Blog

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pertanian yang selama ini menjadi fondasi pembangunan daerah. Meski kontribusinya terhadap perekonomian masih di bawah sektor pertambangan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong transformasi besar di bidang pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan.Di tengah dominasi sumber daya alam tak terbarukan seperti batubara dan minyak bumi, Pemkab Kutim berkomitmen melakukan perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang berkelanjutan. Transformasi ini mencakup penguatan produksi pangan pokok, pengembangan hortikultura, hingga hilirisasi hasil pertanian agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor, mengatakan arah pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti padi, tetapi juga mendorong diversifikasi komoditas dengan memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi.“Kalau kita memenuhi ketahanan pangan, pasti pangan utama itu padi. ​​Secara bertahap kita akan memenuhinya. Tapi yang ada sudah menjadi unggulan nasional, salah satunya adalah pisang kepok grecek,” jelas Wahyudi,Sabtu (8/11/2025)

Ia menegaskan, transformasi ekonomi berbasis pertanian ini harus dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kutim. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin sektor pertanian berhenti hanya sebagai penyedia bahan mentah, melainkan berkembang ke tahap pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.“Mudah-mudah sesuai dengan RPJP Kutai Timur, kita sudah melakukan transformasi ekonomi sekaligus transformasi hilirisasi. Jadi nanti kita tidak hanya menjual pisang atau produk apapun dalam bentuk buah segar, tapi juga produk turunannya,” tambahnya.

Menurut Wahyudi, sektor pertanian selalu menjadi prioritas sejak awal berdirinya Kutai Timur. Dari program Gerakan Daerah (Gerda) Bank Agri hingga visi Kutim Hebat saat ini, pertanian tetap ditempatkan sebagai sektor unggulan yang menopang arah pembangunan jangka panjang.“Dari awal Kutim berdiri, RPJM Kepala Daerah tidak pernah meninggalkan sektor pertanian. Mulai dari Gerda Bank Agri sampai sekarang Kutim Hebat, sektor unggulan di dekatnya pasti pertanian,” ujarnya.

Ia menilai, konsistensi pembangunan ini hanya dapat berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Pertanian, katanya, bukan hanya tentang produksi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan petani dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor ini sebagai penopang perekonomian berkelanjutan.“Ini bentuk kolaborasi pemerintah dengan komitmen legislatif melalui RPJPD dan RPJMD. Jadi arah pembangunan kita sudah jelas, pertanian menjadi sektor yang terus diperkuat,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Teknologi padi apung kini mulai diperkenalkan sebagai solusi alternatif untuk petani di wilayah Kutai Timur yang memiliki lahan berair dan sulit dicetak menjadi sawah konvensional.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, mengatakan bahwa teknologi ini menjadi jawaban bagi petani di daerah rawan banjir agar tetap bisa menanam padi.“Padi apung ini bisa menjadi alternatif bagi petani yang berada di wilayah rawa atau tergenang,” ujarnya,Sabtu (8/11/2025)

Menurutnya, perbedaan utama padi apung dengan padi biasa hanya pada media tanamnya yang dibuat terapung di atas air.“Teknologinya sederhana tapi efektif. Bedanya hanya di media tanamnya saja yang mengapung di permukaan air,” jelasnya.

Dessy menuturkan, padi apung cocok diterapkan di Kutai Timur karena sebagian wilayahnya memiliki topografi dataran rendah yang sering digenangi air saat musim hujan.“Kalau petani menunggu lahan kering, mereka akan kehilangan waktu tanam. Dengan teknologi ini, mereka bisa tetap berproduksi,” ungkapnya.

Selain menghemat waktu, metode ini juga membantu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim yang tidak menentu.“Kami ingin teknologi ini bisa membantu petani yang lahannya sulit diolah menjadi sawah biasa,” tambah Dessy.

Ia menjelaskan bahwa DTPHP akan terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kelompok tani agar bisa memahami cara penerapannya.“Sekarang masih tahap perkenalan, nanti setelah petani siap kami akan dampingi secara teknis,” katanya.

Dessy berharap, dengan adopsi teknologi ini, petani Kutim bisa semakin mandiri dan adaptif terhadap kondisi alam daerahnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur (DLH) menegaskan akan menegakkan aturan bagi masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai waktu atau tempat yang telah ditentukan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dewi Dohi, menyampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah telah diatur sanksi tegas bagi pelanggar.

“Buang sampah sembarangan atau di luar waktu yang diperbolehkan bisa dikenakan sanksi denda maksimal Rp50 juta atau kurungan penjara,” jelasnya, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan, penerapan sanksi ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menumbuhkan disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami ingin masyarakat sampah sadar bahwa adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada alasan untuk membuang seenaknya,” ujarnya.

DLH Kutim terus melakukan sosialisasi agar warga memahami waktu pembuangan sampah yang diizinkan, yakni pukul 18.00 sampai 06.00 pagi.
Selain waktu, masyarakat juga diimbau membuang sampah di tempat yang telah disediakan, bukan di bahu jalan atau selokan.

“Masih ada kebiasaan warga yang membuang di pinggir jalan karena merasa praktis. Padahal itu mengatur dan merusak keindahan kota,” katanya.

Pihaknya berharap penerapan sanksi dapat mendorong perubahan perilaku menuju masyarakat yang lebih tertib dan peduli lingkungan.

