My Blog

Author: Kaltim12

  • Wabup Kasmidi Bulang Resmi Membuka Turnamen Kutim Open Woodball 2023

    Wabup Kasmidi Bulang Resmi Membuka Turnamen Kutim Open Woodball 2023

    Turnamen Kutim Open Woodball 2023, yang diselenggarakan oleh Indonesia Woodball Asosiasi Kutai Timur (IWbA Kutim), diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

    Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Turnamen tersebut merupakan hasil kerja sama antara IWbA Kutim dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutim, dan digelar di Lapangan Taman Bintang, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, pada Sabtu (6/5/2023)

    Dalam sambutannya, Kasmidi Bulang memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang telah berupaya maksimal untuk menyelenggarakan Turnamen Kutim Open Woodball 2023 dengan baik. Ia menyambut seluruh peserta dari Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Barat, Duta Bangsa Club Samboja, dan Kutim sebagai tuan rumah.

    Selain itu, Kasmidi Bulang juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21. Ia berharap agar semua cabang olahraga dapat mempersiapkan atlet-atletnya dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa PON ke-21 akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatra Utara, dan tugas atlet adalah mempersiapkan diri untuk meraih prestasi dan mengharumkan Kalimantan Timur.

    Di akhir sambutannya, Kasmidi Bulang menyatakan bahwa turnamen ini menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi antara para pecinta olahraga Woodball. Ia berharap agar setiap peserta bertanding dengan semangat fair play dan berdasarkan kemampuan masing-masing.

    Ketua KONI Kabupaten Kutim, Rudi Hartono, juga berharap agar para atlet Woodball dapat memanfaatkan turnamen ini untuk menguji kemampuan mereka. Ia juga meminta kepada pihak Dispora untuk mengundang semua cabang olahraga, bukan hanya KONI, agar semangat dapat ditularkan kepada cabang olahraga lainnya. Rudi Hartono juga memberikan pesan kepada atlet Woodball Kaltim yang akan mengikuti pra PON di Solo agar melalui proses seleksi yang baik dan tidak hanya berdasarkan faktor kedekatan, tetapi benar-benar pantas untuk dilibatkan.

  • Pengurus KONI Kutim Resmi di Lantik, Disaksikan Bupati dan Wakil Bupati

    Pengurus KONI Kutim Resmi di Lantik, Disaksikan Bupati dan Wakil Bupati

    SANGATTA – Sebanyak 82 orang pengurus KONI Kutim dilantik oleh Ketua Umum KONI Kaltim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Kamis (4/5/2023).

    Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Pengurus KONI Kalimantan Timur, dan unsur Forkopinda Kutim serta awak media.

    Dalam kegiatan itu, Ardinsyah diberikan kesemoatan untuk memberikan sambutan dengan didahului ucapan selamat kepada pengurus KONI Kutim yang telah resmi dilantik.

    Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman meminta agar KONI Kutim memberikan ruang dan waktu, memberikan dukungan terhadap olahraga prestasi dan juga olahraga rekreasi.

    “Selamat kepada seluruh jajaran KONI Kutai Timur, mudah-mudahan dengan kepengurusan KONI yang ada ini kita berharap semua, olahraga di Kutim semakin meningkat baik dari sisi kualitas, prestasi dan lain-lain,” ungkap Orang nomor satu di Kutim itu, Kamis (4/5/2023).

    Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur bertekad untuk memberikan daya dukung terhadap kemajuan prestasi dan kemajuan olahraga dì Kutai Timur.

    Hal yang sama disampaikan Ketua KONI Kutim Rudi Hartono bahwa dirinya bersama dengan pengurus KONI lainnya akan selalu berkoordinasi dengan Pemkab Kutim maupun lembaga lainnya, termasuk dengan perusahaan sebagai langkah untuk memajukan prestasi olahraga di Kutim.

    “Insyaallah dengan kebersamaan ini, prestasi olahraga di Kutim bisa menjadi lebih baik lagi nantinya,” ucapnya.

    Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada pengurus KONI Kutim yang baru dilantik.

    “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Kasmidi Bulang selaku Ketua Partai Golkar mengenai putusan mundur jadi Bacaleg ini. Dan akan konsentrasi di KONI untuk memajukan olahraga Kutim,” jelasnya.

    .

  • Pelantikan Pengurus KONI, Bupati Kutim :”para pelaku dan organisasi olahraga menggelar event  secara mandiri”

    Pelantikan Pengurus KONI, Bupati Kutim :”para pelaku dan organisasi olahraga menggelar event  secara mandiri”

    SANGATTA – Ketua Umum KONI Kalimantan Timur (Kaltim) Rusdiansyah Aras melantik pengurus KONI Kutai Timur priode 2023-2027. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan KONI Kaltim Nomor 024 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kutim periode 2023-2027.

    Pelantikan yang digelar di Ruang Meranti Kantor sekrtariat bupati,pada Kamis (4/5/2023) pagi, dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, Perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati Kutim, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, Plt Asisten administrasi Umum Didi Herdiansyah, Kepala OPD di lingkup Pemkab Kutim dan para ketua/perwakilan cabor di lingkup KONI Kutim.

    Bupati Ardiansyah dalam sambutannya mengatakan,  pemerintah daerah akan selalu mendukung dan memberikan ruang kepada insan olahraga untuk menggelar event (kejuaraan) agar prestasi olahraga di Kutim meningkat.

    “Sejak tahun 2021 lalu, para pelaku dan organisasi olahraga menggelar event  secara mandiri. Kita harapkan dengan adanya event tersebut muncul atlet-atlet Kutim berprestasi,” kata Ardiansyah.

    Lebih lanjut, ia menambahkan pemkab Kutim akan memberikan penghargaan kepada atlet-atlet olahraga yang berprestasi dengan mengalokasikan anggaran untuk bonus kepada atlet yang berprestasi.

    “Pemerintah juga memberikan perhatian kepada olahraga rekreasi (tradisional). Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada pelaku olahraga di semua bidang,” jelasnya.

    Diujung sambutannya mantan wakil bupati Kutim itu  mengucapkan selamat kepada pengurus KONI Kutim yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Berharap sukses dan berprestasi ke depannya.

    Sementara itu Ketua KONI Kutim Rudi Hartono mengatakan pihaknya bersama dengan pengurus KONI lainnya akan selalu berkoordinasi dengan Pemkab Kutim maupun lembaga lainnya, termasuk dengan perusahaan sebagai langkah untuk memajukan prestasi olahraga di Kutim.

    “Insyaallah dengan kebersamaan ini, prestasi olahraga di Kutim bisa menjadi lebih baik lagi nantinya,” ucapnya.

    Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada pengurus KONI Kutim yang baru dilantik.

    “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Kasmidi Bulang selaku Ketua Partai Golkar mengenai putusan mundur jadi Bacaleg ini. Dan akan konsentrasi di KONI untuk memajukan olahraga Kutim,” jelasnya.

  • Diskominfo Kutim Permudah Akses Data Untuk Pimpinan Daerah Dan Kepala OPD

    Diskominfo Kutim Permudah Akses Data Untuk Pimpinan Daerah Dan Kepala OPD

    www.ads.pojokdigital.com/, SANGATTA – Dalam memudahkan megakses informasi dan data untuk bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan kepala Organisasi Prangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi Informasi dan Persendian Kutai Timur telah  menyiapkan aplikasi Dashboard di Portal Satu Data Kutim.

    Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim Ery Mulyadi mengatakan, , saat ini Diskominfo Staper sedang mengumpulkan para operator Perangkat Daerah untuk kegiatan Briefing Petugas Operator Portal Satu Data Kutim karena mereka (Dinas/Badan/Kecamatan) itulah yang menjadi produsen data.

    “Tugas operator tersebut menghimpun data-data sektoral yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. Jenis-jenis data itulah nantinya yang akan dikumpulkan oleh operator, selanjutnya diverifikasi atasannya secara berjenjang. Data yang sudah diverifikasi itulah nantinya yang akan menjadi data resmi dalam Portal Satu Data Kutai Timur,” katanta.

