Category: Berita Pilihan

SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi positif terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2025. Fraksi ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah dalam memprioritaskan penganggaran untuk komponen belanja daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Ramadhani, SH, dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2025, Jumat (22/11/2025) sore.

Menurut Ramadhani, prioritas belanja yang telah disusun dalam RAPBD 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional dan pembangunan. Total Belanja Daerah yang dianggarkan mencapai Rp11,136 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
• Belanja Modal: Rp4,321 triliun
• Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
• Belanja Transfer: Rp1,191 triliun

Proyeksi Pendapatan Daerah
Ramadhani juga menyoroti target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun, yang terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
• Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar

Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan. “Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien,” ujar Ramadhani.

Selanjutnya, Fraksi PPP juga mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih keras, cepat, cermat, dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini diperlukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan.

“Pemerintah tidak hanya sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi harus fokus pada realisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ramadhani berharap, melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan inovatif, RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)

SANGATTA – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kutim berlangsung pada Jumat, 22 November 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, serta Asisten I Pemkab Kutim, Poniso.

Sebanyak 23 anggota DPRD hadir dalam forum ini, bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tamu undangan, dan sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.

Dalam pandangan umum yang disampaikan, setiap fraksi memberikan masukan terkait kebijakan prioritas, fokus pembangunan, serta distribusi anggaran yang akan dirancang untuk tahun mendatang. Sorotan utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar mengawali penyampaian pandangan umum, yang dibacakan oleh Hj. Hasna, S.E. Pandangan ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), melalui Kajang Lahan, menyoroti pentingnya anggaran untuk mendukung sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan, yang diwakili Hj. Mulyana, memberikan perhatian pada sektor pendidikan, terutama pemerataan fasilitas di sekolah-sekolah pelosok. Fraksi Demokrat melalui Pandi Widiarto menekankan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar lebih efektif dan akuntabel.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), diwakili Ramadhani, menyoroti pentingnya anggaran untuk memperkuat program kesehatan masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Indonesia Raya menambahkan masukan terkait perlunya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah. Pandangan terakhir disampaikan Fraksi PKS melalui Syaiful Bakhari, yang menyoroti isu pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas UMKM.

Adapun APBD Kutim tahun 2025 yang diajukan memiliki nilai sebesar Rp11,150 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi setiap fraksi dalam memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif. Ia berharap pembahasan berikutnya dapat menghasilkan APBD yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kutim secara menyeluruh.

Dengan agenda ini, pembahasan APBD Kutim Tahun 2025 memasuki tahapan penting menuju finalisasi, di mana masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan rancangan anggaran tersebut. (adv)

Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd, SD, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih bijak dalam melakukan mutasi tenaga pendidik, khususnya mereka yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, mutasi yang tidak terencana dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan.

“Tenaga pendidik memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Kebijakan mutasi yang tidak tepat hanya akan mengganggu proses belajar-mengajar, terutama jika tidak memperhatikan kebutuhan sekolah dan kompetensi guru,” tegas Yan.

Dalam diskusi informal dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, Yan menyampaikan saran agar tenaga PPPK yang diangkat tidak dipindahkan ke lokasi baru. “Saya sempat bercerita kepada kepala dinas, ketika nanti mengangkat tenaga PPPK, jangan tugaskan di tempat lain lagi,” ujarnya.

Yan menyoroti , mutasi sering kali menyulitkan guru yang harus beradaptasi di lingkungan baru, apalagi jika mereka kesulitan mendapatkan tempat tinggal. “Kenapa saya sebut menyusahkan orang? Karena di sini dia sudah punya rumah, sementara di tempat baru pasti tidak punya. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Menurutnya, pengangkatan PPPK merupakan langkah positif dalam memperkuat sektor pendidikan. Namun, agar kebijakan ini efektif, pemerintah harus menjaga stabilitas penempatan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan sekolah dan kemampuan masing-masing guru.

Yan juga menilai, mutasi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menurunkan semangat dan produktivitas para tenaga pendidik. Ia menyarankan Pemkab Kutim untuk melibatkan kepala sekolah, pengawas, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun kebijakan mutasi.

“Sektor pendidikan adalah fondasi bagi masa depan Kutai Timur. Kita semua harus bekerja sama memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung pengembangan pendidikan di daerah ini,” tutupnya. (adv)

Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Dr. Tyty Novel Paembonan, menyampaikan, aspirasi masyarakat yang diterimanya selama reses di beberapa kecamatan di daerah pemilihan (Dapil) II masih didominasi oleh usulan terkait infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Novel ini saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur pada Kamis (28/11/2024). “Usulan masyarakat itu masih dominan infrastruktur, terutama jalan yang belum memadai,” ungkap Novel kepada awak media.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, reses kali ini dilakukan di Desa Kandolo (Kecamatan Teluk Pandan), Desa Manunggal Jaya (Kecamatan Rantau Pulung), dan Desa Sepaso Barat (Kecamatan Bengalon). Dari ketiga lokasi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai sangat mendesak.

