Blog

KONGBENG – Anggota DPRD Kutai Timur asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Timur 4, Baya Sargius, S.Sos, melaksanakan reses di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, pada Minggu (24/11/2024) kemarin. Reses yang bertempat di Desa Marga Mulya ini menjadi langkah awal politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Pdt. Liliani Malaweng, dilanjutkan dengan sambutan oleh Master of Ceremony (MC) Lysia Petrus. Acara dihadiri Kepala Desa Marga Mulya, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh adat, serta 124 warga dari dua kecamatan, Kongbeng dan Muara Wahau.

Dalam pertemuan tersebut, Baya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan pentingnya reses sebagai wadah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat yang nantinya akan dibawa ke pembahasan di DPRD.

“Reses ini adalah amanat undang-undang dan juga momen penting untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan di legislatif,” kata Baya.Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur, yang dinilai masih jauh dari memadai. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan akses air bersih yang terbatas. Permasalahan ini, menurut Baya, menjadi hambatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Wilayah ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal infrastruktur yang masih menjadi tantangan besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Baya juga menerima masukan terkait peningkatan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan program ekonomi bagi masyarakat di Kongbeng dan Muara Wahau.

Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Baya berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan di DPRD. Ia menyatakan akan mengupayakan agar kebutuhan warga, terutama yang bersifat mendesak, dapat menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Saya akan memastikan apa yang disampaikan hari ini masuk dalam pokok pikiran yang saya usulkan di DPRD. Kita perlu kerja sama semua pihak agar pembangunan di wilayah ini dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.

Reses berlangsung dalam suasana interaktif, dengan dialog yang aktif antara warga dan Baya Sargius. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana warga menyampaikan harapan besar terhadap wakil rakyat untuk dapat merealisasikan apa yang telah mereka usulkan (adv)

KONGBENG – Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd., SD, M.Si, mengadakan reses perdana di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, pada Minggu (24/11/2024). Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Oma Sambal ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, dan warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai wakil rakyat. Ia juga menekankan pentingnya reses sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

“Reses ini merupakan momentum bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat kami perjuangkan di DPRD,” ujar Yan.Beberapa isu menjadi sorotan dalam reses kali ini, di antaranya adalah perbaikan infrastruktur jalan desa, akses air bersih, dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Kepala Desa Marga Mulya menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap usulan-usulan dari masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum, dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” ujar Kepala Desa.

Sementara itu, seorang tokoh adat juga mengusulkan adanya perhatian lebih terhadap pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Desa Marga Mulya.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yan berkomitmen untuk membawa aspirasi yang diterima selama reses ke tingkat pembahasan di DPRD Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi pokok pikiran (pokir) yang akan diperjuangkan dalam penyusunan program dan kebijakan daerah.

“Semua masukan ini sangat berarti bagi kami. Saya akan memastikan aspirasi ini menjadi bahan diskusi dalam penyusunan anggaran dan kebijakan di DPRD,” tegas Yan.

Reses yang berlangsung dengan suasana hangat dan dialog interaktif ini ditutup dengan diskusi santai bersama warga. Yan mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menyuarakan keprihatinannya atas berkurangnya lahan pertanian padi di sejumlah wilayah di daerah tersebut. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa luasan panen padi di Kutim pada tahun 2023 hanya mencapai 57,08 ribu hektare. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan 64,97 ribu hektare pada tahun 2022.

“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.

Ia menilai penurunan luasan lahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan perlu segera digalakkan untuk mencegah penurunan yang lebih besar di masa mendatang.

Menurutnya, salah satu penyebab berkurangnya lahan panen padi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengedukasi petani mengenai pentingnya mempertahankan lahan produktif dan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Kutim.

“Jika kita serius dalam mengatasi masalah ini, sektor pertanian dapat kembali menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan, bahkan berkontribusi pada perekonomian daerah,” lanjutnya.

Anggota dewan ini berharap langkah konkret dapat segera diambil oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik, tantangan ini diyakini dapat diatasi, sehingga ketahanan pangan Kutim tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

SANGATTA – Dalam pandangan umumnya di Rapat Paripurna XX DPRD Kutai Timur, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Fraksi PIR menyampaikan harapan agar setiap masukan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dapat diterima sebagai bahan pertimbangan yang konstruktif dalam pembahasan lebih lanjut. “Kami berharap seluruh catatan dan saran yang kami berikan akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran yang lebih baik dan lebih optimal. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Fraksi PIR menggarisbawahi bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari besar kecilnya anggaran, melainkan dari efektivitas anggaran tersebut dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, fraksi ini mendesak agar alokasi anggaran lebih fokus pada kebutuhan yang paling mendesak dan strategis bagi pembangunan daerah.

