My Blog

Blog

  • Profit Sharing Anjlok, DPRD Kutim Minta Penjelasan KPC dan Siapkan Data untuk ESDM

    Profit Sharing Anjlok, DPRD Kutim Minta Penjelasan KPC dan Siapkan Data untuk ESDM

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan kerja ke PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk meminta penjelasan terkait penurunan profit sharing serta mengumpulkan data yang akan menjadi dasar pertanyaan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi.

    Usai pertemuan, Jimmi menjelaskan bahwa ada dua misi utama dalam kunjungan tersebut. Pertama, meminta klarifikasi dari pihak KPC mengenai turunnya profit sharing. Kedua, memperoleh data teknis yang dibutuhkan untuk menguji besaran Dana Bagi Hasil (DBH) atau royalti batu bara yang diterima Kutim dari pemerintah pusat.“Misi kita ada dua. Pertama mempertanyakan langsung ke KPC mengenai profit sharing. Kedua, mencari data pendukung untuk dibawa ke Kementerian ESDM terkait DBH,” jelasnya, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Jimmi, setelah data yang diperoleh dari KPC divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPRD akan membawa hasil tersebut ke pusat untuk meminta penjelasan resmi mengenai besaran royalti yang seharusnya diterima Kutim.“Setelah data divalidasi, kita akan ke ESDM untuk mempertanyakan berapa sebenarnya royalti yang menjadi hak Kutim. Karena pembagian DBH ini berdasarkan variabel yang disusun oleh ESDM,” ujarnya.

    Salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD adalah turunnya profit sharing secara drastis dari sekitar Rp500 miliar menjadi hanya Rp80 miliar. KPC, menurut Jimmi, menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh harga batu bara internasional yang juga mengalami penurunan signifikan.“KPC menyampaikan bahwa turunnya profit sharing disebabkan menurunnya harga batu bara global. Mereka sudah memiliki standar harga, sehingga ketika harga naik atau turun, selisih itu langsung berpengaruh pada besaran profit sharing,” terangnya.

    Meskipun produksi KPC relatif stabil, harga batu bara yang menurun membuat keuntungan perusahaan ikut menyusut sehingga berdampak langsung pada besaran bagi hasil untuk daerah.“Produksi tetap, tapi kalau harga turun, otomatis keuntungan turun. Selisih harga itu yang jadi dasar perhitungan profit sharing setiap tahun,” tambahnya.(Adv/DPRD)

  • Pemerintah Kutim Tambah 250 Hektare Lahan Pisang Kepok Grecek

    Pemerintah Kutim Tambah 250 Hektare Lahan Pisang Kepok Grecek

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat sektor hortikultura, salah satunya melalui pengembangan pisang kepok grecek sebagai komoditas unggulan.

    Kabid Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, mengungkapkan selama periode 2023 hingga 2024, pemerintah berhasil menambah luasan tanam sekitar 250 hektare.

    “Selama dua tahun terakhir kami terus memberikan bantuan dan motivasi kepada petani. Luas tanam meningkat signifikan,” ujar wahyudi, Jumat (14/11/2025).

    Dengan penambahan tersebut, total lahan pisang kepok grecek di Kutim kini mencapai 1.700 hingga 1.800 hektare berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini mencerminkan komitmen Pemkab dalam menjadikan pisang grecek sebagai salah satu ikon pertanian daerah.

    Menurut Wahyudi, pengembangan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hasil panen. Petani mendapat pembinaan terkait teknik budidaya, pemilihan bibit unggul, dan penanganan pascapanen.

    “Tujuan kami agar pisang kepok grecek Kutim mampu bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional,” katanya.

    Ia menambahkan, perhatian pemerintah juga menyasar sektor kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani di berbagai kecamatan.
    Langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai produksi dari hulu ke hilir.
    Selain itu, DTPHP Kutim juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk memperluas akses pasar dan memperkuat sistem distribusi hasil tani.

    “Kerja sama lintas sektor penting agar produk unggulan seperti pisang grecek ini punya daya jual tinggi dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Wahyudi menilai, peningkatan lahan dan dukungan pemerintah menjadi modal kuat bagi Kutai Timur untuk menjadi salah satu sentra pisang kepok grecek terbesar di Kalimantan Timur.(Adv/Kominfo)

  • DPRD Kutim: Pemerintah Belum Ajukan Rencana Proyek Multiyears ke Banggar

    DPRD Kutim: Pemerintah Belum Ajukan Rencana Proyek Multiyears ke Banggar

    Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dr.Novel Tyty Paembonan, menyoroti belum adanya penyampaian resmi dari pemerintah daerah terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multiyears) dalam pembahasan APBD 2026.

