Author: Kaltim12

Kutai Timur-Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memperluas pasar komoditas unggulan daerah terus menunjukkan hasil positif. Salah satunya melalui keberlanjutan ekspor pisang kepok grecek ke beberapa negara tujuan.

Kabid Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor, menyebut ekspor tersebut masih berjalan hingga kini.

Menurutnya, pengiriman pisang kepok grecek asal Kutim sudah menembus pasar Singapura, Malaysia, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat. Meskipun demikian, jumlah ekspor masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan pasokan untuk pasar domestik.

“Kalau dikatakan berlanjut, iya masih. Tapi dari sisi jumlah memang belum besar karena kemampuan kita untuk memenuhi permintaan luar negeri masih terbatas,” jelas Wahyudi saat di temui di ruangannya, Kamis (13/11/2025).

Ia menambahkan, saat ini sebagian besar hasil panen petani Kutim masih dipasarkan di wilayah lokal, regional, dan nasional. Namun dari segi harga, produk pisang grecek Kutim sudah mampu bersaing dengan daerah lain.

“Pemerintah tetap berkomitmen mendorong pengembangan produk ini. Jika ada pelaku usaha yang ingin ekspor, silakan. Kami fokus membina petani agar menghasilkan pisang berkualitas,” tambahnya.

Keterbatasan infrastruktur juga disebut menjadi tantangan. Kutai Timur hingga kini belum memiliki pelabuhan ekspor langsung, sehingga pengiriman harus melalui daerah lain di luar Kaltim.

“Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap biaya dan waktu distribusi,” ujarnya.

Namun Wahyudi optimistis, beroperasinya Pelabuhan ke depan akan menjadi solusi bagi percepatan ekspor hasil pertanian Kutim, termasuk pisang kepok grecek.

“Kalau Maloy bisa difungsikan maksimal, jarak pengiriman ke konsumen luar negeri akan lebih cepat dan efisien,” pungkasnya. (Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Salah satu komoditas hortikultura yang kini menjadi kebanggaan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah pisang kepok grecek. Buah khas daerah ini telah ditetapkan sebagai produk unggulan nasional oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015, dan kini terus dikembangkan sebagai bagian dari program hilirisasi sektor pertanian daerah.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor, menjelaskan bahwa pisang kepok grecek memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga sebagai produk bernilai ekonomi tinggi.

“Kalau berbicara ketahanan pangan, padi memang jadi prioritas. Namun, untuk komoditas yang sudah menjadi unggulan nasional, yang pertama adalah pisang kepok grecek. Itu sudah sesuai dengan SK Menteri Pertanian tahun 2015,” jelasnya, Kamis (13/11/2025).

Menurut Wahyudi, langkah strategis yang kini dilakukan pemerintah daerah adalah mendorong hilirisasi produk hortikultura agar tidak berhenti pada penjualan hasil segar. Pemerintah ingin agar petani bisa memperoleh nilai tambah lebih besar melalui pengolahan pisang menjadi berbagai produk turunan, seperti keripik, tepung, hingga olahan ekspor.

“Mudah-mudahan sesuai dengan RPJP Kutai Timur, nanti kita tidak hanya menjual pisang dalam bentuk buah segar, tapi juga mengembangkan produk turunannya. Dengan begitu, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani,” terangnya.

Selain memperkuat sektor produksi, DTPHP Kutim juga berupaya memperluas kemitraan antara petani dan pelaku usaha agar hasil panen memiliki pasar yang lebih stabil. Dengan dukungan pemerintah, diharapkan pisang kepok grecek tidak hanya dikenal secara nasional, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor.

Upaya hilirisasi ini menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi Kutai Timur, yang menempatkan pertanian sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan di tengah menurunnya ketergantungan terhadap sumber daya tambang.

“Kita ingin ke depan, produk pertanian Kutim tidak lagi dijual mentah. Pisang kepok grecek adalah contoh konkret bahwa sektor pertanian kita punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri bernilai tambah,” tutup Wahyudi. (Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Akses permodalan masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim). Meskipun perbankan, termasuk BPR dan BPD, telah membuka diri, banyak pelaku usaha yang masih enggan mengajukan pinjaman karena kekhawatiran terhadap risiko dan besaran bunga.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Teguh Budi Santoso, mengakui fenomena ini. “Sudah kita arahkan ke bank, tapi banyak yang mundur. Katanya takut, enggak mau kredit karena takut enggak bisa bayar,” ujar Teguh, Rabu (12/11/2026)

Teguh menjelaskan bahwa sebenarnya bank cukup terbuka, namun kendala sering kali datang dari kesiapan pelaku UMKM itu sendiri. Banyak usaha kecil di Kutim yang belum memiliki laporan keuangan dan catatan usaha yang rapi, padahal hal tersebut adalah syarat mutlak bagi bank untuk menilai kelayakan pinjaman. “Kalau mau pinjam ya harus ada bukti usaha, ada omzet, ada laporan. Kalau enggak ada, bank juga susah percaya,” tambahnya.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi mengambil peran aktif mengedukasi pelaku usaha, salah satunya dengan melatih cara membuat pembukuan sederhana. Upaya ini dilakukan agar bank dapat menilai kelayakan usaha mereka dengan lebih mudah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjajaki pembentukan lembaga keuangan mikro daerah yang diharapkan bisa menjadi jembatan permodalan dengan bunga yang lebih lunak. Namun, Teguh menekankan pentingnya semangat kemandirian. “Pemerintah bantu memfasilitasi, tapi pelaku usaha juga harus berani ambil langkah,” tegasnya.

Teguh menilai kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Pihaknya kerap mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan bank untuk mempermudah proses. Ia berharap perbankan terus memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM, karena kemajuan sektor ini secara otomatis akan meningkatkan perputaran uang di daerah.