Menurut Novel, pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama karena kondisi jalan di Dapil II masih jauh dari memadai. Hal ini berdampak pada aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi jalan di Dapil II memang masih banyak yang belum memadai. Ini sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan pokok lainnya,” jelas Novel.

Selain itu, keluhan terkait pendidikan juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet, yang dinilai belum layak untuk mendukung proses belajar-mengajar.

“Sekolah ini perlu perhatian serius, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet. Semua itu harus lebih memadai agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.

Selain infrastruktur dan pendidikan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait fasilitas kesehatan yang masih minim. Novel mencatat perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, akses terhadap program beasiswa juga menjadi salah satu keluhan masyarakat. Meski pemerintah telah meningkatkan besaran beasiswa, mekanisme penyaluran yang dilakukan secara online dinilai menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan yang minim akses internet.

“Masyarakat di desa, terutama yang terpencil, tidak bisa akses internet. Mereka bahkan tidak paham bagaimana menggunakannya. Jadi, ini juga menjadi kendala besar,” ungkap Novel.

Novel berharap, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama reses. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan akses layanan publik agar masyarakat di pedesaan tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

“Semua aspirasi ini harus menjadi perhatian serius. Kita ingin pembangunan di Kutai Timur lebih merata, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal,” pungkas Novel. (adv)

Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Dr. Tyty Novel Paembonan, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur agar lebih aktif dalam menyosialisasikan program beasiswa. Ia berharap informasi terkait program ini diumumkan secara luas, khususnya di kantor desa dan sekolah-sekolah, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut.

“Saya meminta pemerintah agar program beasiswa ini diumumkan di setiap kantor desa. Semua orang pasti berurusan dengan desa, sehingga di sana seharusnya disosialisasikan melalui pengumuman tertulis. Dengan begitu, masyarakat bisa membaca dan tahu bahwa ini adalah program pemerintah berupa beasiswa,” kata Dr. Tyty Novel, Kamis (20/11/2024).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengumuman di lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah mendapatkan informasi secara langsung. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada pelajar yang tertinggal dari kesempatan untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah.

“Selain di kantor desa, saya juga berharap program ini diumumkan di sekolah. Tujuannya agar semua anak-anak tahu dan bisa memanfaatkan program beasiswa ini,” lanjutnya.

Menurut Dr. Tyty, sosialisasi yang baik merupakan kunci keberhasilan program pemerintah. Dengan penyampaian informasi yang jelas dan terjangkau, masyarakat di seluruh pelosok Kutai Timur akan lebih mudah memahami dan mengajukan permohonan beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

“Program seperti ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan masyarakat. Maka, penting sekali memastikan informasi ini menjangkau semua pihak, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun pengumuman langsung di tempat-tempat strategis,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Kutim dalam menyediakan beasiswa, tetapi menilai masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dr. Tyty berharap pemerintah dapat memperbaiki mekanisme sosialisasi agar lebih merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Beasiswa ini adalah kesempatan besar untuk masyarakat, terutama bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terkendala biaya. Jadi, mari kita pastikan program ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tutup Dr. Tyty.

BENGALON – Anggota DPRD Kutai Timur dari Partai Demokrat, H. Masdari Kidang, melaksanakan reses di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Desa Sepaso Timur dan dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat.

H. Masdari Kidang, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutim 2 meliputi Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, dan Teluk Pandan, menegaskan bahwa reses ini merupakan momentum penting untuk menyerap keluhan, saran, serta kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan usulan-usulan tersebut di tingkat legislatif.

Dalam kegiatan reses ini, H. Masdari Kidang menerima berbagai masukan terkait kebutuhan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan dukungan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. “Reses adalah kesempatan berharga untuk mendengar langsung suara masyarakat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti apa yang menjadi prioritas mereka,” ujar H. Masdari.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Camat Bengalon, Ahmad Rusydi, dan Kepala Desa Sepaso Timur, Budi Yulidar, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dialog. Kehadiran mereka, menurut warga, memberikan keyakinan bahwa aspirasi yang disampaikan akan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Ahmad Rusydi menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif H. Masdari yang secara langsung turun ke masyarakat. “Ini adalah wujud nyata sinergi antara legislatif dan masyarakat. Kami berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.

Dalam dialog, warga Desa Sepaso Timur menyoroti kebutuhan perbaikan jalan desa, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, dan akses terhadap pendidikan berkualitas. H. Masdari mencatat seluruh masukan tersebut sebagai prioritas yang akan diperjuangkan dalam alokasi anggaran mendatang.

Ia juga mengajak warga untuk terus aktif dalam menyuarakan kebutuhan mereka. “Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa masukan dari warga, kami tidak bisa bekerja secara maksimal,” tegasnya.

Kegiatan reses ini menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen H. Masdari Kidang untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil Kutim 2. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan, diharapkan berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.

H. Masdari menutup kegiatan tersebut dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya reses. “Kami akan terus hadir bersama masyarakat, mendengar, dan berjuang untuk kemajuan bersama,” tutupnya. (ADV)