    Menurutnya, pemerintah sebelumnya menyebut akan memulai program multiyears pada tahun depan, terutama di sektor pembangunan jalan. Namun hingga kini, DPRD khususnya Badan Anggaran (Banggar) belum menerima rincian maupun daftar proyek yang akan dimasukkan dalam skema tersebut.“Pemerintah sampai hari ini belum menyampaikan ke Banggar DPRD mengenai proyek apa saja yang akan dijalankan dengan skema tahun jamak. Padahal kami mendengar akan ada proyek seperti itu pada 2026, terutama untuk pembangunan jalan,” tegasnya, Jumat (14/11/2025)

    Ia menjelaskan, setiap program multiyears wajib diajukan pemerintah secara resmi kepada Banggar untuk mendapat persetujuan, karena menyangkut penguncian anggaran dalam jangka panjang. Namun dengan kondisi keuangan daerah pada 2026 yang cukup ketat, ia mempertanyakan apakah skema tersebut memang perlu dipaksakan.

    dr. Novel menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan prioritas, terlebih saat beban anggaran meningkat sementara beberapa kebutuhan dasar perangkat daerah ikut terdampak, seperti operasional terbatas, pemadaman listrik kantor, hingga penurunan TPP pegawai.“Jangan sampai proyek tahun jamak dipaksakan sementara OPD mengalami kesulitan operasional. Kita harus adil melihat kondisi anggaran, gunakan dana untuk yang benar-benar prioritas dan mendesak bagi masyarakat,” ujarnya.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa wacana pembangunan multiyears sudah lama beredar. Karena itu, ia berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi agar pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lebih komprehensif dan transparan.(Adv/DPRD)

  • Pemasaran Nanas Himba Kutim Tembus Pasar Antarprovinsi

    Pemasaran Nanas Himba Kutim Tembus Pasar Antarprovinsi

    Kutai Timur – Popularitas Nanas Himba di Kabupaten Kutai Timur  (Kutim) kini tak hanya berhenti di pasar lokal. Buah nanas yang memiliki tingkat kemanisan tinggi ini sudah merambah ke berbagai wilayah di luar Kutai Timur, termasuk Kalimantan Utara, Samarinda, dan Makassar.

    Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor , menjelaskan bahwa permintaan nanas dari Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, meningkat pesat dalam dua tahun terakhir.

    “Nanas Himba Kutim sudah dikenal punya rasa yang manis dengan kadar brix di atas 19 sampai 20, tanpa rasa gatal di lidah dan berukuran besar,” ujarnya, Jumat (14/11/2025)

    Wahyudi menambahkan, keunggulan dari buah nanas himba sendiri membuat banyak pedagang buah dari luar daerah tertarik untuk mengambil langsung dari sentra produksi.

    “Kemarin saja ada pedagang dari Kalimantan Utara yang membeli dua pick-up sekaligus. Tidak sampai seminggu, semuanya habis,” kata Wahyudi.

    Menurutnya, ekspansi pasar nanas Kutim ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dengan komoditas hortikultura dari daerah lain. Pemerintah daerah pun terus mendorong penguatan jaringan pemasaran agar komoditas ini semakin dikenal.

    “Kami juga sedang berupaya mengedukasi konsumen bahwa nanas Kutim ini memiliki kualitas tinggi dan siap dipasok secara berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga loyalitas pasar,” ucapnya.

    Dengan kualitas prima dan kontinuitas produksi yang stabil, Nanas Himba Kutim berpotensi menjadi ikon hortikultura andalan Kalimantan Timur.(Adv/Kominfo)

  • BI Dukung Modernisasi Pertanian di Kutim Lewat Bantuan Alat Mesin

    BI Dukung Modernisasi Pertanian di Kutim Lewat Bantuan Alat Mesin

    Kutai Timur – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui kerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim, lembaga keuangan negara itu menyalurkan bantuan berupa alat mesin pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani.

    Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, mengatakan, bantuan tersebut diserahkan kepada kelompok tani di Kecamatan Kaubun melalui Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Upja).

