Category: Ragam

  • Diduga Induk dan Anak, Beruang Madu Makin Sering Muncul di Permukiman Warga

    Diduga Induk dan Anak, Beruang Madu Makin Sering Muncul di Permukiman Warga

    www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Warga Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, kembali dibuat resah dengan kemunculan beruang madu yang semakin sering terlihat di sekitar permukiman. Satwa liar tersebut bahkan dilaporkan mendekati rumah warga dalam beberapa hari terakhir.

    Kemunculan beruang ini diketahui bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan keterangan warga dan pemerintah desa, keberadaan satwa tersebut sudah terpantau sejak menjelang Ramadan 2026 di kawasan Sungai Liu.

    Setelah sempat menghilang selama beberapa pekan, beruang kembali muncul usai Lebaran. Namun kali ini, intensitas kemunculannya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    Dalam laporan warga, beruang tersebut terlihat hampir setiap hari dan berpindah-pindah lokasi. Mulai dari RT 5, kemudian ke RT 4, hingga kini muncul di wilayah RT 1 yang lebih dekat dengan permukiman padat.

    Kepala Desa Marah Haloq, Gusti Mandala, mengungkapkan bahwa awalnya hanya satu ekor beruang berukuran kecil yang terlihat. Namun belakangan diduga terdapat lebih dari satu ekor.

    “Awalnya hanya satu yang kecil. Tapi sekarang kemungkinan sudah ada induknya juga. Yang besar ukurannya bisa mencapai 60 sampai 70 kilogram,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, warga sempat berupaya mengusir beruang dengan cara sederhana. Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil jangka panjang.

    “Pernah kami coba usir secara manual, sempat hilang beberapa minggu. Tapi setelah Lebaran muncul lagi, bahkan sekarang hampir setiap hari terlihat,” tambahnya.

    Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan penanganan mandiri. Koordinasi pun dilakukan dengan aparat kepolisian dan instansi terkait.

    Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam menghadapi satwa liar tersebut. Ia menekankan pentingnya keselamatan warga.

    “Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Hindari area yang rawan dan segera laporkan jika melihat beruang,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa beruang madu termasuk satwa yang dilindungi sehingga tidak boleh dilukai atau diburu oleh warga.

    “Selain berbahaya, tindakan melukai satwa dilindungi juga melanggar hukum. Jadi kami harap masyarakat bisa menahan diri,” tegasnya.

    Saat ini, pihak desa bersama aparat terus berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur guna menangani kemunculan beruang tersebut secara profesional.

    Hingga kini, belum ada laporan korban akibat kejadian tersebut. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan membatasi aktivitas di area yang berpotensi menjadi jalur perlintasan beruang.

  • Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya keras memperjuangkan agar festival budaya adat Lom Plai kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

    ‎Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, Akhmad Rifanie, mengungkapkan bahwa festival Lom Plai saat ini telah lolos tahap administrasi dan akan segera mengikuti tahapan presentasi serta kurasi di hadapan pihak kementerian.

    ‎“Saat ini kami telah lolos tahap administrasi. Kami akan melakukan presentasi dan kurasi terkait festival Lom Plai ke Kementerian secara langsung pada 14 November mendatang,” ujarnya di Sangatta, Selasa (4/11/2025).

    ‎Menurut Rifanie, festival Lom Plai merupakan salah satu dari empat event budaya di Kalimantan Timur yang berhasil melaju ke tahap akhir seleksi KEN 2026. Tiga lainnya yakni Borneo Culture Week 7.0, Erau Adat Kutai, dan Balikpapan Fest.

    ‎Ia menjelaskan bahwa salah satu syarat utama agar suatu kegiatan dapat masuk dalam KEN adalah konsistensi penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin, serta memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

    ‎“Setiap daerah diminta menampilkan potensi dan keunggulan event mereka secara utuh, baik dari aspek pelaksanaan, kreativitas, maupun pengaruhnya terhadap sektor ekonomi kreatif,” jelasnya.

    ‎Pihaknya kini tengah menyiapkan berbagai materi dan data pendukung untuk memperkuat argumen dalam sesi presentasi mendatang. Termasuk di dalamnya dokumentasi kegiatan, dampak ekonomi, hingga partisipasi masyarakat lokal.

