My Blog

Blog

  • Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Miras, Tiga Warung Hiburan di Kutim Ditutup

    Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Miras, Tiga Warung Hiburan di Kutim Ditutup

    KUTAI TIMUR – Tiga tempat hiburan malam (THM) berkedok warung di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim), ditutup paksa aparat gabungan pada Kamis (11/9) malam. Penutupan dilakukan lantaran tempat tersebut diduga kuat menjadi lokasi peredaran minuman keras (miras) dan praktik prostitusi terselubung.

    Kapolsek Sangkulirang, Iptu Erik Bastian, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kecamatan Sangkulirang. Surat tersebut diterbitkan setelah adanya laporan dari tokoh agama serta masyarakat yang sudah lama merasa resah.

    “Masyarakat sudah lama resah terhadap kegiatan di warung-warung ini. Bahkan masyarakat sudah memberikan somasi sampai melakukan aksi demo terhadap aktivitas di sana,” ungkap Erik, Jumat (12/9/2025)

    Dalam operasi itu, aparat gabungan menemukan sejumlah pelanggaran serius. Di Warung Biliar Km 10, pengelola bahkan sempat melakukan perlawanan ketika tim berusaha masuk. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan sembilan perempuan pekerja untuk didata oleh Dinas Sosial.

    “Saat penertiban, pihak pengelola melakukan perlawanan dan melarang tim gabungan membuka pintu kafe. Namun akhirnya kami tetap berhasil mengamankan para pekerja,” jelasnya.

    Temuan lebih mencolok terjadi di Cafe Dullah. Dari lokasi itu, aparat menyita sembilan botol bir berisi, tiga botol kosong, serta mengamankan 16 perempuan yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi terselubung.

    “Fakta di lapangan menguatkan dugaan bahwa tempat ini tidak sekadar warung biasa, melainkan dijadikan lokasi praktik prostitusi dan peredaran miras,” tegas Erik.

    Sementara itu, Cafe Ikas dalam keadaan tutup saat operasi berlangsung. Namun, tempat tersebut sebelumnya telah dicurigai sebagai titik peredaran minuman keras dan aktivitas prostitusi.

    Menurut Erik, penutupan tiga THM berkedok warung itu merupakan langkah tegas setelah berbagai teguran, baik lisan maupun tertulis, tidak diindahkan pengelola.

    “Ini bentuk jawaban atas keresahan masyarakat. Kami sudah beberapa kali memberikan teguran, tapi tidak diindahkan. Jadi, penutupan terpaksa dilakukan,” pungkasnya.

  • Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    ‎Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengingatkan mahasiswa agar mampu mengembangkan pola pikir kritis dalam menanggapi persoalan pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan, sikap kritis itu harus disampaikan secara ilmiah, bukan melalui tindakan anarkis.

    ‎Pesan tersebut disampaikan Jimmi saat menghadiri Stadium General di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutim, Kamis (11/9/2025). Ia menilai mahasiswa merupakan generasi penerus yang memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan.

    ‎”Kritis itu perlu, sangat perlu bagi pemuda kita yang nantinya akan membangun daerah ini. Tetapi jangan sampai menjadi anarkis,” ucap Jimmi.

    ‎Ia mencontohkan beberapa kasus di daerah lain, seperti pembakaran kantor DPRD maupun kantor pemerintahan, yang menurutnya justru mencoreng nama baik mahasiswa. Jimmi meyakini, aksi anarkis kerap terjadi karena adanya penyusup dari pihak luar.

    ‎”Contoh di Makassar, izin demonstrasi sampai sore itu memang mahasiswa. Tetapi ketika berlanjut hingga malam, ternyata banyak yang bukan murni mahasiswa. Akhirnya terjadi tindakan anarkis,” jelasnya.

    ‎Jimmi mengingatkan bahwa mahasiswa harus menjaga citra diri dan kampus dengan menyampaikan kritik secara ilmiah. Menurutnya, kritik yang konstruktif akan membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan memastikan penggunaan uang rakyat tepat sasaran.

