Blog

SANGATTA – Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto menyoroti kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah tersebut. Ia membandingkan penghasilan tenaga kesehatan Kutim dengan dua kabupaten tetangga, yakni Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.

Menurut Pandi, penghasilan tenaga kesehatan di Kutim, terutama Tenaga Pendukung Pemerintah (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), masih belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban.

“Besaran TPP yang diterima para dokter sejak diangkat menjadi P3K diduga mengalami penurunan. Padahal, beban kerja dan tanggung jawab seorang dokter tidaklah ringan,” ujarnya.

Pandi menilai, ketimpangan ini dapat berpengaruh pada motivasi dan kinerja tenaga kesehatan. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, mereka membutuhkan dukungan maksimal, termasuk dalam hal kesejahteraan.

Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan, terutama di masa pasca-pandemi, di mana kebutuhan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Kesejahteraan yang memadai menjadi salah satu cara untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.

“Kesejahteraan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah, apalagi Kutim memiliki anggaran yang besar. Tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kesejahteraan mereka yang bekerja untuk kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pandi berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan terkait penghasilan tenaga kesehatan. Langkah ini diperlukan agar tenaga kesehatan di Kutim merasa dihargai dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (*/ADV)

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi menandatangani persetujuan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan.

Kesepakatan ini diresmikan dalam Rapat Paripurna Ke-XVIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, pada Senin (11/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST., MT., didampingi Wakil Ketua II, Prayunita, bersama 29 anggota DPRD lainnya, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi, perwakilan dari Polres Kutim, Kejaksaan Negeri, dan tamu undangan.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kutim. Ketua DPRD Kutim menyebut bahwa regulasi ini diperlukan untuk memperkuat kesiapan dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sekda Kutim, Rizali Hadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut. “Persetujuan bersama ini mencerminkan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memastikan Raperda menjadi regulasi yang efektif untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya kebakaran,” ungkap Rizali.

Raperda ini dirancang untuk mencakup berbagai langkah, seperti peningkatan sarana pemadam kebakaran, pelatihan sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap potensi kebakaran di sektor pemukiman, industri, serta kawasan hutan.

Dengan disepakatinya Raperda ini, Pemkab Kutim berharap dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari risiko kebakaran serta memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik di seluruh wilayah Kutim.

SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, S.E., menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutim. Hal ini menjadi salah satu prioritasnya sejak dilantik menjadi legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat ditemui di ruang fraksi PKS, Hj. Uci berbagi pengalaman pribadinya yang pernah mengabdi di Pemerintah Kabupaten Kutim selama lebih dari 10 tahun sebagai tenaga honorer. Pengalaman ini membuatnya memahami tantangan dan kesulitan yang dihadapi para TK2D.

“Saya pernah berada di posisi mereka, sehingga saya tahu betul bagaimana perjuangan menjadi tenaga kontrak di pemerintahan. Karena itu, saya ingin kesejahteraan mereka benar-benar diperhatikan, terutama dalam hal honor dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Hj. Uci menyoroti banyak TK2D yang saat ini masih menerima honor yang jauh dari layak. Selain itu, sebagian besar dari mereka belum memiliki perlindungan sosial yang memadai, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Menurutnya, perhatian Pemkab Kutim terhadap TK2D tidak hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga akan berdampak positif pada kinerja pelayanan publik. “Mereka adalah bagian penting dari birokrasi yang harus didukung secara maksimal,” tambah Hj. Uci.

Sebagai legislator, ia berjanji akan terus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai bagi kesejahteraan TK2D. Ia berharap perjuangannya ini dapat memberikan perubahan nyata bagi kehidupan para tenaga kontrak.

“Saya yakin dengan kerja sama semua pihak, kesejahteraan TK2D bisa meningkat. Ini adalah bentuk penghargaan kita atas pengabdian mereka,” tutup Hj. Uci. (adv)

SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Susilawati Anggraini, menegaskan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Menurut Leni, sektor UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

“UMKM ini adalah salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur. Jadi, perlu perhatian serius dari Pemkab Kutim terhadap sektor ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Leni mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera memperkuat basis data UMKM di wilayahnya. Politisi Partai Nasdem ini, mengatakan, data yang lengkap, terstruktur, dan akurat sangat diperlukan sebagai dasar dalam menyusun peta jalan pengembangan sektor UMKM yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Dengan adanya basis data yang solid, pemerintah dapat menyusun program yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM,” tambahnya.

Leni menjelaskan basis data yang kuat akan memudahkan Pemkab dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM di daerah. Basis data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga pemerintah dapat merumuskan program bantuan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ia menekankan data yang akurat juga memungkinkan pemerintah untuk memetakan distribusi UMKM di berbagai kecamatan serta mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang paling membutuhkan perhatian.

Menurutnya, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi UMKM dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi ini diperlukan agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Dengan adanya kolaborasi yang baik, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk memetakan potensi serta mengidentifikasi tantangan yang ada,” ujarnya.

Leni juga menyoroti perlunya dukungan konkret bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Ia menilai kebijakan pengembangan UMKM tidak dapat bersifat sementara atau seremonial, tetapi harus berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang.

Dengan adanya peta jalan yang jelas, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih efektif, mulai dari permodalan hingga pelatihan peningkatan kapasitas, sehingga pelaku UMKM dapat lebih berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.

