My Blog

Author: Kaltim12

  • Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

    Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Bengalon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Melalui program inovatif bertajuk “Pendekar Srikandi” atau Penguatan Kinerja dan SDM Tim Verifikasi Keuangan Desa, Bengalon berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan sesuai regulasi.

    Sekretaris Camat Bengalon, Permana Lestari, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari hasil evaluasi tahun 2025 yang menemukan masih adanya desa dengan saldo kas tunai melebihi batas ketentuan serta rendahnya penerapan transaksi non-tunai.

    “Program ini menjadi bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III LAN. Kami ingin memperkuat kompetensi aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin akuntabel,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

    Ia menyebut, salah satu fokus utama program adalah peningkatan kemampuan teknis tim verifikasi kecamatan dan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Selain itu, program ini juga mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras dengan regulasi terbaru.“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan setiap desa mampu mengelola keuangannya secara digital, efisien, dan sesuai aturan,” tambahnya.

    Pada tahap awal, pendampingan difokuskan pada empat desa, yakni Tepian Baru, Sekerat, Sepaso Timur, dan Tepian Langsat. Keempatnya diharapkan menjadi model penerapan batas saldo kas tunai maksimal Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutim.

    Meski sebagian besar desa di Bengalon telah menyesuaikan regulasi, masih ada delapan desa yang perlu memperkuat sistem administrasi keuangannya. Namun Permana optimistis, dengan pola pendampingan intensif, seluruh desa dapat memenuhi standar tersebut dalam waktu dekat.“Kami menargetkan dalam sebulan semua desa sudah menyesuaikan dengan ketentuan saldo kas tunai maksimal. Kami ingin pengelolaan keuangan desa benar-benar tertib dan akuntabel,” tegasnya.

    Ia turut memberikan apresiasi kepada tiga desa yang lebih dulu patuh terhadap regulasi, yakni Sepaso Barat, Sepaso Selatan, dan Tepian Indah. Menurutnya, langkah disiplin yang ditunjukkan ketiga desa itu menjadi contoh bagi desa lainnya.

    Selain memperkuat kapasitas teknis, program “Pendekar Srikandi” juga menanamkan nilai integritas dan akuntabilitas bagi aparatur desa. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses pengelolaan dana publik berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah, yang menilai inisiatif Bengalon sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem pemerintahan desa di tingkat akar rumput.

    Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Bengalon akan menggelar pelatihan lanjutan pada Jumat (14/11/2025) dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim. Fokusnya adalah memperkuat kemampuan tim verifikator dalam mengontrol laporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

    “Pelatihan ini akan menjadi momentum penting bagi tim verifikasi untuk benar-benar memahami mekanisme pengawasan keuangan desa. Dengan begitu, pengelolaan dana desa di Bengalon bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kutim,”tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • Kades Swarga Bara Ajak Pemuda Ubah Mindset, Dorong Wirausaha Mandiri

    Kades Swarga Bara Ajak Pemuda Ubah Mindset, Dorong Wirausaha Mandiri

    Kutai Timur – Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, mengajak generasi muda di wilayahnya untuk secara fundamental mengubah pola pikir dan orientasi kerja. Ia mendorong agar pemuda tidak lagi hanya menggantungkan harapan pada ketersediaan lowongan kerja di perusahaan pertambangan.

    Wahyuddin menekankan bahwa potensi ekonomi di Desa Swarga Bara sangat besar dan terbuka lebar, terutama pada sektor non-tambang. Peluang besar tersebut mencakup bidang pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Banyak anak muda kita yang masih berorientasi kerja di perusahaan. Padahal, potensi di desa ini sangat besar kalau mereka mau berusaha dan melihat peluang lain,” ujar Wahyuddin, menegaskan pentingnya inisiatif mandiri, Selasa (11/11/2025)

    Ia memberikan contoh positif, di mana sejumlah pemuda desa kini sudah mulai merintis berbagai usaha. Pemerintah desa memberikan pendampingan intensif bagi kelompok pemuda yang bergerak di bidang kuliner, peternakan, dan kerajinan batik. Program pemberdayaan ini menjadi prioritas dan didukung penuh melalui alokasi dana desa, termasuk penyelenggaraan pelatihan rutin.

