My Blog

Author: Kaltim12

  • PUPR Kutim Tetap Gas Pengerjaan Meski Dana Pusat Terpangkas

    PUPR Kutim Tetap Gas Pengerjaan Meski Dana Pusat Terpangkas

    Kutai Timur-Menjelang anggaran akhir tahun, Dinas PUPR Kutai Timur terus memacu penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Meski waktu pelaksanaan semakin sempit dan ada isu pemangkasan dana transfer dari pusat, PUPR memastikan seluruh pekerjaan tetap berjalan maksimal.

    Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, mengatakan, waktu yang tersisa sekitar dua bulan ini akan dimanfaatkan seefisien mungkin. “Kita maksimalkan semua sumber daya yang ada, baik di lapangan maupun di kantor,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

    Ia mengakui, akhir tahun memang menjadi masa sibuk bagi pelaksana proyek. “Waktunya mepet, jadi perlu kerja ekstra. Semua kita padukan supaya target bisa tercapai,” katanya.

    Menurutnya, apabila ada pekerjaan yang belum rampung karena faktor cuaca atau kondisi lapangan, penyelesaiannya akan disesuaikan dengan kemajuan di lapangan.

    “Kalau belum selesai, kita sesuaikan dengan prestasi pekerjaannya,” jelasnya.

    Ia menegaskan, PUPR tidak akan memaksakan proyek hanya demi target waktu. “Yang penting kualitas tetap terjaga, karena ini untuk jangka panjang,” katanya.

    Terkait isu pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, ia menilai PUPR sudah menyiapkan strategi antisipasi. “Kalau pun ada penyesuaian, proyek prioritas tetap jalan,” ujarnya.

    Menurutnya, infrastruktur merupakan program strategi daerah yang masuk dalam visi-misi Bupati Kutai Timur. “Program ini tidak bisa dihentikan karena menyangkut kepentingan banyak orang,” tegasnya.

    PUPR memastikan kegiatan pemeliharaan jalan dan pembangunan baru tetap menjadi prioritas tahun depan. “Kalaupun ada efisiensi, tidak akan menyentuh sektor utama,” katanya.

    Ia juga menyebut, koordinasi dengan pihak penyedia jasa dan pengawas proyek terus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan yang signifikan. “Kita kawal semua supaya tetap sesuai jadwal,” ujarnya.

    Menurutnya, kunci keberhasilan pelaksanaan proyek akhir tahun adalah disiplin dan komunikasi yang baik antarbidang. “Kalau semua fokus, hasilnya juga maksimal,” katanya.

    PUPR optimistis seluruh target pembangunan 2025 dapat dituntaskan dengan baik meski banyak tantangan. “Insyaallah, semua bisa selesai tepat waktu dengan hasil terbaik,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • DPRD Kutim Soroti Penurunan Profit Sharing, Nilai Turun Drastis dari Tahun ke Tahun

    DPRD Kutim Soroti Penurunan Profit Sharing, Nilai Turun Drastis dari Tahun ke Tahun

    Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menyoroti penurunan signifikan pada pos pendapatan daerah dari sektor profit sharing atau bagi hasil keuntungan perusahaan tambang. Penurunan ini menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan APBD 2025.

    Menurut Anjas, rapat Banggar kali ini sudah berjalan dua hari dan masih fokus membahas komponen pendapatan dan belanja daerah. Salah satu aspek yang paling menonjol ialah tren menurunnya profit sharing. Ia mengakui, pihaknya belum mendapatkan penjelasan mendalam dari perusahaan terkait faktor yang menyebabkan penurunan tersebut.

    “Kami belum mendalami itu karena memang pihak perusahaan belum memberikan keterangan secara rinci,” katanya,Minggu (9/11/2025).

    Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas mengenai aturan pembagian hasil antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

    “Ternyata daerah penghasil itu mendapat 2,5 persen, kemudian 2 persen dibagi ke kabupaten/kota lain di provinsi, 4 persen untuk provinsi, dan 6 persen untuk pusat,” terang Anjas.

    Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pusat. “Kami masih menunggu jadwal, karena nanti harus koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kaltim,” ujarnya.

    Anjas menilai penurunan ini perlu segera ditelusuri agar tidak terus berdampak pada pendapatan daerah. “Kami ingin tahu apakah penurunannya disebabkan oleh turunnya produksi atau penurunan harga batu bara,” ucapnya.

    Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan bagi daerah penghasil sumber daya alam untuk menjaga stabilitas fiskal. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, karena fluktuasinya sangat dipengaruhi pasar global,” jelas Anjas.

    Ia juga berharap pemerintah daerah dan DPRD bisa duduk bersama perusahaan untuk mencari kejelasan. “Kita ingin transparansi dan kejelasan, bukan mencari kesalahan,” tuturnya.

    “Yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan solusi agar pendapatan daerah tetap stabil,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

  • Petani Kakao Kutim Didorong Produksi Coklat Lokal

    Petani Kakao Kutim Didorong Produksi Coklat Lokal

    Kutai Timur- Kabupaten Kutai Timur tidak hanya kaya akan hasil alam, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor kakao. Melalui Dinas Perkebunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kemampuan petani agar mampu menghasilkan produk olahan coklat berkualitas.

    Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan, sentra kakao di Kutai Timur berada di beberapa kecamatan seperti Busang, Karangan, dan Kaubun. Di wilayah-wilayah tersebut, petani kakao mulai mendapatkan pelatihan intensif.“Kita punya beberapa desa binaan seperti Desa Rantau Sambosa di Busang, lalu Desa Karangan Timur dan Desa Tengah Dembaru di Kaubun. Mereka ini kita latih dari hulu sampai hilir,” terang Aminudin, Minggu (9/11/2025).

    Ia mengungkapkan, tahun lalu bahkan mengirim perwakilan petani ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember untuk mengikuti pelatihan selama seminggu.“Mereka belajar langsung dari ahlinya tentang cara fermentasi biji, pengeringan, hingga pengolahan menjadi coklat batang dan bubuk,” jelasnya.

    Tak hanya sampai di situ, Dinas juga mendatangkan narasumber dari Jember ke Kutai Timur agar petani lain bisa ikut mendapat pelatihan serupa tanpa harus keluar daerah.“Pelatihannya kita buat berjenjang, supaya semua kelompok tani bisa merasakan manfaatnya,” ujar Aminudin.

    Dari pelatihan tersebut, kini muncul produk olahan baru seperti coklat batang, bubuk coklat, hingga minuman instan dari kakao. Bahkan sebagian petani mulai mengombinasikannya dengan bahan-bahan lokal seperti gula aren dan jahe merah.“Kakao ini bisa dikembangkan lebih luas. Selain bernilai tinggi, juga punya potensi pasar yang besar,” tambahnya.

    Menurutnya, keberhasilan petani kakao tidak hanya akan meningkatkan perekonomian rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi Kutai Timur sebagai daerah penghasil produk perkebunan unggulan.“Kalau dulu kita kirim biji mentah, sekarang cita-cita kita kirim produk jadi, coklat dari tangan petani Kutim sendiri,” tegasnya.(Adv/Kominfo)

  • Ketua DPRD Kutim Desak Transparansi Data SDA antara Pusat dan Daerah

    Ketua DPRD Kutim Desak Transparansi Data SDA antara Pusat dan Daerah

    Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mendesak adanya transparansi data sumber daya alam (SDA) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menilai, hingga kini pemerintah daerah masih kesulitan mendapatkan data pasti terkait jumlah dan nilai potensi SDA di wilayahnya.

    “Selama ini data sumber daya alam masih dipegang oleh Kementerian ESDM dan provinsi. Pemerintah kabupaten belum bisa mengakses secara penuh,” ujar Jimmi,Minggu (9/11/2025).

    Menurutnya, kondisi ini ironis karena daerah penghasil tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kekayaan alam yang dikelola di wilayahnya. “Sangat disayangkan, kita daerah penghasil tapi tidak tahu berapa sebenarnya total potensi yang ada,” katanya.

    Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan ini sering membuat pemerintah daerah kesulitan merencanakan kebijakan ekonomi dan fiskal secara akurat. “Kalau datanya tidak terbuka, sulit bagi kita untuk menghitung PAD secara realistis,” tegasnya.

    Jimmi mendorong agar pemerintah pusat dan provinsi membuka ruang dialog bersama kabupaten penghasil agar tercipta keadilan informasi. “Kita ingin ada transparansi dan duduk bersama antara kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah agar lebih kritis dalam mengawal isu pengelolaan SDA. “Kita perlu SDM yang paham dan kritis, bukan hanya menerima laporan dari pusat,” ucapnya.

    Menurutnya, kolaborasi dan transparansi akan membangun kepercayaan antarlevel pemerintahan. “Kalau semua terbuka, masyarakat juga bisa melihat bahwa hasil kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kesejahteraan,” tambahnya.

