My Blog

Category: Nasional

  • Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Kutai Timur – Polsek Sangatta melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah untuk mencegah gejolak harga bahan pokok dan memastikan ketersediaannya tetap aman bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolsek Sangatta, Sabtu (9/8/2025).

    Kapolsek Sangatta, Iptu Alan Firdaus, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 100 paket sembako murah untuk dibagikan kepada warga. Paket tersebut berisi bahan kebutuhan pokok yang harganya disubsidi agar terjangkau.

    “Kegiatan hari ini dilakukan di halaman Polsek Sangatta. Kami siapkan 100 paket sembako murah sebagai upaya Polri, khususnya Polsek Sangatta, untuk membantu masyarakat dan pemerintah memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil di tangan konsumen,” ujar Kapolsek Alan.

    Ia menegaskan, GPM menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polsek Sangatta terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga sembako dapat berdampak langsung pada daya beli warga, sehingga perlu langkah antisipasi.

    Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehari sebelumnya di Mempawah, Kalimantan Barat.

    “Bapak Kapolri kemarin telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 310,25 ton langsung kepada masyarakat. Instruksi beliau, seluruh jajaran Polres dan Polsek harus melaksanakan GPM di wilayah masing-masing, hingga kecamatan terjauh di Kutai Timur,” kata Fauzan.

    Menurut Fauzan, Polsek Sangatta menjadi salah satu pelaksana awal program di Kutai Timur. Ia mengapresiasi jajaran yang sigap merespons arahan pimpinan untuk segera bergerak.

    Tak hanya di Sangatta, Fauzan memastikan seluruh Polsek di Kutai Timur akan menggelar GPM dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan harga dan mengurangi beban warga, khususnya menjelang momen-momen tertentu yang rawan inflasi.

    Polres Kutai Timur sendiri dijadwalkan menggelar GPM pada Minggu (10/8/2025) di Lapangan Polder Ilham Maulana, Sangatta. Kegiatan tersebut akan digabung dengan olahraga bersama warga.

    “Besok kita gabungkan GPM dengan kegiatan olahraga bersama. Harapannya, selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, kita juga dapat menjalin kedekatan antara Polri dan warga,” tambah Fauzan.

    Ia menilai, keberhasilan program seperti GPM tidak hanya diukur dari jumlah paket yang terdistribusi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kestabilan harga di pasar. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    Selain memberikan manfaat ekonomi, Fauzan berharap program ini dapat meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat. Baginya, polisi bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pelayanan sosial.

    “Ini bagian dari upaya kita menuju Indonesia Emas 2045. Polisi harus hadir, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

  • Meriahkan HUT RI ke-80, Polres Kutim Laksanakan Gerakan Pembagian Bendera

    Meriahkan HUT RI ke-80, Polres Kutim Laksanakan Gerakan Pembagian Bendera

    KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur melaksanakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih kepada masyarakat.

    Kegiatan ini berlangsung serentak di sejumlah titik strategis di Jalan Pendidikan, Kamis (7/8/2025), sebagai bagian dari program nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

    Warga menyambut antusias kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, S.H., SS.I.K., M.H. Sejak pagi hari, masyarakat terlihat ramai berkumpul untuk menerima bendera secara gratis yang dibagikan oleh personel kepolisian.

    Dalam keterangannya, AKBP Fauzan Arianto menjelaskan bahwa gerakan pembagian bendera ini bertujuan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan perayaan kemerdekaan RI. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air, terutama menjelang momen sakral seperti 17 Agustus.

    “Melalui pembagian bendera Merah Putih ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk ikut serta memeriahkan HUT RI ke-80 dengan mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus,” ujarnya kepada wartawan.

    Ia menambahkan bahwa pengibaran bendera tidak hanya menjadi simbol perayaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

    Selain membagikan bendera, Polres Kutim juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Agustus. Warga diimbau agar menghindari kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan publik, serta turut serta dalam kegiatan positif yang diselenggarakan di lingkungan masing-masing.

    Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk upaya Polres Kutim mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Diharapkan melalui interaksi langsung seperti ini, kepercayaan dan solidaritas masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

    Salah satu warga penerima bendera, Ridho (42), mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, pembagian bendera secara gratis sangat membantu masyarakat yang ingin ikut merayakan kemerdekaan namun terkendala biaya.

    “Kami sangat senang dan merasa dihargai. Bendera ini akan langsung kami pasang di depan rumah. Semoga Indonesia semakin maju dan damai,” ujar Ridho.

    Tidak hanya orang dewasa, anak-anak yang turut hadir bersama orang tuanya juga tampak bersemangat menerima bendera kecil yang dibagikan. Suasana di sekitar lokasi berlangsung meriah namun tetap tertib.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat dan didukung oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah.