    Menurutnya, bantuan yang diberikan berupa drone pertanian dan combine harvester atau mesin pemanen padi. Kedua alat ini diharapkan mampu mempercepat proses kerja petani dan menekan biaya operasional di lapangan.

    “Drone itu berfungsi untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida, sementara combine digunakan untuk memanen padi secara otomatis,” jelas Dessy, Jumat (14/11/2025).

    Ia menuturkan, penggunaan teknologi modern di sektor pertanian menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari Bank Indonesia, petani di Kutim diharapkan bisa lebih mandiri dan produktif.

    Bantuan pertama berupa drone diserahkan sekitar dua tahun lalu untuk kelompok tani di Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun. Sedangkan bantuan combine diberikan pada tahun ini dan langsung dimanfaatkan saat panen raya bersama Bupati Kutim pada Agustus lalu.

    “Bantuan dari BI ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk membangun ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

    Dessy menyebut, keberadaan alat-alat modern ini menjadi titik awal penerapan pertanian presisi di Kutai Timur. Petani kini mulai terbiasa menggunakan teknologi berbasis digital dalam kegiatan sehari-hari.

    Selain itu, program tersebut juga membuka peluang bagi daerah lain untuk mendapatkan dukungan serupa di masa mendatang. “Kalau hasilnya baik dan efisien, tentu potensi replikasi di kecamatan lain akan terbuka,” ujarnya.

    Ia pun mengapresiasi langkah BI yang tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian.
    Dengan bantuan ini, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat transformasi sistem pertanian dari konvensional menuju modern.

    “Semoga sinergi ini berkelanjutan dan menjadi contoh bagi instansi lain untuk ikut mendukung petani kita,” pungkas Dessy. (Adv/Kominfo)

  • Kutim Usulkan 32 Proyek Senilai Rp2,1 Triliun dalam Skema MYC 2026–2028

    Kutim Usulkan 32 Proyek Senilai Rp2,1 Triliun dalam Skema MYC 2026–2028

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat arah pembangunan jangka menengah melalui penerapan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC). Langkah ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan proyek strategis yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran.

    Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 32 paket proyek MYC dengan total nilai mencapai Rp2,1 triliun.
    Usulan tersebut telah dipresentasikan di hadapan anggota DPRD Kutim untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

    “Jadi kita baru mempresentasikan kepada DPRD. Ada sekitar 32 paket proyek dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun untuk tiga tahun anggaran. Semuanya akan mulai berjalan di tahun 2026 dan berakhir pada 2028,” terang Noviari, Kamis (13/11/2025).

    Lebih lanjut ia menjelaskan, pembiayaan proyek-proyek tersebut akan dibagi dalam tiga tahap. Tahun pertama atau 2026 dialokasikan sekitar Rp600 miliar, kemudian Rp900 miliar pada tahun kedua, dan sisanya akan dituntaskan di tahun ketiga, yakni 2028.

    Noviari menegaskan bahwa MYC dipilih sebagai solusi efisien agar proyek besar dapat diselesaikan secara berkelanjutan tanpa terhambat oleh batasan anggaran tahunan.“Dengan pola MYC, pekerjaan bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu anggaran baru setiap tahun. Ini penting agar target pembangunan tidak terputus,” jelasnya.

    Ia menambahkan, 32 proyek tersebut meliputi berbagai sektor, mulai dari peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, hingga fasilitas umum penunjang perekonomian masyarakat.
    Pemerintah daerah berharap, langkah ini dapat mempercepat konektivitas wilayah, membuka akses ekonomi baru, dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Kutim.

    “Fokus kita bukan hanya pada kota, tetapi juga wilayah-wilayah kecamatan yang menjadi penyangga utama aktivitas masyarakat. Semua proyek dirancang agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh publik,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kutim Tembus 9,82 Persen, Ketua DPRD: Saatnya Kreatif Menggali PAD

    Pertumbuhan Ekonomi Kutim Tembus 9,82 Persen, Ketua DPRD: Saatnya Kreatif Menggali PAD

    Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2024 mencapai 9,82 persen. Angka ini melampaui capaian nasional yang dipatok pemerintah pusat sebesar 8 persen. Informasi tersebut disampaikan Jimmi dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di Kecamatan Teluk Pandan.