    Jimmi juga menilai, ketidakjelasan data SDA berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dasar di daerah penghasil. “Ironisnya, kendaraan kita rusak, jalan hancur, tapi hasil tambang kita justru memperkaya pihak lain,” tuturnya.

    Ia menutup dengan ajakan agar komunikasi antarpemerintah diperkuat demi pemerataan manfaat kekayaan alam. “Daerah penghasil berhak tahu dan ikut menentukan arah kebijakan. Itulah wujud keadilan pembangunan,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

  • Pajak Penerangan dan Air Tanah Jadi Fokus Peningkatan PAD

    Pajak Penerangan dan Air Tanah Jadi Fokus Peningkatan PAD

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyoroti dua sektor penting yang dinilai belum tergarap maksimal dalam peningkatan PAD, yakni pajak penerangan jalan dan pajak air tanah.

    Faizal mengatakan, sektor pajak penerangan selama ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. “Kita semua pakai listrik dan token PLN, tapi target pajak penerangan jalan kita masih kecil,” ujarnya,Minggu (9/11/2025)

    Menurutnya, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kutim tidak menggunakan listrik dari PLN, melainkan dari genset sendiri. “Perusahaan sawit, misalnya, ada 48 pabrik di Kutim. Mereka pakai genset untuk kebutuhan penerangan, tapi belum terpantau maksimal dalam pungutan pajaknya,” katanya.

    Ia meminta agar Dinas Pendapatan menindaklanjuti dengan pengawasan langsung. “Saya sudah minta tolong dicek semua. Harus dipastikan potensi itu benar-benar masuk ke PAD,” tegas Faizal.

    Selain itu, pajak air tanah juga menjadi perhatian serius DPRD. “Pendapatan dari pajak air tanah juga masih kecil. Kita perlu tahu berapa wajib pajak yang sudah bayar dan berapa yang belum,” ujarnya.

    Faizal menilai perlunya validasi data wajib pajak secara menyeluruh. “Saya minta datanya harus jelas. Jangan sampai masih banyak yang belum terinventarisasi,” ungkapnya.

    Menurutnya, Komisi B DPRD bersama Dinas Pendapatan akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas persoalan ini. “Kami ingin masalah ini ditindaklanjuti secara konkret, bukan hanya dibahas di rapat Banggar,” katanya.

    Faizal berharap langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal Kutim. “Kalau dua sektor ini bisa dimaksimalkan, PAD kita bisa meningkat signifikan,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci keberhasilan. “Bukan bolong, tapi perlu dimaksimalkan pengawasannya,” tutup Faizal.(Adv/DPRD)

  • Pembangunan Jalan Muara Calong Terkendala Cuaca dan Kekurangan Alat Berat

    Pembangunan Jalan Muara Calong Terkendala Cuaca dan Kekurangan Alat Berat

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Muara Ancalong terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muara Calong. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama faktor cuaca dan keterbatasan alat berat di lapangan.

    Camat Muara Ancalong, Muhammad Harun Al-Rasyid, menjelaskan bahwa peningkatan badan jalan sepanjang empat kilometer saat ini menjadi prioritas utama pemerintah kecamatan. Pekerjaan dimulai dari titik kilometer satu hingga kilometer empat yang selama ini sering menjadi lokasi banjir musiman.“Setiap kali hujan deras, akses jalan di Muara Calong terputus. Warga terpaksa menggunakan perahu atau ketinting untuk melintas. Karena itu kami fokus menimbun dan memperkuat badan jalan agar bisa melewati kendaraan meski air naik,” jelas Harun, Minggu (9/11/2025).

    Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sudah berjalan sekitar tiga kilometer, namun sebagian masih belum selesai karena hujan terus mengguyur kawasan itu sejak pertengahan bulan. Kemajuan di lapangan baru mencapai lebih dari separuh dari total target.“Kurang satu kilometer lagi yang belum rampung. Kami harap bisa selesai sebelum akhir tahun atau sebelum banjir besar datang,” tambahnya.

    Kendala utama yang dihadapi bukan hanya cuaca, tetapi juga keterbatasan armada dan peralatan pendukungnya. Saat ini, kecamatan hanya memiliki beberapa unit alat berat dan dump truk yang jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proyek.“Kami sebenarnya optimistis, karena jarak pengambilan material cukup dekat. Kalau cuaca cerah, pekerjaan bisa cepat selesai. Hanya saja, hujan membuat lahan sulit dilalui,” ungkapnya.