    “Kami bantu mereka dari sisi pelatihan keahlian dan juga pemberian modal awal agar mereka memiliki keberanian untuk memulai usaha secara mandiri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wahyuddin menjelaskan bahwa upaya diversifikasi ekonomi ini memiliki tujuan ganda. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individual pemuda, langkah ini juga diharapkan efektif menekan angka pengangguran di kalangan usia produktif desa. Ia memiliki visi untuk menjadikan pemuda Swarga Bara sebagai motor penggerak utama ekonomi lokal.

    “Desa tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor tambang. Kalau pemudanya produktif, desa pasti maju dan perekonomian akan lebih stabil serta berkelanjutan,” tegas Wahyuddin.(Adv/Kominfo)

  • Kidang Kritik Ketidakadilan Pusat: Kutim Penghasil SDA, Tapi Jalan Tetap Rusak

    Kidang Kritik Ketidakadilan Pusat: Kutim Penghasil SDA, Tapi Jalan Tetap Rusak

    Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Kidang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur di Kalimantan, khususnya Kutim, meski daerah tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar sumber daya alam nasional. Ia menilai ketimpangan pembangunan semakin terlihat ketika membandingkan kondisi jalan di Pulau Jawa dengan wilayah Kalimantan.

    Kidang menyampaikan bahwa pembangunan di Jawa terlihat jauh lebih maju, bahkan hingga ke akses jalan di pematang sawah yang telah dicor beton. Sementara itu di Kalimantan, banyak jalan utama justru masih dalam kondisi memprihatinkan.

    “Saya irih dengan pembangunan di Jawah. Pematang sawah mereka saja dicor, sementara di Kaltim, jalan utama saja masih banyak yang rusak parah,” ujarnya, Jumat (11/11/2025).

    Menurutnya, ketidakmerataan pembangunan ini bukan sekadar persoalan teknis di daerah, melainkan bentuk ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana pembangunan. Kutim dan wilayah Kalimantan lainnya, kata Kidang, selama ini menjadi daerah penghasil batu bara, minyak dan gas bumi, serta kelapa sawit yang terus dikeruk setiap tahun. Namun dana bagi hasil yang dikembalikan pusat dirasa tidak sebanding dengan kontribusi besar tersebut.

    “Terutama Kutai Timur ini. Kita daerah penghasil, tapi dana bagi hasil yang dikembalikan pemerintah pusat ke Kutim sangat kecil. Makanya anggaran untuk pembangunan tidak cukup. Apalagi daerah kita ini sangat luas,” tegasnya.

    Kidang menambahkan, kondisi tersebut seringkali membawa tekanan tersendiri bagi anggota legislatif di daerah. Saat melakukan reses, masyarakat kerap menagih berbagai janji pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan akses infrastruktur lain yang dianggap sangat mendesak.

    Ia menilai persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan jika pemerintah pusat mulai memberikan porsi dana yang lebih adil, terutama dari royalti batu bara. Dengan anggaran yang memadai, Kutim dapat mengejar ketertinggalan dan menghadirkan pembangunan yang sebanding dengan potensi yang dimilikinya.

    “Karena itu ke depan kita berharap agar pemerintah pusat lebih adil dengan pembagian royalti batu bara. Sebab Kalimantan, terutama Kutai Timur, masih sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan, terutama infrastruktur jalan,” ungkapnya.

    Kidang menegaskan bahwa masyarakat daerah penghasil berhak merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dihasilkan di wilayahnya. Ia berharap ketertinggalan pembangunan di Kalimantan dapat segera teratasi melalui kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan fiskal.

    “Kita ingin membangun agar bisa mengejar ketertinggalan dibanding dengan daerah Pulau Jawa yang sudah sangat maju, meskipun mereka tidak punya sumber daya alam,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

  • APBD Tahun 2026 Turun, DPRD Bantu Pemerintah Cari ‘Tambahan’

    APBD Tahun 2026 Turun, DPRD Bantu Pemerintah Cari ‘Tambahan’

    Kutai Timur – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 diproyeksi hanya sekitar Rp4,8 triliun lebih. Dengan APBD yang turun drastis, dibanding tahun 2024 dengan nilai Rp14 triliun lebih atau APBD 2025 dengan nilai Rp8 triliun lebih, DPRD Kutim turun tangan. Terutama mensosialisasikan Perda No4 Tahun 2025 yang merupakan perubahan Perda No 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi, yang diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mencari sumber pendapatan pajak dan retribusi baru, atau pajak yang selama ini belum digarap untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Rahmadani, salah seorang anggota DPRD Kutim mengakui pihaknya bersama dengan anggota DPRD lain melakukan sosialisasi perda pajak dan retribusi dengan harapan bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, terutama pajak serta retribusi. “Kita turun tangan untuk mensosialisasikan Perda Pajak dan retribusi baru, dengan harapan bisa mendogkrak pendapatan, karena APBD Kita tahun depan hanya sekitar Rp4,8 triun lebih,” kata Rahmadani, Selasa (11/11/2025)

