My Blog

Category: Kutai Timur

  • Diduga Induk dan Anak, Beruang Madu Makin Sering Muncul di Permukiman Warga

    Diduga Induk dan Anak, Beruang Madu Makin Sering Muncul di Permukiman Warga

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Warga Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, kembali dibuat resah dengan kemunculan beruang madu yang semakin sering terlihat di sekitar permukiman. Satwa liar tersebut bahkan dilaporkan mendekati rumah warga dalam beberapa hari terakhir.

    Kemunculan beruang ini diketahui bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan keterangan warga dan pemerintah desa, keberadaan satwa tersebut sudah terpantau sejak menjelang Ramadan 2026 di kawasan Sungai Liu.

    Setelah sempat menghilang selama beberapa pekan, beruang kembali muncul usai Lebaran. Namun kali ini, intensitas kemunculannya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    Dalam laporan warga, beruang tersebut terlihat hampir setiap hari dan berpindah-pindah lokasi. Mulai dari RT 5, kemudian ke RT 4, hingga kini muncul di wilayah RT 1 yang lebih dekat dengan permukiman padat.

    Kepala Desa Marah Haloq, Gusti Mandala, mengungkapkan bahwa awalnya hanya satu ekor beruang berukuran kecil yang terlihat. Namun belakangan diduga terdapat lebih dari satu ekor.

    “Awalnya hanya satu yang kecil. Tapi sekarang kemungkinan sudah ada induknya juga. Yang besar ukurannya bisa mencapai 60 sampai 70 kilogram,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, warga sempat berupaya mengusir beruang dengan cara sederhana. Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil jangka panjang.

    “Pernah kami coba usir secara manual, sempat hilang beberapa minggu. Tapi setelah Lebaran muncul lagi, bahkan sekarang hampir setiap hari terlihat,” tambahnya.

    Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan penanganan mandiri. Koordinasi pun dilakukan dengan aparat kepolisian dan instansi terkait.

    Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam menghadapi satwa liar tersebut. Ia menekankan pentingnya keselamatan warga.

    “Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Hindari area yang rawan dan segera laporkan jika melihat beruang,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa beruang madu termasuk satwa yang dilindungi sehingga tidak boleh dilukai atau diburu oleh warga.

    “Selain berbahaya, tindakan melukai satwa dilindungi juga melanggar hukum. Jadi kami harap masyarakat bisa menahan diri,” tegasnya.

    Saat ini, pihak desa bersama aparat terus berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur guna menangani kemunculan beruang tersebut secara profesional.

    Hingga kini, belum ada laporan korban akibat kejadian tersebut. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan membatasi aktivitas di area yang berpotensi menjadi jalur perlintasan beruang.

  • Kasus Serangan Buaya Naik, Polisi Minta Warga Bengalon Jauhi Sungai Sementara

    Kasus Serangan Buaya Naik, Polisi Minta Warga Bengalon Jauhi Sungai Sementara

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM — Meningkatnya laporan kemunculan dan serangan buaya di wilayah Sungai Bengalon mendorong aparat kepolisian untuk mengeluarkan imbauan serius kepada masyarakat.

    Warga diminta mengurangi bahkan menghentikan sementara aktivitas di sekitar sungai demi menghindari risiko yang membahayakan keselamatan.

    Kapolres Kutai Timur (Kutim) AKBP Fauzan Arianto menyampaikan imbauan tersebut pada Jumat (3/4/2026). Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk antisipasi guna mencegah terjadinya korban jiwa di tengah meningkatnya aktivitas buaya di perairan tersebut.

    Menurut Kapolres, tren kemunculan buaya dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Bengalon.

    “Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya yang berada di sekitar Sungai Bengalon, untuk sementara waktu mengurangi aktivitas di sungai, seperti mandi, mencuci, maupun mencari ikan,” ujar AKBP Fauzan Arianto.

