My Blog

Blog

  • Akbar Tanjung Soroti Program Rp 250 Juta per RT, Usulkan Tim Pengawas Penghubung

    Akbar Tanjung Soroti Program Rp 250 Juta per RT, Usulkan Tim Pengawas Penghubung

    Kutai Timur – Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program Rp 250 juta per Rukun Tetangga (RT) menjadi sorotan tajam Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung. Ia menilai perlu ada mekanisme pengawasan baru untuk memastikan program unggulan tersebut berjalan sesuai relnya.

    Akbar mengungkapkan, pihaknya kerap menerima laporan bahwa realisasi program di lapangan sering kali melenceng dari hasil musyawarah warga di tingkat RT. Ada indikasi dominasi keputusan sepihak dari pemerintah desa yang mengabaikan usulan prioritas warga.

    “Banyak masukan yang saya dengar dari masyarakat, itu kan minta bagaimana kemudian program Rp 250 juta per RT itu bisa sesuai dengan hasil dari musyawarah warga,” kata Akbar, Rabu (26/11/2025)

    Ia menambahkan, ketidaksesuaian ini memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat. “Banyak yang merasa itu hanya secara sepihak, itu hanya ‘program desa’ katanya,” imbuhnya.

    Sebagai solusi, Akbar mengusulkan pembentukan tim pengawas penghubung yang bekerja secara berjenjang. Tim ini akan berfungsi memantau alur usulan dari bawah hingga ke dinas terkait.

    “Makanya kita harapkan harus adanya tim pengawas penghubung. Tim pengawas penghubung dari RT ke Desa, Desa ke Dispemas (diperlukan) supaya memastikan program Rp 250 juta per RT ini berjalan dan sesuai dengan mekanisme Perbup,” pungkas Akbar.

    Dengan adanya tim pengawas tersebut, diharapkan transparansi anggaran terjaga dan pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak di lingkungan RT masing-masing.(Adv/DPRD)

  • Aldriansyah Ingatkan Potensi Proyek Jadi Utang Akibat Lambatnya Administrasi Pemerintah

    Aldriansyah Ingatkan Potensi Proyek Jadi Utang Akibat Lambatnya Administrasi Pemerintah

    Kutai Timur – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil 5, Aldriansyah, memperingatkan pemerintah daerah akan bahaya membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau munculnya utang kegiatan. Peringatan ini disampaikan politisi Partai NasDem tersebut menyusul banyaknya laporan mengenai lambatnya proses administrasi pembangunan di lapangan.

    Aldriansyah menekankan bahwa keterlambatan birokrasi ini berdampak langsung pada masyarakat dan kontraktor. Banyak warga yang telah dijanjikan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan atau renovasi tempat ibadah, kini merasa was-was karena realisasi fisik belum berjalan maksimal padahal waktu semakin sempit.

    “Masyarakat menunggu kepastian. Jangan sampai ujung-ujungnya tidak terealisasi. Apalagi masyarakat sudah tahu di tempat mereka mau dibangunkan ini-itu, tapi kalau ujungnya kacau karena administrasi, masyarakat yang kecewa,” kata Aldriansyah, Rabu (26/11/2025)

    Kekhawatiran utama Aldriansyah adalah jika proyek-proyek tersebut tidak tuntas dibayar tahun ini, maka akan membebani APBD tahun depan sebagai utang. Ia meminta pemerintah segera melakukan percepatan agar anggaran yang besar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. “Saya berharap supaya tidak terjadinya terhutang di tahun depan. Pada hari ini masih banyak anggaran yang belum benar-benar terealisasi karena terlambat dari sisi administrasi,” jelasnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5, ia mengaku sering menerima aspirasi terkait mandeknya kegiatan akibat kendala kertas kerja birokrasi.

    “Di lapangan saat ini kami menerima begitu banyak keluhan di masyarakat tentang proses administrasi dari pemerintah yang terlambat, ini isu yang sebenarnya sudah lama kami ingatkan,” tutup Aldriansyah.(Adv/DPRD)

  • Pemkab Kutim Targetkan Semua Desa Teraliri Listrik

    Pemkab Kutim Targetkan Semua Desa Teraliri Listrik

    Kutai Timur-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya pemerataan listrik hingga ke desa-desa terpencil. Bupati Kutim, Ardiansyah, menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan seluruh masyarakat menikmati akses listrik yang memadai, sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara.