    Dengan adanya kegiatan ini, Polres Kutai Timur berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus tumbuh di hati masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

    “Kami ingin membangkitkan kembali rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan,” tegas Kapolres.

  • Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera One Piece yang identik dengan tokoh-tokoh bajak laut dalam serial anime asal Jepang menjadi sorotan publik.

    Simbol ini, bagi sebagian masyarakat, dinilai sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah yang kontroversial.

    Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, angkat bicara menanggapi tren tersebut. Ia menyatakan bahwa ekspresi masyarakat melalui simbol-simbol hiburan seperti bendera komunitas adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi simbol tertinggi di Tanah Air.

    “Setidak-tidaknya jangan lebih tinggi daripada bendera NKRI. Karena itu kan simbol negara,” ujar Jimmi, saat ditemui awak media, Rabu (6/8/2025).

    Menurutnya, Merah Putih merupakan lambang persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dikalahkan oleh simbol apa pun, termasuk dari komunitas hobi atau hiburan. Kendati demikian, ia mengakui bahwa tidak ada larangan eksplisit terkait pengibaran bendera komunitas.

    Ia bahkan mengutip pandangan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menyebut bahwa pengibaran bendera komunitas seperti ini tak ubahnya dengan pengibaran bendera klub sepak bola.

    “Menurut Gus Dur waktu itu, ya enggak ada larangan. Itu kan seperti bendera komunitas. Tapi yang paling utama adalah kesatuan NKRI, itu yang penting,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Jimmi menyebut bahwa kritik masyarakat, meskipun dilakukan melalui simbol tak biasa, tetap perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah, katanya, harus membuka diri terhadap kritik tersebut.

    “Kritik itu sebagai masukan, sebagai vitamin yang menyegarkan APBD dan memperkuat pondasi pemerintahan,” jelasnya.

    Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah selalu berjalan sempurna. Kritik menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

    “Kadang pemerintah ada yang lalai. Sehingga kritik itu sangat membantu. Tidak masalah jika ada. Sebenarnya masalah, tapi kita negara demokratis,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, juga menanggapi fenomena tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh penjuru daerah.

    “Mari kita kibarkan bendera Merah Putih. Kita semarakkan peringatan puncak Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga kita bisa belajar dari jasa-jasa para pahlawan,” ujarnya.

    Kapolres menekankan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan pengibaran bendera One Piece di wilayah Kutai Timur. Namun demikian, ia tetap memberikan imbauan agar masyarakat tidak mengibarkan bendera komunitas melebihi posisi Merah Putih.

    “Alhamdulillah sementara belum ada dan mudah-mudahan tidak ada,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan bertindak sesuai situasi di lapangan, namun pendekatan yang utama tetap mengedepankan edukasi dan pemahaman akan semangat kebangsaan.

    “Kami tetap himbau, kibarkan bendera Merah Putih. Jangan lebih tinggi dari Merah Putih,” tutupnya.(Ciaa/)

  • Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045: Kutim Bangun Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi

    Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045: Kutim Bangun Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi

    Kutai Timur – Upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 terus dikuatkan. Salah satunya melalui pembangunan Dapur Sentra Pangan Berbasis Gizi ( SPPG ) di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang ditargetkan menjadi pusat penyedia pangan bergizi dan sarana pemberdayaan masyarakat lokal.

    Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan anak-anak sekolah di Kutim mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi secara berkelanjutan.

    Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan pembangunan dapur SPPG dinilai membawa dampak positif jangka panjang.

    “Alhamdulillah atas program dari pusat seperti ini. Kita melihat adanya efek vital yang nanti akan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat petani. Program ini membuka pasar yang jelas bagi hasil pertanian lokal,” ujar Jimmi.

    Menurut Jimmi, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik. Ia pun optimis bahwa pembangunan SPPG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja di Kutim.
    Ia menjelaskan bahwa sejumlah komoditas seperti padi, semangka, dan kedelai sangat potensial untuk diintegrasikan dalam rantai pasokan pangan di SPPG. Dengan begitu, kata dia, keberadaan fasilitas ini akan menjadi semangat baru untuk memperkuat sektor pertanian lokal.

    “Kita harus sukseskan rantai pasok ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Karena program seperti ini menunjang pembangunan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta semua pihak dapat memahami serta mendukung penuh pelaksanaan pembangunan SPBG. Bupati juga menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari upaya Indonesia menuju visi besar 2045.

