Blog

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Melalui program perumahan rakyat, Pemkab menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah murah dan renovasi 5.000 rumah tidak layak huni secara bertahap hingga tahun 2029.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah dalam menekan kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemerintah harus hadir memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman untuk ditinggali,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, program perumahan ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian baru, tetapi juga memperbaiki rumah warga yang sudah ada agar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

“Masih banyak rumah masyarakat di pedesaan yang kondisinya kurang layak huni. Ini menjadi perhatian utama kita bersama,” jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara Pemkab Kutim, Kementerian PUPR, dan pihak swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.

“Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak tanpa terbebani biaya tinggi,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Rumah yang layak adalah hak dasar. Kita ingin semua warga Kutai Timur hidup lebih sejahtera dan berdaya,” tegasnya.

Bupati juga berharap dukungan penuh dari DPRD Kutim dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok Kutai Timur.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur-Program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata belum berjalan maksimal, meski sudah terbentuk sejak beberapa bulan lalu. Hingga kini, koperasi tersebut belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, membenarkan bahwa koperasi ini baru sebatas tahap pembentukan dan pengesahan akta. Pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat untuk membentuk koperasi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

“Ya, ini kan program pemerintah pusat. Kita hanya dikasih deadline untuk membentuknya saja,” jelas Mahyunadi, Senin (17/11/2025)

Ia menyebut, Pemkab Kutim telah menuntaskan kewajiban pembentukan koperasi tersebut sejak Juli 2025. Bahkan, pada awal Agustus seluruh koperasi sudah memiliki akta resmi sesuai ketentuan.

“Kalau tidak salah bulan Juli kita sudah 100 persen terbentuk koperasinya, dan awal Agustus akta-akta juga sudah jadi,” ungkapnya.

Meski sudah resmi berdiri, hingga kini koperasi itu belum bisa beroperasi karena belum ada dukungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mahyunadi, daerah hanya diminta membentuk koperasi, tanpa disertai anggaran untuk menjalankan kegiatannya.

“Kita tinggal menunggu saja dari pemerintah pusat. Harapannya sih, betul-betul ada dana yang cukup supaya koperasi itu bisa bergulir dan bekerja,” ujarnya.

Mahyunadi berharap, pemerintah pusat benar-benar merealisasikan bantuan modal agar koperasi tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata. Ia menegaskan, Pemkab Kutim tidak bisa menanggung beban tambahan untuk membiayai program yang merupakan kewenangan pusat.

“Jangan sampai koperasi sudah kita bentuk, tapi dananya malah diwajibkan lagi ke daerah. Padahal dana kita juga sudah banyak dipotong,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Kutim siap mendukung jika pemerintah pusat benar-benar menyalurkan dana operasional. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah hanya bisa menunggu tindak lanjut resmi dari kementerian terkait.

“Kalau dana sudah ada, pasti kita dukung pelaksanaannya. Tapi sekarang, kita masih menunggu kejelasan,” pungkas Mahyunadi.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus mendorong peningkatan kualitas dan nilai tambah komoditas kakao. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan pengolahan dan pengembangan produk bagi kelompok tani di berbagai kecamatan penghasil kakao.

Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki prospek cerah di Kutai Timur. Beberapa kecamatan seperti Busang, Karangan, dan Kaubun menjadi sentra utama penghasil kakao dengan potensi pengembangan yang terus meningkat.

“Para petani kita sudah mulai dibina secara intensif, terutama di desa-desa seperti Rantau Sambosa di Busang, serta Karangan Timur dan Tengah Dembaru di Kaubun. Mereka tidak hanya diajarkan menanam, tetapi juga bagaimana mengolah hasil panennya menjadi produk bernilai jual,” ungkap Aminudin, Senin (17/11/2025)

Sebagai bentuk keseriusan, Disbun Kutim bahkan telah mengirim perwakilan petani ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember untuk mengikuti pelatihan teknis. Di sana, peserta mendapatkan materi mengenai fermentasi, pengeringan, hingga teknik pembuatan coklat batang dan bubuk.

“Kami ingin petani memiliki pemahaman dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya menjual bahan mentah, tapi bisa menghasilkan produk jadi yang punya nilai tambah,” jelasnya.

Selain mengirim peserta ke luar daerah, Disbun juga menghadirkan narasumber dari Jember langsung ke Kutai Timur agar lebih banyak petani bisa menikmati program pelatihan serupa tanpa perlu bepergian jauh.

Menurut Aminudin, langkah ini membuahkan hasil nyata. Kini, sejumlah kelompok tani mulai memproduksi coklat batang, bubuk coklat, dan minuman instan berbasis kakao, bahkan ada yang berinovasi mencampurkannya dengan bahan lokal seperti gula aren dan jahe merah.

