Category: Advetorial

  • Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah merampungkan pembahasan awal terkait usulan sejumlah proyek tahun jamak yang krusial bagi daerah. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jumat (21/11/2025)

    Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, membenarkan bahwa proyek-proyek tersebut telah masuk dalam daftar prioritas legislatif. Beberapa usulan infrastruktur utama yang menjadi sorotan meliputi pembangunan Jalan Simpang Muara Bengalon menuju Muara Bengalon. Selain itu, terdapat rencana strategis untuk membangun jalan pengalihan dari Jalan Poros Bontang menuju Jalan Ring Road.

    “Pembangunan jalan pengalihan ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan berat pengangkut alat-alat berat,” ujar Yusri. Ia menambahkan, untuk proyek pembangunan Jalan Rantau Pulung, diperkirakan pengerjaannya akan dimulai pada tahun depan.

    Secara keseluruhan, Yusri Yusuf mengungkapkan bahwa total ada 32 proyek tahun jamak yang diusulkan. Puluhan proyek ini mencakup kebutuhan mendesak dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kutim.

    “Jumlah usulan proyek tahun jamak yang masuk mencapai 32 buah, berasal dari semua Dapil,” jelasnya.

    Yusri menekankan harapan agar DPRD dapat mengawal seluruh usulan ini. Ia berharap implementasi proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kutai Timur.

    Sementara itu, dari Dapil V, anggota DPRD Akhmad Sulaiman turut menyuarakan kebutuhan mendesak dari Kecamatan Sandaran. Ia menyebutkan bahwa dari Sandaran saja, diusulkan lima proyek jalan dan tambahan pembangunan Pelabuhan di Manubar.

    “Kecamatan Sandaran meminta alokasi proyek tahun jamak yang lebih banyak karena wilayah ini masih sangat tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Bahkan, jalan antar desa saja masih belum tembus, seperti jalur antara Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangakaliat yang saat ini masih harus memutar melalui Kabupaten Berau,” tegas Akhmad Sulaiman, menyoroti urgensi pembangunan di wilayah terluar.(Adv/DPRD)

  • 32 Proyek Multiyears DPRD Kutim Senilai Rp2,1 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

    32 Proyek Multiyears DPRD Kutim Senilai Rp2,1 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

    Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan bahwa setidaknya 32 usulan proyek telah diajukan dalam pembahasan awal proyek tahun jamak atau multiyears (MY) pertama. Meski demikian, Jimmi menyebut jumlah usulan ini masih sangat mungkin untuk berkurang seiring proses pembahasan, Kamis (20/11/2025).

    Usulan proyek yang mencapai puluhan item tersebut, jelas Jimmi, sebagian besar datang dari dorongan anggota DPRD yang membawa aspirasi dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Mereka mendorong pembangunan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur.

    “Mayoritas usulan DPRD itu adalah infrastruktur. Proyek MY ini sifatnya tiga tahun anggaran,” ujar Jimmi usai pembahasan di Kantor DPRD Kutim.

    Salah satu usulan spesifik yang didorong adalah pengembangan Stadion Kudungga. Kawasan stadion ini memiliki luas lebih dari 50 hektar yang pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Pengembangan ini bertujuan untuk penataan yang lebih baik, termasuk memaksimalkan area yang masih berupa lahan batu merah agar dapat digunakan optimal oleh masyarakat.

    Terkait anggaran, Jimmi memperkirakan 32 item pekerjaan tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp2,1 triliun. Angka ini masih berupa simulasi dan diperkirakan masih bisa turun.

    “Nilai Rp2,1 triliun itu masih berupa simulasi. Jumlah riilnya nanti sangat tergantung persetujuan DPRD, setelah Pemerintah memformulasikan sesuai dengan yang disetujui,” jelasnya.

    Jimmi menambahkan bahwa proses selanjutnya akan melalui revisi dan pembahasan lanjutan. Perkembangan final akan diputuskan dalam rapat pembahasan berikutnya, di mana akan dilihat seberapa optimal usulan masyarakat tersebut dapat disetujui dan dilaksanakan.

