuk dibagikan kepada warga. Paket tersebut berisi bahan kebutuhan pokok yang harganya disubsidi agar terjangkau.

    “Kegiatan hari ini dilakukan di halaman Polsek Sangatta. Kami siapkan 100 paket sembako murah sebagai upaya Polri, khususnya Polsek Sangatta, untuk membantu masyarakat dan pemerintah memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil di tangan konsumen,” ujar Kapolsek Alan.

    Ia menegaskan, GPM menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polsek Sangatta terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga sembako dapat berdampak langsung pada daya beli warga, sehingga perlu langkah antisipasi.

    Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehari sebelumnya di Mempawah, Kalimantan Barat.

    “Bapak Kapolri kemarin telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 310,25 ton langsung kepada masyarakat. Instruksi beliau, seluruh jajaran Polres dan Polsek harus melaksanakan GPM di wilayah masing-masing, hingga kecamatan terjauh di Kutai Timur,” kata Fauzan.

    Menurut Fauzan, Polsek Sangatta menjadi salah satu pelaksana awal program di Kutai Timur. Ia mengapresiasi jajaran yang sigap merespons arahan pimpinan untuk segera bergerak.

    Tak hanya di Sangatta, Fauzan memastikan seluruh Polsek di Kutai Timur akan menggelar GPM dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan harga dan mengurangi beban warga, khususnya menjelang momen-momen tertentu yang rawan inflasi.

    Polres Kutai Timur sendiri dijadwalkan menggelar GPM pada Minggu (10/8/2025) di Lapangan Polder Ilham Maulana, Sangatta. Kegiatan tersebut akan digabung dengan olahraga bersama warga.

    “Besok kita gabungkan GPM dengan kegiatan olahraga bersama. Harapannya, selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, kita juga dapat menjalin kedekatan antara Polri dan warga,” tambah Fauzan.

    Ia menilai, keberhasilan program seperti GPM tidak hanya diukur dari jumlah paket yang terdistribusi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kestabilan harga di pasar. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    Selain memberikan manfaat ekonomi, Fauzan berharap program ini dapat meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat. Baginya, polisi bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pelayanan sosial.

    “Ini bagian dari upaya kita menuju Indonesia Emas 2045. Polisi harus hadir, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.