“Kalau sudah tahu aturannya, harusnya bisa disiplin. Kita semua ingin Sangatta dan Kutim ini bersih dan nyaman,” tambahnya.

Dewi juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing sebelum dibuang ke TPS.

“Buang sampah sesuai waktu, tempat, dan jenisnya, itu bentuk tanggung jawab sosial,” tuturnya.(Adv/Kominfo).

Kutai Timur – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait waktu pembuangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur berencana melakukan sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dewi Dohi, mengatakan bahwa masih banyak warga yang belum memahami aturan waktu pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Perda, yaitu mulai pukul 18.00 hingga 06.00 pagi.

“Sering kali masyarakat membuang sampah di luar jam yang diperbolehkan. Jadi, kami akan melakukan pendekatan yang lebih langsung, salah satunya lewat tempat ibadah,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, tempat ibadah memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi. Pihaknya akan memanfaatkan momen menjelang azan, sebelum salat Jumat, dan selepas salat Subuh untuk menyampaikan imbauan.

“Kami menilai tempat ibadah sangat efektif, karena masyarakat berkumpul di sana dan pesannya bisa langsung diterima,” jelas Dewi.

Langkah ini juga merupakan upaya mempercepat penyebarluasan informasi tanpa hanya mengandalkan surat edaran yang kadang berhenti di tingkat RT.

“Kadang surat sudah kami sebarkan, tapi tidak diteruskan ke warga. Dengan pengumuman langsung lewat masjid dan gereja, informasi bisa lebih cepat sampai,” tambahnya.

DLH juga berencana bekerja sama dengan para tokoh agama dan lembaga keagamaan agar pesan kebersihan menjadi bagian dari edukasi moral.
“Menjaga kebersihan itu bagian dari ibadah. Jadi, kami ingin pesan itu hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi ini sekaligus menegaskan komitmen DLH dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah.

Selain edukasi, DLH juga akan menertibkan lokasi pembuangan pembohong yang masih ditemukan di beberapa titik di Sangatta. Pengawasan akan dilakukan secara rutin bersama petugas lapangan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Kami ingin membangun budaya tertib buang sampah,” tegas Dewi.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur terus mendorong lahirnya produk unggulan daerah berbasis hasil perkebunan rakyat. Salah satunya melalui pelatihan petani aren agar mampu mengolah nira menjadi gula aren dan produk turunannya yang bernilai tinggi.

Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Kutim, Aminudin Azis, menyebutkan, selama ini potensi aren di Kutai Timur cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan. Namun banyak petani yang masih menjual dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah lebih lanjut.“Kami ingin petani tidak hanya berhenti memproduksi nira. Tapi bisa mengolahnya menjadi gula aren, gula semut, bahkan produk campuran minuman instan berbasis aren,” ungkap Aminudin, Sabtu (8/11/2025).

Ia mencontohkan, beberapa desa yang sudah mendapat pendampingan teknis seperti Desa Maruko Nalon dan Desa Prikambang di Kecamatan Sangkulirang. Di wilayah itu, petani mulai belajar mengolah nira menjadi produk jadi dengan peralatan sederhana namun higienis.“Bantuan teknis yang kami berikan meliputi cara pengolahan yang baik, pengemasan, serta peningkatan kualitas produk agar lebih diterima pasar,” jelasnya.

Selain aspek produksi, Dinas juga memberi perhatian pada pemasaran. Aminudin mengatakan, pihaknya terus membuka peluang promosi dan mempertemukan produk petani dengan calon pembeli.“Dari sisi pemasaran, kami bantu promosi. Kita mendorong agar produk gula semut Kutim bisa dikenal lebih luas, terutama di toko-toko lokal maupun marketplace,” tambahnya.

Ia menyebut, tren minuman sehat berbasis gula aren semakin digemari. Oleh karena itu, Kutai Timur dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan petani desa.“Kalau petani bisa olah dengan baik dan punya jaringan pasar, hasilnya akan jauh lebih menguntungkan,” tuturnya.

Aminudin menegaskan, pengolahan bukan sekadar soal produksi, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.“Semangat kita satu: dari desa, untuk desa, tapi bernilai nasional,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Tidak hanya sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur kini memperluas kegiatan edukasi hingga ke rumah ibadah.

Program Rumah Ibadah Ramah Anak ini diinisiasi untuk menciptakan tempat beribadah yang juga aman dan nyaman bagi anak-anak.

Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kutim, Rita Winarni, Menyebutkan kegiatan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan pengelola tempat ibadah.

“Beberapa waktu lalu kami mengundang pihak gereja untuk memberikan sosialisasi tentang rumah ibadah ramah anak. Mereka sangat antusias,” ungkap Rita,saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, edukasi ramah anak perlu dilakukan di semua lingkungan, termasuk tempat ibadah.

“Lingkungan ibadah adalah tempat yang berpengaruh bagi anak, jadi harus menjadi ruang yang aman dan mendidik,” jelasnya.

Selain gereja, DP3A juga siap memberikan pendampingan ke masjid, pura, atau tempat ibadah lain yang ingin menerapkan konsep serupa.

“Kami terbuka untuk semua pihak. Selama tujuannya sama, yaitu melindungi anak, kami siap mendukung,” ujar Rita.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan DP3A dalam memperkuat hak anak di Kutai Timur. Tidak hanya pada sektor formal seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial.

Harapannya, di mana pun anak berada, mereka merasa aman, dihargai, dan dilindungi, tutup Rita.(Adv/Kominfo)