    Lebih lanjut, Jimmi menegaskan bahwa rencana pembangunan kantor instansi vertikal tidak masuk dalam program multiyears ini. “Pembangunan Kantor Instansi Vertikal tidak ada yang masuk MY. Masuknya di kontrak tahunan saja. Tahun depan memang ada,” tutupnya.(Adv/DPRD)

  • Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    KUTAI TIMUR –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp4,8 triliun lebih. Proyeksi angka ini menjadi perhatian serius mengingat adanya potensi dampak signifikan terhadap sejumlah program, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi seluruh pegawai, Kamis (20/11/2025)

    Meskipun demikian, Aldriansyah menyebutkan masih ada peluang penambahan anggaran yang cukup besar, yang dapat terjadi pada APBD Perubahan. Potensi penambahan tersebut berasal dari Dana Kurang Salur tahun 2024 dari Pemerintah Pusat, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun.

    “Anggaran kita tahun 2026 memang diperkirakan hanya Rp4,8 triliun. Namun, ada harapan penambahan jika dana kurang salur tahun 2024 dari pusat dapat ditransfer ke Kutim,” jelas Aldriansyah.

    Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutim tengah berupaya keras mengurus pencairan dana kurang salur tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Syafur, diketahui sedang berada di Jakarta untuk melakukan koordinasi intensif. Walau demikian, Aldriansyah menegaskan, meskipun dana kurang salur tersebut berhasil dicairkan dalam waktu dekat, penggunaannya baru dapat direalisasikan pada APBD Perubahan tahun 2026.

    Dampak paling nyata dari penurunan proyeksi APBD 2026 ini, lanjutnya, adalah pada alokasi untuk biaya operasional pegawai, khususnya TPP. Berdasarkan aturan, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai (PNS dan PPPK) maksimal hanya 30 persen dari total APBD.

    Dengan proyeksi APBD Rp4,8 triliun, artinya alokasi maksimal untuk gaji dan tunjangan hanya sekitar Rp1,44 triliun. Perhitungan ini mengindikasikan bahwa TPP pegawai Kutim berpotensi mengalami pemangkasan yang cukup besar, diperkirakan mencapai 60 hingga 80 persen.

    “Penurunan persentase TPP ini diperkirakan akan sangat signifikan. Namun, besaran pasti persentase penurunannya masih akan dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama dengan pihak eksekutif,” tutup Aldriansyah, menekankan bahwa pembahasan mendalam mengenai kebijakan ini akan segera dilakukan.(Adv/DPRD)

  • DLH Kutim Terapkan Konsep Pengelolaan Sampah Berjenjang, Targetkan 70 Persen Sampah Tak Lagi ke TPA

    DLH Kutim Terapkan Konsep Pengelolaan Sampah Berjenjang, Targetkan 70 Persen Sampah Tak Lagi ke TPA

    Kutai Timur-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur terus memperkuat sistem pengelolaan sampah modern dengan konsep pengelolaan berjenjang dari hulu hingga hilir.

    Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) DLH Kutim, Dewi, menyebutkan, langkah ini menjadi strategi utama untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Menurut Dewi, berdasarkan data DLH, sekitar 60 persen dari total sampah yang dihasilkan masyarakat Kutim merupakan sampah organik. Karena itu, pengelolaan yang efektif terhadap jenis sampah ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengurangan beban TPA.

    “Kita ingin TPA ke depan hanya menampung residu saja, sekitar 30 persen. Jadi 70 persen sisanya harus bisa kita kelola di tingkat masyarakat,” ujar Dewi, Rabu (19/11/2025)

    Untuk mencapai target tersebut, DLH telah merancang konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat di tingkat RT. Sebanyak 20 RT binaan sedang mendapatkan pendampingan khusus agar mampu melakukan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri.

    “Di tahap awal, 20 RT ini akan menjadi contoh. Setelah sistemnya mapan, baru akan kita kembangkan ke wilayah lain,” katanya.

    Selain pemberdayaan di tingkat masyarakat, DLH juga berencana memaksimalkan fungsi TPS 3R di Pasar Induk Sangatta. Fasilitas ini akan dijadikan pusat pengolahan sampah organik (Organik Center), dengan fokus pada pengolahan limbah menjadi produk bermanfaat seperti kompos, maggot, dan pupuk alami.

    “Untuk sementara kami masih menggunakan sarana prasarana yang ada, tapi ke depan fasilitas ini akan ditingkatkan kapasitasnya,” ujar Dewi.

    Langkah-langkah itu merupakan bagian dari transformasi sistem persampahan Kutai Timur yang kini mulai meninggalkan metode open dumping menuju controlled landfill. Sistem baru ini memastikan sampah yang dibuang telah melalui proses pemadatan dan penutupan berlapis dengan tanah, sehingga meminimalkan potensi pencemaran lingkungan.