    Ia menambahkan, kewaspadaan ekstra sangat diperlukan mengingat potensi bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas sehari-hari yang sebelumnya dianggap aman kini berisiko tinggi jika dilakukan tanpa kehati-hatian.

    “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami berharap warga dapat memahami situasi ini dan mematuhi imbauan yang telah disampaikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Kapolres juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sekitar bantaran sungai. Ia menilai, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman tersebut.

    “Kami juga meminta kepada para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain di sekitar sungai. Ini sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

    Selain memberikan imbauan kepada masyarakat, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pemantauan terhadap keberadaan buaya di kawasan Sungai Bengalon. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah penanganan dan pengendalian situasi di lapangan.

    Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama jika ditemukan buaya yang berpotensi mengancam keselamatan warga.

    Kapolres juga meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila melihat tanda-tanda kemunculan buaya di sekitar lingkungan mereka. Informasi dari warga akan sangat membantu petugas dalam melakukan tindakan lebih lanjut.

    “Jika ada tanda-tanda keberadaan buaya, segera laporkan kepada pihak berwenang agar bisa segera kami tindak lanjuti,” jelasnya.

    Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama menjaga keselamatan di lingkungan sekitar, khususnya di kawasan rawan seperti Sungai Bengalon.

    Pihak kepolisian juga memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan warga di wilayah tersebut.

  • Dorong Ketahanan Pangan, STIPER dan Polres Kutim Kelola Puluhan Hektare Lahan Produktif

    Dorong Ketahanan Pangan, STIPER dan Polres Kutim Kelola Puluhan Hektare Lahan Produktif

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan produktif yang melibatkan kalangan akademisi, aparat, hingga perusahaan swasta.

    Program ini dijalankan melalui kerja sama antara Polres Kutai Timur dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur dalam pengelolaan lahan di area milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional dalam memperkuat kemandirian pangan.

    Dalam pelaksanaannya, lahan yang tersedia dibagi ke dalam beberapa titik pengelolaan. Setiap bagian dikelola oleh pihak yang berbeda dengan skema kolaboratif, sehingga seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    Waka Polres Kutim, Kompol Ahmad Abdullah, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lokasi khusus bagi STIPER untuk pengembangan tanaman hortikultura.

    “Untuk STIPER, kami siapkan satu plot tersendiri yang berada di sisi timur kawasan. Di sana akan dikembangkan tanaman seperti cabai, tomat, dan terong,” ujarnya saat rapat koordinasi, Kamis (2/4/2026).

    Ia menyebutkan, Polres Kutim berperan dalam penyediaan lahan dan bibit, sementara proses pengelolaan dilakukan bersama melalui sistem kemitraan.

    “Kami ingin ada sinergi antara akademisi dan kelompok tani, sehingga pengelolaan lahan ini benar-benar produktif dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kabag SDM Polres Kutim, AKP Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa kerja sama juga melibatkan pihak perusahaan dalam mendukung program pertanian berbasis industri.

    “Total lahan yang sudah disiapkan mencapai 19,8 hektare di kawasan Pit J KPC. Ini siap digunakan untuk pengembangan jagung pipil,” jelasnya.

    Ia menambahkan, khusus untuk STIPER, disediakan sekitar dua hektare lahan yang akan dimanfaatkan sebagai sarana praktik sekaligus pengembangan pertanian modern.

    “Lahan ini nantinya tidak hanya untuk produksi, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa,” katanya.

    Dari pihak akademisi, Wakil Rektor III STIPER Kutim, Imanuddin Matang Malik, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program tersebut.

    “Kami siap berkolaborasi dan menurunkan tenaga pengajar serta mahasiswa agar terlibat langsung di lapangan,” ungkapnya.

    Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran berbasis praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

    Hal senada disampaikan Dosen STIPER, Dr. Zainuddin Saleh, yang menilai program ini sebagai langkah strategis dalam mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik. Kami dari akademisi akan menyusun standar operasional dalam pengelolaan tanaman agar hasilnya optimal,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa kegiatan tersebut berpotensi menjadi sarana penelitian sekaligus pemberdayaan kelompok tani di daerah.

