My Blog

Blog

  • Aktivis Hipma Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Kasus Pelecehan Seksual

    Aktivis Hipma Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Kasus Pelecehan Seksual

    Kutai Timur – Salah satu aktivis mahasiswa asal Kutai Timur (Kutim) menekan Pemerintah Kabupaten Kutim agar lebih serius dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi.

    Ketua Bidang Pengembangan Potensi Perempuan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutim (Hipma Kutim) Cabang Samarinda, Sintiya, menegaskan bahaya kasus pelecehan seksual yang banyak menimpa perempuan dan anak di daerah tersebut.

    “Dari laporan yang ada, banyak sekali kasus pelecehan di daerah pedalaman. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak,” ujar Sintiya saat dihubungi di Sangatta, Jumat (22/8).

    Ia menekankan pentingnya sosialisasi pencegahan pelecehan seksual untuk menekan angka kasus yang terus meningkat di Kutim. Menurutnya, pemerintah berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk, dampak, serta cara mencegah pelecehan seksual.

    Berdasarkan data yang diterima, sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat 11 kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut, tujuh kasus di antaranya adalah pencabulan serta persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

    Bahkan, dalam sepekan terakhir, media mendapatkan laporan adanya tiga kasus dugaan pelecehan seksual di Kecamatan Sangkulirang, Kaubun, dan Sangatta Utara.

    Sintiya yang juga mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu menilai Pemkab Kutim harus segera menyusun strategi konkret pencegahan, agar tercipta lingkungan yang aman dan melindungi perempuan maupun anak.

    “Peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual bukan hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di wilayah pedalaman,” jelasnya.

    Ia menambahkan, program sosialisasi seharusnya tidak hanya terpusat di Sangatta. Wilayah pedalaman yang minim informasi dan pengetahuan justru lebih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

    “Pelecehan berdampak sangat parah, bahkan bisa merusak masa depan para perempuan di Kutai Timur,” tegasnya.

    Karena itu, Sintiya mendorong agar seluruh pemangku kebijakan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa, bersinergi dalam upaya pencegahan.

    “Kutai Timur harus menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.

  • Kasus Pelecehan Seksual Kembali Guncang Kutim, Terlapor Diduga Masih Kerabat

    Kasus Pelecehan Seksual Kembali Guncang Kutim, Terlapor Diduga Masih Kerabat

    Kutai Timur – Kasus dugaan pelecehan seksual kembali menyeruak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Seorang oknum dilaporkan ke Polres Kutim setelah diduga melakukan pelecehan terhadap empat orang, tiga di antaranya masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor.

    Kuasa hukum korban, I Kadek Indra Kusuma Wardana, menyebut keberanian korban melapor merupakan langkah penting untuk membongkar kasus yang selama ini tertutup. Menurutnya, peristiwa pelecehan tersebut bukan terjadi sekali, melainkan berulang kali dalam kurun waktu berbeda.

    “Korban sudah mulai berani berbicara, saling menguatkan, dan akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Kami ingin memberikan kepastian hukum terhadap mereka,” ujar Kadek, Selasa (19/8/2025).

    Kasus ini terungkap setelah para korban saling bercerita kepada keluarga. Selama bertahun-tahun, mereka memilih diam karena takut dengan posisi terlapor yang dikenal berpengaruh di lingkungannya.

    “Kalau mungkin korbannya hanya satu, tentu sulit. Karena pelecehan seksual itu biasanya minim saksi dan bukti. Tetapi ini ada empat korban dengan kesaksian yang sama, sehingga menjadi dasar kuat untuk laporan,” jelasnya.

    Dari empat korban, tiga di antaranya merupakan kerabat dekat terlapor, sementara satu lainnya adalah karyawan. Ironisnya, salah satu korban disebut masih di bawah umur saat peristiwa dugaan pelecehan terjadi.