    Ia menambahkan, Dalam Briefing Petugas Operator Portal Satu Data Kutim ini melibatkan 41 orang yang berasal dari 37 Perangkat Daerah, 1 instansi vertikal dan 1 kantor camat.

    “Hasil yang diharapkan pada kegiatan kali ini agar petugas operator dapat memahami tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang harus dipenuhi, selain itu dapat memahami teknis pelaksanaan pekerjaan dan petugas operator dapat berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan,”ungkapnya.

    Lebih jauh ia menjelaskan bahwa telah terdapat Dashboard di Portal Satu Data Kutim yang bisa diakses unsur pimpinan. Baik oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah ketika membutuhkan data.

    “Jadi para pimpinan tinggal klik saja di dashboard yang sudah kita persiapkan itu, misalnya perlu data berapa jumlah puskesmas dan sebarannya dimana. Tinggal searching karena sudah terrecord di portal satu data,” beber Ery saat ditemui di Ruang kerjanya, Rabu (3/5/2023)

    Portal satu data ini, sambung Ery, untuk mempermudah pimpinan apabila membutuhkan data, selain itu masyarakat pun bisa mengakses data informasi melalui portal tersebut.

    Saat ditanya kendala yang dihadapi saat selaku wali data, dirinya mengatakan cukup banyak kendala yang dihadapi, akan tetapi pihaknya berupaya agar permasalahan tersebut bisa di eliminir.

    “Salah satu upaya kami rutin bersama BPS dan Bappeda sebagai tim satu data di Kutim melakukan koordinasi. Tahun lalu juga kami sudah lakukan dengan berkeliling ke berbagai Perangkat Daerah terkait pembinaan data-data sektoral,” ujarnya. (WAL/ADV)

  • Anggota DPRD Kutim Tanggapi 6 Poin Tuntutan Buruh

    Anggota DPRD Kutim Tanggapi 6 Poin Tuntutan Buruh

    www.ads.pojokdigital.com/– Kemeriahan Hari Buruh Internasional Di Kutai Timur menjadi daya tarik tersendiri. Selain menggelar Konvoi dan Orasi, juga disajikan hiburan dan pengundian dorprize, kegiatan tersebut di gagas oleh Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kutim.

    Anggota DPRD asal daerah Pemilihan I (Sangatta Utara) Basti Sangga Langi mengapresiasi langkah buruh dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan melakukan orasi dan konvoi.

    “Hari ini 1 Mey, seluruh dunia merayakan May day atau hari buruh Internasional termasuk di Kutim di laksanakan dengan aman dan terkendali. Serikat buruh bersama DPRD dan Pemkab Kutim merayakan May Day tersebut,”ungkap Bastim saat ditemui di sela-sela kegiatan, Senin (01/05/2023).

    Lebih lanjut dia menambahkan, buruh menyuarakan tuntutannya terkait UU No. 6 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    “Poin utama tuntutan SPSB Kutim bahkann buruh di seluruh indonesia atau karyawan adalah pencabutan UU No. 6 Tahun 2023 serta turunannnya,”kata politis PAN tersebut.

    Selain itu lanjut dia, buruh juga menuntut agar tenaga outsourcing dan gaji murah di hapus serta upaya layak nasional. “ini menjadi tuntutan buruh seluruh Indonesia yang di suarakan pada May Day (Hari Buru) pada saat ini,”katanya.

    Lebih jauh ia menambahkan, kegiatan May Day di Kutim cukup meriah, dimana dalam kegiatan tersebut seluruh serikat buruh dan pekerja di Kutim hadir dalam pada kegiatan ini.