    Menurut Jimmi, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus menjadi modal bagi Kutim untuk semakin mandiri, terutama di tengah prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang diperkirakan hanya sebesar Rp4,8 triliun. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa daerah harus mulai memikirkan langkah-langkah kreatif agar pembangunan tetap berjalan. “Jika keuangan daerah tahun depan berada pada kisaran Rp4,8 triliun, semua pihak harus duduk bersama memikirkan cara agar pembangunan tidak berhenti. Kutim masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, terutama yang produktif dan memiliki nilai jual tinggi,” tegasnya, Kamis (13/11/2025).

    Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian, mengingat daerah-daerah yang berbatasan dengan Kutim tidak memiliki lahan pertanian memadai sehingga memiliki ketergantungan besar pada produksi Kutim. Karena itu, sektor pertanian dinilai harus menjadi prioritas untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.“Saya berharap kita semua membantu pengembangan pertanian. Banyak UMKM yang bergerak di sektor ini, dan pengembangannya akan sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Jimmi juga menyinggung tingginya tingkat migrasi ke Kutim. Banyak pendatang yang menetap karena melihat peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan. Hal itu, menurutnya, adalah hal wajar sebagai bagian dari dinamika nasional. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya solidaritas sosial dan sikap saling mendukung dalam membangun daerah.“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita perlu menjaga empati dan semangat bersama untuk membangun Kutim,” katanya.

    Dengan kondisi fiskal yang menantang, lanjutnya, pemerintah pusat secara tidak langsung mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan produktif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi.“Peningkatan PAD adalah kunci agar pembangunan tetap berlanjut,” tutup Jimmi.(Adv/DPRD)

  • Upja Kaubun Jadi Pusat Layanan Alat Pertanian Bantuan BI di Kutim

    Upja Kaubun Jadi Pusat Layanan Alat Pertanian Bantuan BI di Kutim

    Kutai Timur – Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Upja) di Kecamatan Kaubun kini menjadi pusat pengelolaan alat-alat pertanian bantuan dari Bank Indonesia (BI). Melalui sistem ini, petani dari berbagai kelompok bisa meminjam alat dengan mudah dan terorganisir.

    Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa bantuan alat seperti drone dan combine dari BI tidak diberikan secara individu, melainkan melalui Upja.

    “Upja memang dibentuk untuk mengelola alat pertanian agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak petani,” ujar Dessy, Kamis (13/11/2025).

    Ia menuturkan, sistem yang dijalankan Upja bersifat komersial terbatas, artinya petani yang meminjam akan dikenakan biaya sesuai kebutuhan operasional dan operator.
    “Biaya itu bukan keuntungan, tapi untuk perawatan alat dan gaji operator agar alat bisa beroperasi berkelanjutan,” jelasnya.

    Dessy menambahkan, model pengelolaan semacam ini terbukti efektif karena menjamin alat tetap terawat dan pemanfaatannya lebih merata.
    Kelompok tani di luar Kaubun juga dapat mengajukan permintaan peminjaman alat melalui koordinasi dengan pengurus Upja.

    “Selama alat tersedia dan dijadwalkan dengan baik, semua petani bisa memanfaatkannya,” katanya.

    Menurut Dessy, mekanisme ini juga melatih kelompok tani untuk lebih profesional dalam pengelolaan aset bersama.

    Ia berharap, sistem Upja dapat menjadi contoh pengelolaan alat pertanian di kecamatan lain di Kutim.

    “Dengan manajemen yang baik, bantuan seperti ini bisa berumur panjang dan memberi manfaat besar bagi petani,” ungkapnya.

    Dessy menilai, langkah BI menyalurkan bantuan melalui Upja sangat tepat karena mendukung prinsip pemberdayaan dan kemandirian kelompok tani.

    Selain meningkatkan akses terhadap alat modern, sistem ini juga memperkuat kolaborasi antarpetani.

    “Intinya, semua diarahkan agar petani kita makin produktif, efisien, dan mandiri,” tutupnya. (Adv/Kominfo)

  • Bank Sampah Kalpataru Jadi Model Green Office di Lingkungan Pemkab Kutim

    Bank Sampah Kalpataru Jadi Model Green Office di Lingkungan Pemkab Kutim

    Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur terus berinovasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah pengembangan Bank Sampah Kalpataru di kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara. Program ini dijadikan model penerapan konsep Green Office di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim.

    Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) DLH Kutim, Dewi, mengatakan bahwa Bank Sampah Kalpataru menjadi bukti nyata bahwa aparatur sipil negara (ASN) juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Program ini mendorong perubahan pola pikir pegawai untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam pengurangan sampah plastik dan kertas di tempat kerja.“Kalpataru ini bukan hanya tempat menabung sampah, tapi juga sarana edukasi bagi ASN agar terbiasa memilah dan mengelola limbah dengan bijak. Jadi, kesadaran itu kita mulai dari lingkungan pemerintahan,” jelasnya, Kamis (13/11/2025).

    Bank Sampah Kalpataru telah beroperasi sejak tahun lalu dan kini memiliki puluhan nasabah tetap yang terdiri dari pegawai negeri, tenaga kontrak, dan petugas kebersihan. Setiap bulan, ratusan kilogram sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dikumpulkan dan dijual ke pengepul. Hasil penjualan dikonversi menjadi saldo tabungan yang dapat diambil pada periode tertentu.

    Dewi menjelaskan, sistem Bank Sampah Kalpataru dibuat sederhana agar mudah diikuti oleh semua kalangan. Masing-masing nasabah mendapat buku tabungan sampah yang mencatat berat dan jenis sampah yang disetor. “Nilainya memang tidak besar, tapi manfaat lingkungannya sangat besar. Sampah yang tadinya tidak bernilai, kini bisa jadi tabungan,” tambahnya.

    Lebih dari itu, program ini juga mendorong penerapan budaya kerja bersih dan efisien di lingkungan birokrasi. DLH Kutim berharap semua instansi di Bukit Pelangi bisa bergabung sebagai nasabah aktif, sehingga pengelolaan limbah perkantoran bisa lebih terkoordinasi.Selain menjadi pusat pengumpulan sampah, Bank Sampah Kalpataru juga berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan. ASN yang terlibat mendapat pembekalan mengenai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan cara menerapkannya di kantor masing-masing. Langkah ini sejalan dengan program nasional “Green Office” yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah.

    “Kalau pegawai sudah terbiasa memilah sampah di kantor, kebiasaan itu akan terbawa ke rumah. Efeknya bisa menyebar lebih luas di masyarakat,” tutup Dewi (Adv/Kominfo)

  • DPRD Kutim Telusuri Data Air, Lahan, dan Bangunan Perusahaan untuk Pastikan Hak Pajak Daerah

    DPRD Kutim Telusuri Data Air, Lahan, dan Bangunan Perusahaan untuk Pastikan Hak Pajak Daerah

    Kutai Timur – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menggali potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat dukungan penuh dari DPRD Kutim. Selain melakukan sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD juga mulai menelusuri berbagai sumber pajak yang dinilai belum tergarap maksimal, terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kutim.

    Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, menegaskan bahwa salah satu fokus pendataan adalah penggunaan air tanah dan air permukaan oleh perusahaan. Menurutnya, pemanfaatan air dalam skala besar wajib terdata dengan jelas karena memiliki implikasi langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

    “Kami ingin mengetahui secara pasti berapa besar penggunaan air oleh perusahaan, baik air tanah maupun air permukaan. Karena dari sana ada kewajiban pajak yang menjadi hak pemerintah daerah,” katanya,Kamis (13/11/20250

    Selain air, DPRD Kutim juga menyoroti keberadaan lahan yang dikelola perusahaan. Data luas lahan, status peruntukan, hingga penggunaannya menjadi bagian dari pendataan yang tengah dilakukan. Rahmadani menyebut, pajak bumi dan bangunan (PBB) termasuk salah satu unsur penting yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. “Data lahan dan bangunan perusahaan wajib kita kantongi. Dari situ ada PBB yang merupakan hak daerah dan harus dihitung dengan benar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun sebagian unsur pajak terkait lahan dan bangunan ada yang masuk ke pemerintah provinsi atau pusat, DPRD Kutim tetap berkepentingan untuk melakukan pendataan. Hal ini untuk memastikan bagi hasil pajak yang diterima daerah benar-benar sesuai dengan porsi yang seharusnya. “Meskipun ada bagian pajak yang masuk provinsi atau pusat, kita perlu tahu angkanya. Jangan sampai bagi hasil yang diterima Kutim tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapat,” tutupnya.(Adv/DPRD)