    “Sekarang sudah jauh lebih baik. Sampah yang masuk ke TPA kita ratakan, padatkan, lalu ditutup tanah setebal 20 sentimeter. Ini cara yang lebih ramah lingkungan dan sesuai standar nasional,” ungkap Dewi.

    Menurutnya, peningkatan pengelolaan sampah bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga perubahan perilaku masyarakat. DLH terus menggencarkan edukasi tentang pemilahan sampah di sumber, pemanfaatan sampah organik, dan pengurangan sampah plastik.

    “Kalau perilaku masyarakat berubah, sistem pengelolaan akan jauh lebih efektif. Itu yang terus kami dorong,” tambahnya.

    Dewi menilai, keberhasilan pengelolaan sampah akan menjadi penopang utama dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Karena itu, DLH menjadikan sektor persampahan sebagai prioritas meski anggaran terbatas.

    “Sekarang yang paling urgen memang sampah. Kita harap semua pihak memahami pentingnya sektor ini,” tegasnya(Adv/Kominfo)

  • Camat Kaliorang Dorong Sinergi Antardinas untuk Hilirisasi Produk Lokal

    Camat Kaliorang Dorong Sinergi Antardinas untuk Hilirisasi Produk Lokal

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Kaliorang menyerukan perlunya sinergi lintas dinas untuk memperkuat hilirisasi produk lokal, khususnya hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

    Camat Kaliorang, Rusmono, menegaskan bahwa selama ini masyarakat sudah mampu memproduksi hasil kebun seperti pisang, sawit, dan hortikultura, namun masih kesulitan di tahap pemasaran dan pengolahan. “Produksinya ada, tapi nilai tambahnya belum maksimal,” ujarnya, Jumat (14/11/2025)

    Menurutnya, masalah terbesar bukan di tingkat petani, melainkan pada kurangnya koordinasi antarinstansi. “Pertanian bekerja sendiri, perdagangan sendiri, koperasi juga jalan sendiri. Harusnya satu arah,” katanya.

    Ia mencontohkan, program ekspor pisang Kaliorang sempat berhasil namun terhenti karena tidak ada tindak lanjut lintas sektor. “Padahal dulu kita sampai ekspor ke Belgia,” ungkapnya.
    Rusmono berharap, ke depan dinas terkait bisa bersama-sama membangun sistem hilirisasi yang kuat. “Kalau ada pabrik pengolahan pisang atau minyak sawit skala kecil, hasilnya bisa dijual dengan harga lebih baik,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penguatan jaringan distribusi antar kecamatan. “Masalah ongkos kirim ini yang sering membuat produk kita kalah bersaing,” katanya.
    Camat Kaliorang mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan jalur logistik terpadu bagi hasil perkebunan dan UMKM. “Supaya biaya transportasi turun dan produk bisa masuk pasar lebih luas,” tambahnya.

    Menurutnya, tanpa dukungan kebijakan yang terintegrasi, potensi besar Kaliorang hanya akan berhenti di angka produksi. “Nilai ekonomi yang tinggi justru dinikmati daerah lain,” ujarnya.

    Ia menilai, sinergi lintas dinas juga akan memperkuat daya tahan ekonomi lokal. “Kalau petani untung, pedagang hidup, dan koperasi jalan, semua akan tumbuh bersama,” katanya.

    Rusmono menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program pemerintah. “Jangan hanya proyek, tapi benar-benar bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hilirisasi produk lokal bukan sekadar agenda ekonomi, tapi juga wujud kemandirian daerah. “Kaliorang harus berdiri di kaki sendiri, tidak selalu tergantung dari luar,” tegasnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ia yakin Kaliorang bisa menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kutai Timur. “Sinergi dan komitmen, itu kunci utamanya,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Kades Swarga Bara Ajak Pemuda Ubah Mindset, Dorong Wirausaha Mandiri

    Kades Swarga Bara Ajak Pemuda Ubah Mindset, Dorong Wirausaha Mandiri

    Kutai Timur – Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, mengajak generasi muda di wilayahnya untuk secara fundamental mengubah pola pikir dan orientasi kerja. Ia mendorong agar pemuda tidak lagi hanya menggantungkan harapan pada ketersediaan lowongan kerja di perusahaan pertambangan.