    “20 tahun menuju 2045 bukanlah waktu yang lama. Bonus demografi saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak kita hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pembangunan dapur SPBG. Ia menyebut terdapat 42 titik pelaksanaan dapur SPBG di Kutim, di luar wilayah Sangatta.

    “Ini harus menjadi kolaborasi bersama, karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” jelasnya.

    Sementara itu, Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Ariyanto, menjelaskan bahwa groundbreaking ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI dan dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Indonesia.

    “Alhamdulillah kegiatan groundbreaking ini dilaksanakan serentak dan tadi juga langsung dipimpin oleh Bapak Irwasum Polri dari Malang. Secara nasional, ada 205 dapur SPPG yang mulai dioperasionalkan, termasuk di Kutai Timur,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, kegiatan ini juga dibarengi dengan penanaman komoditas jagung sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

    Di Kutim sendiri, pelaksanaan SPPG melibatkan kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

  • Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Hukum, Polda Lampung Hentikam Kasus Tiktokers

    Polda Lampung akhirnya menghentikan kasus TikTokers Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke Ginda Ansori atas dugaan ujaran kebencian karena video kritiknya yang menyebut Lampung ‘Dajjal’.

    Dikutip dari detik.com, Polisi menyebut, tak ada unsur pidana dalam kritik tersebut. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, dalam konferensi pers dengan media, Selasa (18/4/2023). Ia mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara kasus tersebut dan meminta keterangan beberapa saksi ahli. Dari gelar perkaran dan pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya tindak pidana pada kritik pemuda yang tengah belajar di Australia tersebut.

    “Atas dasar laporan polisi tersebut, kami melakukan penanganan tindak lanjut dengan melaksanakan penyelidikan, kami telah memintai klarifikasi dan keterangan terhadap 6 orang saksi yang terdiri dari 3 saksi masyarakat termasuk pelapor, kemudian 3 saksi ahli, ahli bahasa 1 orang dan ahli pidana 2 orang,” katanya.

    “Atas alat bukti yang kami dapatkan dan keterangan klarifikasi tersebut, kami melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini dapat kami tingkatkan ke penyidikan atau tidak. Hasilnya, disimpulkan bahwasanya perkara ini bukan tindak pidana, sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penyelidikannya dengan alasan, bahwasanya perkara itu bukan sebuah perbuatan tindak pidana,” tegas Pandra.

    Pandra juga menegaskan kasus tersebut dihentikannya bukan karena ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk karena desakan banyak pihak agar kasus itu dihentikan. Kasus ini diketahui ramai di media sosial.

    “Tidak ada, kami pastikan bahwasanya penyelidikan atau penanganan perkara ini telah dilakukan bertransparan dan berkeadilan. Kami menyimpulkan bahwa ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, dikarenakan alat bukti yang kami dapat bahwasanya perbuatan terlapor bukan tindak pidana,” ujar Pandra.

    Terkait kata Dajjal yang dilaporkan Gindha, Pandra menyebut hal itu merupakan materi penyelidikan yang tidak bisa dipaparkan.

    “Ini merupakan materi penyelidikan kita, dan mohon maaf tidak bisa disampaikan. Tapi dari ahli telah menyimpulkan, perkara ini bukan perbuatan tindak pidana sehingga, atas keterangan tersebut dan alat bukti yang ada perkara ini kami hentikan penyelidikannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bima dilaporkan oleh warga bernama Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan mengandung SARA atas kata “Dajjal” yang diucapkannya saat mengkritik pembangunan di Lampung dalam video yang diunggahnya ke TikTok. Video tersebut lalu viral dan menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    “Iya benar sudah kami laporkan ke Polda Lampung,” kata Ginda dihubungi detikSumut, Minggu (16/4/2023).

    Laporan tersebut bernomor:LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG tertanggal 13 April 2023 tersebut. Ginda melaporkan Bima atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian mengandung SARA.

    “Yang kita laporkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE berkaitan dengan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA terkait kalimat yang diucapkan “gue berasal dari provinsi yang satu ini dajjal”,” terang Ginda.

  • Perusahaan Rusia Lirik Blok East Natuna

    Perusahaan Rusia Lirik Blok East Natuna

    www.ads.pojokdigital.com/, Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft tertarik untuk masuk ke pengelolaan lapangan gas Blok East Natuna.

    Adapun saat ini Zarubezhneft memiliki 50 persen hak partisipasi di salah satu proyek migas lepas pantai yang juga terletak di kawasan Pulau Natuna, Blok Tuna.

    “Yang Rusia mungkin hampir sama yang sekarang hampir terlibat di Blok Tuna,” ujar Dwi kepada media di Jakarta yang dikutip Selasa (6/12/2022).

