My Blog

Author: Kaltim12

  • Konsentrat Nanas Tanpa Pengawet, Inovasi Sehat dari Kutai Timur

    Konsentrat Nanas Tanpa Pengawet, Inovasi Sehat dari Kutai Timur

    Kutai Timur-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali melahirkan inovasi di bidang pertanian. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), kini hadir produk konsentrat nanas murni tanpa bahan pengawet yang dikembangkan langsung dari hasil panen Nanas Himba Kutim di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar.

    Kepala Bidang Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menjelaskan produk ini merupakan hasil eksperimen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura lokal.

    “Konsentrat ini dibuat murni dari buah nanas tanpa bahan tambahan seperti pewarna atau pemanis buatan. Satu botol kecil saja setara dengan dua buah nanas,” ungkapnya,Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, proses pembuatan konsentrat ini dilakukan dengan teknik sederhana namun higienis. Daging buah nanas diperas, disaring, lalu dipanaskan pada suhu tertentu untuk menjaga cita rasa asli tanpa menghilangkan kandungan vitaminnya.

    “Tujuan utama kami bukan sekadar membuat produk baru, tetapi menghadirkan olahan yang sehat dan aman dikonsumsi. Kami ingin produk pertanian Kutim bisa dikenal bukan hanya karena rasanya manis, tapi juga karena kualitasnya,” ujar Wahyudi.

    Ia menambahkan, produk ini menjadi langkah awal bagi DTPHP Kutim dalam memperkenalkan inovasi hilirisasi berbasis bahan alami. Dengan menjaga kemurnian produk tanpa bahan kimia, konsentrat nanas ini diharapkan bisa menjadi alternatif minuman alami yang menyehatkan.

    “Produk seperti ini punya potensi besar di pasar modern yang kini lebih memilih olahan tanpa pengawet,” lanjutnya.

    Selain menjaga kualitas, DTPHP Kutim juga memperhatikan aspek higienitas dan keamanan pangan. Proses uji coba dilakukan di lingkungan laboratorium kecil dengan pengawasan ketat.

    “Kami sedang menyiapkan pendaftaran produk ini ke BPOM agar bisa dipasarkan secara resmi,” terang Wahyudi.

    Ia menilai, inovasi sederhana seperti ini bisa mengubah wajah pertanian lokal. Dari hasil panen yang semula hanya dijual dalam bentuk segar, kini muncul peluang baru untuk menghadirkan produk turunan bernilai tinggi.

    “Kalau inovasi ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin Kutai Timur punya merek minuman lokal yang bersaing di pasar nasional,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Fraksi Demokrat Kutim ‘Kunci’ Pengawasan 19 Proyek MYC Rp 1,08 T

    Fraksi Demokrat Kutim ‘Kunci’ Pengawasan 19 Proyek MYC Rp 1,08 T

    Kutai Timur – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan dukungan penuh terhadap kesepakatan pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak (Multi Years Contract – MYC) senilai Rp 1,08 Triliun. Dukungan ini dibarengi dengan komitmen kuat untuk mengawal 19 proyek strategis tersebut agar tuntas tepat waktu dan berkualitas.

    Komitmen ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, usai penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-XI pada Jumat (21/11/2025).

    Pandi Widiarto menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini adalah langkah awal. Pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi memastikan anggaran besar tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

    “Tentu kami akan melakukan fungsi pengawasan secara penuh. Semangat kami adalah memastikan seluruh program MYC ini sukses, tuntas, dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat Kutim,” ujar Pandi.

    Untuk mencapai target pembangunan, Fraksi Demokrat mendorong percepatan proses administrasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Mengingat durasi MYC tahap pertama hanya dua tahun, Pandi menyarankan proses pra-kualifikasi dimulai lebih awal.

    “Kami minta dinas teknis melakukan skema lebih awal. Harapan kami, Januari sudah ada progres, atau bahkan jika memungkinkan persiapan dimulai sejak Desember. Percepatan ini penting agar tidak ada waktu yang terbuang,” tambahnya.