    Disebutkan, salah satu sasaranya adalah ke perusahan-perusahan. Pertama, di PT KPC, terkait dengan profit Sharing. Selain itu, juga disosialisasikan tentang isi perda itu. Dimana, dalam Perda itu beberapa sumber pajak bisa dimaksimalkan. Misalnya, pajak kendaraan, pajak penghasilan dari Karyawan.

    “Karena itu, dalam pertemuan kami dengan KPC, kami berharap agar karyawan, termasuk dengan karyawan kontrakor mereka yang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) masih di luar Kutim, agar dimutasi ke Kutim. Sebab pajak pendapatan ini merupakan hak daerah, dimana karyawan bekerja. Termasuk alat berat yang selama ini belum bayar pajak, agar dibayar pajaknya. Termasuk kendaraan dengan plat nomor polisi masih dari daerah lain, yang dibawa supplier, kami minta agar mutasi ke Kutim, agar pajaknya masuk ke Kutim,” katanya.

    Diakui, bukan hanya di PT KPC, tapi DPRD Kutim yang melakukan sosialisasi Perda tersebut, semuanya menyuarakan hal sama di perusahan-perusahaan yang beroperasi di Kutim. Sebab jika pajak daerah ini bisa dimaksimalkan, maka bisa menambah PAD Kutim, sehingga APBD bisa naik.(Adv/DPRD)

  • Camat Kaliorang : Kesadaran dan Dokumen Jadi Kendala Anak Kaliorang Sekolah

    Camat Kaliorang : Kesadaran dan Dokumen Jadi Kendala Anak Kaliorang Sekolah

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Kaliorang terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Meski sarana dan prasarana belajar mengajar tergolong mencukupi, masih ada tantangan lain yang tak kalah penting: kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

    Camat Kaliorang, Rusmono, menjelaskan bahwa secara umum kondisi pendidikan di Kaliorang berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah di wilayah itu memiliki ruang belajar yang cukup, tenaga pendidik yang tersedia, dan proses belajar yang relatif stabil. Namun di lapangan, masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, bukan karena tidak ada fasilitas, melainkan karena kurangnya kesadaran orang tua.

    “Kalau sekolahnya aman, ruang kelas cukup. Tapi ada juga anak-anak yang tidak sekolah, terutama dari saudara kita suku Dayak Pase. Rata-rata karena kesadaran orang tua masih rendah,” ujar Rusmono, Selasa (11/11/2025).

    Ia menuturkan, ada sebagian keluarga yang menganggap pendidikan bukan hal mendesak. Beberapa anak lebih memilih membantu orang tua bekerja di ladang atau di kebun daripada berangkat ke sekolah. Situasi ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan dan tenaga pendidik di lapangan.

    Selain persoalan kesadaran, kendala administrasi kependudukan juga menjadi masalah besar. Banyak anak tidak memiliki dokumen identitas seperti Kartu Keluarga, KTP orang tua, atau akta kelahiran, sehingga sulit untuk didaftarkan ke sistem pendidikan nasional yang kini sudah terhubung secara digital.

    “Untuk mendapatkan NISN, datanya harus masuk sistem pusat. Kalau anak belum punya identitas resmi, otomatis tidak bisa didaftarkan,” jelas Rusmono.

    Mengetahui hal ini, pihak kecamatan langsung bergerak cepat. Ia memanggil seluruh kepala desa, koordinator wilayah pendidikan, serta para wali murid untuk duduk bersama membahas solusi. Dari hasil pertemuan itu, ditemukan sekitar 15 anak yang belum memiliki dokumen lengkap.

    “Anak-anak itu langsung kami fasilitasi ke Dinas Capil untuk perekaman. Setelah punya data kependudukan, barulah bisa mendaftar sekolah,” katanya.