    “Kalau pantauan saya Seluruh serikat buruh dan Serikat pekerja di Kutim turut memeriahkan kegiatan ini (May Day), tidak hanya karyawan tambang, kegiatan ini juga di Ikuti oleh karyawan dari perusahaan sawit dan karyawan lainnya,” tutupnya (Adv/IA)

  • Ketua DPRD Kutim Siap Fasilitasi Serikat Buruh Perjuangkan 6 Poin Tuntutan

    Ketua DPRD Kutim Siap Fasilitasi Serikat Buruh Perjuangkan 6 Poin Tuntutan

    SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni,SE menghadiri kegiatan May-Day yang digelar di Folder Ilham Maulana Sangatta Utara, Senin (1/5/2023).

    Saat ditemui wartawan, Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut, menanggapi 6 poin tuntuan buruh yang disampaikan oleh perwakilan dari serikat buruh saat melakukan orasi.

    Dikatakannya, dirinya siap memfasilitasi dan berdikusi dengan pihak sekitar buruh terkait dengan 6 poin tuntutan yang disuarakan oleh Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB( Kutim.

    “DPRD selalu siap jika di minta berdiskusi atau hearing dan memfasilitasi dengan pihak pemerintah maupun pihak perusahaan. Pintu DPRD selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi para buruh,” Ungkapnya.

    Dikatakannya enam tuntutan buruh yang disuarakan di oleh serikat buruh Kutim, pihaknya siap memfasilitasi. Infonya, lanjut Joni, Serikat Buruh akan mengundang pihak Kementrian Tenaga Kerja.

    “Disitulah nanti kita akan berdiskusi dan keputusannya seperti apa. Kita tidak bisa memutuskan karena mereka (Pemerintah Pusat) yang berwenang,” tutur Ketua DPRD Kutim ini.

    Lebih lanjut Joni berharap, Pemerintah Pusat dapat memenuhi tuntutan para buruh yang disuarakan saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023. “Tuntutan ini tidak hanya di Kutim tapi serikat seluruh Indonesia ikut menyuarahkan tersebut,”ungkanya.

    “Semoga Pemerintah Pusat dapat memenuhi tuntutan meraka (Buruh) sesuai aturan yang berlaku,” sambung politisi asal dapil dua tersebut.

    Untuk diketahui Aliansi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Kutim menuntut enam poin. Yang pertama minta dicabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan seluruh turunannya. Kemudian menuntut agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait sistem perekrutan tenaga kerja.

    Poin yang ketiga, meminta untuk dihapuskan sistem tenaga kontrak dan outsourcing. Selanjutnya dalam tuntutannya, agar stop upah murah dan berlakukan upah layak nasional.

    Berikutnya poin yang kelima, Wujudkan Reformasi agraria sejati dan hentikan perampasan tanah adat dan sumber-sumber agraria lainnya. Terakhir dalam tuntutannya, meminta agar stop kriminalisasi aktivis.

  • Proyek Multi Years Di Kutim Dinilai Tidak Melalui Perencanaan Matang

    Proyek Multi Years Di Kutim Dinilai Tidak Melalui Perencanaan Matang

    KALTIM12,Sangatta – Anggota DPRD Kutim Alfian Aswad Menyoroti Lambatnya proyek yang didanai dengan pola kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC).

    Menurutnya,  hingga saat ini progres MYC ini belum terlihat padahal DPRD sudah menyetujui anggaran proyek tersebut.”Sudah disetujui, tinggal kami (DPRD Kutim) mengAnggu hasil dari Pemkab. Seharusnya itu sudah berjalan,”ungkap Alfian saat di temui Wartakutim.com di ruang kerjanya, Selasa (02/05/2023).

    Ia menambahkan, anggaran proyek MYC 2023 mencapai Rp1,3 trillium, seharusnya sudah bisa berjalan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kutim. Hingga, saat ini proses tender belum berjalan, seharusnya dinas terkait sudah melakukan tender sejak, apalagi ini sudah memasuki triwulan kedua.

    “Teman teman dewan saya, banyak mempertanyakan itu, “kenapa belum di realisasikan”, padahal sudah disetujui. Kami menunggu pihak Pemkab sudah memulai dari proses tender,dan sudah tayang di LPSE, tetapi belum tayang sama sekali  hingga menghambat pelaksaan di lapangan,”ungkapanya.