    ‎“Kami sedang mempersiapkan seluruh materi dan data pendukung untuk keperluan presentasi tersebut,” tambahnya.

    ‎Festival Lom Plai sendiri dikenal sebagai perayaan adat dan budaya masyarakat Dayak Wehea yang sarat dengan nilai-nilai pelestarian alam serta warisan leluhur.

    ‎Dalam prosesi ritualnya, masyarakat menampilkan tarian, musik, dan tradisi gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun.

    ‎“Festival Lom Plai memiliki ciri khas tersendiri karena mengangkat adat dan budaya masyarakat Dayak Wehea, salah satu suku yang menjaga warisan leluhur dan harmoni dengan alam,” tuturnya.

    ‎Rifanie menegaskan bahwa keberhasilan Lom Plai masuk kembali dalam KEN akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kutim, sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Timur.

    ‎“Kami siap dan optimis festival unggulan di Kutim ini mampu kembali menembus event nasional di 2026 mendatang,” tegasnya.

    ‎Ia menambahkan, festival Lom Plai sebelumnya sempat masuk dalam daftar KEN pada 2023 dan 2024, namun tidak tercantum dalam agenda nasional tahun 2025. Meski demikian, animo masyarakat dan wisatawan terhadap kegiatan tersebut tetap tinggi.

    ‎“Semoga Lom Plai bisa kembali ditunjuk untuk ketiga kalinya masuk dalam jajaran event berskala nasional. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaannya,” pungkasnya.

  • STIPER dan Pemda Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Pertanian Modern di Kutim

    STIPER dan Pemda Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Pertanian Modern di Kutim

    Kutai Timur – Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur (Kutim) bersama pemerintah daerah berkomitmen berkolaborasi mewujudkan pertanian modern demi memperkuat ketahanan pangan di daerah.

    Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendorong Kutim menuju kemandirian pangan yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM) unggul dan pemanfaatan teknologi.

    Ketua STIPER Kutim, Dr. Ismail Fahmi Almadi, S.Pi., MP menegaskan bahwa generasi muda di Kutim telah menunjukkan semangat untuk terlibat aktif dalam pembangunan sektor pertanian yang lebih maju. Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi modal besar untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi.

    “Pemudanya siap. Sekarang masih dalam tahap perencanaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya legislatif dan Dinas Pertanian, ke depan bisa berkolaborasi,” ucapnya, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, STIPER sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM berkualitas. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kampus akan berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara teori, tetapi juga terampil di lapangan.

    “Kami siap membantu menjadikan Kutim sebagai daerah hebat dengan ketahanan pangan yang kuat. Sumber daya manusia juga harus berjalan selaras. Bukan hanya pintar secara teori, tapi juga punya keterampilan,” tegasnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan program pertanian modern tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi lintas sektor. Dunia pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat harus bergerak bersama agar potensi besar lahan pertanian di Kutim benar-benar termanfaatkan dengan baik.

    Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kutim, Wahyudi Noor menyebutkan pemerintah daerah turut serius mendorong pengembangan pertanian. Salah satunya dengan pemetaan lahan dan program prioritas bupati.

    “Lahan pertanian untuk padi sawah berdasarkan LP2B itu sekitar 2.600 hektar. Namun itu akan terus dikembangkan sesuai dengan program 50 unggulan bupati, tentu saja 10.000 hektar. Tapi itu bukan sawah semua. Itu pertanian dalam arti luas. Target kita adalah 20.000 hektar nantinya,” ungkapnya.

    Meski demikian, Wahyudi menekankan bahwa sebelum melangkah jauh, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Antara lain ketersediaan lahan yang clean and clear, kesiapan SDM petani, hingga penguatan konsep pertanian modern.

    “Petani modern itu bukan hanya cara bertaninya. Tapi juga sampai ke pengolahan pasca panen, sampai ke pemasarannya harus modern,” jelasnya.

    Saat ini, beberapa teknologi pertanian sudah mulai diperkenalkan di Kutim. Mulai dari penerapan internet of things (IoT), penggunaan peralatan yang sesuai dengan karakteristik lahan, hingga pemakaian drone untuk penyiraman tanaman.