    Wahyuddin menekankan bahwa potensi ekonomi di Desa Swarga Bara sangat besar dan terbuka lebar, terutama pada sektor non-tambang. Peluang besar tersebut mencakup bidang pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Banyak anak muda kita yang masih berorientasi kerja di perusahaan. Padahal, potensi di desa ini sangat besar kalau mereka mau berusaha dan melihat peluang lain,” ujar Wahyuddin, menegaskan pentingnya inisiatif mandiri, Selasa (11/11/2025)

    Ia memberikan contoh positif, di mana sejumlah pemuda desa kini sudah mulai merintis berbagai usaha. Pemerintah desa memberikan pendampingan intensif bagi kelompok pemuda yang bergerak di bidang kuliner, peternakan, dan kerajinan batik. Program pemberdayaan ini menjadi prioritas dan didukung penuh melalui alokasi dana desa, termasuk penyelenggaraan pelatihan rutin.

    “Kami bantu mereka dari sisi pelatihan keahlian dan juga pemberian modal awal agar mereka memiliki keberanian untuk memulai usaha secara mandiri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wahyuddin menjelaskan bahwa upaya diversifikasi ekonomi ini memiliki tujuan ganda. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individual pemuda, langkah ini juga diharapkan efektif menekan angka pengangguran di kalangan usia produktif desa. Ia memiliki visi untuk menjadikan pemuda Swarga Bara sebagai motor penggerak utama ekonomi lokal.

    “Desa tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor tambang. Kalau pemudanya produktif, desa pasti maju dan perekonomian akan lebih stabil serta berkelanjutan,” tegas Wahyuddin.(Adv/Kominfo)

  • Bukit Asalea, Magnet Wisata Baru Swarga Bara yang Menawan

    Bukit Asalea, Magnet Wisata Baru Swarga Bara yang Menawan

    Kutai Timur – Swarga Bara di Kutai Timur kini memiliki daya tarik wisata alam baru selain Telaga Batu Arang, yakni Bukit Asalea. Dengan panorama alam yang indah dan suasana sejuk, bukit ini semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar.

    Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, meyakini bahwa Bukit Asalea memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata keluarga. Menanggapi hal tersebut, pemerintah desa bersama warga kini tengah menyusun rencana strategis untuk menata kawasan tersebut secara berkelanjutan.

    “Bukit Asalea ini sangat indah. Setiap harinya, banyak warga yang datang ke sini, khususnya untuk menikmati momen matahari terbit (sunrise) dan merasakan udara yang segar,” kata Wahyuddin, Senin (10/11/2025)

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kawasan ini juga sudah mulai menunjukkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal. Lokasinya yang strategis telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Beberapa warga setempat sudah mengambil inisiatif dengan mendirikan warung sederhana dan menyediakan area-area swafoto yang menarik.

    “Kami memiliki komitmen untuk membantu warga dalam mengembangkan fasilitas yang ada agar menjadi lebih layak. Tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan dari luar wilayah agar berkunjung ke Swarga Bara,” ujarnya menambahkan.

    Untuk mendukung kelancaran aktivitas pariwisata dan kenyamanan pengunjung, Pemerintah Desa Swarga Bara saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pihak PLN. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan pasokan listrik yang memadai di wilayah Bukit Asalea.

    “Kami sudah mengajukan permohonan bantuan pemasangan trafo baru. Ini sangat penting agar akses listrik dapat menjangkau seluruh area Bukit Asalea, sehingga kegiatan wisata dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” tutup Wahyuddin.(Adv/Kominfo)

  • Eks Tambang Jadi Ikon Wisata: Desa Swarga Bara Kembangkan Telaga Batu Arang

    Eks Tambang Jadi Ikon Wisata: Desa Swarga Bara Kembangkan Telaga Batu Arang

    Kutai Timur – Desa Swarga Bara, Kutai Timur, tengah serius mempersiapkan pengembangan Telaga Batu Arang, sebuah kawasan bekas tambang yang kini bertransformasi menjadi danau memukau dengan panorama eksotis. Pemerintah desa meyakini, potensi unik ini dapat diangkat sebagai ikon wisata baru yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

    Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah mengajukan permohonan resmi agar lahan bekas operasi pertambangan tersebut dapat diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa.

    “Kami sudah bersurat ke pihak perusahaan untuk dapat memanfaatkan lahan bekas tambang di wilayah ini sebagai kawasan wisata,” kata Wahyuddin, Minggu (9/11/2025)

    Ia menambahkan bahwa Telaga Batu Arang bukan hanya menyuguhkan pemandangan alam yang indah, tetapi juga mengandung nilai sejarah penting.