    Kadek menambahkan, sebagian besar perbuatan itu dilakukan di rumah terlapor. Bahkan, ada korban yang hingga kini mengalami trauma mendalam dan merasa takut jika harus berpapasan dengan pelaku.

    “Dia (terlapor) punya posisi kuat di keluarga, bahkan cukup dituakan. Itu yang membuat korban semakin sulit melawan dan baru sekarang berani bicara,” lanjutnya.

    Kuasa hukum juga membuka kemungkinan jumlah korban bertambah. Menurutnya, pola kasus yang berulang bisa saja melibatkan pihak lain yang hingga kini masih memilih diam.

    “Kita khawatir ke depan ada korban lain yang juga muncul. Karena pola kasusnya terjadi berulang dan melibatkan pihak yang dekat dengan korban,” kata Kadek.

    Selain laporan ke Polres Kutim, pihak korban juga berencana menggandeng lembaga perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini dinilai penting, mengingat terlapor disebut memiliki latar belakang hukum serta posisi cukup berpengaruh.

    “Ini murni untuk memberikan rasa adil bagi korban. Tidak ada kepentingan lain. Terlepas dari profesinya sebagai advokat, hukum harus ditegakkan,” tegas Kadek.

    Diketahui, para korban telah resmi melayangkan laporan tertulis dengan Nomor TBL/390/VIII/RES.1.24/2025/Reskrim.

    Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Polres Kutim masih belum mendapat tanggapan. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan pelecehan seksual tersebut.(Sy)

  • Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Kutai Timur – Polsek Sangatta melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah untuk mencegah gejolak harga bahan pokok dan memastikan ketersediaannya tetap aman bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolsek Sangatta, Sabtu (9/8/2025).

    Kapolsek Sangatta, Iptu Alan Firdaus, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 100 paket sembako murah untuk dibagikan kepada warga. Paket tersebut berisi bahan kebutuhan pokok yang harganya disubsidi agar terjangkau.

    “Kegiatan hari ini dilakukan di halaman Polsek Sangatta. Kami siapkan 100 paket sembako murah sebagai upaya Polri, khususnya Polsek Sangatta, untuk membantu masyarakat dan pemerintah memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil di tangan konsumen,” ujar Kapolsek Alan.

    Ia menegaskan, GPM menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polsek Sangatta terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga sembako dapat berdampak langsung pada daya beli warga, sehingga perlu langkah antisipasi.

    Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehari sebelumnya di Mempawah, Kalimantan Barat.

    “Bapak Kapolri kemarin telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 310,25 ton langsung kepada masyarakat. Instruksi beliau, seluruh jajaran Polres dan Polsek harus melaksanakan GPM di wilayah masing-masing, hingga kecamatan terjauh di Kutai Timur,” kata Fauzan.

    Menurut Fauzan, Polsek Sangatta menjadi salah satu pelaksana awal program di Kutai Timur. Ia mengapresiasi jajaran yang sigap merespons arahan pimpinan untuk segera bergerak.

    Tak hanya di Sangatta, Fauzan memastikan seluruh Polsek di Kutai Timur akan menggelar GPM dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan harga dan mengurangi beban warga, khususnya menjelang momen-momen tertentu yang rawan inflasi.

    Polres Kutai Timur sendiri dijadwalkan menggelar GPM pada Minggu (10/8/2025) di Lapangan Polder Ilham Maulana, Sangatta. Kegiatan tersebut akan digabung dengan olahraga bersama warga.

    “Besok kita gabungkan GPM dengan kegiatan olahraga bersama. Harapannya, selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, kita juga dapat menjalin kedekatan antara Polri dan warga,” tambah Fauzan.

    Ia menilai, keberhasilan program seperti GPM tidak hanya diukur dari jumlah paket yang terdistribusi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kestabilan harga di pasar. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    Selain memberikan manfaat ekonomi, Fauzan berharap program ini dapat meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat. Baginya, polisi bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pelayanan sosial.