    “Hingga kini, sebanyak 128 dari total 140 desa telah menikmati jaringan listrik. Ini merupakan capaian positif, namun kami tidak ingin berhenti sampai di sini,” ungkap Bupati Ardiansyah, Rabu (26/11/2025).

    Ia menambahkan, tahun ini akan ada tambahan 13 desa yang akan menyusul, meski ada kendala geografis di beberapa wilayah yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari pusat distribusi.

    “Dua desa yang cukup jauh akan dialihkan pelaksanaan pembangunan listriknya agar lebih efisien dan tepat waktu,” jelasnya.

    Dengan adanya pemekaran desa, jumlah total desa kini menjadi 152 desa, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan strategi khusus untuk mempercepat elektrifikasi di seluruh wilayah.

    Ardiansyah menekankan bahwa program ini tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat desa.

    “PLN sudah menyampaikan kesiapannya untuk hadir dan melayani masyarakat hingga pelosok desa. Kami memastikan tidak ada desa yang tertinggal,” ujarnya.

    Bupati menilai keterlibatan masyarakat juga penting dalam memastikan kelancaran program. Warga diharapkan memberikan informasi terkait kebutuhan listrik dan kondisi wilayah mereka.

    Selain itu, desa-desa yang sebelumnya sulit dijangkau karena medan berat atau minimnya akses transportasi, kini mendapatkan perhatian prioritas.
    “Pemekaran desa memang menambah tantangan, tapi kami yakin dengan perencanaan matang semua desa akan menikmati listrik,” katanya.

    Ardiansyah menegaskan bahwa keberadaan listrik desa akan membuka banyak peluang ekonomi, seperti usaha kecil dan menengah berbasis teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Ia juga menyebutkan, sekolah dan fasilitas kesehatan yang telah teraliri listrik kini beroperasi lebih optimal, mendukung kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
    Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat agar program ini berjalan sukses dan berkelanjutan.

    “Ini adalah program jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan dukungan semua pihak. Tidak ada yang boleh tertinggal,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)

     

  • Soroti Keterlambatan Administrasi Pemkab, Fraksi NasDem: Kalau Berulang Kali, Bisa Jadi Kesengajaan

    Soroti Keterlambatan Administrasi Pemkab, Fraksi NasDem: Kalau Berulang Kali, Bisa Jadi Kesengajaan

    Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Aldriansyah, memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Politisi Partai NasDem ini menyoroti pola keterlambatan administrasi yang terus berulang dan mengganggu ritme kerja kedewanan serta pembangunan daerah.

    Aldriansyah mengungkapkan bahwa masalah ini menyebabkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD menjadi kacau dan harus diubah berkali-kali. Menurutnya, ketidaksiapan dokumen dari pihak eksekutif (pemerintah) memaksa legislatif melakukan penyesuaian agenda yang seharusnya sudah baku. Ia menilai fenomena yang terjadi terus-menerus ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kelalaian biasa. “Ketika seseorang membuat kesalahan, yang pertama mungkin kesalahan biasa. Yang kedua itu kecerobohan. Tapi kalau sampai berkali-kali, ada kemungkinan itu sebuah kesengajaan,” tegas Aldriansyah saat ditemui di gedung DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025)

    Ia menambahkan bahwa Fraksi NasDem sebenarnya sudah mengangkat isu lambatnya administrasi ini sejak pembahasan RPJMD, namun perbaikan yang diharapkan belum terlihat signifikan. Hal ini tercermin dari agenda rapat yang sering kali mendadak berubah karena materi belum siap.

    “Kami harus merubah jadwal Banmus berkali-kali. Bahkan pembahasan yang terjadi hari ini, itu tidak dalam jadwal Banmus asli tanggal 20 kemarin, tapi jadwal perubahan karena keterlambatan,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Aldriansyah mendesak pemerintah untuk memperbaiki koordinasi agar sisa anggaran tahun ini dapat terserap maksimal tanpa meninggalkan masalah administrasi.