    Tak hanya dalam proses tanam, Wahyudi menambahkan penguatan pasca panen juga penting. Packaging yang baik, kualitas produk yang terjaga, hingga sistem pemasaran berbasis online menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertanian modern.

    “Pasca panennya nanti kita juga harus bisa memulai packaging yang bagus, kualitas produk yang terjaga, sampai dengan pemasaran yang sudah mulai online,” tambahnya.

    Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan legislatif akan menjadi faktor penentu keberhasilan. Dengan sinergi tersebut, target pertanian modern di Kutim akan lebih cepat terwujud.(Ciaa/*)

  • Tak Sekedar Bicara, Tapi Menginspirasi : Kisah Perempuan Kutim di Pelatihan Public Speaking

    Tak Sekedar Bicara, Tapi Menginspirasi : Kisah Perempuan Kutim di Pelatihan Public Speaking

    Kutai Timur – Bicara di depan umum bukan lagi sekadar menyampaikan pesan, tetapi menjadi alat untuk menginspirasi dan menggerakkan. Hal inilah yang tercermin dalam pelatihan public speaking yang digelar di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kutai Timur, Jumat 01 Agustus 2025.

    Sebanyak 25 perempuan dari berbagai latar belakang mengikuti pelatihan yang diprakarsai oleh Yohana Fransiska, pendiri Kelas Bermain dan Belajar Bersama Kak Yo. Yohana, yang juga menjadi pelatih utama, menggagas kegiatan ini sebagai upaya memberdayakan perempuan melalui penguatan kemampuan komunikasi.

    “Perempuan perlu lebih berani berbicara, bukan hanya untuk didengar, tapi untuk membawa perubahan. Semua itu dimulai dari kata-kata,” ujar Yohana.

    Pelatihan ini didesain secara intensif dan interaktif, dengan membatasi jumlah peserta agar proses belajar lebih fokus. Materi yang diberikan meliputi teknik berbicara di depan umum, penyusunan struktur pesan, penggunaan intonasi, gestur, hingga pengendalian emosi saat tampil.

    Laurentia, seorang MC dan motivator lokal, turut menjadi pemateri. Ia membagikan pengalamannya membangun kepercayaan diri di atas panggung serta pentingnya komunikasi yang jelas dan bermakna.

    Salah satu peserta, dr. Yulia, mengaku mengikuti pelatihan ini karena merasa belum cukup meyakinkan saat berbicara. “Saya ingin bisa menyampaikan gagasan dengan logika yang baik, bukan hanya dari perasaan,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, Amitia, peserta lainnya, menilai pelatihan ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya organisasi atau pekerjaan. “Public speaking bukan hanya soal berbicara, tapi bagaimana menyampaikan pesan dengan struktur dan niat yang kuat. Ini penting, bahkan dalam keluarga,” katanya.

    Seorang peserta dari Bengalon juga turut hadir meski harus menempuh jarak cukup jauh. Ia menyebut pelatihan ini membantunya mengatasi gugup saat berbicara di depan banyak orang. “Saya sering harus bicara dengan masyarakat. Sekarang saya lebih siap, lebih tenang, dan tahu cara menyusun kata-kata,” ujarnya.

    Menurut Yohana, komunikasi yang baik bisa menjadi kunci pemberdayaan perempuan. Ia menyoroti masih banyaknya kasus yang melibatkan perempuan karena kurangnya ruang untuk menyampaikan perasaan dan pikiran.

    “Saya berharap kegiatan seperti ini mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya instansi yang membidangi pemberdayaan perempuan. Komunikasi itu penting untuk mencegah krisis, bahkan menyelamatkan hidup,” tegasnya.

    Pelatihan ini menjadi salah satu langkah nyata bagi perempuan di Kutai Timur untuk tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga membentuk karakter dan keberanian tampil sebagai agen perubahan.