    “Ini bagian dari upaya kita menuju Indonesia Emas 2045. Polisi harus hadir, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

  • 29 Tersangka Narkoba dan Diamankan Polres Kutim

    29 Tersangka Narkoba dan Diamankan Polres Kutim

    Kutai Timur – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur (Kutim) berhasil mengungkap peredaran narkoba dalam periode operasi yang digelar beberapa pekan terakhir. Sebanyak 29 tersangka berhasil diamankan dari berbagai lokasi di wilayah hukum Kutim.

    Konferensi pers pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto di Mapolres Kutim, Jumat (8/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, aparat memperlihatkan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu-sabu, pil Y, serta barang bukti terkait curanmor.

    Kapolres Kutim menjelaskan, khusus untuk kasus narkoba, pihaknya berhasil mengamankan total barang bukti seberat 484,75 gram. Rinciannya meliputi 178,15 gram sabu-sabu dan 1.022 butir pil Y dengan berat keseluruhan 300,6 gram. Nilai ekonomi barang haram tersebut diperkirakan mencapai Rp727 juta.

    “Dari jumlah barang bukti ini, diperkirakan sebanyak 4.848 orang terselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba,” ujar Fauzan.

    Ia menambahkan, berbagai modus digunakan para pelaku untuk mengedarkan narkoba. Mulai dari sistem “lempar barang” atau jejak, penjualan langsung ke konsumen, hingga pengiriman dari luar Pulau Kalimantan menggunakan jasa ekspedisi.

    Selain narkoba, tim Satreskrim Polres Kutim juga mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di beberapa titik. Beberapa pelaku diketahui terlibat di lebih dari satu lokasi kejadian.

    Kasat Resnarkoba Polres Kutim IPTU Erwin Susanto mengatakan, sebelum operasi dimulai, pihaknya telah menetapkan empat orang sebagai target operasi (TO) kasus narkoba. Keempatnya berhasil ditangkap bersama barang bukti.

    “Empat orang ini sudah lama kami pantau. Informasi dan bukti awal sudah dikantongi sebelum operasi, sehingga saat pelaksanaan mereka langsung kami amankan,” jelas Erwin.

    Sementara itu, untuk kasus curanmor, Kasat Reskrim Polres Kutim Iptu Ahmad menjelaskan bahwa para pelaku rata-rata beroperasi di malam hari dan menyasar kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kendaraannya terkunci dengan baik dan diparkir di lokasi yang aman,” kata Ahmad.

    Dari hasil operasi gabungan ini, Polres Kutim memastikan akan terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, termasuk memperbanyak patroli di jam-jam tertentu yang rawan terjadinya tindak kriminal.

    Kapolres Kutim mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing, baik terkait narkoba maupun tindak kriminal lainnya.

    “Informasi dari masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai kejahatan. Kami akan menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat,” tegasnya.(Ciaa/)

  • Cegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar, Polres Kutim Edukasi Tertib Lalu Lintas Sejak Dini

    Cegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar, Polres Kutim Edukasi Tertib Lalu Lintas Sejak Dini

    KUTAI TIMUR – Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Timur menggelar kegiatan edukatif bertajuk Police Go to School.

    Kegiatan ini berlangsung di Yayasan Pendidikan Prima Swadiri Bersama (YPPSB) Sangatta dan diikuti antusias oleh para pelajar, guru, serta staf sekolah, Kamis (7/8/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi preventif Polres Kutim untuk menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya keselamatan berkendara, pemahaman dasar tentang aturan lalu lintas, serta prosedur pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang benar.

    Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, S.H., S.I.K., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya edukasi hukum berlalu lintas di kalangan generasi muda. Ia menyebutkan bahwa pelajar merupakan kelompok usia produktif yang cukup rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin membentuk pelajar yang bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga sadar hukum dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Budaya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak di bangku sekolah,” ujarnya.