    ‎”Tujuannya adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan uang rakyat itu untuk pembangunan betul-betul terlaksana dengan baik. Opsinya disampaikan secara ilmiah, bukan dengan cara merusak,” tandasnya.(Ciaa/*)

  • ISPA Jadi Penyakit Terbanyak pada Anak di Kutim, Rentan Picu Stunting

    ISPA Jadi Penyakit Terbanyak pada Anak di Kutim, Rentan Picu Stunting

    Kutai Timur – Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) masih menjadi penyakit dengan kasus terbanyak pada anak-anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan dinilai sebagai masalah kesehatan utama yang perlu mendapat perhatian serius.

    dr. Meitha Togas, Tim Pakar Dokter Indonesia Cabang Kutim, menyebut ISPA kerap menjadi alasan utama orang tua membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan.

    “Secara umum yang paling banyak itu infeksi saluran pernapasan. Dari tahun ke tahun memang selalu di atas,” ungkapnya, Kamis (11/9/2025).

    Menurutnya, ISPA disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi virus, bakteri, hingga kondisi lingkungan. Faktor eksternal seperti paparan debu, kualitas udara, dan daya tahan tubuh anak yang menurun sangat berpengaruh terhadap munculnya penyakit ini.

    “Kalau kita bicara virus, itu juga ada kaitannya dengan pola makan anak. Jadi ketika daya tahan tubuh turun, anak akan lebih mudah terinfeksi penyakit,” jelasnya.

    Meski belum ada data resmi jumlah kasus ISPA di Kutim, dr. Meitha menyebut sekitar 80 persen pasien anak yang datang ke layanan kesehatan menunjukkan gejala batuk, pilek, dan demam yang mengarah pada ISPA.

    “Angka pastinya saya belum punya. Tapi kalau di lapangan, kasus ISPA memang mendominasi. Rata-rata keluhan anak datang ke fasilitas kesehatan itu karena batuk, pilek, dan panas,” tambahnya.

    Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tingginya kasus ISPA memiliki keterkaitan erat dengan risiko stunting. Anak yang sering sakit akan mengalami gangguan nafsu makan, berkurangnya asupan gizi, hingga akhirnya berisiko gagal tumbuh.

    “Saling berhubungan. Anak yang sedikit-sedikit sakit, praktis nafsu makannya berkurang. Metabolisme tubuhnya juga meningkat, sehingga gizi yang masuk tidak cukup. Itu bisa memengaruhi risiko stunting,” terangnya.

    dr. Meitha menekankan, perhatian pada tumbuh kembang anak sejak dini sangat penting, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Masa tersebut menjadi kunci dalam menentukan kualitas kesehatan anak ke depannya.

    “Kalau kita bicara ISPA, itu tinggal dampaknya saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengangkat tumbuh kembang anak sejak awal, terutama 9 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun pertama,” jelasnya.

    Selain faktor gizi, kebersihan lingkungan dan pola asuh keluarga juga disebut berperan besar dalam mencegah ISPA. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pengobatan gejala.

    “Namanya anak sakit, pasti makannya terganggu. Kalau ini terjadi berulang, dampaknya bisa panjang. Jadi perlu upaya bersama, orang tua, tenaga medis, dan pemerintah untuk mengurangi risiko ini,” pungkasnya.(Ciaa/*)

  • Sayyid Anjas Resmi Maju Calon Ketua DPD Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan 30 Persen

    Sayyid Anjas Resmi Maju Calon Ketua DPD Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan 30 Persen