    Dwi mengakui jika blok East Natuna memang diminati banyak investor termasuk BUMN asal Malaysia Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

    “Memang berminat saya kira di East Natuna banyak yang berminat dari Malaysia juga berminat,” imbuh Dwi.

    Asal tahu saja, berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna mengandung volume Initial Gas in Place (IGIP) atau volume gas di tempat hingga 222 triliun kaki kubik (tcf) serta cadangan sebesar 46 tcf.

    Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan PT Pertamina (Persero) berencana untuk menyerahkan kembali pengelolaan Blok East Natuna kepada pemerintah. Padahal, sebelumnya perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini diberikan penugasan khusus untuk mengembangkan blok tersebut.

    Pemerintah berencana melelang ulang Blok East Natuna setelah proses pengembalian blok tersebut oleh Pertamina tuntas.

    “Kalau kita tidak cepat mengambilnya saat ini, forget it! Tinggalkan saja karena ke depan, 10 hingga 20 tahun mendatang sudah masanya renewable energy,” ujar Tutuka.

    Blok East Natuna ditemukan tahun 1973 dan hingga saat ini masih belum dikembangkan. Kendala utama pengembangan blok ini adalah kadar CO2 yang mencapai 72 persen.

    Blok ini semula dikelola ExxonMobil dan mendapatkan hak kelolanya tahun 1980. Namun lantaran tidak ada perkembangan, pada tahun 2007 kontraknya dihentikan.

    Setahun kemudian yaitu tahun 2008, East Natuna diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina. Selanjutnya, ExxonMobil, Total dan Petronas, bergabung. Posisi Petronas kemudian digantikan PTT Exploration and Production (PTT EP) tahun 2012.

    Sayangnya tahun 2017 konsorsium ini bubar dengan alasan tidak ekonomis dan menyisakan PT Pertamina. (Ant/Ran)

     

  • Bunga Bangkai Raksasa di Sitingkai Agam

    Bunga Bangkai Raksasa di Sitingkai Agam

    www.ads.pojokdigital.com/, Lubukbasung – Satu individu bunga langka dan dilindungi jenis bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum) ditemukan mekar di kebun pinang milik warga di Jorong Sitingkai, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu (4/12/2022) kemarin.

    Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar Ardi Andono di Lubukbasung, Senin, mengatakan bunga bangkai tersebut dengan tinggi mencapai 4,35 meter dan lebar lebih dari satu meter.

    “Untuk ukurannya sendiri, sebagaimana dilaporkan adalah termasuk tinggi dan besar,” katanya.

    Ia mengatakan, bunga pertama kali diketahui oleh pemilik kebun dua minggu lalu. Sebelumnya ia menyangka hanya sebuah tunggul kayu sisa pembersihan kebun.

    Informasi tersebut diteruskan kepada Heru Nofriandi yang juga aktivis perlindungan dan pemerhati tumbuhan langka ketika berakitivitas di kebunnya.

    “Temuan itu juga dilaporkan kepada BKSDA melalui Resor Konservasi Wilayah II Maninjau,” katanya.

    Ia menambahkan, tumbuhan ini adalah jenis bunga bangkai raksasa dengan nama latin Amorphophallus titanum dan termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi.

    Pada saat ditemukan dalam kondisi mekar sempurna pada hari pertama. Bunga tersebut akan mekar sempurna sampai dengan membusuk dengan rentang waktu 7-10 hari.

    Bunga bangkai sendiri diketahui mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif atau berdaun yang ditandai dengan adanya batang dan daun serta berlangsung sampai dengan dua tahun, dan fase generatif atau berbunga yang berlangsung selama 7-10 hari.

    “Berbeda dengan tumbuhan bunga Rafflesia Arnoldii yang disebut bunga berumah dua, bunga bangkai adalah bunga berumah satu yang memiliki bunga jantan dan betina,” katanya.

    Ia mengakui, saat ini ada empat jenis bunga bangkai yang ditemukan di wilayah Agam, yakni Amorphophallus titanum, Amorphophallus gigas, Amorphophallus paoeniifolius, dan Amorphophallus variabilis.

    Bunga bangkai termasuk puspa yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. (Ant/Ben/Uni)

  • Konsolidasi Nasional KPU Dihadiri 6.341 Anggota

    Konsolidasi Nasional KPU Dihadiri 6.341 Anggota

    www.ads.pojokdigital.com/, Jakarta – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan sebanyak 6.341 anggota dan kesekjenan KPU, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU di Ancol, Jakarta, 1-3 Desember 2022.

    “Peserta yang hadir dalam konsolnas atau konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 orang terdiri atas para anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Hasyim saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional KPU hari kedua di Ancol Jakarta, Jumat (2/12/2022).