    “Maka dari itu saya berharap pemerintah haruslah jangan terlalu sering terlambat. Ini menunjukkan betapa lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.(Adv/DPRD)

  • PUPR Kutim Genjot Peningkatan Jalan Kabupaten, Wujudkan Akses Mantap untuk Semua Wilayah

    PUPR Kutim Genjot Peningkatan Jalan Kabupaten, Wujudkan Akses Mantap untuk Semua Wilayah

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memprioritaskan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

    Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam mencapai target pelayanan publik.

    “Tahun ini kami menekankan pada peningkatan status jalan agar mencapai kondisi mantap. Jalan yang mantap artinya berfungsi baik dan memenuhi standar teknis,” ujarnya, Rabu (26/11/2025)

    Menurut Joni, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada penambahan panjang ruas baru, tetapi juga perawatan berkelanjutan terhadap jalan yang sudah ada. Pihaknya memastikan kegiatan pemeliharaan rutin maupun darurat terus dilakukan di lapangan.

    “Begitu ada laporan jalan rusak atau longsor, tim langsung turun melakukan perbaikan cepat. Kami ingin masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan nyaman,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa Dinas PUPR menyiapkan langkah teknis untuk menyesuaikan jenis penanganan dengan karakter tanah di Kutai Timur yang tergolong labil. Wilayah dengan kontur tanah lempung dan curah hujan tinggi memang membutuhkan penanganan khusus agar jalan tetap stabil.

    “Kondisi geografis Kutim menuntut pemeliharaan lebih sering. Jadi, kami tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan satu kali dalam setahun,” jelasnya.

    Selain jalan, pembangunan dan perbaikan jembatan juga dilakukan secara paralel sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah. “Keduanya saling mendukung, karena jalan tanpa jembatan yang layak juga akan menghambat pergerakan,” tambahnya.

    Joni menegaskan, pihaknya terus mengupayakan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang jalan.

    Hal itu dilakukan dengan memastikan seluruh ruas yang menjadi kewenangan kabupaten dalam kondisi fungsional dan aman digunakan.

    “Penetapan SK jalan kabupaten menjadi acuan utama kami dalam menentukan prioritas penanganan. Targetnya jelas, seluruh jalan strategis berada dalam kondisi mantap,” tegasnya.

    Ia berharap, dukungan dari seluruh elemen masyarakat juga diperlukan dalam menjaga hasil pembangunan yang sudah terealisasi. “Kalau ada kerusakan kecil, segera laporkan. Kita tangani agar tidak makin parah,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • Runway Bandara Tanjung Bara Diperpanjang, Bupati Kutim: Akses Investasi Makin Terbuka

    Runway Bandara Tanjung Bara Diperpanjang, Bupati Kutim: Akses Investasi Makin Terbuka

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu langkah strategis yang tengah berjalan adalah perpanjangan runway Bandara Tanjung Bara, bekerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

    Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk mempermudah mobilitas investor dan mempercepat konektivitas daerah.

    “Runway Tanjung Bara sedang dalam proses kajian perpanjangan. Kita harap tahun ini bisa rampung, agar pesawat berkapasitas 40 hingga 50 penumpang bisa beroperasi,” jelas Ardiansyah, Rabu (26/11/2025).

    Ia mengatakan, keterbatasan akses transportasi selama ini menjadi salah satu kendala utama investor untuk menanamkan modal di Kutai Timur.

    “Bayangkan, dari Balikpapan ke Kutim bisa butuh enam sampai sembilan jam. Ini membuat banyak calon investor berpikir dua kali,” ujarnya.

    Dengan perpanjangan runway dan perluasan bandara, diharapkan penerbangan reguler antara Kutim dan Balikpapan bisa segera terwujud.

    Ardiansyah menyebut, Kementerian Perhubungan telah memberikan arahan agar Bandara Tanjung Bara dapat membuka sebagian jadwal penerbangan untuk masyarakat umum, meski masih dikelola oleh pihak swasta.