    ‎Sangatta, – Sayyid Anjas resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kutai Timur (Kutim). Ia mengaku terharu atas dukungan yang mengalir untuk dirinya.
    ‎
    ‎”Saya terharu sekali, konsepnya berbeda dan ternyata hasilnya juga berbeda. Malam hari ini, penguatan bagi saya sebenarnya,saya pengen restu, seratus persen untuk maju sebagai kandidat calon ketua Golkar,”ujarnya dalam kegiatan Sarasehan dan Silaturahmi di Hotel Royal Victoria  Sangatta Rabu, 10 Agustus 2025
    ‎
    ‎Menurutnya, komunikasi politik adalah hal yang biasa dalam partai politik. Baik melalui konsolidasi, koordinasi, atau apapun itu semuanya bagian dari proses membangun soliditas.
    ‎
    ‎“Yang pasti malam hari ini adalah hal yang biasa menurut saya, dari segi kepartaian untuk bisa meminta restu ke beberapa tokoh-tokoh partai Golkar,”ungkap Anjas
    ‎
    ‎Anjas menjelaskan bahwa mekanisme pencalonan bagi setiap kader Golkar yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) berhak maju, dengan syarat minimal mendapat dukungan 30 persen dari total suara pemilik hak pilih. Saat ini, ia memastikan telah memenuhi syarat tersebut.
    ‎
    ‎“Tapi yang pasti saya sudah memenuhi syarat untuk itu. Saya memenuhi syarat itu sudah lebih dari 30 persen, artinya kami siap untuk maju sebagai calon,”tegasnya
    ‎
    ‎Ia menambahkan kontestasi ini terbuka bagi semua kader. Namun, ia mengaku sudah mendengar sejumlah nama yang santer akan bersaing.
    ‎
    ‎”Golkar terbuka untuk semua. Selagi dia menjadi kader dan siap, dia bisa maju sebagai calon ketua,”kata Anjas
    ‎
    ‎Lebih lanjut, Sekretaris Golkar itu, mengatakan apabila dirinya dipercaya memimpin Golkar Kutim, salah satu prioritasnya adalah membangun sekretariat permanen. Hal ini sekaligus menjawab harapan pengurus dan kader agar partai memiliki kantor representatif.
    ‎
    ‎”Insyaallah kalau di pimpinan saya di mana dan sebagainya terus ya kami akan membuat itu menjadi sebuah sekretariat yang permanen. Insyaallah mudah-mudahan aja,”ucapnya
    ‎
    ‎Anjas juga menegaskan Golkar tidak pernah menjadi oposisi, melainkan selalu menjadi mitra pemerintah. Menurutnya, meski dalam kontestasi politik ada perbedaan dukungan, namun setelahnya semua pihak harus kembali bersatu untuk membangun daerah.
    ‎
    ‎”Golkar ini selalu berada di sisi pemerintah. Tidak pernah Golkar walaupun kalah bertentangan sama pemerintah.Tidak pernah Golkar jadi oposisi,” tegasnya.
    ‎
    ‎Sebagai kader yang sudah 20 tahun mengabdi di Golkar, Sayyid Anjas berharap keikutsertaannya dalam kontestasi ini bisa menjadi bagian dari regenerasi partai sekaligus menjaga soliditas internal.
    ‎
    ‎”Yang terpenting, setelah berkompetisi kita tetap bersatu demi kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya(K/*)

  • Penyelewengan Anggaran Rp40,1 Miliar : Pemkab Kutim Tegaskan Hanya Saksi

    Penyelewengan Anggaran Rp40,1 Miliar : Pemkab Kutim Tegaskan Hanya Saksi

    Kutai Timur – Dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki babak baru.

    Sejumlah pejabat Pemkab Kutim diperiksa oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim) terkait kasus yang melibatkan anggaran Rp40,1 miliar pada tahun 2024.

    Proses penyidikan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik/S 1.1/151/VI/Res.3.3./2025/Distreskrimsus/Polda Kaltim, tertanggal 23 Juni 2025.

    Kasus ini menjadi sorotan lantaran muncul dugaan adanya permainan dan mark up dalam proyek tersebut. Dari total anggaran, sekitar Rp24,9 miliar dialokasikan untuk pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU).

    Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjadi perhatian publik setelah disebut ikut diperiksa. Meski demikian, keduanya menegaskan kehadiran mereka hanya sebatas saksi.

    Rizali Hadi menegaskan, pemeriksaan dirinya tidak terkait langsung dengan dugaan penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menekankan bahwa TAPD memiliki peran terbatas hanya pada proses perencanaan dan penganggaran.

    “Kita di TAPD. TAPD itu bukan hanya Sekda dan Kepala BPKAD. Ada juga Kepala Bapenda, Bappeda sebagai wakil ketua, dan lainnya sebagai anggota. Semua dipanggil Polda, termasuk Banggar DPRD lama,” kata Rizali, saat diwawancara, Selasa 2 September 2025

    Menurut Rizali, pihak TAPD hanya memastikan ketersediaan anggaran, bukan ikut campur dalam pelaksanaan kontrak. Ia menegaskan, proses teknis sepenuhnya ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

    “Kita, dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai penganggaran sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Saya hanya mengontrol perencanaannya seperti apa. Dari sisi penganggaran, gimana anggarannya, ada enggak? Oh, ada. Silakan,” tambahnya.

    Rizali pun menyayangkan dirinya bersama Kepala BPKAD justru menjadi sorotan utama publik. Padahal, menurutnya, permasalahan sebenarnya ada di pelaksanaan kontrak yang dijalankan SKPD.

    “Nah, proses yang ada di SKPD inilah yang bermasalah. Tetapi yang ditonjolkan kan Sekda sama Kepala BPKAD. Sementara yang berkasus sendiri itu siapa? Enggak selalu ditonjolkan,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan tidak pernah mengetahui detail teknis terkait proyek RPU. Menurutnya, TAPD hanya berurusan pada aspek ketersediaan anggaran, bukan implementasi.

    “Apalagi di berita hari ini yang saya baca, seolah-olah TAPD yang bermasalah. Coba ditanya dengan pihak pelaksana, kenapa ini bermasalah. Kami di TAPD enggak pernah tahu RPU itu apa. Mau dibangun di mana, mau dibangun apa, itu kami enggak pernah tahu. Kami tahunya hanya kegiatannya untuk kemandirian pangan,” jelas Ade.

    Ia menambahkan, program pembangunan hanya diketahui secara utuh oleh SKPD pelaksana. Menurut Ade, opini publik seolah diarahkan sehingga TAPD dianggap sebagai pelaksana, padahal mereka hanya bagian dari perencanaan.

    “Nah, mereka punya program untuk membangun A, B, C, yang tahu SKPD karena melaksanakan kan mereka. Akhirnya, seolah-olah opini digiring kami yang sebagai pelaksana, padahal enggak begitu. Kami dipanggil sebagai saksi, ya harus datang,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan Kabag Hukum Pemkab Kutim, Januar Bayu Irawan. Menurutnya, pemanggilan TAPD, Banggar, maupun SKPD adalah hal yang wajar dalam proses penyidikan.

    “Ini murni bagian dari penyidikan. Semua pihak dipanggil, mulai TAPD, Banggar, sampai dinas teknis. Posisi kami adalah mendukung proses hukum. Indikasi masalah itu sebenarnya ada di kontrak pelaksanaan, bukan di TAPD,” kata Januar.

    Ia menekankan, Pemkab Kutim menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Aparatur yang dipanggil wajib hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penyidikan yang dilakukan aparat.

    “Kami hadir sebagai saksi, itu hal biasa. Tapi jangan dipelintir seolah-olah kami yang bermain. Justru ini kesempatan bagi kami untuk meluruskan agar publik tidak salah paham,” pungkasnya.

    Kasus dugaan penyimpangan anggaran ketahanan pangan ini masih terus bergulir. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas permasalahan proyek RPU senilai miliaran rupiah tersebut.(Ciaa/)

  • Aksi Aliansi Kutim Melawan Guncang Bukit Pelangi, Tuntut Keadilan dan Transparansi

    Aksi Aliansi Kutim Melawan Guncang Bukit Pelangi, Tuntut Keadilan dan Transparansi

    Kutai Timur – Ratusan demonstran yang tergabung dalam elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang menamai diri mereka Aliansi Kutim Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Senin, 1 September 2025.