  • Fraksi Golkar Soroti Tata Kelola BUMD dan Alokasi Belanja Operasi dalam RAPBD 2025

    Fraksi Golkar Soroti Tata Kelola BUMD dan Alokasi Belanja Operasi dalam RAPBD 2025

    Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan catatan penting terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan alokasi belanja operasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

    Catatan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Hasna, SE, MM, dalam pandangan umum fraksinya pada sidang paripurna XX yang digelar di Ruang Utama Rapat Paripurna DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

    Politisi asal Rantau Pulung ini menegaskan, tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia juga meminta agar target kinerja dan pelayanan BUMD terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk keuntungan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kinerja BUMD harus diarahkan untuk tidak hanya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi PAD,” ujar Hasna.

    Terkait alokasi belanja operasi yang mencapai Rp5,603 triliun atau 50 persen dari total anggaran belanja daerah, Fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program strategis.

    “Fraksi Golkar mengusulkan agar belanja operasi digunakan untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelas Hasna.

    Selain memberikan catatan, Fraksi Golkar juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan persetujuan bersama RAPBD 2025. Langkah ini dinilai penting agar program-program prioritas yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan pada tahun mendatang.

    “Fraksi Golkar mendukung pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan maksimal,” pungkas Hasna.

    Melalui catatan dan dukungan yang diberikan, Fraksi Golkar berharap RAPBD 2025 mampu mencerminkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)

  • Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar. Target tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp66 miliar dibandingkan target PAD tahun 2024 yang sebesar Rp292,244 miliar.

    Peningkatan ini dianggap sebagai wujud keberhasilan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola 11 sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Hasna, SE, MM, dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna XX DPRD Kutai Timur yang digelar di Gedung Utama Sidang Paripurna, Jumat (22/11/2024) sore.

    Hasna juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen anggaran belanja daerah pada sektor pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.

    “Fraksi Golkar memandang ketentuan ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah, guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Hasna.

    Terkait alokasi belanja modal infrastruktur yang mencapai Rp4,321 triliun, Hasna menjelaskan bahwa angka tersebut setara dengan 40 persen dari total belanja daerah, tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke desa. Fraksi Golkar menilai alokasi ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

    “Kami memberikan apresiasi atas pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Hasna.

    Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga memberikan catatan penting terkait jadwal penyampaian rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perda APBD beserta dokumen pendukungnya harus disampaikan paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir.

    “Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah, khususnya TAPD, agar penyampaian rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal. Hal ini penting agar pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD,” tegas Hasna.

    Dengan target yang telah dirancang dan catatan yang diberikan, Fraksi Golkar berharap APBD 2025 dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor secara maksimal dan tepat sasaran. (ADV)

  • Fraksi GAP Dorong Pemkab Kutim Kurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

    Fraksi GAP Dorong Pemkab Kutim Kurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

    SANGATTA – Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan (F-GAP) DPRD Kutai Timur (Kutim) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemkab diminta menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih mandiri melalui sektor-sektor strategis.

    Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Kutim. Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang DPRD Kutim pada Jumat (22/11/2024).

    Melalui juru bicaranya, Hj. Mulyana, F-GAP mengusulkan agar Pemkab Kutim fokus pada pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber PAD. Menurut Hj. Mulyana, penguatan sektor ini dapat dicapai dengan membangun fasilitas umum yang memadai serta meningkatkan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata.

    “Kami mendorong Pemkab Kutim untuk menggenjot sektor pariwisata dengan membangun fasilitas umum dan infrastruktur jalan yang memadai. Langkah ini akan meningkatkan daya tarik wisata lokal maupun luar Kutim sehingga mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata,” ujar Hj. Mulyana.

    Ia juga menekankan pentingnya masukan ini untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kutim.

    “Semoga pandangan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi semua pihak, agar terwujud sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.

    Dalam RAPBD 2024, F-GAP mengharapkan Pemkab Kutim dapat lebih inovatif dalam mengeksplorasi sumber pendapatan lain di luar dana transfer. Dengan menggali potensi ekonomi daerah seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor kreatif, Kutim diharapkan mampu membangun fondasi keuangan daerah yang lebih kuat dan mandiri.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan di Kutai Timur. (adv)

  • Rapat Paripurna XIX DPRD Kutim Bahas Ranperda APBD 2025

    Rapat Paripurna XIX DPRD Kutim Bahas Ranperda APBD 2025

    SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 pada Kamis, 21 November 2024. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, rapat ini menjadi momen strategis dalam membahas arah pembangunan daerah melalui penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, rapat tersebut dihadiri oleh 21 anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan perwakilan dari Pemkab Kutim. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade A. Yulkafilah, hadir mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim untuk menyampaikan Nota Penjelasan APBD 2025.