  • Jalan Mantap Kutim Masih 34,78 Persen, APBD Anjlok ke Rp5,1 Triliun

    Jalan Mantap Kutim Masih 34,78 Persen, APBD Anjlok ke Rp5,1 Triliun

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi tantangan serius. Hingga 2025, persentase jalan kabupaten dengan kategori mantap tercatat baru mencapai 34,78 persen, atau hanya meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 33,27 persen.

    Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas jalan di Kutim berjalan lambat. Padahal, infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tekanan fiskal yang cukup berat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp9,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,1 triliun pada 2026.

    Penurunan anggaran ini berdampak pada ruang gerak pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur jalan. Meski demikian, Pemkab Kutim tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan.

    Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut.

    “Salah satu langkah yang kita lakukan adalah melalui program multiyears. Tahun ini sebagian besar difokuskan pada peningkatan jalan,” ujarnya.

    Menurutnya, skema tahun jamak tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas jalan, khususnya yang selama ini belum masuk kategori mantap.

    Program tersebut tidak hanya menyasar jalan utama, tetapi juga menjangkau akses jalan antar desa, lingkungan permukiman, hingga kawasan perkotaan yang masih membutuhkan perhatian serius.

    Noviari menegaskan, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, program multiyears tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami pemangkasan.

    “Untuk program multiyears, harapannya tidak ada pengurangan. Kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada pengurangan belanja operasional seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, dan bimbingan teknis, tanpa mengganggu program pembangunan yang bersifat strategis.

  • WFH Mulai Berlaku di Kutim, ASN Administrasi Bisa dari Rumah, Layanan Teknis Tetap Standby

    WFH Mulai Berlaku di Kutim, ASN Administrasi Bisa dari Rumah, Layanan Teknis Tetap Standby

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN di daerah, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.

    Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kebijakan tersebut dan segera mengambil langkah teknis melalui perangkat daerah.

    “Informasinya sudah ada, nanti ditindaklanjuti. Saya minta Sekda menyiapkan suratnya dulu,” ujarnya.

    Menurutnya, skema kerja ASN di Kutim tidak sepenuhnya dilakukan dari rumah, melainkan menggunakan sistem kombinasi antara work from office (WFO) dan work from Home (WFH)

    Pola ini dirancang agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Ardiansyah menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pekerjaan teknis di lapangan.

    “Yang teknis itu tidak bisa, seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian perizinan. Itu diusahakan tetap maksimal standby. Tapi yang administrasi bisa menyesuaikan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebijakan ini lebih difokuskan pada ASN yang bekerja di bidang administrasi, yang dinilai lebih fleksibel dalam menjalankan tugas secara daring.

    Dengan demikian, diharapkan efektivitas kerja tetap terjaga meski tidak seluruhnya dilakukan dari kantor.

    Selain itu, Ardiansyah juga menekankan bahwa kepala daerah tetap harus menjalankan tugas dari kantor dan tidak termasuk dalam skema WFH.

    Hal ini untuk memastikan pengambilan keputusan strategis tetap berjalan cepat dan terkoordinasi dengan baik.

    Terkait potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, Pemkab Kutim membuka peluang untuk menerapkan sanksi bagi ASN yang tidak menjalankan tugas secara optimal saat bekerja dari rumah.

    “Nanti kita lihat aturannya,” singkat Ardiansyah.

    Rencananya, kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan pada 1 April 2026 dengan skema satu hari kerja dari rumah dalam satu pekan selama dua bulan ke depan.

    Pemkab Kutim berharap kebijakan ini tidak hanya mampu menekan konsumsi BBM, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja ASN menjadi lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis kinerja.

