My Blog

Category: Ekonomi

  • Koperasi Jasa Pemuda Kutim Hebat Buka Bank Sayur dan Buah, Perkuat Akses Pangan Segar

    Koperasi Jasa Pemuda Kutim Hebat Buka Bank Sayur dan Buah, Perkuat Akses Pangan Segar

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Koperasi Jasa Pemuda Kutim Hebat resmi membuka layanan Bank Sayur dan Buah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan segar dengan harga terjangkau.

    Program ini menjadi langkah strategis koperasi yang selama ini berfokus pada pengembangan usaha pertanian dan perdagangan di Kutai Timur. Melalui Bank Sayur dan Buah, koperasi berperan sebagai penghubung antara petani lokal dan konsumen.

    Ketua Koperasi Jasa Pemuda Kutim Hebat, Habibi, mengatakan kehadiran program tersebut merupakan bentuk komitmen koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

    “Bank Sayur dan Buah ini adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Habibi, Jumat (20/2/2026).

    Ia menjelaskan, koperasi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah kelompok tani lokal untuk memastikan pasokan sayur dan buah tetap stabil. Kerja sama itu juga bertujuan menjaga kualitas dan kesegaran produk yang dipasarkan.

    Menurutnya, kemitraan langsung dengan petani memungkinkan rantai distribusi menjadi lebih singkat. Dengan demikian, harga jual kepada masyarakat dapat ditekan tanpa mengurangi keuntungan petani.

    “Kami berharap dengan adanya inisiatif ini, masyarakat dapat menikmati sayur dan buah segar dengan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.

    Selain membantu petani dalam hal pemasaran, koperasi juga mendorong peningkatan kualitas produksi. Petani binaan diberikan pendampingan agar hasil panen memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

    Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk pertanian lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

    Kehadiran Bank Sayur dan Buah juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pangan segar bagi masyarakat.

    Koperasi menargetkan program ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen ke depan, sekaligus memperluas jaringan kerja sama dengan kelompok tani lainnya.

    Dengan inovasi tersebut, Koperasi Jasa Pemuda Kutim Hebat optimistis mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal serta mendorong kualitas hidup masyarakat Kutai Timur secara berkelanjutan.

  • Perusahaan Rusia Lirik Blok East Natuna

    Perusahaan Rusia Lirik Blok East Natuna

    www.ads.pojokdigital.com/, Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft tertarik untuk masuk ke pengelolaan lapangan gas Blok East Natuna.

    Adapun saat ini Zarubezhneft memiliki 50 persen hak partisipasi di salah satu proyek migas lepas pantai yang juga terletak di kawasan Pulau Natuna, Blok Tuna.

    “Yang Rusia mungkin hampir sama yang sekarang hampir terlibat di Blok Tuna,” ujar Dwi kepada media di Jakarta yang dikutip Selasa (6/12/2022).

    Dwi mengakui jika blok East Natuna memang diminati banyak investor termasuk BUMN asal Malaysia Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

    “Memang berminat saya kira di East Natuna banyak yang berminat dari Malaysia juga berminat,” imbuh Dwi.

    Asal tahu saja, berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna mengandung volume Initial Gas in Place (IGIP) atau volume gas di tempat hingga 222 triliun kaki kubik (tcf) serta cadangan sebesar 46 tcf.

    Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan PT Pertamina (Persero) berencana untuk menyerahkan kembali pengelolaan Blok East Natuna kepada pemerintah. Padahal, sebelumnya perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini diberikan penugasan khusus untuk mengembangkan blok tersebut.

    Pemerintah berencana melelang ulang Blok East Natuna setelah proses pengembalian blok tersebut oleh Pertamina tuntas.

    “Kalau kita tidak cepat mengambilnya saat ini, forget it! Tinggalkan saja karena ke depan, 10 hingga 20 tahun mendatang sudah masanya renewable energy,” ujar Tutuka.

    Blok East Natuna ditemukan tahun 1973 dan hingga saat ini masih belum dikembangkan. Kendala utama pengembangan blok ini adalah kadar CO2 yang mencapai 72 persen.

    Blok ini semula dikelola ExxonMobil dan mendapatkan hak kelolanya tahun 1980. Namun lantaran tidak ada perkembangan, pada tahun 2007 kontraknya dihentikan.

    Setahun kemudian yaitu tahun 2008, East Natuna diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina. Selanjutnya, ExxonMobil, Total dan Petronas, bergabung. Posisi Petronas kemudian digantikan PTT Exploration and Production (PTT EP) tahun 2012.