    “Ini hasil koordinasi kita dengan Kemenhub dan PT KPC. Nantinya masyarakat juga bisa menikmati penerbangan ini,” tambahnya.

    Langkah tersebut diyakini akan mempercepat arus investasi dan wisata, karena akses udara menjadi faktor kunci penggerak ekonomi.

    Selain infrastruktur bandara, Pemkab Kutim juga terus berupaya menyederhanakan perizinan investasi dan memberikan kemudahan bagi investor yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.

    “Kalau investor mudah masuk, tenaga kerja lokal siap, dan transportasi mendukung, maka pertumbuhan ekonomi Kutim akan melonjak pesat,” kata Ardiansyah.

    Ia berharap kerja sama dengan PT KPC menjadi contoh sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Investasi bukan hanya tentang modal, tapi juga membuka peluang kerja dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Guru PAUD Dikirim Kuliah, Pemkab Kutim Genjot Kualitas SDM

    Guru PAUD Dikirim Kuliah, Pemkab Kutim Genjot Kualitas SDM

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan dan beasiswa berkelanjutan.

    Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dianggap sebagai ujung tombak pembentukan karakter generasi muda.

    Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pemkab telah mengirim sedikitnya 450 guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan sarjana (S1) bidang PAUD bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, termasuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

    “Kita ingin semua guru PAUD memiliki kualifikasi sarjana sesuai amanat wajib belajar 13 tahun dan standar nasional pendidikan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025)

    Menurut Ardiansyah, kebijakan ini sejalan dengan regulasi pemerintah pusat yang menuntut tenaga pendidik memiliki kompetensi akademik dan pedagogik yang memadai.

    “Pendidikan usia dini adalah pondasi karakter bangsa. Maka gurunya harus dibekali ilmu, metodologi, dan wawasan yang kuat agar mampu mencetak generasi berkualitas,” tambahnya.

    Selain bagi guru, Pemkab Kutim juga terus memperluas program beasiswa Kutin Tuntas, Beasiswa Stimulan, dan Beasiswa Kutim Emas yang diberikan kepada pelajar berprestasi maupun anak dari keluarga kurang mampu.

    “Kami ingin tidak ada anak di Kutai Timur yang putus sekolah karena alasan biaya,” tegasnya.

    Bupati turut mengapresiasi dukungan dari perusahaan swasta seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan BSN Kutim yang ikut memberikan beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri.

    “Semua ini bagian dari visi besar kita untuk membangun SDM unggul menuju Kutim Hebat 2045,” katanya.

    Ardiansyah menegaskan, peningkatan SDM merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.

    “Kalau SDM kita kuat, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan pasti ikut maju,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • PUPR Kutim Siapkan Pengelola Khusus untuk Perawatan Berkala dan Keamanan Kawasan Folder Ilham Maulana

    PUPR Kutim Siapkan Pengelola Khusus untuk Perawatan Berkala dan Keamanan Kawasan Folder Ilham Maulana

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mematangkan rencana pembentukan lembaga pengelola khusus untuk kawasan Folder Ilham Maulana.

    Kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat itu dinilai membutuhkan penanganan terpadu agar fungsi teknis maupun fungsi rekreasinya tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia.

    Menurutnya, selama ini perawatan Folder  dilakukan secara insidental oleh PUPR, sementara pemanfaatan kawasan oleh masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, ke depan Folder akan dikelola secara lebih terstruktur melalui unit khusus yang akan ditempatkan langsung di area tersebut. “Rencana kami, perawatan Folder akan dilakukan secara berkala oleh UPT yang ditugaskan, lengkap dengan kantor pengelolanya di kawasan itu. Jadi ada orang yang setiap hari bertanggung jawab mengawasi, merawat, dan memastikan fasilitasnya tetap berfungsi baik,” jelas Joni,Selasa (25/11/2025).

    Termasuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

    Selain itu, penempatan kantor pengelola di dalam kawasan Folder akan mempermudah pengawasan rutin dan pemeliharaan sarana penunjang. “Ada tuannya di situ. Jadi tidak bisa lagi sembarang orang masuk, membuat fasilitas sendiri, atau melakukan aktivitas tanpa pengawasan. Semua akan diatur sehingga folder tetap tertata,” tegasnya.

    Dengan pengelolaan berkala dan keberadaan SDM khusus di lapangan, ia optimistis kawasan folder akan kembali terawat dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.(Adv/Kominfo)

  •  PUPR Kutim Siapkan Spot Mancing di Kawasan Folder Sangatta, Hadirkan Fasilitas Rekreasi yang Lebih Teratur

     PUPR Kutim Siapkan Spot Mancing di Kawasan Folder Sangatta, Hadirkan Fasilitas Rekreasi yang Lebih Teratur

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Joni Abdi Setia, menegaskan bahwa kawasan Folder Sangatta akan mendapatkan penataan khusus, termasuk penyediaan spot memancing sebagai bagian dari pengembangan sarana rekreasi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari rencana besar penataan ulang folder agar fungsi teknis dan sosialnya berjalan seimbang.

    Joni menjelaskan bahwa folder selama ini memang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat olahraga, bersantai, hingga memancing. Namun, aktivitas tersebut belum teratur dan tidak memiliki zonasi yang jelas. Karena itu, PUPR akan menyiapkan titik-titik khusus untuk memancing agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. “Karena ini kawasan rekreasi, tentu bisa kita tambah bibit-bibit ikan sebagai penunjang aktivitas memancing. Silakan masyarakat memanfaatkan, tapi tetap harus menjaga kebersihan,” ujar Joni, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, penyediaan area memancing ini bukan hanya untuk menambah fasilitas hiburan, tetapi juga bagian dari konsep penataan kawasan folder yang lebih ramah masyarakat. Rencana ini sejalan dengan visi pengelolaan folder sebagai area mix use development, di mana fungsi pengendalian banjir tetap berjalan, namun fasilitas publik juga tersedia secara lebih profesional.

    Joni menambahkan bahwa kesadaran masyarakat sangat penting. Selama ini, banyak fasilitas umum yang kurang terawat karena kurangnya kontrol dan tidak adanya pengelola khusus. Ke depan, folder akan memiliki unit pengelola (UPTD) yang bertugas memelihara fasilitas, mengawasi aktivitas, dan memastikan kawasan tetap aman.

    “Folder ini untuk masyarakat, tapi harus dirawat bersama. Kami siapkan fasilitasnya, masyarakat menjaga kebersihannya,” tegasnya.(Adv/Kominfo)

  • Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

    Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Akbar Tanjung, memberikan atensi khusus terhadap dinamika rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangannya, kehadiran fisik para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum resmi dewan merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.

    Akbar menilai, agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi adalah momentum krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Di momen inilah, tujuh fraksi yang ada di DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan catatan strategis terhadap arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ketidakhadiran pihak eksekutif, khususnya kepala OPD, dikhawatirkan akan menghambat sinkronisasi program.

    “Harapannya OPD-OPD kita harapkan hadir. Karena tujuh fraksi di DPRD ini menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap rencana kerja pembangunan kita untuk tahun 2025,” ujar Akbar Tanjung saat ditemui usai paripurna, Selasa (25/11/2025)

    Lebih lanjut, legislator PKS ini menjelaskan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemkab adalah mitra kerja yang harus saling mengisi. DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang memberikan arah kebijakan, sementara OPD bertindak sebagai eksekutor teknis di lapangan. Jika komunikasi terputus di tahap perencanaan akibat ketidakhadiran OPD, maka potensi ketidaksesuaian pelaksanaan program di kemudian hari akan semakin besar.

    “Ketika mereka hadir, kan mereka mendengar bagaimana kemudian arah yang kita harapkan ini dari legislatif, kemudian yang dieksekusi oleh eksekutif,” tegasnya.

    Akbar berharap ke depannya, kedisiplinan OPD dalam menghadiri undangan paripurna dapat ditingkatkan. Hal ini semata-mata demi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar dikelola sesuai dengan visi pembangunan yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.(Adv/DPRD)