  • Penataan Permukiman Batu Ampar Dipercepat Usai Kebakaran Besar, Pemkab Siapkan Langkah Strategis

    Penataan Permukiman Batu Ampar Dipercepat Usai Kebakaran Besar, Pemkab Siapkan Langkah Strategis

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat mendorong penataan ulang permukiman di Kecamatan Batu Ampar pascakebakaran besar yang menghanguskan puluhan rumah warga di Desa Batu Timbau.

    Langkah ini dinilai mendesak mengingat kebakaran serupa telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak yang semakin besar terhadap masyarakat.

    Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi permukiman saat ini sudah tidak layak dipertahankan tanpa adanya penataan menyeluruh.

    “Kejadian seperti ini sudah berulang dengan jumlah yang terbakar cukup besar. Memang itu sudah dalam kondisi luar biasa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, penataan kawasan akan difokuskan pada perbaikan tata ruang permukiman, termasuk pengaturan jarak antar rumah dan penyediaan akses jalan yang lebih memadai.

    Menurutnya, kondisi lingkungan yang padat dan minim akses menjadi faktor utama yang memperparah dampak kebakaran serta menghambat proses penanganan di lapangan.

    Pemerintah daerah telah menginstruksikan camat setempat untuk segera mengajukan permohonan kajian teknis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama instansi terkait.

    Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam merancang konsep penataan kawasan yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan standar mitigasi bencana.

    “Semoga dalam waktu dekat kita sudah punya perencanaan yang jelas, sehingga penanganan tidak hanya sementara, tapi juga jangka panjang,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkab Kutim juga membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu realisasi penataan kawasan tersebut, baik dari sisi anggaran maupun program pembangunan.

    Ardiansyah menargetkan dalam waktu satu pekan, rencana awal penataan sudah dapat disusun dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

    Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pascakebakaran, tetapi juga mampu mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.

    “Penataan ini penting agar masyarakat bisa tinggal lebih aman dan risiko kebakaran bisa diminimalisir,” pungkasnya.

  • Kutim Klaim Taat RTRW, Fakta: Permukiman hingga Proyek Masuk Kawasan TNK

    Kutim Klaim Taat RTRW, Fakta: Permukiman hingga Proyek Masuk Kawasan TNK

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Capaian ketaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 yang mencapai 100 persen menuai sorotan. Pasalnya, kondisi di lapangan dinilai belum mencerminkan kesempurnaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut.

    Angka ketaatan RTRW yang maksimal itu justru berbanding terbalik dengan berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di Kutim sepanjang tahun lalu. Sejumlah masalah bahkan dinilai belum terselesaikan hingga kini.

    Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya keberadaan kawasan permukiman yang masih berada dalam konsesi perusahaan pertambangan, hingga tumpang tindih kepemilikan lahan yang kerap memicu konflik di masyarakat.

    Selain itu, terdapat pula permukiman warga yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan ruang di daerah tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.

    Tak hanya permukiman, proyek pemerintah daerah juga ditemukan berada di dalam kawasan TNK. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa implementasi RTRW belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana.

    Salah satu temuan mencolok terjadi pada akhir 2025, saat Balai TNK menemukan adanya proyek pembangunan jaringan irigasi tambak di D.I Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, yang masuk kawasan konservasi tersebut.

    Proyek senilai Rp3,8 miliar itu diketahui melintasi kawasan TNK sepanjang kurang lebih 106 meter. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa proyek tersebut tidak memengaruhi capaian ketaatan RTRW yang telah dilaporkan.

    “Itu kan membantu warga yang punya empang. Empang itu sudah ada sebelum Kutim definitif,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan proyek tersebut lebih kepada upaya membantu masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup dari sektor tambak.

    Ia juga menegaskan bahwa secara umum tidak ada persoalan serius yang memengaruhi capaian RTRW meskipun proyek tersebut berada di kawasan yang secara aturan memiliki batasan tertentu.