    Sayangnya tahun 2017 konsorsium ini bubar dengan alasan tidak ekonomis dan menyisakan PT Pertamina. (Ant/Ran)

     

  • Isran Noor Serahkan DIPA dan Buku TKDD Tahun 2023 ke Asisten II Seskab Kutim

    Isran Noor Serahkan DIPA dan Buku TKDD Tahun 2023 ke Asisten II Seskab Kutim

    www.ads.pojokdigital.com/, Samarinda – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Zubair, pada Jum’at (2/12/2022) mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kaltim.

    Hal tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Isran Noor di Hotel Mercure Samarinda, dimana tidak saja Kutim. Namun kepada 9 Kabupaten/Kota lainnya serta lembaga vertikal di Kalimantan Timur.

    Orang Nomor Satu di Kaltim tersebut bangga, mengingat dana alokasi APBN 2023 Kaltim mencapai Rp 62,79 triliun. Hal ini merupakan angka terbesar dalam sejarah provinsi, yang diambil luasan lahannya sebesar 256 hektar dipergunakan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga, melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp 30,20 triliun serta TKDD 2023 untuk Pemprov maupun Kabupaten/Kota se-Kaltim sebesar Rp 32,59 triliun.

    “Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat. Ini mencatatkan sejarah, terbesar sepanjang sejarah Kaltim,” jelasnya.

    Kabupaten Kutai Timur dalam TKDD 2023, mendapat anggaran sebesar Rp 4,664 triliun. Adapun Kukar mendapatkan dana sebesar Rp 5,919 trilin. Diikuti Berau Rp 2,774 triliun, Kubar Rp 2,687 triliun dan Paser Rp 2,257 triliun.

    Selanjutnya Samarinda Rp 1,872 triliun, Balikpapan Rp 1,599 triliun, Mahakam Ulu Rp 1,508 trilliun, Bontang Rp 1,372 Triliun, PPU Rp 1,367 triliun, untuk Provinsi sendiri sebesar Rp 6,562 triliun.

    “Dana transfer ke daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal, serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah. Sasarannya mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan memajukan perekonomian daerah,” tegas Gubernur. (Ran/Uni)

  • UMK Kukar Tahun 2023 Mencapai Rp 3,3 Juta

    UMK Kukar Tahun 2023 Mencapai Rp 3,3 Juta

    www.ads.pojokdigital.com/, Kutai Kartanegara – Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) Kukar tahun 2023 sebesar Rp 3.394.513 atau naik sebesar Rp 194.858 dengan persentase 6,09% dari tahun sebelumnya Rp 3.199.654,80.

    Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan Daerah Kukar bersama stakeholder terkait, di ruang rapat sekrataris daerah Kabupaten Kukar, Rabu (30/11/2022) kemarin.

    Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar Muhammad Hatta mengatakan, setelah Upah Minimun Provinsi (UMP) Kaltim sudah ditetapkan, maka kita saat ini menindaklanjutinya sesuai dengan Permenaker yang baru Nomor 18 tahun 2022, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2022 sudah harus menetapkan UMK.

    “Kita melaksanakan rapat penetapan UMK Kukar hari ini (Rabu 30 November 2022, red) karena tanggal 2 Desember 2022 kita sudah ditunggu provinsi untuk mengantarkan rekomendasi hasil kesepakatan ini,” ujarnya.

    Ia mengaku, pada rapat kita dengan Apindo dan serikat kerja ini berjalan sesuai dengan kita rencanakan, artinya penetapan itu tidak ada yang bergejolak.

    “Allhamdulilah hari ini lancar karena semua memahami, yang kita pakai adalah Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu adalah dasar acuan kita dan sudah disepekati,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, besaran UMK Kukar tidak jauh dengan besaran UMP Kaltim, terpenting besaran UMP harus lebih kecil dari pada UMK. Itu rumusnya karena itu sudah dirumuskan oleh Permenaker.

    “Setelah penetapan ini kami akan mengantarkan hasil kesepakatan tersebut ke provinsi Kaltim, nanti rekomendasi ini kita bawa dan mereka yang menetapkan,” jelasnya. (Kur/Ran)

  • Dua Tantangan Pemulihan Ekonomi 2022 Ungkap BI Kaltim

    Dua Tantangan Pemulihan Ekonomi 2022 Ungkap BI Kaltim

    www.ads.pojokdigital.com/, Samarinda – Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Kaltim Hendik Sundaryanto dalam Pertemuan Tahunan dengan tema Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan & Kebangkitan Menuju Indonesia Maju dilaksanakan di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan BI, Rabu (30/11/2022).

    Menyebutkan terdapat dua tantangan pada perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2022. Kendati ekonomi Kaltim telah mampu pulih dan mengalami peningkatan pada tahun ini, namun masih terdapat berbagai tantangan yang tentunya perlu ditemukan jawabannya dan sinergikan bersama.