    Proyek prioritas yang menjadi fokus pengawalan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penyediaan air bersih (SPAM), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

    Selain ketepatan waktu, Fraksi Demokrat juga memberikan masukan agar pemerintah memprioritaskan pelibatan kontraktor lokal yang kompeten dan profesional.

    “Kontraktor lokal yang kompetitif dan profesional harus diprioritaskan. Ini bukan sekadar soal lokalitas, tapi soal penguasaan wilayah dan tanggung jawab. Kami ingin dinas teknis menjaga kualitas dan profesionalisme agar hasil akhirnya memuaskan,” tutup Pandi.(Adv/DPRD)

  • Demokrat Kutim Dukung Penuh Proyek Infrastruktur MYC Rp 1,08 T, Skema Diubah Demi Fokus Prioritas

    Demokrat Kutim Dukung Penuh Proyek Infrastruktur MYC Rp 1,08 T, Skema Diubah Demi Fokus Prioritas

    Kutai Timur – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan sinerginya dengan pemerintah daerah dengan memberikan dukungan penuh terhadap kesepakatan kegiatan Tahun Jamak (Multi Years Contract – MYC) senilai Rp 1,08 Triliun. Program ini bertujuan mempercepat penuntasan infrastruktur dasar di Kutim.

    Kesepakatan strategis ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-XI pada Jumat (21/11/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa persetujuan MYC ini adalah bentuk komitmen nyata legislatif dalam mendukung visi misi Bupati. Ia menilai skema multi years adalah instrumen paling efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

    “Secara prinsip, kami di Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung langkah strategis pemerintah. Membangun infrastruktur dasar sebagai prioritas utama, itu yang kita dukung penuh,” tegas Pandi.

    Sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstruktif, Fraksi Demokrat juga berhasil mendorong perubahan skema pelaksanaan proyek. Awalnya direncanakan 3 tahun, kini disepakati diubah menjadi dua tahap fokus.

    Tahap pertama akan dilaksanakan pada 2026-2027, dan tahap kedua diproyeksikan untuk 2028-2029.

    “Kita sepakati skemanya diubah menjadi dua tahap. Tujuannya agar kita bisa fokus pada prioritas yang paling mendesak (urgent) dulu, seperti konektivitas daerah dan perekonomian,” jelas Pandi.

    Ia menambahkan, peran DPRD dalam proses ini adalah memastikan pandangan dan kondisi riil masyarakat terakomodir. Pandi berharap sinergi harmonis antara Fraksi Demokrat, DPRD, dan Pemkab Kutim ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(Adv/DPRD)

  • DPRD Kutim Sambut Baik Pembangunan Strategis MYC, Kunci Menuju Kutim Emas 2045

    DPRD Kutim Sambut Baik Pembangunan Strategis MYC, Kunci Menuju Kutim Emas 2045

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis melalui skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak.

    Dukungan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim, Akbar Tanjung, yang menilai penetapan skema MYC untuk periode 2026–2027 adalah upaya progresif. Skema ini memastikan proyek-proyek vital tidak terhambat kendala alokasi anggaran tahunan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan.

    Proyek-proyek besar yang masuk dalam skema MYC tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penyediaan sarana air bersih, pengembangan sistem drainase perkotaan, serta optimalisasi Pelabuhan Kenyamukan sebagai gerbang logistik utama Kutim.

    Akbar Tanjung menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang terstruktur merupakan kunci utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi baru.

    “Kami sangat mengapresiasi Pemkab Kutai Timur yang telah mengambil langkah ini. Infrastruktur yang dibangun melalui MYC tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas masyarakat, tetapi juga akan mempercepat pergerakan ekonomi dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok pedesaan,” ujar Akbar, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, fokus pembangunan seperti jalan, jembatan, dan Pelabuhan Kenyamukan akan membuat Kutai Timur semakin siap menghadapi tantangan jangka panjang. Secara khusus, upaya ini sangat krusial dalam mewujudkan Visi Kutim Emas 2045.
    Fraksi PKS memastikan komitmennya untuk terus mengawal seluruh proses pembangunan MYC di DPRD Kutim. Hal ini dilakukan guna memastikan proyek-proyek tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kutim.