    “Aman aja itu, memang RTRW itu masuk wilayah kawasan. Tapi itu untuk masyarakat,” tegasnya.

    Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredam kritik. Banyak pihak menilai bahwa capaian 100 persen ketaatan RTRW belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    Sepanjang 2025, DPRD Kutim diketahui menerima banyak keluhan masyarakat terkait persoalan tumpang tindih lahan yang belum terselesaikan. Hal ini menjadi indikator bahwa persoalan tata ruang masih menjadi isu krusial di daerah tersebut.

  • Didukung 7 Spesialis, RSUD Muara Bengkal Mulai Layani Operasi Perdana

    Didukung 7 Spesialis, RSUD Muara Bengkal Mulai Layani Operasi Perdana

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Peningkatan layanan kesehatan di wilayah pedalaman Kutai Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan. RSUD Muara Bengkal kini resmi mengoperasikan ruang bedah, membuka akses layanan operasi bagi masyarakat tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

    Pengoperasian ruang bedah tersebut ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan operasi perdana pada Rabu (01/04/2026). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat di Muara Bengkal dan sekitarnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa saat ini RSUD Muara Bengkal telah didukung oleh tujuh dokter spesialis dari berbagai bidang. Kehadiran tenaga medis tersebut menjadi fondasi utama dalam pengoperasian layanan bedah.

    “RSUD Muara Bengkal kini sudah memiliki tujuh dokter spesialis, meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan dokter spesialis tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

    Menurutnya, kehadiran layanan spesialis ini memberikan dampak besar bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

    “Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dirujuk jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar spesialis,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dr. Yuwana mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan tenaga medis dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

    Skema tersebut memungkinkan keberlanjutan layanan kesehatan tetap terjaga, meskipun membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

    “Pembiayaan dilakukan melalui sharing cost antara provinsi dan kabupaten, sehingga pelayanan bisa berjalan optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa ke depan, RSUD Muara Bengkal diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan rujukan bagi beberapa kecamatan di sekitarnya.

    Dengan adanya fasilitas ruang bedah, masyarakat kini dapat mengakses layanan rawat inap dan tindakan operasi tanpa harus ke Sangatta maupun Samarinda, kecuali untuk kasus yang memerlukan penanganan lanjutan.

    Sementara itu, Direktur RSUD Muara Bengkal, dr. Andriansyah, menyampaikan bahwa keberhasilan operasi perdana menjadi bukti kesiapan tim medis dan fasilitas rumah sakit dalam memberikan layanan terbaik.

    “Ini adalah langkah besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung terhadap keselamatan pasien,” pungkasnya.

  • Cetak Sawah Rakyat Jadi Senjata Kutim Lawan Krisis Energi dan Inflasi

    Cetak Sawah Rakyat Jadi Senjata Kutim Lawan Krisis Energi dan Inflasi

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Di tengah tekanan gejolak energi global yang berdampak pada kenaikan harga dan gangguan distribusi, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui program Cetak Sawah Rakyat yang digencarkan oleh Kodim 0909/Kutim.

    Program ini menjadi solusi nyata dalam menghadapi dampak inflasi yang dipicu oleh naiknya harga energi dunia. Tidak hanya fokus pada perluasan lahan, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan daerah agar tidak bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

    Kodim 0909/Kutim bersama pemerintah daerah dan masyarakat petani berkolaborasi membuka lahan-lahan baru yang potensial untuk dijadikan sawah produktif. Upaya ini dinilai penting mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pedesaan.

    Selain mencetak sawah baru, program ini juga dibarengi dengan edukasi kepada petani. Mereka diberikan pemahaman terkait pola tanam yang efisien, penggunaan pupuk yang tepat, hingga pengelolaan energi dalam aktivitas pertanian.