    Tantangan pertama menurut Hendik yakni tingginya ketergantungan Kaltim terhadap sektor pertambangan. Hal ini mengarahkan perekonomian Kaltim menjadi sangat rentan terhadap dinamika global di tengah ketidakpastian.

    “Permintaan batu bara ke depan akan semakin melandai seiring dengan adanya berbagai komitmen global dalam rangka shifting energy ke arah green economy,” jelasnya.

    Tantangan kedua yakni ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain yang menyebabkan gejolak harga pangan. Diketahui pula proses pemindahan Ibu Kota Nusantara turut memberikan risiko peningkatan inflasi, mengingat adanya potensi penambahan jumlah penduduk yang akan berdampak pada ketercukupan pasokan pangan.

    “Untuk menjawab tantangan pertama, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab isu tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap ekspor batu bara adalah percepatan dan perluasan hilirisasi komoditas SDA mentah untuk menjadi lebih bernilai tambah,” ujarnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, BI Kaltim juga terus mendorong hilirisasi dan penciptaan proyek bernilai tambah tinggi melalui sinergi dengan Pemda serta pelaku usaha dalam wadah RIRU (Regional Investor Relation Unit).

    Salah satu produk RIRU Kaltim adalah pembuatan Profiling Investasi Kalimantan Timur (PIKAT) yang bertujuan menjaring berbagai potensi ekonomi baru non-SDA mentah untuk selanjutnya dibawa ke ajang promosi skala Internasional.

    Tidak hanya mendorong hilirisasi melalui advisory dan penguatan investasi, kami juga terus bersinergi mengembangkan potensi sektor pariwisata dan UMKM sebagai sumber perekonomian baru. (Disk/Ran)

  • Asisten II : Minimal 50 Persen PAD Masuk Struktur APBD

    Asisten II : Minimal 50 Persen PAD Masuk Struktur APBD

    www.ads.pojokdigital.com/, Sangatta – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Zubair menegaskan, dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 separuh atau 50 persen Pedapatan Asli Daerah (PAD) masuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sangat baik.

    “Untuk mewujudkan kemandirian fiskal, sudah barang tentu PAD Kutim harus dinaikkan lagi dibandingkan sebelumnya. Dalam ukuran minimal diangka 50 persen dari struktur APBD Kabupaten,” ujarnya pada Rabu (23/11/2022) siang.

    APBD Kutim nilainya besar, mengingat hingga sekarang ini masih ditopang oleh transfer dana pemerimbangan dari pemerintah pusat, misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Oleh karenanya Bapeda Kutim harus terus mengoptimalkann PAD. Sehingga kedepan pelaksanaan roda pemerintahan tidak lagi bergantung sepenuhnya dari dana transfer pemerintah pusat,” harapnya.

    Adapun langkah kongkrit yang dapat dijalankan pemerintah agar bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Seperti memaksimalkan pengembangan Badan usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah, serta lain sebagainya. (ADV-KOMINFO/War/Ran)

  • Majukan DKP Kutim Berdasarkan Skala Prioritas

    Majukan DKP Kutim Berdasarkan Skala Prioritas

    www.ads.pojokdigital.com/, Sangatta – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Timur Suriansyah tidak hanya mau berpangku tangan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang tampuk tertinggi pada dinas tersebut.

    Berbagai program kerja terus dilakukan dirinya bersama-sama dengan para pejabat fungsional maupun staf Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Walau memang disadarinya ia yang baru menduduki jabatan tersebut pada bulan Agustus 2022 lalu.

    “Kita meneruskan apa-apa saja yang telah di programkan dan dianggarkan oleh pemimpin sebelumnya. Setelah melalui invetarisir dan pelaksanaan program-program yang berjalan di akhir tahun 2022 ini. Maka pada tahun 2023 mendatang akan ditingkatkan lagi sasaran kerja dan manfaat program untuk masyarakat nelayan,” tukasnya pada Senin (21/11/2022).

    Beberapa program berjalan dengan baik, termasuk terakhir dengan mengelola bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Selasa (14/11/2022) lalu. Dimana diberikan bantuan mesin ketinting 13 PK/HP dan Has untuk nelayan.

    Diterangkannya dirinya tetap berpijak pada Tupoksinya, dengan mewujudkan visi dan misi dari Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Dimana hal-hal itu dipastikan menyentuh langsung kebutuhan nelayan dan kepastian perkembangan sektor kelautan di Kutim.