    Dalam sesi sosialisasi, pelajar dibekali dengan pemahaman mengenai berbagai aspek keselamatan, mulai dari pentingnya penggunaan helm dan sabuk pengaman, bahaya menggunakan ponsel saat berkendara, hingga risiko fatal dari pelanggaran lalu lintas.

    Sebagai pelengkap, Satlantas juga menggelar simulasi ujian teori SIM. Para siswa dikenalkan pada bentuk soal pilihan ganda yang biasa dihadapi dalam ujian SIM, termasuk pemahaman marka jalan dan situasi lalu lintas yang umum terjadi di lapangan.

    “Ini pengalaman pertama saya belajar soal ujian SIM. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan kalau sudah paham aturannya,” ungkap Ardinof, siswa kelas XII IPA yang mengikuti kegiatan tersebut.

    Tidak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan coaching clinic berkendara yang aman. Personel Satlantas memberikan pelatihan langsung tentang posisi berkendara yang stabil, cara memeriksa kendaraan sebelum digunakan, hingga teknik menghindari kecelakaan seperti blind spot dan rem mendadak.

    Direktur YPPSB Sangatta, Endah Wulandari, menyambut positif kegiatan ini. Ia mengapresiasi Polres Kutim yang dinilai peduli terhadap keselamatan siswa, terutama karena banyak pelajar sudah mulai mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah.

    “Edukasi ini sangat penting karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari siswa. Harapannya mereka bisa lebih bertanggung jawab dan sadar risiko jika tidak tertib berlalu lintas,” tuturnya.

    Kasat Lantas Polres Kutim AKP Rezky Nur Haris Meihendra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa edukasi ini merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas di masyarakat.

    “Dengan edukasi yang konsisten dan pendekatan yang tepat, kami yakin para pelajar bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya,” jelasnya.(Ciaa/)

  • Meriahkan HUT RI ke-80, Polres Kutim Laksanakan Gerakan Pembagian Bendera

    Meriahkan HUT RI ke-80, Polres Kutim Laksanakan Gerakan Pembagian Bendera

    KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur melaksanakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih kepada masyarakat.

    Kegiatan ini berlangsung serentak di sejumlah titik strategis di Jalan Pendidikan, Kamis (7/8/2025), sebagai bagian dari program nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

    Warga menyambut antusias kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, S.H., SS.I.K., M.H. Sejak pagi hari, masyarakat terlihat ramai berkumpul untuk menerima bendera secara gratis yang dibagikan oleh personel kepolisian.

    Dalam keterangannya, AKBP Fauzan Arianto menjelaskan bahwa gerakan pembagian bendera ini bertujuan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan perayaan kemerdekaan RI. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air, terutama menjelang momen sakral seperti 17 Agustus.

    “Melalui pembagian bendera Merah Putih ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk ikut serta memeriahkan HUT RI ke-80 dengan mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus,” ujarnya kepada wartawan.

    Ia menambahkan bahwa pengibaran bendera tidak hanya menjadi simbol perayaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

    Selain membagikan bendera, Polres Kutim juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Agustus. Warga diimbau agar menghindari kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan publik, serta turut serta dalam kegiatan positif yang diselenggarakan di lingkungan masing-masing.

    Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk upaya Polres Kutim mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Diharapkan melalui interaksi langsung seperti ini, kepercayaan dan solidaritas masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

    Salah satu warga penerima bendera, Ridho (42), mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, pembagian bendera secara gratis sangat membantu masyarakat yang ingin ikut merayakan kemerdekaan namun terkendala biaya.

    “Kami sangat senang dan merasa dihargai. Bendera ini akan langsung kami pasang di depan rumah. Semoga Indonesia semakin maju dan damai,” ujar Ridho.

    Tidak hanya orang dewasa, anak-anak yang turut hadir bersama orang tuanya juga tampak bersemangat menerima bendera kecil yang dibagikan. Suasana di sekitar lokasi berlangsung meriah namun tetap tertib.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat dan didukung oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah.