    Rusmono menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal gedung dan guru, tetapi juga tentang kesadaran kolektif bahwa sekolah adalah kunci masa depan. “Kalau administrasi lengkap dan orang tua sadar pentingnya sekolah, tidak ada alasan lagi anak-anak Kaliorang tertinggal,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • Pemkab Kutim Terangi Desa Terpencil, PDAM Didorong Perluas Layanan Air Bersih

    Pemkab Kutim Terangi Desa Terpencil, PDAM Didorong Perluas Layanan Air Bersih

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini belum tersentuh layanan publik secara optimal.

    Fokus utama yang kini digalakkan pemerintah daerah adalah penyediaan jaringan listrik dan akses air bersih sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

    Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, pemerintah berhasil menghadirkan jaringan listrik di sejumlah desa terpencil yang sebelumnya bergantung pada generator.

    “Kita baru saja meresmikan jaringan PLN di dua desa, yakni Desa Manubar Dalam dan Manubar Pelantar. Tahun ini masih ada 13 desa lagi yang siap dibangun,” jelasnya, Selasa (11/11/2025)

    Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah menjalin koordinasi intensif dengan PLN Bontang dan UP2 Kaltim untuk memastikan proyek elektrifikasi tetap berlanjut, meskipun ada penyesuaian anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

    Menurut Ardiansyah, kehadiran listrik memiliki dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama dalam mendorong kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

    “Warga sudah menunggu bertahun-tahun. Satu tiang listrik pun bisa menjadi harapan besar bagi mereka,” ucapnya.

    Selain fokus pada kelistrikan, Ardiansyah juga menekankan pentingnya ketersediaan air bersih yang merata. Ia meminta PDAM Kutai Timur untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok desa.

    ‘’Masih banyak desa yang belum mendapatkan air bersih. Saya minta PDAM hadir di semua desa,” tegasnya.

    Bupati menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kutim.

    “Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Masyarakat desa berhak menikmati hasil pembangunan yang sama,” tandasnya.(Adv/Kominfo)

  • APBD Kutim 2026 Diproyeksikan Turun Drastis, Pemkab Diminta Siapkan Langkah Antisipasi

    APBD Kutim 2026 Diproyeksikan Turun Drastis, Pemkab Diminta Siapkan Langkah Antisipasi

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam perencanaan keuangan daerah tahun 2026. Berdasarkan proyeksi awal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim diperkirakan mengalami penurunan signifikan, dari Rp 9,89 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp 4,8 triliun pada tahun 2026.

    Penurunan hampir setengah dari total anggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan keterbatasan dana.

    Anggota DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, menyebutkan bahwa proyeksi penurunan anggaran ini perlu direspons cepat dengan strategi keuangan yang matang. Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat jika tidak segera diantisipasi.

    “Pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario terbaik untuk menghadapi situasi ini. Kita harus memastikan agar penurunan anggaran tidak menghentikan roda pembangunan,” ujar Eddy saat ditemui di kantor DPRD Kutim.

    Ia menjelaskan, penurunan tersebut bisa disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat atau perubahan pada komposisi penerimaan daerah. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD akan terus melakukan pembahasan mendalam untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah agar tetap stabil.

    “Yang penting, pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Meskipun dana turun, komitmen kita terhadap kesejahteraan masyarakat tidak boleh menurun,” tegasnya.

    Penurunan APBD 2026 menjadi momentum bagi Pemkab Kutim untuk memperkuat efisiensi anggaran dan mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal.(Adv/DPRD)

  • Forum Anak di Kutim Ikut Suarakan Aspirasi di Musrenbang

    Forum Anak di Kutim Ikut Suarakan Aspirasi di Musrenbang

    Kutai Timur – Partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah terus diperkuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan, anak-anak kini diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

    Kabid Pemenuhan Hak Anak, Rita Winarni, mengatakan forum ini dibentuk agar suara anak dapat ikut dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.”Setiap Musrenbang, anak-anak dari forum kecamatan kami libatkan untuk menyampaikan kebutuhan mereka,” ujar Rita,Selasa (11/11/2025)

    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan beragam, mulai dari permintaan fasilitas olahraga, ruang bermain, hingga sarana edukasi di desa-desa. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.”Ada yang minta lapangan, taman, dan ruang baca anak. Itu bukti mereka ingin lingkungan yang aman dan sehat,” jelasnya.

    Saat ini, tim DP3A juga tengah turun ke beberapa kecamatan seperti Sangkulirang dan Karangan untuk sosialisasi Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Kegiatan ini dilakukan agar pemerataan pemenuhan hak anak tidak hanya terpusat di kota.”Kami ingin semua anak, termasuk di pelosok, merasakan manfaat program ramah anak,” tutur Rita.

    Program ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam perencanaan pembangunan daerah.”Partisipasi anak harus dilihat sebagai investasi masa depan. Mereka punya pandangan yang jujur dan realistis,” tambahnya.(Adv/Kominfo)

  • Kaliorang Jadi Sentra Utama Pisang Kepok Grecek Kutim

    Kaliorang Jadi Sentra Utama Pisang Kepok Grecek Kutim

    Kutai Timur – Kecamatan Kaliorang ditetapkan sebagai sentra utama pisang kepok grecek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

    Kabid Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menyebut daerah kecamatan Kaliorang ini memiliki hamparan lahan terluas dan produktivitas tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.

    “Kaliorang menjadi pusat pengembangan karena lahannya luas dan petaninya aktif. Di sana ada sekitar 270 hektare dikelola oleh tiga kelompok tani,” ungkap Wahyudi, Selasa (11/11/2025)

    Selain Kaliorang, beberapa wilayah lain juga menjadi sentra penyangga. Antara lain Kaubun, Bengalon, Muara Ancalong, dan Long Mesangat. Setiap kecamatan memiliki kelompok tani yang aktif dalam pengembangan pisang kepok grecek.

    “Di Desa Bukit Makmur, Selangkau, dan Bukit Harapan juga banyak lahan pisang. Bahkan, rumpun induk pisang kepok grecek itu berasal dari Desa Bukit Harapan,” jelasnya.

    Menurut Wahyudi, keberadaan kelompok tani di tiap kecamatan menjadi penggerak utama dalam menjaga kontinuitas produksi. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga melakukan seleksi bibit dan penanganan hasil panen.

    “Dengan pola pembinaan dan pendampingan yang konsisten, kualitas pisang kita bisa terus meningkat,” katanya.

    DTPHP Kutim terus mendorong kolaborasi antar kelompok tani agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

    Pihaknya juga berharap dukungan dari pelaku usaha untuk memperkuat jaringan pemasaran.

    “Kaliorang dan kecamatan penyangga punya potensi besar. Kalau semua bergerak bersama, Kutai Timur bisa jadi daerah penghasil pisang unggulan di tingkat nasional,” tegas Wahyudi.

    Ia optimistis, dalam beberapa tahun ke depan Kutai Timur mampu menjadi ikon penghasil pisang kepok grecek terbaik di Kalimantan Timur.(Adv/Kominfo)

     

  • Bukit Asalea, Magnet Wisata Baru Swarga Bara yang Menawan

    Bukit Asalea, Magnet Wisata Baru Swarga Bara yang Menawan

    Kutai Timur – Swarga Bara di Kutai Timur kini memiliki daya tarik wisata alam baru selain Telaga Batu Arang, yakni Bukit Asalea. Dengan panorama alam yang indah dan suasana sejuk, bukit ini semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar.

    Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, meyakini bahwa Bukit Asalea memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata keluarga. Menanggapi hal tersebut, pemerintah desa bersama warga kini tengah menyusun rencana strategis untuk menata kawasan tersebut secara berkelanjutan.

    “Bukit Asalea ini sangat indah. Setiap harinya, banyak warga yang datang ke sini, khususnya untuk menikmati momen matahari terbit (sunrise) dan merasakan udara yang segar,” kata Wahyuddin, Senin (10/11/2025)

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kawasan ini juga sudah mulai menunjukkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal. Lokasinya yang strategis telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Beberapa warga setempat sudah mengambil inisiatif dengan mendirikan warung sederhana dan menyediakan area-area swafoto yang menarik.

    “Kami memiliki komitmen untuk membantu warga dalam mengembangkan fasilitas yang ada agar menjadi lebih layak. Tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan dari luar wilayah agar berkunjung ke Swarga Bara,” ujarnya menambahkan.

    Untuk mendukung kelancaran aktivitas pariwisata dan kenyamanan pengunjung, Pemerintah Desa Swarga Bara saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pihak PLN. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan pasokan listrik yang memadai di wilayah Bukit Asalea.

    “Kami sudah mengajukan permohonan bantuan pemasangan trafo baru. Ini sangat penting agar akses listrik dapat menjangkau seluruh area Bukit Asalea, sehingga kegiatan wisata dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” tutup Wahyuddin.(Adv/Kominfo)