    Diharapkan, skema MYC ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih progresif.(Adv/DPRD)

  • Wabup Mahyunadi: Festival Budaya Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Kutim

    Wabup Mahyunadi: Festival Budaya Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Kutim

    Kutai timur – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa gelaran festival budaya daerah bukan sekadar ajang pelestarian seni, melainkan strategi vital untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Dalam sambutannya, Mahyunadi mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan momentum keramaian ini untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

    Mahyunadi menyoroti pentingnya sinergi antara pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi. Ia tidak ingin UMKM lokal hanya menjadi penonton di tengah banyaknya industri besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

    “Kita juga dalam festival ini banyak yang dikembangkan. Salah satunya adalah UMKM. Kita ingin mengenjot pertumbuhan UMKM yang ada di Kutai Timur,” ujar Mahyunadi, Jumat (21/11/2025)

    Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa target pemerintah daerah adalah menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Produk lokal diharapkan memiliki standar kualitas yang mampu mengimbangi dominasi perusahaan besar.

    “Kita ingin UMKM kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional yang ada bercokol di Kabupaten Kutai Timur itu,” tegasnya.

    Untuk mencapai hal tersebut, Mahyunadi meminta agar pembinaan terhadap pelaku usaha terus digalakkan. Peningkatan kualitas produksi dan pemasaran melalui festival dinilai akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kekuatan fiskal daerah.

    “Oleh karena itulah ini harus digalakkan, harus digenjot supaya semakin meningkat kualitas produksinya, semakin dikenal oleh masyarakat, dan semakin meningkat pula penghasilan daripada UMKM itu sendiri,” jelas Mahyunadi.

    Menutup pemaparannya, Mahyunadi menyampaikan optimisme tinggi terhadap tren pertumbuhan ekonomi daerah yang diklaimnya sangat positif, dan meyakini event seperti ini akan memacu angka tersebut lebih jauh.

    “Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi Kutai Timur sudah mencapai 90 persen, insyaallah yang akan datang bisa lebih tinggi lagi dengan diadakan acara-acara seperti ini,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah merampungkan pembahasan awal terkait usulan sejumlah proyek tahun jamak yang krusial bagi daerah. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jumat (21/11/2025)

    Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, membenarkan bahwa proyek-proyek tersebut telah masuk dalam daftar prioritas legislatif. Beberapa usulan infrastruktur utama yang menjadi sorotan meliputi pembangunan Jalan Simpang Muara Bengalon menuju Muara Bengalon. Selain itu, terdapat rencana strategis untuk membangun jalan pengalihan dari Jalan Poros Bontang menuju Jalan Ring Road.

    “Pembangunan jalan pengalihan ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan berat pengangkut alat-alat berat,” ujar Yusri. Ia menambahkan, untuk proyek pembangunan Jalan Rantau Pulung, diperkirakan pengerjaannya akan dimulai pada tahun depan.

    Secara keseluruhan, Yusri Yusuf mengungkapkan bahwa total ada 32 proyek tahun jamak yang diusulkan. Puluhan proyek ini mencakup kebutuhan mendesak dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kutim.

    “Jumlah usulan proyek tahun jamak yang masuk mencapai 32 buah, berasal dari semua Dapil,” jelasnya.

    Yusri menekankan harapan agar DPRD dapat mengawal seluruh usulan ini. Ia berharap implementasi proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kutai Timur.

    Sementara itu, dari Dapil V, anggota DPRD Akhmad Sulaiman turut menyuarakan kebutuhan mendesak dari Kecamatan Sandaran. Ia menyebutkan bahwa dari Sandaran saja, diusulkan lima proyek jalan dan tambahan pembangunan Pelabuhan di Manubar.

    “Kecamatan Sandaran meminta alokasi proyek tahun jamak yang lebih banyak karena wilayah ini masih sangat tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Bahkan, jalan antar desa saja masih belum tembus, seperti jalur antara Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangakaliat yang saat ini masih harus memutar melalui Kabupaten Berau,” tegas Akhmad Sulaiman, menyoroti urgensi pembangunan di wilayah terluar.(Adv/DPRD)

  • Pastikan Program Tepat Sasaran, Bupati Ardiansyah Instruksikan Validasi Faktual Data Anak Putus Sekolah

    Pastikan Program Tepat Sasaran, Bupati Ardiansyah Instruksikan Validasi Faktual Data Anak Putus Sekolah

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berkomitmen meningkatkan akurasi data kependudukan guna memastikan efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Terkait hal ini, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan atensi khusus terhadap validitas data anak putus sekolah di wilayah Kutim.