    Dengan adanya kegiatan ini, Polres Kutai Timur berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus tumbuh di hati masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

    “Kami ingin membangkitkan kembali rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan,” tegas Kapolres.

  • Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera One Piece yang identik dengan tokoh-tokoh bajak laut dalam serial anime asal Jepang menjadi sorotan publik.

    Simbol ini, bagi sebagian masyarakat, dinilai sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah yang kontroversial.

    Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, angkat bicara menanggapi tren tersebut. Ia menyatakan bahwa ekspresi masyarakat melalui simbol-simbol hiburan seperti bendera komunitas adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi simbol tertinggi di Tanah Air.

    “Setidak-tidaknya jangan lebih tinggi daripada bendera NKRI. Karena itu kan simbol negara,” ujar Jimmi, saat ditemui awak media, Rabu (6/8/2025).

    Menurutnya, Merah Putih merupakan lambang persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dikalahkan oleh simbol apa pun, termasuk dari komunitas hobi atau hiburan. Kendati demikian, ia mengakui bahwa tidak ada larangan eksplisit terkait pengibaran bendera komunitas.

    Ia bahkan mengutip pandangan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menyebut bahwa pengibaran bendera komunitas seperti ini tak ubahnya dengan pengibaran bendera klub sepak bola.

    “Menurut Gus Dur waktu itu, ya enggak ada larangan. Itu kan seperti bendera komunitas. Tapi yang paling utama adalah kesatuan NKRI, itu yang penting,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Jimmi menyebut bahwa kritik masyarakat, meskipun dilakukan melalui simbol tak biasa, tetap perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah, katanya, harus membuka diri terhadap kritik tersebut.

    “Kritik itu sebagai masukan, sebagai vitamin yang menyegarkan APBD dan memperkuat pondasi pemerintahan,” jelasnya.

    Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah selalu berjalan sempurna. Kritik menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

    “Kadang pemerintah ada yang lalai. Sehingga kritik itu sangat membantu. Tidak masalah jika ada. Sebenarnya masalah, tapi kita negara demokratis,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, juga menanggapi fenomena tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh penjuru daerah.

    “Mari kita kibarkan bendera Merah Putih. Kita semarakkan peringatan puncak Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga kita bisa belajar dari jasa-jasa para pahlawan,” ujarnya.

    Kapolres menekankan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan pengibaran bendera One Piece di wilayah Kutai Timur. Namun demikian, ia tetap memberikan imbauan agar masyarakat tidak mengibarkan bendera komunitas melebihi posisi Merah Putih.

    “Alhamdulillah sementara belum ada dan mudah-mudahan tidak ada,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan bertindak sesuai situasi di lapangan, namun pendekatan yang utama tetap mengedepankan edukasi dan pemahaman akan semangat kebangsaan.

    “Kami tetap himbau, kibarkan bendera Merah Putih. Jangan lebih tinggi dari Merah Putih,” tutupnya.(Ciaa/)

  • Embung Banyu Langi, Dari Irigasi Jadi Destinasi Wisata Andalan Desa Suka Maju

    Embung Banyu Langi, Dari Irigasi Jadi Destinasi Wisata Andalan Desa Suka Maju

    KUTAI TIMUR – Sebuah transformasi inspiratif terjadi di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur. Embung Banyu Langi, yang dulunya hanya berfungsi sebagai penampungan air hujan untuk keperluan irigasi pertanian, kini menjelma menjadi destinasi wisata lokal yang ramai dikunjungi warga.

    Berada di kawasan strategis dengan pemandangan alam yang menawan, embung ini disulap menjadi ruang terbuka publik yang menarik, berkat inisiatif dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, BUMDes, dan Pokdarwis setempat.