“Yang penting sekarang bagaimana kita bangun kepercayaan. Kalau pelaku usaha disiplin, bank juga enggak akan ragu bantu,” tutupnya.(Adv/kominfo)

Kutai Timur – Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur menghadirkan inovasi pelatihan keliling menggunakan Mobile Training Unit (MTU). Program ini memungkinkan pekerja di seluruh 18 kecamatan mengikuti pembinaan langsung tanpa harus datang ke pusat kabupaten.

Kepala Dinas PUPR, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa MTU menjadi sarana strategis untuk menyiapkan tenaga kerja sebelum mereka mengikuti proses sertifikasi resmi. “Dengan mobil pelatihan ini, kami menjemput bola. Pekerja bisa memperoleh keterampilan teknis dan pengetahuan dasar langsung di wilayahnya masing-masing,” ujar Joni, Rabu (12/11/2025).

Meskipun saat ini hanya tersedia satu unit MTU, fasilitas tersebut dilengkapi dengan peralatan praktik dan materi pelatihan yang lengkap. Selain itu, pelatihan konvensional tetap dilakukan di beberapa lokasi tertentu untuk melengkapi program MTU. Pendekatan ini diharapkan menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk mereka yang tinggal jauh dari Sangatta.

Program pelatihan ini merupakan bagian dari binaan jasa konstruksi, khususnya pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi (PKK), yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sertifikasi menjadi bukti kompetensi dan syarat penting bagi tenaga kerja agar bisa terlibat dalam proyek konstruksi pemerintah maupun swasta.

“Target kami ratusan pekerja akan mengikuti pelatihan secara bertahap. Dengan kemampuan teknis yang tersertifikasi, tenaga kerja lokal Kutai Timur siap bersaing dan mendukung pembangunan daerah,” tambah Joni.

Lewat inovasi ini, PUPR Kutim berharap kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi meningkat, sekaligus membuka peluang bagi pekerja lokal untuk berkompetisi di tingkat nasional.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal di sektor konstruksi. Tahun ini, Dinas PUPR meluncurkan program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang diakui secara nasional.

Kepala Dinas PUPR, Joni Abdi Setia, menekankan pentingnya membekali tenaga kerja tidak hanya dengan pengalaman praktis di lapangan, tetapi juga keterampilan formal yang sesuai standar resmi. “Kami ingin setiap pekerja lokal memiliki sertifikasi yang sah, sehingga mampu bersaing secara profesional di tingkat nasional,” ujar Joni, usai kegiatan sosialisasi pelatihan K3 di Gedung Serbaguna, Rabu (12/11/2025)

Program ini mencakup tiga tahap utama, yakni sosialisasi regulasi konstruksi, pelatihan teknis, dan ujian sertifikasi. PUPR memanfaatkan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau seluruh wilayah Kutim, termasuk desa-desa yang jauh dari pusat kota. Pendekatan jemput bola ini memastikan semua tenaga kerja mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat resmi.

Joni berharap, pelatihan dan sertifikasi ini akan mendorong terciptanya tenaga kerja konstruksi yang terampil, profesional, dan berdaya saing. Selain mendukung pembangunan infrastruktur di Kutim, program ini juga membuka peluang bagi pekerja lokal untuk menembus pasar kerja lebih luas di tingkat nasional.

“Kami menargetkan seluruh tenaga kerja di 18 kecamatan dapat mengikuti program ini. Dengan kompetensi yang meningkat, mereka bukan hanya siap bekerja, tetapi juga siap bersaing dengan standar nasional,” tambah Joni.(Adv/Komimfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kutim menggelar Sosialisasi Sub Urusan Jasa Konstruksi dan Sertifikasi K3 Konstruksi, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Pemkab Kutim dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sebagai upaya memperkuat pemahaman tenaga kerja terhadap aspek keselamatan, mutu, serta profesionalisme di dunia konstruksi.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutim, Noviari Noor, yang hadir mewakili Bupati Kutim. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja agar pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah berjalan aman, efisien, dan sesuai standar nasional.Menurut Noviari, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan. “Sertifikasi K3 ini menjadi langkah nyata dalam memastikan tenaga kerja konstruksi di Kutim memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi terhadap keselamatan kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui pelatihan dan sertifikasi yang terarah, tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah. Dengan begitu, keberadaan proyek-proyek pembangunan akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Kutai Timur.“Kita ingin pekerja lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri, bukan hanya penonton. Sertifikasi adalah kunci agar mereka diakui secara profesional,” tegasnya.

Selain peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan setiap proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Noviari juga menyoroti pentingnya disiplin dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ia meminta seluruh pihak mematuhi aturan dan menjaga mutu hasil pekerjaan.

“Proyek yang berkualitas lahir dari SDM yang disiplin, profesional, dan memahami prosedur kerja dengan baik,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kutim menjelaskan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah, kontraktor, dan tenaga kerja lokal. Mereka diberikan pemahaman dasar mengenai standar K3 serta proses memperoleh sertifikasi resmi.“Kegiatan seperti ini akan kami lakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak tenaga kerja yang tersertifikasi dan siap bekerja secara profesional,” katanya.

Lebih jauh, Pemkab Kutim juga berencana membentuk sistem database tenaga kerja bersertifikat di bidang konstruksi. Langkah ini bertujuan mempermudah pengawasan serta memastikan tenaga yang terlibat dalam proyek pemerintah memiliki legalitas dan kompetensi yang jelas.“Dengan SDM konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi, Kutim akan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga aman dan berdaya saing tinggi,” tutup Noviari.(Adv/Kominfo)