“Menyusun anggaran bukan sekadar soal angka, tetapi tentang bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam penutup pidatonya, Fraksi PIR mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung proses pembahasan RAPBD 2025 secara lebih terperinci.

Fraksi ini berharap bahwa langkah-langkah yang diambil selama pembahasan anggaran dapat membawa perubahan besar bagi Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.

“Kami berharap setiap keputusan yang diambil dapat membawa dampak yang besar dan positif bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkas Ketua Fraksi PIR.

Dengan harapan dan komitmen tersebut, Fraksi PIR optimis bahwa APBD 2025 dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. (ADV

SANGATTA – Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur mengingatkan pentingnya percepatan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Bakri.SY., S.Pd., dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Kutim 2025, Jumat (22/11/2025) sore.

Syaiful Bakri menegaskan bahwa tahapan penyusunan RAPBD perlu dilakukan lebih awal untuk menghindari pembahasan yang terburu-buru di akhir proses. “Kita tidak boleh mengulang kekurangan yang sama, di mana pembahasan dilakukan tergesa-gesa karena mengejar tenggat waktu pengesahan,” ujar Sayyid Umar.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah lebih siaga dalam mengantisipasi masalah teknis seperti gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sering menjadi kendala dalam penyusunan RAPBD.

“Pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatunya lebih awal untuk meminimalkan potensi masalah teknis, seperti down server SIPD,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa pimpinan DPRD telah mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan RAPBD melalui surat resmi kepada pemerintah. Langkah ini, menurutnya, bertujuan agar semua pemangku kepentingan dapat memaksimalkan kinerja dan menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas.

Sayyid Umar mengingatkan bahwa pembahasan RAPBD yang dilakukan tergesa-gesa demi mengejar batas waktu pengesahan dapat berdampak negatif pada kualitas anggaran yang disusun.

“Jika pembahasan dilakukan terburu-buru, hasil akhir dari RAPBD sering kali tidak maksimal. Ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan program dan pembangunan yang direncanakan,” tegasnya.

Fraksi PKS berharap, melalui pengelolaan tahapan yang lebih baik, penyusunan RAPBD 2025 dapat berjalan lancar tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Dengan demikian, program dan alokasi anggaran dapat dirancang secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi positif terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2025. Fraksi ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah dalam memprioritaskan penganggaran untuk komponen belanja daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Ramadhani, SH, dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2025, Jumat (22/11/2025) sore.

Menurut Ramadhani, prioritas belanja yang telah disusun dalam RAPBD 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional dan pembangunan. Total Belanja Daerah yang dianggarkan mencapai Rp11,136 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
• Belanja Modal: Rp4,321 triliun
• Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
• Belanja Transfer: Rp1,191 triliun

Proyeksi Pendapatan Daerah
Ramadhani juga menyoroti target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun, yang terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
• Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar

Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan. “Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien,” ujar Ramadhani.

Selanjutnya, Fraksi PPP juga mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih keras, cepat, cermat, dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini diperlukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan.

“Pemerintah tidak hanya sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi harus fokus pada realisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ramadhani berharap, melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan inovatif, RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)

SANGATTA – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kutim berlangsung pada Jumat, 22 November 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, serta Asisten I Pemkab Kutim, Poniso.

Sebanyak 23 anggota DPRD hadir dalam forum ini, bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tamu undangan, dan sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.

Dalam pandangan umum yang disampaikan, setiap fraksi memberikan masukan terkait kebijakan prioritas, fokus pembangunan, serta distribusi anggaran yang akan dirancang untuk tahun mendatang. Sorotan utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar mengawali penyampaian pandangan umum, yang dibacakan oleh Hj. Hasna, S.E. Pandangan ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), melalui Kajang Lahan, menyoroti pentingnya anggaran untuk mendukung sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan, yang diwakili Hj. Mulyana, memberikan perhatian pada sektor pendidikan, terutama pemerataan fasilitas di sekolah-sekolah pelosok. Fraksi Demokrat melalui Pandi Widiarto menekankan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar lebih efektif dan akuntabel.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), diwakili Ramadhani, menyoroti pentingnya anggaran untuk memperkuat program kesehatan masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Indonesia Raya menambahkan masukan terkait perlunya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah. Pandangan terakhir disampaikan Fraksi PKS melalui Syaiful Bakhari, yang menyoroti isu pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas UMKM.

Adapun APBD Kutim tahun 2025 yang diajukan memiliki nilai sebesar Rp11,150 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi setiap fraksi dalam memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif. Ia berharap pembahasan berikutnya dapat menghasilkan APBD yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kutim secara menyeluruh.

Dengan agenda ini, pembahasan APBD Kutim Tahun 2025 memasuki tahapan penting menuju finalisasi, di mana masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan rancangan anggaran tersebut. (adv)