    Lebih lanjut ia menilai, pemkab belum siap untuk proyek MCY 2023 ini dan tidak ada perencanaan matang, tiap kali dipertanyakan ke pihak pemkab Kutim, selalu berdalih masih ada perbaikan dan perubahan dalam proses tender.

    “Sudah capek DPRD Kutim mempertanyakan hal itu. Seharusnya MCY itu ini sudah bisa tayang. Ini masih ada perbaikan atau revisi. Artinya ini persiapannya tidak matang,”kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.

    Ke depan penganggaran akan disesuaikan dengan progress pembangunan dengan kata lain berbanding lurus dengan prestasi di lapangan. Harusnya ini jadi evaluasi Pemkab Kutim.

    Keterlabatan ini, kata mantan ketua DPRD kutim ini, sangat menghambat proses pembanguna di Kutim dan juga berdampak di masyarakat. “Bisa di lihat sendiri di lapangan apa kah MCY itu sudah berjalan, dengan lambatnya proses pengerjaan ini tentu juga di pertanyakan masyarakat, kami akan terus mengawal ini,” tutupnya (Adv/Wal)

  • APBD Perubahan Di Proyeksi Mengalami Penambahan Signifikan

    APBD Perubahan Di Proyeksi Mengalami Penambahan Signifikan

    SANGATTA – Kepala Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kutai Timur Syahfur, S.Sos, M.Si memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 akan terjadi penambahan pendapatan.

    Kepada wartawan, Syahfur mengatakan, APBD Kutim di proyeksi akan bertambah pada APBD Perubahan 2023. hal ini  terjadi kerena Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA) di beberapa dinas atau OPT.

    “Beberapa proyek akhir tahun 2022 di OPD tidak dikerjakan hingga batas waktu yang telah di tentukan, sehingga hal ini menjadi SILPA di tahun ini dan akan di masukkan dalam APBD Perubahan 2023.

    Diungkapkan, selain itu kemungkinan ada penambahan dari bagi hasil khususnya bagi hasil perkebunan Sawit. Pemerintah Pusat melalui kementerian keuangan RI sedang membahas DBH Perkebunan Sawit. Kutim Di perkirakan akan mendapat penambahan penerimaan dari sektor tersebut.

    Lebih lanjut ia mengatakan, di proyeksi penambahan APBD Perubahan 2023 nanti, di perkirakan mencapai kurang lebih Rp2 triliun.”Peningkatan APBD di perubahan tentu ada. Namun nilainya di perkirakan kurang lebih Rp2 triliun,”katanya

    Jika mengacu pada Anggaran murni tahun 2023, APBD kutim mengalami Surplus sebesar 13 persen. Awalnya di proyeksikan sebesar Rp4,4 trillium dan dan saat di ketuk DPRD Kutim mencapai Rp5 trilliun lebih.

    Dikatakan, Bapenda Kutim sudah bekerja secara Optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil yang bisa terlihat saat ini. Peningkatan pendapat daerah terus mengalami peningkat.

    “Berkat kerja keras teman teman di Bapenda Kutim, serta dorongan dari Bupati dan Sekda Kutim dan masukan dari DPRD Kutim, alhamdulillah kita bisa realisasi apa yang kita targetkan tahun ini,”Pangkasnya (ADV).

  • SILPA 2022 di Dinas Pendidikan Capai MIlliaran Rupiah

    SANGATTA – Kepala dinas Pendidikan Kutai Timur Mulyono mengakui anggaran dinas pendidikan Kutim tahun 2022 terjadi  Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA).

    Hal itu dikatakan mantan camat Rantau Pulung ini saat di temui di ruang kerjanya pada Kamis (18/05/2023) lalu.