“Kami senang melihat semangat para petani. Inovasi ini membuktikan bahwa produk lokal Kutim punya daya saing,” tambahnya.

Ia menegaskan, pengembangan kakao bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. Dengan kemampuan mengolah sendiri, petani diharapkan mampu meningkatkan pendapatan tanpa tergantung pada penjualan bahan mentah.

“Ke depan, kita ingin Kutai Timur dikenal bukan hanya sebagai penghasil kakao, tapi juga sebagai daerah pengolah coklat unggulan di Kalimantan Timur,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus mendorong peningkatan nilai tambah hasil perkebunan rakyat. Salah satu fokus utama adalah pengembangan komoditas aren agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi bernilai tinggi.

Kabid Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Disbun Kutim, Aminudin Azis, menjelaskan bahwa potensi tanaman aren di Kutai Timur cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Namun, sebagian besar petani masih menjual nira dalam bentuk cair tanpa pengolahan lanjutan.

“Padahal, dari satu pohon aren, hasilnya bisa diolah menjadi banyak produk turunan. Tidak hanya gula cetak, tapi juga gula semut, sirup, dan bahan campuran untuk minuman sehat,” terang Aminudin,Senin (17/11/2025)

Melihat potensi besar tersebut, Disbun Kutim mulai mengadakan pembinaan teknis dan pendampingan langsung kepada petani di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Maruko Nalon dan Desa Prikambang, Kecamatan Sangkulirang. Melalui program ini, petani diajarkan cara pengolahan yang higienis, efisien, dan sesuai standar pasar.

“Dengan alat sederhana, sebenarnya petani sudah bisa menghasilkan produk yang bersih dan berkualitas. Kita bantu mereka memahami proses yang benar mulai dari penyaringan nira, pemasakan, hingga pengemasan,” jelasnya.

Selain itu, Dinas juga membantu petani dari sisi promosi dan pemasaran. Menurut Aminudin, produk gula aren dari Kutai Timur memiliki cita rasa khas yang bisa bersaing di pasar lokal maupun nasional.

“Sekarang tren konsumen lebih menyukai produk alami dan sehat. Gula aren termasuk salah satu yang permintaannya meningkat. Ini peluang besar bagi petani kita,” ujarnya.

Disbun Kutim juga membuka akses kerja sama dengan sejumlah pelaku usaha dan marketplace agar produk lokal bisa dikenal lebih luas. Upaya ini diharapkan mampu memperluas jaringan distribusi sekaligus meningkatkan pendapatan petani desa.

Aminudin menambahkan, keberhasilan pengolahan aren bukan hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pedesaan.

“Kalau petani bisa mengolah sendiri dan punya pasar, otomatis roda ekonomi di desa akan berputar lebih cepat,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengeluarkan instruksi tegas mengenai mekanisme pengelolaan dana Rukun Tetangga (RT). Kebijakan ini mewajibkan seluruh pembelanjaan yang menggunakan anggaran RT harus diklasifikasikan sebagai belanja modal, dan dilarang keras dicatat sebagai barang habis pakai.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif yang diambil pemerintah daerah untuk menjamin akuntabilitas anggaran dan menutup celah potensi penyelewengan di tingkat bawah. Menurut Basuni, kesalahan pengkategorian sering kali menyebabkan status kepemilikan barang menjadi tidak jelas.

“Prinsip utamanya adalah barang yang dibeli wajib memenuhi kriteria belanja modal agar dapat diinventarisasi sebagai aset desa,” tegas Basuni, Minggu (16/11/2025)

Ia mengungkapkan kekhawatiran jika barang hanya dicatat sebagai habis pakai, dikhawatirkan barang tersebut rawan diperjualbelikan atau beralih fungsi untuk kepentingan pribadi setelah diserahkan kepada Ketua RT atau pihak ketiga.

Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan barang dari dana RT wajib tunduk pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menuntut standar kelayakan teknis dan prinsip auditabilitas. Basuni menjelaskan bahwa dalam skema ini, Pemerintah Desa akan bertindak sebagai pemegang aset yang bertanggung jawab penuh terhadap pencatatan dan inventarisasi aset.

Sementara itu, pihak RT hanya berstatus sebagai pengguna barang (user) yang bertugas mengelola fasilitas tersebut untuk kepentingan warga.

Untuk memperkuat implementasi di lapangan dan menghindari bias interpretasi, DPMDes akan menuangkan rincian teknis aturan ini ke dalam regulasi pendukung. Melalui skema inventarisasi yang ketat ini, Pemerintah Kutim berharap fasilitas yang dibeli benar-benar dapat menunjang kepentingan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi oknum tertentu.(Adv/Kominfo)