    Dalam arahannya, Bupati menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersinergi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan langkah proaktif berupa verifikasi dan validasi ulang data secara menyeluruh di lapangan.

    Bupati Ardiansyah menegaskan pentingnya sinkronisasi data administrasi dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul adanya temuan ketidaksesuaian data di lapangan, di mana terdapat anak yang tercatat sebagai siswa putus sekolah secara administrasi, namun secara faktual masih aktif menempuh pendidikan.

    “Saya meminta jajaran Dukcapil untuk mengoptimalkan pendataan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan data riil di lapangan agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar presisi,” tegas Bupati Ardiansyah,Jumat (21/11/2025).

    Sebagai pembelajaran, Bupati mencontohkan temuan di kawasan Sangatta Utara, tepatnya di Jalan Sulawesi. Tim lapangan menemukan adanya selisih informasi saat melakukan konfirmasi langsung kepada warga, di mana data anak putus sekolah yang tercatat ternyata tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh orang tua.

    Merespons dinamika tersebut, Bupati meminta jajarannya mengubah pola kerja dengan tidak hanya menunggu data masuk, melainkan jemput bola melakukan pengecekan detail menggunakan metode by name by address (berdasarkan nama dan alamat). Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penganggaran maupun intervensi program strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar.

    “Data yang valid adalah kunci utama. Metode by name by address harus segera diterapkan untuk memastikan tidak ada anak-anak Kutim yang membutuhkan bantuan justru terlewat, atau sebaliknya. Langkah ini harus segera dilaksanakan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Kutim Perkuat Kabupaten Layak Anak, DP3A Ajak Dunia Usaha Wujudkan ‘Perusahaan Layak Anak’

    Kutim Perkuat Kabupaten Layak Anak, DP3A Ajak Dunia Usaha Wujudkan ‘Perusahaan Layak Anak’

    Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah mendorong sinergi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha melalui inisiatif Perusahaan Layak Anak (PLA).

    Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kutim, Rita Winarni, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sejumlah perusahaan yang telah menunjukkan respons positif. Ia mencontohkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang saat ini tengah menjalani proses asesmen PLA. Langkah proaktif ini diharapkan menjadi barometer dan motivasi bagi entitas bisnis lainnya di Kutai Timur.

    “Keterlibatan sektor swasta bukan sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial, namun merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang humanis. Kami mendorong perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga peduli pada kesejahteraan keluarga karyawan dan anak-anak di lingkungan sekitarnya,” ujar Rita, Jumat (21/11/2025)

    DP3A mencatat, selain KPC, sinergi positif juga telah terbangun dengan anggota Asosiasi Sahabat Indonesia (APSAI) lainnya, seperti DSM, PAMA, dan PDAM. Perusahaan-perusahaan ini dinilai konsisten mendukung berbagai agenda pemenuhan hak anak, mulai dari peringatan Hari Anak Nasional hingga penyediaan infrastruktur ruang bermain yang inklusif.

    Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan swasta ini, DP3A Kutim optimis implementasi program Kabupaten Layak Anak dapat terakselerasi secara merata. Partisipasi aktif dunia usaha diyakini akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi tumbuh kembang anak-anak Kutai Timur dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan peduli.(Adv/Komifo)

  • Temukan Data ‘Error’, Bupati Kutim Instruksikan Verifikasi Ulang Angka Putus Sekolah

    Temukan Data ‘Error’, Bupati Kutim Instruksikan Verifikasi Ulang Angka Putus Sekolah

    Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan sorotan tajam terkait akurasi data kependudukan, khususnya menyangkut angka anak putus sekolah di wilayahnya. Dalam arahannya baru-baru ini, Bupati meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan verifikasi ulang data di lapangan secara menyeluruh.