    Kepala Desa Suka Maju, Muhammad Usman, menjelaskan bahwa ide awal pengembangan wisata ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi yang murah, mudah diakses, dan tetap menyatu dengan alam sekitar.

    “Awalnya embung ini dibangun hanya untuk menampung air. Tapi kami melihat peluang besar. Tempatnya indah, potensinya sayang kalau dibiarkan begitu saja,” kata Usman, Rabu (06/08/2025).

    Kini, Embung Banyu Langi tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang wisata, seperti wahana perahu bebek, kolam pemancingan, taman bermain anak, panggung hiburan, hingga deretan warung UMKM yang menjual makanan dan produk lokal.

    Luas kawasan embung mencapai sekitar 7,8 hektare. Pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif melalui BUMDes dan Pokdarwis, yang sebagian besar terdiri dari warga desa itu sendiri.

    “Transformasi ini bukan hanya soal membangun fisik, tapi juga membangun semangat gotong royong dan kesadaran warga akan potensi desanya,” ujar Usman.

    Perubahan fungsi embung tersebut juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Sejumlah warga mulai membuka usaha, seperti penyewaan pelampung, jasa pemandu wisata, dan warung makan, yang semula hanya buka saat akhir pekan, kini bisa beroperasi setiap hari.

    Ani, salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut, mengaku penghasilannya meningkat sejak kawasan embung ramai dikunjungi. “Dulu cuma buka Sabtu-Minggu, sekarang setiap hari ada pengunjung. Alhamdulillah, bisa bantu ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Setiap akhir pekan, kawasan embung dipadati pengunjung, tidak hanya dari Desa Suka Maju, tapi juga dari desa dan kecamatan tetangga. Banyak yang datang bersama keluarga untuk menikmati udara segar, piknik, atau sekadar melepas penat dari rutinitas harian.

    Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyambut baik inisiatif ini. Salah satu bentuk dukungan yang direncanakan adalah pembangunan fasilitas glamping (glamour camping) agar embung ini bisa menjadi destinasi wisata alam bermalam.

    Meski pada awalnya sempat muncul keraguan dari sebagian warga, seiring waktu, keberhasilan transformasi ini membuktikan bahwa potensi lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola secara bijak dan kolaboratif.

    “Sekarang, warga yang dulu ragu malah jadi yang paling aktif terlibat. Ini bukan cuma soal wisata, tapi soal bagaimana kita membangun desa bersama-sama,” pungkas Usman.

    Embung Banyu Langi kini menjadi bukti nyata bahwa desa punya potensi luar biasa yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dari embung sederhana, menjadi ikon kebanggaan warga, dan contoh inspiratif bagi desa-desa lain di Kutim.(Ciaa/)

  • Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045: Kutim Bangun Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi

    Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045: Kutim Bangun Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi

    Kutai Timur – Upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 terus dikuatkan. Salah satunya melalui pembangunan Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi ( SPPG ) di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang ditargetkan menjadi pusat penyedia pangan bergizi dan sarana pemberdayaan masyarakat lokal.

    Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan anak-anak sekolah di Kutim mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi secara berkelanjutan.

    Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan pembangunan dapur SPPG dinilai membawa dampak positif jangka panjang.

    “Alhamdulillah atas program dari pusat seperti ini. Kita melihat adanya efek vital yang nanti akan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat petani. Program ini membuka pasar yang jelas bagi hasil pertanian lokal,” ujar Jimmi.

    Menurut Jimmi, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik. Ia pun optimis bahwa pembangunan SPPG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja di Kutim.
    Ia menjelaskan bahwa sejumlah komoditas seperti padi, semangka, dan kedelai sangat potensial untuk diintegrasikan dalam rantai pasokan pangan di SPPG. Dengan begitu, kata dia, keberadaan fasilitas ini akan menjadi semangat baru untuk memperkuat sektor pertanian lokal.