    Ia pun mengatakan melalui tema “Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024”, penyelenggaraan konsolidasi nasional tersebut salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan peran KPU sebagai lembaga layanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

    Lebih lanjut, Hasyim mengatakan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi amanat oleh negara untuk menjadi lembaga layanan.

    Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu kedua, peserta pemilu, baik partai politik, peserta pemilu perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan hingga saat ini, KPU telah menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu 2024. Di antaranya, verifikasi partai politik.

    Selanjutnya, mereka akan mempersiapkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD kabupaten/kota, dan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan tingkat kecamatan.

    “Selain itu, kami juga melakukan persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih dan nanti pada tanggal 16 Desember mulai dilakukan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,” ujar Hasyim. (Ant/Ben/Ran)

     

  • Bupati Sampaikan Tantangan Kutim di COP27 Sharm el-Shiekh Mesir

    Bupati Sampaikan Tantangan Kutim di COP27 Sharm el-Shiekh Mesir

    www.ads.pojokdigital.com/, Mesir – Upaya memanfaatkan konfrensi iklim PBB Tahun 2022 atau COP27 yang berrlangsung di Sharm el-Shiekh Mesir, terkait lobi dengan Bank Dunia membhas opsi penjulan kelebihan emisi karbon. Dilakukan bersama antara Pemprov Kaltim dibawah Gubernur Isran Noor dan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

    Pemaparan dilakukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Aksi Indonesia FOLU (Forestry and Other Land Uses) Net Sink 2030, dimana Ardiansyah Sulaiman menerangkan mengenai empat poin utama.

    Mulai dari kapasitas pemantauan untuk kawasan hutan Kutai Timur dengan cakupan luas dalam hal kesesuaian antara pemanfaatan zona lahan dan rencana tata ruang, khususnya untuk kawasan hutan lindung dan kawasan penggunaan lahan.

    “Selanjutnya ialah pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi terutama di sekitar kawasan lindung. Melakukan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk pekebun dan korporasi kelapa sawit,” jelas lelaki berkacamata ini, dalam forum yang disiarkan di channel youtube Kominfo Kaltim pada Selasa (15/11/2022) malam.

    Untuk poin keempat ialah melaksanakan partisipasi masyarakat sipil untuk meningkatkan praktik High Conservation Value (HCV) menuju pengurangan emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

    “Kita mendukung 100 persen. Kaltim sukses menunjukkan kontribusi besar kepada dunia dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan hijau berkelanjutan,” tegas Bupati Kutai Timur. (ADV-KOMINFO/War/Ran)

  • Strategi Pemanfaatan Alam Keberlanjutan Cara Kutim

    Strategi Pemanfaatan Alam Keberlanjutan Cara Kutim

    www.ads.pojokdigital.com/, Mesir – Tampil bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fathan Subchi dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Lalu Sekprov KaltimSri Wahyuni, Ketua Dewan Perubahan Iklim Regional Kaltim Daddy Ruhiyat, Manajemen Proyek PT Kaltim Prima Coal Louise Gerda Pessireron.

    Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang menjadi pembicara di Sharm el-Shiekh, Mesir pada Selasa (15/11/2022) lalu pukul 14.00-15.30 atau pukul 20.10-21.30 Waktu Indonesia Tengah (WITA) bertempat di Indonesia Pavilion. Menyampaikan enam strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim.

    Ia menerangkan mulai dari langkah pertama yakni deklarasi untuk yurisdiksi berkelanjutan dalam produksi minyak sawit dilakukan secara terperinci. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk pelaporan rencana aksi mitigasi bagi anggota UMKM, koperasi, bersama-sama dengan pemerintah dan swasta (difasilitasi oleh GIZ SCPOPP).

    “Membuat peraturan di tingkat desa yang memasukkan kawasan lindung desa dan ini sejalan dengan rencana tata ruang. Lalu langkah berikutnya ialah penguatan koperasi usaha kecil dan pekebun untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO,” tegas Ardiansyah Sulaiman.

    Adapun dua langkah terakhir lainnya ialah pengembangan rencana perkebunan berkelanjutan dan pengembangan rencana dan protokol kajian risiko bencana. Tak hanya itu, diperkuat pula dengan Keputusan Bupati untuk mengamankan nilai indikatif konservasi tinggi dengan total luas 48.993 hektar.

    “Kami juga melakukangreen supply chain disepakati dan diimplementasikan dalam bentuk kemitraan antara koperasi usaha kecil dan korporasi. Termasuk untuk limbah cair kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik,” jelasnya dalam forum. (ADV-KOMINFO/War/Ran)