    Instruksi tegas ini keluar setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan fakta di lapangan. Ardiansyah mengungkapkan temuan kasus di mana seorang anak tercatat dalam data sebagai siswa putus sekolah, namun pada kenyataannya anak tersebut masih aktif bersekolah.

    “Saya minta Dukcapil segera lakukan pendataan keluarga dengan akurat. Rasa-rasanya sudah berkali-kali saya katakan, Dukcapil harus mampu menemukan data riil di lapangan,” tegas Ardiansyah,di royal Victori, Jumat (21/11/2025).

    Bupati mencontohkan sebuah insiden kesalahan data yang terjadi di kawasan Sangatta Utara. Tim di lapangan mendapati data anak putus sekolah, namun saat dikonfirmasi langsung ke orang tua yang bersangkutan, data tersebut salah.

    “Begitu ditemui, orang tuanya protes. ‘Anak saya masih sekolah, kok’. Itu tetangga saya di Jalan Sulawesi. Ketemu sama orang tuanya, kaget. Nah, hal-hal (error) seperti ini yang saya maksudkan harus diperbaiki,” ungkapnya.

    Merespons hal tersebut, Ardiansyah memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi sekadar menunggu di kantor atau berpatokan pada data lama. Ia meminta metode pendataan dilakukan secara detail by name by address (berdasarkan nama dan alamat) untuk memastikan tidak ada anggaran atau kebijakan yang salah sasaran akibat data yang tidak valid.

    Menurutnya, akurasi data sangat krusial karena berkaitan dengan intervensi program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar. Ia tidak ingin ada anak Kutim yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru terlewat karena kekacauan administrasi, atau sebaliknya.

    “Segera temukan by name by address. Saya tidak ingin lagi berandai-andai, jangan-jangan data itu hanya pendatang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Ini harus segera, tidak bisa menunggu lama,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)

  • Diskominfo Kutim Gelar Rakor Satu Data, Sekretaris Rasyid Resmi Membuka Kegiatan

    Diskominfo Kutim Gelar Rakor Satu Data, Sekretaris Rasyid Resmi Membuka Kegiatan

    KUTAI TIMUR – Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kutai Timur sebagai upaya memperkuat tata kelola data pemerintah daerah. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Staper Kutim, Rasyid, yang hadir mewakili Kepala Diskominfo, Ronny Bonar, Jumat (21/11/2025).

    Kegiatan yang dihadiri perangkat daerah dan para operator data ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur, Ari Setyanto. Dalam kesempatan itu, Rasyid menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mewujudkan data yang berkualitas.

    “Keberhasilan Satu Data bukan hanya tanggung jawab wali data, tetapi menjadi tugas bersama seluruh perangkat daerah. Data harus akurat, terstandar, dan memiliki manfaat bagi perencanaan maupun pengambilan keputusan, ” ujar Rasyid dalam sambutannya.

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, dan Kabid Statistik yang pada waktu bersamaan harus menjalankan tugas kedinasan lainnya. Meski demikian, komitmen Diskominfo dalam mengawal Satu Data Kutai Timur ditegaskan tidak berubah.

    Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Forum Satu Data Kutai Timur 2024, yang sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai penguatan peran perangkat daerah dalam penyampaian data kepada wali data. Melalui rapat ini, pemerintah daerah mengevaluasi kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian data yang telah dikirimkan masing-masing OPD.

    “Data yang baik bukan sekadar angka. Ia adalah dasar dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga keputusan strategis pemerintah daerah. Karena itu, kita harus disiplin dan konsisten dalam menjaga kualitas data,” tegas Rasyid.

    Ia juga mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan tantangan serta kebutuhan teknis agar implementasi Satu Data di Kutai Timur semakin kuat dan berkelanjutan.

    Acara berlangsung dalam suasana formal namun penuh semangat kolaboratif. Para operator data dari berbagai perangkat daerah tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keseragaman proses pengelolaan data pemerintah.

    Di akhir sambutannya, Rasyid membuka secara resmi Rakor Satu Data Kutai Timur sambil berharap agar kegiatan ini memberi dampak nyata bagi perbaikan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.(Adv/Kominfo)