    Menurutnya, kawasan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang industri tambang di Kutai Timur. Oleh karena itu, desa bertekad menjadikannya sebagai destinasi wisata edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami ingin masyarakat belajar dari sejarah, bahwa bekas tambang sekalipun bisa disulap menjadi tempat yang indah, bermanfaat, dan memiliki nilai edukasi,” ujarnya.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Swarga Bara telah menyusun rencana penataan kawasan. Fokus utamanya adalah melengkapi Telaga Batu Arang dengan fasilitas dasar yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung. Fasilitas yang direncanakan meliputi pembangunan jalan setapak, gazebo, dan area parkir yang memadai.

    Wahyuddin menegaskan bahwa konsep wisata yang diusung akan tetap berbasis pada pelestarian dan tidak akan mengubah lingkungan secara drastis.

    “Kami tidak ingin mengubahnya secara ekstrem. Penataan yang dilakukan hanya sebatas agar kawasan ini menjadi lebih nyaman dan aman bagi para pengunjung,” tutup Wahyuddin.(Adv/Kominfo)

  • Wayang Orang Panorama Swarga Bara, Paduan Seni dan Ekonomi Kreatif

    Wayang Orang Panorama Swarga Bara, Paduan Seni dan Ekonomi Kreatif

    Kutai Timur – Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, terus berinovasi dalam mengembangkan potensi seni dan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kegiatan wayang orang yang digelar di kawasan Panorama, menjadi perpaduan antara seni, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal.

    Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, mengatakan, kegiatan wayang orang ini tidak sekadar hiburan. Ia menyebut, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan perajin batik untuk memamerkan karya mereka.

    “Wayang orang di Panorama ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan dan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan hasil kreasinya,” ungkap Wahyuddin, Jumat (7/11/2025).

    Ia menjelaskan, pertunjukan ini diadakan secara berkala dan menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan wisatawan lokal. Momen itu juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan batik khas Swarga Bara.

    “Setiap pementasan, kita libatkan warga yang punya usaha kecil, mulai dari kuliner hingga batik. Jadi ekonomi berputar sekaligus budaya kita hidup,” ujarnya.

    Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini mempererat kebersamaan masyarakat desa. Pemerintah desa pun terus memberikan dukungan melalui dana kegiatan dan pembinaan generasi muda.

    “Anak-anak muda kita arahkan agar ikut aktif di kegiatan budaya seperti ini, supaya mereka bangga dengan identitas desanya sendiri,” tutur Wahyuddin.

    Ia berharap, kegiatan seni seperti wayang orang dapat menjadi ciri khas Swarga Bara ke depan. Pemerintah desa juga berencana menggandeng pihak ketiga untuk membantu promosi wisata budaya desa.(Adv/Kominfo)

  • Yan Dorong Pemkab Kutim Optimalkan Pelaksanaan APBD di Awal Tahun

    Yan Dorong Pemkab Kutim Optimalkan Pelaksanaan APBD di Awal Tahun

    SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yan, S.Pd.SD., M.Pd., meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di awal tahun. Hal ini penting mengingat banyak program pembangunan, terutama infrastruktur, kerap mengalami keterlambatan.

    “APBD Kutim disahkan setiap bulan November, sebulan sebelum tahun anggaran baru. Seharusnya waktu tersebut cukup bagi pemerintah untuk menyusun program kerja dan memastikan pelaksanaannya dapat dimulai di awal tahun,” ujar Yan, Kamis (16/11/2024).

    Menurut Yan, pengoptimalan ini akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan program prioritas, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya manajemen waktu yang lebih baik untuk meminimalkan hambatan teknis di lapangan.

    Selain itu, Yan juga menyoroti keterlambatan pencairan gaji pegawai di awal tahun. Ia mengungkapkan, gaji yang idealnya dibayarkan pada bulan Januari justru baru dicairkan pada bulan Maret. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Keterlambatan seperti ini sangat memengaruhi pegawai, baik dari sisi kesejahteraan maupun motivasi kerja. Kita harap Pemkab bisa memperbaiki mekanisme pencairan agar hak-hak pegawai dapat terpenuhi tepat waktu,” tambahnya.

    Yan juga mengingatkan bahwa perencanaan yang baik perlu diiringi dengan pengawasan ketat untuk memastikan setiap anggaran digunakan sesuai peruntukannya. “Kita di DPRD akan terus mendorong agar pelaksanaan APBD lebih efektif dan transparan, demi kepentingan masyarakat Kutim,” tutupnya.  (Adv)