    “Atau dapat juga dengan memakai tolak ukur atau skala prioritas. Itu gambaran nyata yang juga berkaitan erat dengan kerja dari DKP Kutim,” pungkasnya. (ADV-KOMINFO/Ran)

  • Kasmidi : Perlinsos Bentuk Perhatian Pemkab Pada Nelayan

    Kasmidi : Perlinsos Bentuk Perhatian Pemkab Pada Nelayan

    Kaltim12.co, Sangatta – Penyerahan bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) yang dilakukan oleh Pemkab Kutim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada Selasa (14/11/2022) lalu. Dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kabupaten dalam menunjang kemajuan di sektor kelautan yang menyentuh sasaran langsung pada nelayan.

    “Bantuan diberikan pada kelompok nelayan yang ada di 7 kecamatan, tentu kecamatan yang lokasinya berdekatan dengan laut. Bantuan Perlinsos itu berupa mesin ketinting 13 PK/HP dan Has, yang diberikan melalui DKP Kutim,” terangnya.

    Bantuan tersebut telah melalui proses verifikasi dan validasi, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penerima Perlinsos merupakan kelompok nelayan yang belum pernah menerima bantuan serupa.

    Wabup memastikan dengan APBD Kutim yang angkanya diatas Rp 4 triliun lebih di tahun 2023 mendatang, kemungkinan untuk menjalankan program seperti itu dapat kembali bisa dilaksanakan. Terlebih alur dan asas manfaatnya jelas, yakni untuk kepentingan nelayan yang masuk dalam wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

    “Kebutuhan tersebut dapat diberikan laporannya pada DKP. Tentu harus melalui proses yang baik yakni musyawarah terlebih dahulu, sebelum diusulkan ke dinas terkait,” jelasnya.

    Perlu diketahui, bantuan Perlinsos ini dilakukan secara nasional dan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat. Di Kutim telah ada beberapa Perlinsos yang berjalan, mulai dari pasar murah hingga pemberian bantuan ketinting kepada sejumlah kelompok nelayan. (ADV-KOMINFO/War/Ran)

  • Alokasikan Dua Persen Dana Transfer Umum untuk Pengendalian Inflasi

    Alokasikan Dua Persen Dana Transfer Umum untuk Pengendalian Inflasi

    www.ads.pojokdigital.com/, Sangatta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa waktu lalu meminta jajaran pemerintah di daerah, tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi, telah memiliki payung hukum yang jelas.

    Wakil Bupati Kasmidi Bulang pada Senin (7/11/2022), menerangkan jika Pemkab Kutim mengalokasikan dana transfer umum sebesar dua persen yang dimaksudkan untuk pengendalian inflasi di daerah. Dengan nilai sebesar Rp 32 miliar dan dibagi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Totalnya Rp 32 miliar, untuk program pengendalian inflasi. Dibagikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, maupun Dinas Sosial,” terang Wabup.

    Ambil contoh yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola dana terkait pengendalian inflasi di daerah, yakni dengan menggelar pasar murah melalui subsidi nilai sembako diangka 50 persen.

    “Ini untuk meringankan beban masyarakat, dimana lewat pasar murah yang harga belanja sembakonya senilai Rp 300 ribu normalnya. Maka ketika di beli masyarakat harganya hanya Rp 150 ribu saja,” ungkap Kasmidi Bulang. (ADV-KOMINFO/Ran/Wal)

  • Kejar Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan di 2023

    Kejar Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan di 2023

    www.ads.pojokdigital.com/, Sangatta – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kutim Fatah Hidayat menyadari akan arti penting, dari Panji Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan setiap tahunnya kepada Kabupaten/Kota di Kaltim pada saat perayaan HUT Kaltim.

    Diterangkannya pada beberapa bulan lalu misalnya, dimana Kasubbag Perencanaan Program DKP Provinsi Kaltim yakni Tri Hastuti turun bersama timnya. Kedatangan tersebut untuk menilai perihal panji pembangunan dibidang kelautan dan perikanan.

    “Pembangunan tersebut tidak hanya seputar fisik saja yang dinilai. Tetapi pembangunan dalam hal anggaran, regulasi berupa Perbup, pengembangan kemitraan atau peran swasta dan masyarakat,” ungkap Fatah pada Jum’at (4/11/2022).

    Selain itu ada pula perihal kinerja dan hasil kegiatan, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, perizinan, maupun inovasi sektor kelautan dan perikanan.

    “Tahun depan kita akan mengejar target-target kinerja sebagaimana acuan yang dapat diukur melalui panji keberhasilan Pemprov Kaltim. Dukungan semua pihak atas upaya dan kinerja DKP Kutim, amatlah dibutuhkan untuk menggapainya,” terangnya lebih jauh. (ADV-KOMINFO/Ran)