    Harun berharap dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, termasuk bantuan perusahaan dan masyarakat setempat. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.“Selama ini kami sudah banyak dibantu oleh pemangku kepentingan. Namun masih perlu tambahan peralatan agar target dapat tercapai,” kata dia.(Adv/Kominfo)

  • DPRD Kutim Dorong Optimalisasi PAD dan Pembentukan Pansus DBH

    DPRD Kutim Dorong Optimalisasi PAD dan Pembentukan Pansus DBH

    Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi keuangan daerah tergali secara maksimal dan distribusi dari pemerintah pusat lebih transparan.

    “PAD kita tahun ini sudah mencapai sekitar Rp450 miliar, tapi potensinya sebenarnya masih bisa ditingkatkan,” kata Jimmi, Minggu (9/11/2025).

    Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama dalam peningkatan PAD adalah pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. “Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi pengelolaannya masih belum detail dan belum maksimal,” ujarnya.

    Karena itu, DPRD berencana mengusulkan pembentukan Pansus DBH untuk melakukan kajian dan advokasi ke pemerintah pusat. “Pansus ini kita harapkan bisa memperjuangkan agar DBH Kutim sesuai dengan kontribusi nyata daerah penghasil,” jelasnya.

    Menurut Jimmi, daerah penghasil seharusnya mendapatkan proporsi yang lebih besar dari hasil kekayaan alam yang disetor ke pusat. “Kadang-kadang pusat tidak melihat kondisi riil di lapangan, padahal daerah kita butuh anggaran besar untuk membangun,” tambahnya.

    Ia juga mengajak perusahaan tambang dan mineral agar lebih transparan dalam pelaporan keuntungan. “Kita minta semua pihak jujur, karena ini menyangkut bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Jimmi menilai, transparansi dan kerja sama antara daerah, pusat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat penerimaan daerah. “Kalau semua terbuka dan saling percaya, PAD kita akan meningkat signifikan,” ucapnya.

    Selain itu, DPRD juga mendorong agar data potensi ekonomi daerah diperbarui secara berkala sehingga perencanaan pembangunan lebih akurat. “Kita ingin setiap potensi bisa dihitung secara ilmiah dan digunakan untuk dasar kebijakan,” katanya.

    Menurut Jimmi, langkah-langkah ini penting agar Kutai Timur tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer, tetapi memiliki kemandirian fiskal. “Kalau PAD kuat, pembangunan bisa berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

  • Drone Pertanian dari BI Permudah Pemupukan dan Penyemprotan di Kutim

    Drone Pertanian dari BI Permudah Pemupukan dan Penyemprotan di Kutim

    Kutai Timur – Petani di Kutai Timur kini menikmati kemudahan baru dalam aktivitas pertanian berkat hadirnya teknologi drone pertanian bantuan Bank Indonesia (BI). Alat canggih ini membantu mempercepat proses pemupukan dan penyemprotan pestisida di lahan sawah.

    Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa penggunaan drone di sektor pertanian sudah mulai diterapkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Bantuan ini disalurkan ke kelompok tani melalui Upja Kaubun.“Drone pertanian ini sangat membantu petani karena bisa melakukan pemupukan dan penyemprotan jauh lebih cepat dibandingkan cara manual,” kata Dessy, Minggu (9/11/2025)

    Ia menuturkan, drone yang diberikan mampu memproses satu hektare lahan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Hal ini tentu menjadi efisiensi besar dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.Selain itu, teknologi ini juga membantu petani menjaga keselamatan kerja karena mereka tidak perlu lagi membawa cairan pestisida secara langsung di lapangan. Menurut Dessy, penerapan drone menjadi langkah awal transformasi pertanian di Kutim menuju sistem pertanian modern.“Kita ingin petani tidak lagi tertinggal secara teknologi, dan drone ini membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi,” katanya.

    DTPHP Kutim juga mendukung penggunaan alat ini melalui pelatihan singkat bagi operator dan kelompok penerima manfaat.“Pelatihan ini penting agar petani bisa mengoperasikan drone secara aman dan efektif, serta memahami cara perawatannya,” imbuhnya.

    Ia berharap, ke depan penggunaan drone tidak hanya terbatas pada satu kelompok, melainkan bisa mencakup wilayah lain yang memiliki potensi pertanian besar.
    Dengan waktu kerja yang lebih singkat, produktivitas petani otomatis meningkat. Petani bisa fokus pada aspek lain seperti pengolahan hasil dan pengendalian hama.
    Dessy menegaskan, BI telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana lembaga non-pertanian dapat berkontribusi pada sektor pangan.“Ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan solusi inovatif di lapangan,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

     

  • Kutim Perlu Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Atasi Kemiskinan

    Kutim Perlu Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Atasi Kemiskinan

    Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur (Kutim) terus melaju pesat, tercatat mencapai 9,82 persen pada 2024. Namun, di balik capaian tersebut, masalah kemiskinan masih membayangi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 37,11 ribu jiwa atau 8,81 persen penduduk Kutim hidup di bawah garis kemiskinan.

    Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan instan. Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, agar warga bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Bantuan itu penting, tapi harus disertai bekal untuk berdiri sendiri. Misalnya, anak muda diajarkan keterampilan otomotif atau ibu-ibu dibekali pelatihan membuat produk makanan. Dengan begitu, mereka punya peluang memperbaiki hidup,” ujar Novel saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim.

    Novel menekankan pentingnya program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program semacam ini, kata dia, akan memberikan dampak jangka panjang karena warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri.

    Ia juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir masyarakat, agar tidak bergantung pada bantuan. Novel mencontohkan, masih ada warga yang sehat memilih mengemis di jalan daripada bekerja. “Pemerintah perlu hadir, memberi keterampilan, dan membimbing mereka sampai mandiri,” tambahnya.

    Selain itu, Novel menekankan perlunya evaluasi dan pendampingan program secara berkelanjutan. Keberhasilan program, kata dia, dapat diukur dari perubahan nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa akurasi data penerima manfaat juga menjadi faktor kunci. Meskipun DPRD tidak terlibat langsung dalam verifikasi, pihaknya rutin menyerap aspirasi warga saat reses dan menyampaikannya ke pemerintah sebagai bahan evaluasi.

    “Yang dibutuhkan adalah program yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar memberi arah kemandirian,” pungkas Novel. Dengan strategi ini, diharapkan kemiskinan di Kutim bisa ditangani secara efektif, seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.(Adv/DPRD)

  • Faizal Rachman: Kutim Jangan Terlalu Bergantung pada Dana Pusat

    Faizal Rachman: Kutim Jangan Terlalu Bergantung pada Dana Pusat

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim menunjukkan tren peningkatan, masih banyak potensi ekonomi lokal yang belum dikelola secara maksimal.

    Menurut Faizal, berdasarkan hasil evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD, PAD Kutim naik dari kisaran Rp300 miliar menjadi sekitar Rp400 miliar pada tahun ini. Namun, angka tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

    “Kalau dilihat dari pos-pos pendapatan, PAD kita memang naik. Tapi saya rasa masih banyak yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

    Ia menilai selama ini ketergantungan terhadap dana pusat membuat Kutim kurang fleksibel dalam pembiayaan pembangunan. “Kita ini selalu bertumpu pada DBH. Padahal, potensi PAD kita sebenarnya besar kalau dikelola dengan serius,” tegasnya.

    Faizal menjelaskan, peningkatan PAD bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara mandiri. “Kemandirian fiskal itu penting. Kalau PAD kita kuat, kita tidak akan terguncang ketika dana transfer dari pusat turun,” jelasnya.

    Ia pun mendorong agar target PAD Kutim ke depan bisa lebih ambisius, bahkan menembus Rp1 triliun. “Saya sudah sampaikan, target kita harus bisa mencapai Rp1 triliun. Itu bukan hal yang mustahil kalau pengawasan dan pengelolaan pajaknya diperkuat,” tambahnya.

    Selain memperkuat sistem pengawasan, Faizal juga menyoroti perlunya inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ia menilai, digitalisasi sistem pajak menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi. “Kita perlu dorong digitalisasi sistem agar tidak ada kebocoran dan prosesnya lebih cepat,” katanya.

    Lebih lanjut, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk tidak pasif dalam menggali potensi penerimaan. “Jangan hanya menunggu, tapi harus ada langkah konkret mengejar potensi yang selama ini terlewat,” ujarnya.

    Menurut Faizal, langkah-langkah strategis tersebut akan membantu Kutai Timur lebih mandiri dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah. “Kalau PAD kuat, pembangunan juga bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” tutupnya.(Adv/DPRD)