    Komandan Kodim 0909/Kutim, Letkol Arh Ragil S Yulianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas daerah. “Ketahanan pangan adalah fondasi utama ketahanan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kondisi global yang tidak menentu menuntut daerah untuk mampu berdiri secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan. “Jika kebutuhan pangan tercukupi, maka dampak krisis global bisa diminimalisir,” tegasnya.

    Hasil dari program ini mulai terlihat dengan meningkatnya produksi padi di beberapa wilayah yang telah menjalankan cetak sawah. Peningkatan ini secara langsung mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.

    Dengan ketersediaan pangan yang lebih stabil, masyarakat Kutim juga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasar. Hal ini menjadi indikator bahwa program tersebut mampu menahan laju inflasi di tingkat lokal.

    Tak hanya berdampak pada ketahanan pangan, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mulai dari proses pembukaan lahan hingga pengelolaan sawah, tenaga kerja lokal terserap secara signifikan.

    Perputaran ekonomi di desa-desa pun ikut meningkat seiring bertambahnya aktivitas pertanian. Hal ini menjadi efek domino positif dari program yang digagas secara kolaboratif tersebut.

    Ragil juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. “Kolaborasi ini menjadi kunci agar program berjalan maksimal dan berkelanjutan,” katanya.

    Ia juga menyebut bahwa program ini selaras dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan. “Ini bagian dari upaya bersama untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pertanian,” tambahnya.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, Kutai Timur menunjukkan bahwa di tengah ancaman krisis energi global, langkah konkret dan kolaboratif mampu menjadi solusi. Kemandirian pangan pun kini menjadi harapan sekaligus kekuatan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

  • Cakupan Layanan PDAM Kutim Masih 34,04 Persen, Namun Secara Teknis Tembus 82 Persen

    Cakupan Layanan PDAM Kutim Masih 34,04 Persen, Namun Secara Teknis Tembus 82 Persen

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih berada di angka 34,04 persen jika dilihat dari sisi administratif wilayah. Meski demikian, dari sisi teknis pelayanan, capaian distribusi air bersih justru telah melampaui target dengan angka mencapai lebih dari 80 persen.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara cakupan administratif dan teknis dalam mengukur layanan PDAM kepada masyarakat.

    Menurutnya, cakupan administratif mengacu pada luas wilayah yang telah terlayani jaringan PDAM secara keseluruhan, sementara cakupan teknis lebih menitikberatkan pada efektivitas layanan terhadap wilayah yang sudah terjangkau jaringan.

    “Cakupan layanan PDAM secara administratif itu sekitar 34,04 persen. Angka ini memang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah Kutai Timur yang cukup besar,” ujar Noviari.

    Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Kutim yang luas menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan layanan air bersih ke seluruh wilayah.

    Namun di sisi lain, Noviari menegaskan bahwa capaian teknis justru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini menandakan bahwa wilayah yang sudah terjangkau jaringan PDAM telah mendapatkan pelayanan optimal.

    “Kalau secara teknis, cakupan layanan kita sudah mencapai 82 persen, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan,” jelasnya.

    Ia menyebutkan bahwa capaian teknis tersebut menunjukkan efektivitas distribusi air bersih di wilayah yang telah memiliki infrastruktur pendukung.

    Meski demikian, pemerintah daerah tetap menaruh perhatian serius terhadap peningkatan cakupan administratif agar lebih banyak wilayah yang dapat menikmati layanan PDAM.

    Upaya perluasan jaringan distribusi air bersih terus dilakukan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur baru serta peningkatan kapasitas instalasi yang sudah ada.

    Noviari juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mempercepat pemerataan layanan air bersih di Kutim.

    “Secara teknis kita sudah di atas 80 persen, artinya pelayanan di wilayah yang terjangkau sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kita memperluas jangkauan ke wilayah lain,” tegasnya.

    Ia berharap ke depan cakupan layanan PDAM, baik secara administratif maupun teknis, dapat terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

    Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan air bersih masyarakat Kutai Timur dapat terpenuhi secara merata, meski menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan.