Blog

Kutai Timur – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.

Menurut Pandi, penurunan APBD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan efisien agar setiap program prioritas tetap terlaksana sesuai rencana.

“Hal yang baru yang kita harus siapkan strateginya adalah bagaimana mengantisipasi ketika memang APBD turun. Nanti kami di Banggar juga tentu punya strategi-strategi khusus bagaimana supaya pembangunan di Kutai Timur tetap survive,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Ia menjelaskan, strategi tersebut mencakup upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber baru yang potensial, serta memperkuat efisiensi pada sektor belanja pemerintah.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada transfer pusat. DPRD bersama pemerintah daerah akan mencari solusi agar pos pendapatan bisa lebih optimal,” tambahnya.

Pandi juga menegaskan bahwa semangat pembangunan harus tetap dijaga, meskipun kondisi fiskal mengalami tekanan. Menurutnya, penurunan APBD bukan alasan untuk mengurangi komitmen terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutim.

“Kita ingin agar masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Banggar tentu akan melakukan pembahasan mendalam dengan TAPD agar setiap kebijakan anggaran bisa diarahkan pada sektor-sektor prioritas. Yang paling penting adalah kita tidak boleh stuck,” ucapnya.

Dalam kondisi penurunan APBD, Pandi juga mendorong adanya kebijakan efisiensi di setiap perangkat daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ia berharap setiap anggaran yang digunakan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandi menambahkan bahwa pengalaman menghadapi dinamika anggaran di tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi DPRD Kutim.

“Kita pernah mengalami situasi serupa di masa lalu, tapi daerah tetap bisa bertahan karena adanya komitmen dan strategi Bersama. Yang penting kita tetap punya semangat, punya arah yang jelas, dan tetap menjaga prioritas agar Kutai Timur bisa terus maju,” pungkas Pandi.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyoroti dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah. Ia menilai, turunnya DBH telah memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan.

“Penurunan DBH ini cukup mempengaruhi terutama keuangan daerah, termasuk belanja pegawai dan profesional,” ungkap Jimmi, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak menurun meski terjadi penyesuaian anggaran.

“Kita harap meski insentif turun, ASN tetap semangat bekerja dengan niat yang tulus untuk masyarakat,” katanya.

Jimmi menjelaskan, DBH memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Ketika realisasi DBH menurun, pemerintah daerah perlu mencari sumber alternatif untuk menutup kekurangan.

“DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas langkah strategis agar pendapatan daerah bisa menutupi potensi defisit akibat turunnya DBH,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas sumber PAD melalui retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset yang lebih produktif.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pusat, harus ada terobosan untuk memperkuat PAD kita sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Jimmi menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme distribusi DBH dari pusat agar lebih adil dan proporsional.

“Kadang daerah penghasil justru mendapat porsi lebih kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi keuangan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kutim.

“Kita berharap pusat lebih bijak melihat kondisi daerah penghasil yang masih banyak memerlukan pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal berjalan seimbang. “Kalau pusat dan daerah bersinergi, pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Anjas, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam merencanakan kegiatan tahun 2026. Ia menilai penurunan pendapatan daerah hingga sekitar 3,9 persen menjadi alasan kuat untuk memperketat efisiensi anggaran.

Anjas menyebut kondisi ini harus disikapi dengan kebijakan penghematan di setiap sektor.

“Kami menyarankan pemerintah untuk bisa merampingkan kegiatan di 2026 agar penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, kegiatan yang tidak bersifat mendesak sebaiknya ditunda sementara waktu. Contohnya seperti pengadaan perlengkapan dan kegiatan seremonial yang belum terlalu penting. Ia menegaskan agar fokus diarahkan pada program utama daerah.

“Kita utamakan yang mandatori dan infrastruktur dulu. Itu yang paling berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Anjas menambahkan, perangkat daerah perlu berhati-hati dalam mengajukan program agar tidak membebani APBD. Pengusulan kegiatan yang tidak produktif harus dikaji kembali. Ia menilai, efisiensi bukan berarti menghentikan kegiatan, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dengan kondisi sekarang, kita harus realistis. Pemerintah perlu menata ulang prioritas agar keuangan tetap stabil,” katanya.

DPRD Kutim, lanjutnya, mendukung penuh langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar perencanaan tetap matang agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Kalau disusun dengan baik, penundaan kegiatan tidak akan menghambat pelayanan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan penghematan harus tetap memperhatikan kesejahteraan ASN dan masyarakat.

Di akhir, Anjas berharap efisiensi 2026 dapat menjadi momentum bagi Kutai Timur untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.(Adv/DPRD)

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi pajak memiliki peran vital sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang menopang pertumbuhan ekonomi.

“Wajib pajak ini adalah urat nadi dan jantung hati dari pembangunan ekonomi kita,” ujar Jimmi, Jumat (7/11/2025).

Ia menilai, pemberian apresiasi kepada para wajib pajak yang patuh merupakan bentuk penghargaan sederhana namun bermakna bagi para pelaku ekonomi di daerah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu terus mendorong tumbuhnya wajib pajak baru, terutama dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita berharap banyak tumbuh wajib pajak lainnya agar PAD semakin meningkat,” jelasnya.

Menurut Jimmi, peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada pajak usaha besar, tetapi juga retribusi sektor lain seperti jasa perparkiran. Potensi dari parkir dinilai masih bisa dimaksimalkan untuk menambah penerimaan daerah.

“Parkiran ini salah satu potensi yang bisa ditingkatkan. Kita harap pengumpulan retribusinya lebih dimaksimalkan,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung pengembangan usaha kecil menengah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap pendapatan pajak.

Selain itu, Jimmi menilai perlunya inovasi digital dalam sistem perpajakan daerah untuk memperluas basis pajak dan mengurangi kebocoran. Menurutnya, teknologi dapat membantu transparansi dan kemudahan pembayaran.

“Kalau sistem pajak kita modern dan transparan, masyarakat akan lebih mudah dan percaya untuk membayar pajak,” ucapnya.

Jimmi berharap seluruh masyarakat memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Mari sama-sama kita sadari, pajak itu bukan beban, tapi bentuk partisipasi kita membangun Kutai Timur,” tutupnya.(Adv/DPRD)