    Aksi yang berlangsung ramai ini dipusatkan di depan Simpang Empat Lampu Merah Polres Kutim, kawasan Perkantoran Bukit Pelangi.

    Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Kutim Melawan, Erwin Febrian Syuhada, menyerukan pentingnya persatuan rakyat melalui pembentukan blok politik.

    “Tidak ada oposisi sejati di rakyat hari ini. Tidak ada oposisi yang membela rakyat hari ini. Betul. Selain kita, teman-teman,” kata erwin.

    Tidak ada yang akan membela kita, kawan-kawan. Tidak akan ada yang membela Affan Kurniawan. Tidak akan ada yang membela seorang mahasiswa yang meninggal, selain kita.

    Para demonstran menekankan bahwa pembentukan blok politik rakyat akan menjadi “wajah permanen” untuk terus melawan dan mengingatkan penguasa bahwa kekuatan rakyat ketika bersatu tidak bisa dikalahkan.

    Aksi ini mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam kasus yang menjadi perhatian mereka, serta menuntut agar proses hukum berjalan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

    Erwin juga mengingatkan bahwa kemarahan masyarakat harus diubah menjadi energi perlawanan yang membara.

    “Kemarahan ini tidak boleh hanya untuk menyalakan lilin, tapi kita harus menyalakan api. Kita harus menyalakan obor,” tegasnya.

  • DPPKB Kutim Ajak Pakar Pencegahan Stunting pada Anak dengan HIV/AIDS

    DPPKB Kutim Ajak Pakar Pencegahan Stunting pada Anak dengan HIV/AIDS

    Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerja sama dengan para pakar untuk menyosialisasikan pencegahan stunting, terutama pada anak dengan HIV/AIDS.

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa dalam upaya menekan angka stunting, pihaknya juga berfokus pada anak-anak dengan HIV/AIDS karena mereka memiliki risiko stunting yang lebih tinggi.

    “Anak dengan HIV/AIDS lebih berisiko stunting karena penyakit ini melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka,” kata Achmad di Sangatta, Senin (1/9/2025).

    Melalui seminar dan sosialisasi yang melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kutai Timur dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim, DPPKB menyampaikan pesan penting ini kepada masyarakat.

    Mereka juga memanfaatkan podcast “Bangga Kencana” untuk memberikan ruang bagi para pakar dalam menjelaskan korelasi antara stunting dan HIV/AIDS.

    “Kami melakukan pencegahan melalui berbagai program yang sudah berjalan,” ujarnya.

    Achmad menegaskan, melalui program-program ini, pihaknya berharap masyarakat yang terindikasi HIV/AIDS bersedia melaporkan diri ke fasilitas kesehatan. Dengan begitu, anak-anak yang mereka lahirkan bisa mendapatkan penanganan dini.

    Sementara itu, Tim Pakar IDI Kutim, dr. Meitha Togas, menjelaskan bahwa HIV/AIDS sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga meningkatkan risiko stunting.

    “HIV/AIDS dan stunting itu seperti dua lingkaran setan yang sama-sama menghambat pertumbuhan anak,” ungkapnya.

    Untuk mencegah stunting, anak dengan HIV/AIDS harus mendapatkan penanganan terpadu, seperti pengobatan antiretroviral (ART), manajemen gizi, dan deteksi dini.

    “Yang terpenting adalah kesadaran orang tua untuk melapor lebih dulu, agar anak bisa terdeteksi dan segera ditangani. Ini sangat krusial,” pungkas dr. Meitha.

  • Gerakan Solidaritas Kutai Timur Desak Polri Usut Tuntas Kasus Afan Kurniawan

    Gerakan Solidaritas Kutai Timur Desak Polri Usut Tuntas Kasus Afan Kurniawan

    Kutai Timur – Sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi bertajuk Gerakan Solidaritas Kutai Timur.

    Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis barakuda Brimob saat kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ketua KNPI Kutim, Avivurahman Al Ghazali, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar unjuk rasa. Menurutnya, gerakan ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dan solidaritas terhadap dinamika sosial yang berkembang.

    Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga petisi penting yang ditujukan kepada Kepolisian Resort (Polres) Kutai Timur.

    Petisi pertama, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menuntaskan kasus meninggalnya Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Mereka menekankan agar proses hukum disampaikan secara jelas kepada publik.

    Petisi kedua, meminta Polres Kutim tidak melakukan tindakan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut mereka, pendekatan represif justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

    Petisi ketiga, berisi ajakan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kutai Timur agar tetap aman, damai, dan kondusif. Para peserta aksi menilai stabilitas daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di tengah situasi nasional yang penuh tantangan.

    Avivurahman juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah situasi yang rawan provokasi.

    “Kalau Kutai Timur ikut terbelah, pembangunan pasti terhambat. Kepemudaan kita juga bisa pecah karena provokasi,” ujarnya.

    Ia menegaskan, perjuangan rakyat harus terus dilakukan, namun dengan cara-cara bijak.

    “Pesan bisa tersampaikan, tapi yang paling penting jangan sampai ada aksi-aksi anarki. Aspirasi bisa disuarakan tanpa harus merusak atau melanggar hukum,” katanya.

    Pihaknya juga meminta Polri memastikan tidak ada tindakan represif yang dapat mencederai kepentingan rakyat.

    “Kepolisian harus berada di garis terdepan melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Kedaulatan rakyat adalah keselamatan yang terbaik, dan itu harus jadi prinsip utama,” tegas Avivurahman.

    Menariknya, aksi solidaritas ini digelar pada malam hari. Menurut panitia, waktu tersebut dipilih sebagai simbol ketenangan sekaligus bentuk penghormatan terhadap almarhum Afan Kurniawan.

    Selain itu, mereka juga menyinggung insiden di sejumlah daerah lain. Di Makassar, misalnya, dilaporkan ada korban meninggal hingga empat sampai lima orang, sementara korban luka-luka jumlahnya masih banyak.

    “Pesan ini harus sampai kepada institusi Polri. Polri dan TNI harus berbenah. Tidak boleh lagi ada benturan antara rakyat dengan penegak hukum. Polri juga harus jeli membaca situasi. Jangan sampai bangsa ini diadu domba. Rakyat dan aparat harus berjalan bersama membangun bangsa,” tutupnya.(Ciaa)

  • Ketua Fraksi Demokrat Ajak Warga Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua Fraksi Demokrat Ajak Warga Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    KUTAI TIMUR – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, mengajak masyarakat untuk mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG).

    Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses di Jalan Dayung, Gang Tenggiri, RT 42, Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta. Menurutnya, program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal.

    Dalam kesempatan itu, Pandi menghadirkan kelompok tani dan pelaku usaha untuk melihat langsung inisiatif yang digerakkan Pemuda Kutim Hebat Farming. Ia menilai, keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM sangat penting agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan.

    “Pemanfaatan lahan kosong di sekitar dapur umum bisa dimaksimalkan untuk menanam sayur, buah, dan bahan pangan lainnya. Dengan begitu, kebutuhan gizi masyarakat bisa terpenuhi sekaligus membuka peluang ekonomi,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Pandi membagikan pupuk kompos produksi Bank Induk Sampah (BSI) Sangatta Utara kepada warga. Tak hanya itu, ia juga menyalurkan hasil pertanian lokal berupa sayuran. Pupuk kompos tersebut, katanya, telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas panen masyarakat.

    Lebih jauh, Pandi mengungkapkan tengah menginisiasi pembentukan koperasi petani bersama komunitas Pemuda Kutim Hebat Farming. Koperasi tersebut diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk memasarkan hasil panennya.

    “Kami ingin produk pertanian warga tidak hanya berputar di pasar tradisional, tapi juga bisa menembus pasar modern,” ucapnya.

    Ia menambahkan, produk lokal yang biasanya dijual dengan harga rendah, jika dikemas dengan baik, akan memiliki nilai jual lebih tinggi di toko ritel modern.

