Blog

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Akbar Tanjung, memberikan apresiasi atas keberhasilan program pembangunan jalan multiyears di wilayah Kutai Timur. Program tersebut telah menghasilkan jalan cor di beberapa kecamatan, seperti Muara Bengkal, Muara Ancalong, dan Long Mesangat.

“Pembangunan jalan ini adalah salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur daerah, khususnya di wilayah pedalaman. Hasilnya sangat membantu masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari,” ujar Akbar Tanjung saat dihubungi media ini, Selasa (19/11/2024)

Akbar menilai, pembangunan jalan yang dilakukan secara bertahap ini menunjukkan arah pembangunan yang terencana dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Ia juga berharap agar program pembangunan jalan seperti ini dapat terus berlanjut ke wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan perhatian, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Peningkatan infrastruktur ini harus menjadi prioritas. Tidak hanya untuk mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata,” tambahnya.

Akbar mengingatkan,  program pembangunan ini harus tetap diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.

“Kami di DPRD akan terus mendukung program-program yang pro-rakyat seperti ini. Harapan saya, pembangunan jalan yang berkualitas dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Kutai Timur,” pungkasnya. (adv)

Sangatta – Anggota Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutai Timur, David Rante, menyerukan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun dan memajukan daerah. Ia menekankan bahwa kontribusi masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sekarang ini kita mengarahkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung. Pola pikir itu harus diubah, bukan lagi menunggu, tetapi mulai menghasilkan,” kata David Rante saat ditemui di kantor sekretariat DPRD Kutai Timur di kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, program pengembangan UMKM yang dijalankan pemerintah perlu mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini, jelas David, tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.

David menambahkan bahwa Kutai Timur memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama di bidang kerajinan, pertanian, dan produk lokal lainnya. Namun, potensi ini tidak akan maksimal jika masyarakat masih bersikap pasif. “Masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyediakan fasilitas, tetapi masyarakat harus aktif memanfaatkannya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup, ia optimis masyarakat dapat menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Selain itu, David berharap pemerintah terus mendukung dengan menyediakan akses permodalan dan pasar bagi pelaku UMKM. “Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kutai Timur,” imbuhnya.

David menegaskan bahwa dirinya bersama DPRD akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia berharap semangat kolaborasi ini dapat mempercepat kemajuan Kutai Timur sebagai daerah yang mandiri dan sejahtera. (adv)

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selama masa reses. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim tersebut usai melaksanakan reses di Desa Swarga Bara pada Minggu, 17 November 2024.

Pandi menjelaskan bahwa semua aspirasi yang diterima selama reses telah dicatat dengan baik untuk kemudian diperjuangkan melalui jalur legislatif. Ia juga menekankan pentingnya proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai momentum strategis untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat.

“Semua aspirasi yang masuk sudah saya catat, dan komitmen saya adalah memperjuangkannya melalui legislatif serta dalam forum Musrenbang nanti. Saya akan memastikan suara masyarakat ini tidak hanya didengar, tetapi juga diimplementasikan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan reses tersebut, berbagai masukan dari masyarakat mencakup kebutuhan dasar, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, dan peningkatan layanan pendidikan serta kesehatan. Pandi menyebut bahwa semua aspirasi tersebut menjadi prioritas utama yang akan ia dorong dalam agenda kerja DPRD.

“Kebutuhan masyarakat ini adalah amanah yang harus diwujudkan. Saya ingin memastikan bahwa aspirasi mereka tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi program yang nyata dan berdampak,” tambahnya.Selain berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, Pandi juga berharap Pemerintah Kabupaten Kutim dapat bersinergi dengan DPRD untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui proses reses maupun Musrenbang.

“Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Pandi.

Mendorong Partisipasi Masyarakat
Pandi juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kutim.

“Kami butuh dukungan dan masukan yang terus menerus dari masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan Kutai Timur yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV)

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Hj. Uci, S.E., mengemukakan harapannya agar kaum perempuan diberikan kesempatan lebih luas untuk menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kutai Timur.

Menurut Hj. Uci, rendahnya angka perekrutan perempuan di sektor swasta menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam dunia kerja. Padahal, perempuan memiliki potensi yang tidak kalah besar untuk berkontribusi pada perekonomian daerah.

“Minimnya perekrutan karyawan perempuan di perusahaan-perusahaan swasta di Kutim menjadi perhatian serius. Saya berharap perusahaan memberikan peluang yang setara kepada perempuan untuk terlibat dalam berbagai posisi pekerjaan,” tegas Hj. Uci saat ditemui usai kegiatan reses.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai  kehadiran perempuan dalam dunia kerja tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui peluang kerja yang adil akan mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor.

“Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam tenaga kerja, perusahaan juga turut mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat,” tambahnya.

Anggota fraksi PKS DPRD Kutim ini juga mengusulkan agar perusahaan swasta menyediakan program pelatihan khusus untuk perempuan, terutama bagi mereka yang baru memasuki dunia kerja atau ingin meningkatkan keterampilan.

“Saya akan mendorong pembahasan ini di DPRD, agar ada regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, termasuk insentif bagi perusahaan yang aktif merekrut perempuan,” jelasnya.

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Bambang Bagus Wondo Saputro, S.A.P., menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan akses pupuk yang terjangkau bagi petani di wilayahnya selama lima tahun ke depan. Menurutnya, ketersediaan pupuk yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan kesejahteraan petani.

“Jika kebutuhan pupuk tercukupi, produktivitas kebun akan meningkat. Hasilnya, kesejahteraan petani pun akan naik seiring peningkatan hasil panen mereka,” ujar Bambang, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyoroti peran vital petani kelapa sawit di daerah pemilihannya. Menurutnya, sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian desa tetapi juga berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

“Petani sawit di Dapil saya sangat berkontribusi pada perekonomian desa. Komoditas ini berhasil menciptakan penghasilan yang signifikan, bahkan hingga jutaan rupiah setiap bulannya bagi para petani,” tambahnya.

Bambang juga mengakui bahwa kemajuan desa sangat bergantung pada keberlanjutan sektor pertanian, terutama sawit. Namun, tantangan utama yang dihadapi petani saat ini adalah harga pupuk yang tinggi dan distribusi yang tidak merata.

Sebagai anggota DPRD, ia berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan subsidi pupuk dan memastikan ketersediaannya tepat waktu. “Kami akan memperjuangkan agar petani mendapatkan akses pupuk dengan harga terjangkau melalui program subsidi atau kemitraan dengan perusahaan di wilayah ini,” tegas Bambang. (adv)

SANGATTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pertanian. Namun, ia juga menyoroti perlunya pengembangan pusat pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri.

Pandi menjelaskan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) saat ini menjadi fokus pemerintah pusat, dan Kutim memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam pengembangan industri hilirisasi. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil agar mampu bersaing di sektor tersebut.

“Kehadiran STIPER adalah langkah yang sangat baik untuk mendukung sektor pertanian di Kutim. Namun, saya juga mengingatkan pentingnya pusat pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja terampil di sektor industri, terutama untuk mendukung program hilirisasi SDA,” ujar Pandi.

Ia menambahkan, Kutim sebagai daerah yang kaya akan SDA seperti tambang dan kelapa sawit, membutuhkan SDM yang tidak hanya fokus pada eksploitasi, tetapi juga pada proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diperoleh daerah dapat lebih maksimal.

Pandi mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta dan industri dalam mengembangkan pendidikan berbasis vokasi. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memberikan peluang magang dan pelatihan kerja yang relevan bagi lulusan institusi pendidikan lokal.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan SDM berkualitas di bidang industri. Ini juga akan membantu mengurangi angka pengangguran di Kutim,” tambahnya.

Pandi berharap langkah ini segera diwujudkan, mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat seiring perkembangan sektor industri di Kutim dan sekitarnya. (Adv)

SANGATTA– Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaiman, menyampaikan keinginannya agar pemerataan di bidang pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama sekolah-sekolah swasta. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Ia menyoroti bahwa sekolah swasta sering kali kurang mendapatkan perhatian yang setara dibandingkan dengan sekolah negeri, baik dari segi alokasi anggaran maupun fasilitas pendukung pendidikan. Padahal, sekolah swasta memiliki peran besar dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan negeri.

“Sering kali anggaran pendidikan besar hanya terfokus pada sekolah negeri, sementara sekolah swasta yang juga memiliki peran penting sering terabaikan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama,” ujar Akhmad Sulaiman dalam sebuah kesempatan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah lebih serius mengalokasikan anggaran untuk membantu sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, kebijakan ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang kerap tidak terserap sepenuhnya dalam APBD.

Selain itu, Akhmad menilai pentingnya pemberian bantuan fasilitas seperti peralatan pembelajaran modern, perbaikan infrastruktur sekolah, dan pelatihan bagi guru-guru di sekolah swasta. Dengan dukungan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kutai Timur dapat meningkat secara merata.

“Ini bukan hanya soal pemerataan, tetapi juga soal keadilan. Semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang apakah mereka bersekolah di sekolah negeri atau swasta,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi D yang membidangi pendidikan, Akhmad menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang ini. Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kutai Timur.

Upaya pemerataan pendidikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Dengan langkah nyata yang dilakukan pemerintah, Akhmad yakin pendidikan di Kutim akan semakin maju dan kompetitif di masa depan.