    “Kita harus sukseskan rantai pasok ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Karena program seperti ini menunjang pembangunan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta semua pihak dapat memahami serta mendukung penuh pelaksanaan pembangunan SPBG. Bupati juga menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari upaya Indonesia menuju visi besar 2045.

    “20 tahun menuju 2045 bukanlah waktu yang lama. Bonus demografi saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak kita hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pembangunan dapur SPBG. Ia menyebut terdapat 42 titik pelaksanaan dapur SPBG di Kutim, di luar wilayah Sangatta.

    “Ini harus menjadi kolaborasi bersama, karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” jelasnya.

    Sementara itu, Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Ariyanto, menjelaskan bahwa groundbreaking ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI dan dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Indonesia.

    “Alhamdulillah kegiatan groundbreaking ini dilaksanakan serentak dan tadi juga langsung dipimpin oleh Bapak Irwasum Polri dari Malang. Secara nasional, ada 205 dapur SPPG yang mulai dioperasionalkan, termasuk di Kutai Timur,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, kegiatan ini juga dibarengi dengan penanaman komoditas jagung sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

    Di Kutim sendiri, pelaksanaan SPPG melibatkan kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

  • Dana Cair, Proyek Gagal : “Rumah Kopri” Kutim Jadi Sarang Semak Belukar

    Dana Cair, Proyek Gagal : “Rumah Kopri” Kutim Jadi Sarang Semak Belukar

    Kutai Timur – Proyek perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dikenal sebagai Rumah Kopri di Jalan Kenyamukan, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menjadi sorotan publik setelah video unggahan akun media sosial  menunjukkan kondisi terkini kawasan tersebut.

    Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, tampak deretan rumah yang terbengkalai, sebagian hampir tertutup semak belukar. Bangunan tanpa penghuni itu tampak dibiarkan mangkrak sejak lama.

    Proyek yang sedianya menjadi solusi hunian layak bagi para abdi negara tersebut justru berubah menjadi lahan kosong yang nyaris tak terawat.

    Padahal, pembangunan kawasan perumahan itu diketahui menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Sayangnya, proyek yang mulai dikerjakan sekitar tahun 2018 atau 2019 itu tidak pernah selesai hingga kini.

    Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayyid Anjas, membenarkan bahwa proyek tersebut memang bermasalah dan telah masuk ke ranah hukum. Bahkan, menurutnya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah divonis.

    “Rumah Kopri yang di Jalan Kenyamukan itu memang bermasalah. Sudah ada tersangkanya dan sudah divonis. Saya juga kebetulan jadi salah satu saksi dalam kasus itu,” ujar Anjas kepada awak media, Sabtu (2/8/2025)

    Anjas menjelaskan bahwa meskipun pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, seluruh dananya bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Permasalahan muncul karena proses pencairan dana yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Yang mengerjakan memang pihak swasta, tapi menggunakan anggaran pemerintah. Permasalahan utama ada pada proses pencairannya. Itu yang bermasalah, sehingga muncul pelanggaran dan ditetapkan tersangka,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa kontraktor pelaksana mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Anehnya, meski progres fisik proyek tidak berjalan sesuai rencana, pencairan anggaran tetap dilakukan.

    “Kontraktornya wanprestasi, tapi anehnya proses pencairan tetap jalan. Jadi ini jelas ada yang tidak beres dari awal. Investornya pun tidak bisa diandalkan,” tegasnya.

    Kondisi lapangan saat ini memperlihatkan rumah-rumah yang terbengkalai dengan ilalang dan semak liar tumbuh subur, mengelilingi bangunan yang belum rampung. Pemandangan itu pun memantik reaksi dari warga dan warganet yang menyayangkan pemborosan dana publik.

    Menanggapi hal ini, Anjas meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga berharap pemerintah daerah segera mengambil sikap tegas terhadap proyek yang mangkrak tersebut.

    “Biar proses hukum berjalan dulu sampai selesai. Setelah itu baru pemerintah memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya. (Ciaa/*)