    “Tujuan kami jelas, agar petani dan pelaku usaha kecil bisa lebih sejahtera,” tegasnya.(Ciaa/)

  • Mutasi Pejabat Dinilai Wajar, Perak Kutim Ingatkan Jabatan Sekwan Harus Selektif

    Mutasi Pejabat Dinilai Wajar, Perak Kutim Ingatkan Jabatan Sekwan Harus Selektif

    Kutai Timur – Kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai hal wajar dalam dinamika birokrasi pemerintahan.

    Ketua Pergerakan Rakyat Kutim (Perak), Sabaruddin, menegaskan mutasi bukanlah hal baru, melainkan bagian dari upaya memperbaiki sistem kerja agar pemerintahan berjalan lebih efektif.

    “Mutasi itu hal yang sering terjadi, wajar, dan selalu ada di kalangan pemerintahan. Itu hak dari seorang pimpinan daerah, hak dari seorang kepala daerah, dan hak dari seorang bupati,” ujarnya saat diwawancarai media, Rabu (27/8/2025).

    Ia menjelaskan, mutasi jabatan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan kinerja aparatur dengan menempatkan pejabat yang tepat di posisi sesuai kapasitasnya. Kedua, memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengembangkan karier serta menambah pengalaman.

    “Yang ketiga, mutasi itu juga untuk rotasi jabatan. Tujuannya supaya tidak stagnan, ada penyegaran, sekaligus meningkatkan kemampuan pejabat dalam mengemban tugas,” tambahnya.

    Sabaruddin meyakini keputusan Bupati dan Wakil Bupati Kutim dalam menentukan pejabat telah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, setiap pejabat yang dilantik sudah melewati proses panjang sebelum akhirnya dipercaya menduduki jabatan tertentu.

    “Kami yakin mutasi ini sudah digodok dengan baik. Orang-orang yang diberi amanah tentu merupakan yang terbaik di kalangan ASN Kutim. Pejabat juga harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kapasitas dan keahliannya,” ucapnya.

    Meski demikian, Perak Kutim tetap mengingatkan agar pemerintah daerah selektif dalam menempatkan pejabat, terutama pada posisi strategis. Salah satunya adalah jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim yang kini menjadi sorotan publik.

    Menurutnya, posisi Sekwan sangat krusial karena berperan sebagai penghubung komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Seorang Sekwan dituntut memiliki kapasitas tinggi agar koordinasi dua arah bisa terjaga, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan seimbang dan kondusif.

    “Sekwan itu harus punya kapasitas lebih. Ia harus mampu menjembatani dua kepentingan, eksekutif dan legislatif. Kalau orangnya tidak tepat, koordinasi bisa tersendat, bahkan berpotensi mengganggu agenda penting DPRD,” tegasnya.

    Ia mencontohkan, kisruh yang muncul belakangan ini tak lepas dari persoalan penempatan Sekwan yang dinilai belum sesuai harapan. Padahal, kata dia, seluruh kepentingan rakyat Kutim pada akhirnya bermuara di DPRD.

    “Kalau Sekwan tidak mampu menjadi penghubung, yang rugi adalah rakyat. Sebab, banyak agenda DPRD yang menyangkut kepentingan masyarakat bisa terhambat,” tuturnya.

    Kendati demikian, Sabaruddin menegaskan Perak Kutim tetap mendukung langkah pemerintah daerah sepanjang dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.

    “Kami tidak menyepelekan jabatan lain. Semua jabatan yang terkena mutasi harus diisi orang kompeten. Tapi Sekwan ini paling riskan karena posisinya sangat strategis,” ujarnya lagi.

    Menutup pernyataannya, Sabaruddin meminta semua pihak tidak lagi memperpanjang polemik mutasi. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan pembangunan nyata dibanding kisruh politik yang berkepanjangan.

    “Sudahlah, hentikan kisruh ini. Rakyat hanya butuh pembangunan dan kerja nyata. DPRD juga harus kembali fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Harapan kami, Kutim bisa maju, hebat, dan sejahtera sesuai visi bupati dan wakil bupati,” tutupnya.