Category: Peristiwa

Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar. Target tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp66 miliar dibandingkan target PAD tahun 2024 yang sebesar Rp292,244 miliar.

Peningkatan ini dianggap sebagai wujud keberhasilan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola 11 sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Hasna, SE, MM, dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna XX DPRD Kutai Timur yang digelar di Gedung Utama Sidang Paripurna, Jumat (22/11/2024) sore.

Hasna juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen anggaran belanja daerah pada sektor pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.

“Fraksi Golkar memandang ketentuan ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah, guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Hasna.

Terkait alokasi belanja modal infrastruktur yang mencapai Rp4,321 triliun, Hasna menjelaskan bahwa angka tersebut setara dengan 40 persen dari total belanja daerah, tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke desa. Fraksi Golkar menilai alokasi ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

“Kami memberikan apresiasi atas pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Hasna.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga memberikan catatan penting terkait jadwal penyampaian rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perda APBD beserta dokumen pendukungnya harus disampaikan paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir.

“Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah, khususnya TAPD, agar penyampaian rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal. Hal ini penting agar pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD,” tegas Hasna.

Dengan target yang telah dirancang dan catatan yang diberikan, Fraksi Golkar berharap APBD 2025 dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor secara maksimal dan tepat sasaran. (ADV)

SANGATTA – Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan (F-GAP) DPRD Kutai Timur (Kutim) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemkab diminta menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih mandiri melalui sektor-sektor strategis.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Kutim. Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang DPRD Kutim pada Jumat (22/11/2024).

Melalui juru bicaranya, Hj. Mulyana, F-GAP mengusulkan agar Pemkab Kutim fokus pada pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber PAD. Menurut Hj. Mulyana, penguatan sektor ini dapat dicapai dengan membangun fasilitas umum yang memadai serta meningkatkan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata.

“Kami mendorong Pemkab Kutim untuk menggenjot sektor pariwisata dengan membangun fasilitas umum dan infrastruktur jalan yang memadai. Langkah ini akan meningkatkan daya tarik wisata lokal maupun luar Kutim sehingga mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata,” ujar Hj. Mulyana.

Ia juga menekankan pentingnya masukan ini untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kutim.

“Semoga pandangan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi semua pihak, agar terwujud sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.

Dalam RAPBD 2024, F-GAP mengharapkan Pemkab Kutim dapat lebih inovatif dalam mengeksplorasi sumber pendapatan lain di luar dana transfer. Dengan menggali potensi ekonomi daerah seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor kreatif, Kutim diharapkan mampu membangun fondasi keuangan daerah yang lebih kuat dan mandiri.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan di Kutai Timur. (adv)

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Kari Palimbong, melaksanakan kegiatan reses di tiga titik strategis di Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Reses ini berlangsung di RT 26 Desa Singa Gembara, RT 8 Desa Swarga Bara, dan RT 6 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara.

Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput. Kari Palimbong menyampaikan bahwa reses merupakan momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

“Beberapa aspirasi yang masuk di antaranya pembangunan fasilitas masjid, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, pengadaan mesin rumput, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ketenagakerjaan,” Kata Kari Palimbong usai menggelar reses, Kamis (21/11/2024)

Dalam setiap pertemuan, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Di RT 26 Desa Singa Gembara, masyarakat menyoroti kondisi jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan. Sementara itu, di RT 8 Desa Swarga Bara, warga meminta peningkatan layanan kesehatan di puskesmas setempat. Sedangkan di RT 6 Kelurahan Teluk Lingga, aspirasi yang muncul meliputi pembangunan fasilitas olahraga untuk mendukung aktivitas pemuda.

Kari Palimbong menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia berjanji akan mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut.

“Setiap masukan dari masyarakat akan kami bahas di DPRD dan kami kawal sampai terealisasi. Kami ingin memastikan bahwa program pembangunan yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui reses ini, Kari berharap dapat mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda yang turut memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan di wilayah mereka.

Kari mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam reses kali ini. Ia berharap kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.