    Dikatakan SILPA di dinas pendidikan terbesar di belanja pegawai seperti pembayaran gaji guru, insentif pegawai dan lainnya. “memang ada SILPA. SILPA terbesar itu ada pada belanja pegawai. Belanja pegawai itu terkait dengan gaji, insentif dan segala macam,”katanya

    Ia menambahkan, terjadinya SILPA tersebut, secara aturan atau regulasinya ada penambahan atau co ofsetnya sekitar 5 persen, ini untuk mengantisipasi jika terdapat guru baru yang akan di tugaskan di sekolah sekolah.

    “Ada aturannya itu ada penambahan 5 persen itu untuk mengantisipasi kemungkinan ada guru masuk atau ada hal lain yang berhubungan dengan pendidikan kita. Dan Jumlah SILPA itu cukup besar. Tapi jumlahnya saya tidak hapal, adalah miliaran rupiah,”katanya

    Lebih lanjut ia menambahkan, SILPA itu juga telah di bahas dengan DPRD Kutim saat rapat bersama legislatif untuk laporan Kerja Pertanggungjawaban bupati.,” semua sudah clear pembahasannya dan datanya sudah cocok. Saat rapat dengan DPRD Kutim sudah clear tidak ada masalah lagi, “ ungkapnya.

    Dikatakan, dinas Pendidikan selalu terjadi SILPA dikarenakan regulasi tersebut dan itu bisa kembali dianggarkan pada Anggaran APBD Perubahan tahun berikutnya.

    “Regulasi 5 persen itu aturannya dari pusat, bukan daerah yang buat. Kalau aturan itu di Ubah mungkin tidak terjadi SILPA lagi. Namun anggaran itu sifatnya untuk antisipasi, jadi wajar saja menurut aku, Pangkasnya (ADV)

     

  • BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    SANGATTA – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Misliansyah mengakui belum mengajukan pengusulan kebutuhan formasi CPNS dan P3K ke Pemerintah Pusat.

    Hal tersebut diungkapan Misliansyah saat ditemui sejumlah awak media di kantor sekretariat Bupati Kutai Timur belum lama ini.

    Dikatakannya, pihaknya belum mengajukan usulan tersebut di karenakan portal pengusulan formasi CPNS dan P3K belum dibuka di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

    “Belum bisa mengajukan usulan karena website Kemenpan RB belum di buka untuk usulan Formasi CPNS dan P3K. Kami terus pemantau perkembangannya, begitu sudah di buka kami langsung mengusulkan, “katanya.

    Diungkapkan, pengusulan kebutuhan formasi ke Pemerintah Pusat, lantaran masih menunggu Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dari bagian organisasi Sekkab Kutim.

    “untuk pengusulan formasi CPNS dan PPPK harus berdasarkan Anjab dan ABK kita. Nah ajab ABK kita masih di evaluasi dari bagian organisasi, memang sudah di buka untuk portal pengusulan formasi di Kemenpan-Rb,” Kata Misliansyah.

    Lebih lanjut ia menambahkan, belum bisa memastikan berapa jumlah formasi CPNS maupun PPPK yang akan dibutuhkan Pemkab Kutim, lantaran pihaknya belum mendapatkan Anjab ABK dari bagian organisasi.

    “Untuk kebutuhan kita, kita belum tahu kerena belum lihat Anjab ABK-nya, karena yang bisa memverifikasi jatah kita nanti langsung dari Kemenpan-Rb,” Ucapnya

    Dijelaskannya, meskipun Pemerintah Daerah mengusulkan formasi sebanyak 2000, belum tentu usulan tersebut dipenuhi sepenuhnya, pasalnya terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Kemenpan-Rb.

    “Kayak tahun lalu, kita minta 2500 formasi, tapi kita hanya dapat 1900 formasi dari Kemenpan-Rb,” Terangnya

    Karena itu, Misliansyah mengaku pihaknya hanya tinggal menunggu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari bagian organisasi. Karena dasar pengusulan formasi CPNS maupun PPPK harus berdasarkan Anjab dan ABK.

    “Tinggal Anjab dan ABK saja, karena dasar pengusulannya dari situ, kemudian dilakukan pengimputan usulan formasi.” Tutupnya