Ia menegaskan DPRD Kutim, khususnya Komisi B, siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemkab Kutim dan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD siap mengawal program-program ini agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kutai Timur,” pungkas Leni. (adv)

SANGATTA – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menanggapi permintaan masyarakat Sepaso Selatan, Bengalon, terkait sengketa lahan dengan PT. Kemilau Indah Nusantara (PT. KIN). Masyarakat menginginkan digelarnya hearing atau rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutim dan manajemen PT. KIN untuk mencari solusi atas permasalahan pembebasan lahan.

Eddy menegaska,  permasalahan ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kutim. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Sepaso Selatan untuk meninjau langsung lokasi yang menjadi sengketa antara masyarakat dan PT. KIN. “Kami ingin mendengarkan langsung kondisi di lapangan dan menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurut Eddy, masyarakat mengklaim lahan seluas 11 hektare milik kelompok tani mereka belum dibebaskan oleh PT. KIN. Sebaliknya, pihak perusahaan mengaku telah menyelesaikan pembebasan lahan tersebut pada tahun 2012.

“Tadi saat hearing, kami meminta kedua pihak untuk menyediakan dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan tanah dari masyarakat dan bukti pembayaran pembebasan lahan dari PT. KIN. Ini penting untuk memastikan keabsahan klaim masing-masing,” jelas politisi Partai Nasional Demokrat tersebut.

Kunjungan lapangan ini, kata Eddy, bertujuan untuk memverifikasi keterangan dari kedua belah pihak. Ia berharap, dengan turun langsung ke lokasi, DPRD Kutim dapat membantu menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan.

“Kami akan memeriksa semua data dan bukti yang ada di lokasi. Harapannya, solusi dapat segera ditemukan agar masyarakat dan perusahaan tidak lagi bersitegang,” tambahnya.

Eddy juga mengimbau masyarakat dan PT. KIN untuk bersikap kooperatif selama proses ini berlangsung. “Semua pihak harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi. Ini demi kepentingan bersama,” tutupnya. (adv)

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menekankan pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) berjalan efektif.

“keberadaan Satpol PP seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,”ungkapnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Satpol PP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkesinambungan. “Satpol PP harus bisa menjalankan tugas dengan baik untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga benar-benar ditaati oleh masyarakat,” ujar David.

David menilai  peran aktif dan keterlibatan langsung Satpol PP di lapangan sangat penting dalam mendisiplinkan masyarakat. Penegakan Perda yang konsisten, menurutnya, akan membawa dampak positif bagi tatanan sosial di Kutai Timur, khususnya dalam mengurangi pelanggaran aturan yang kerap terjadi di beberapa wilayah.

Ia juga menyoroti  untuk mencapai tujuan tersebut, Satpol PP membutuhkan dukungan berupa fasilitas dan sumber daya yang memadai. David mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kebutuhan Satpol PP, baik dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penyediaan peralatan yang menunjang kegiatan penegakan hukum di lapangan. “Dengan dukungan yang cukup, Satpol PP dapat berfungsi lebih maksimal dan memberikan kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, David menyarankan adanya kolaborasi yang lebih baik antara Satpol PP dan pihak kepolisian untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang lebih kompleks. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu meningkatkan efektivitas penegakan Perda serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

David menegaskan  DPRD Kutai Timur siap mendukung upaya penguatan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. “Kami di DPRD akan terus mengawal kinerja Satpol PP agar lebih optimal. Ketertiban umum yang terjaga dengan baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan membantu mewujudkan Kutai Timur yang lebih tertib dan aman,” tutup David. (adv)

SANGATTA. Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) akan mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan Kutim. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu krusial di bidang pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, menyampaikan rencana ini kepada awak media setelah menghadiri rapat Badan Musyawarah (Banmus) di kantor DPRD Kutim, Senin (6/11/2024).

Menurut Julfansyah, agenda ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan dinas-dinas terkait, agar berbagai program yang telah direncanakan bisa berjalan lebih efektif dan sesuai harapan. “Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Julfansyah.

Ia menambahkan bahwa Komisi D fokus pada isu-isu yang mendesak di sektor pendidikan, seperti pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kutim. Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah akses terhadap pendidikan berkualitas bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sering kali minim fasilitas. Julfansyah mengungkapkan, Komisi D ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan merata, sehingga anak-anak di pedesaan juga memiliki peluang pendidikan yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan.

Di bidang kesehatan, Komisi D juga akan menyoroti sejumlah isu, terutama terkait pemenuhan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Kutim. “Kami akan berdiskusi dengan Dinas Kesehatan mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” kata Julfansyah. Ia menekankan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk penyediaan tenaga medis yang berkualitas, serta akses yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.

Selain itu, Komisi D juga akan membahas rencana dan alokasi anggaran untuk mendukung program-program di kedua sektor ini. Julfansyah berharap bahwa dengan adanya pembahasan mendetail dan sinergi yang kuat antara DPRD dan dinas terkait, kendala-kendala yang ada bisa segera diatasi, dan pelayanan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat Kutim bisa terus meningkat.

DPRD Kutai Timur melalui Komisi D, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap dinas-dinas terkait agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. “Kami ingin melihat perubahan yang nyata di lapangan, dan ini hanya bisa terjadi jika komunikasi dan kolaborasi berjalan dengan baik antara semua pihak,” tambahnya.

Dengan agenda yang telah disiapkan ini, diharapkan rapat kerja yang akan dilaksanakan nanti mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kutai Timur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.