    Ketua DPRD Jimmi menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD. Ia menyatakan bahwa dokumen anggaran ini menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

    “Rapat ini adalah implementasi dari Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir,” jelas Jimmi.

    Kepala BPKAD Kutim, Ade A. Yulkafilah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penyusunan APBD 2025 mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Ade menjelaskan, APBD 2025 dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dengan fokus pada tiga prioritas utama:

    1. Penguatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian.
    2. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
    3. Penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

    Pendapatan daerah untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp11,15 triliun. Rinciannya meliputi:

    • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,38 miliar.
    • Pendapatan Transfer: Rp10,24 triliun.
    • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,79 miliar.

    Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp11,13 triliun, yang terdiri dari:

    • Belanja Operasi: Rp5,60 triliun.
    • Belanja Modal: Rp4,32 triliun.
    • Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.
    • Belanja Transfer: Rp1,19 triliun.

    Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Ade optimistis angka tersebut dapat dicapai berkat peningkatan kinerja ekonomi dan kebijakan pemerintah yang proaktif. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kami berharap masyarakat mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang, demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” pungkas Ade.

    Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut akan menjadi dasar dalam penyempurnaan rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kutim secara optimal.

  • Anggota DPRD Kutim Kari Palimbong Gelar Reses di Dapil 1

    Anggota DPRD Kutim Kari Palimbong Gelar Reses di Dapil 1

    SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Kari Palimbong, melaksanakan kegiatan reses di tiga titik strategis di Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Reses ini berlangsung di RT 26 Desa Singa Gembara, RT 8 Desa Swarga Bara, dan RT 6 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara.

    Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput. Kari Palimbong menyampaikan bahwa reses merupakan momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

    “Beberapa aspirasi yang masuk di antaranya pembangunan fasilitas masjid, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, pengadaan mesin rumput, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ketenagakerjaan,” Kata Kari Palimbong usai menggelar reses, Kamis (21/11/2024)

    Dalam setiap pertemuan, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Di RT 26 Desa Singa Gembara, masyarakat menyoroti kondisi jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan. Sementara itu, di RT 8 Desa Swarga Bara, warga meminta peningkatan layanan kesehatan di puskesmas setempat. Sedangkan di RT 6 Kelurahan Teluk Lingga, aspirasi yang muncul meliputi pembangunan fasilitas olahraga untuk mendukung aktivitas pemuda.

    Kari Palimbong menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia berjanji akan mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut.

    “Setiap masukan dari masyarakat akan kami bahas di DPRD dan kami kawal sampai terealisasi. Kami ingin memastikan bahwa program pembangunan yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

    Melalui reses ini, Kari berharap dapat mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda yang turut memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan di wilayah mereka.

    Kari mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam reses kali ini. Ia berharap kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

  • 29 Warga Kutai Timur Resmi Jadi Anggota Komcab Gelombang II Tahun 2024, Ketua DPRD Kutim Berikan Ucapan

    29 Warga Kutai Timur Resmi Jadi Anggota Komcab Gelombang II Tahun 2024, Ketua DPRD Kutim Berikan Ucapan

    SANGATTA – Sebanyak 29 warga Kabupaten Kutai Timur telah resmi ditetapkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad) Gelombang II Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan melalui upacara resmi yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Pertahanan RI di Balikpapan, Rabu (20/11/2024).

    Program Komcad merupakan bagian dari kebijakan pertahanan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini bertujuan membentuk pasukan cadangan yang siap mendukung tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

    Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST., MT, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada 29 warga Kutim yang telah menyelesaikan pelatihan dan resmi menjadi anggota Komcad.

    “Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya 29 warga Kutai Timur yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan Gelombang II Tahun 2024. Semoga kontribusi mereka dapat memperkuat sistem pertahanan negara,” ujar Jimmi di Sangatta, Rabu (20/11/2024).

    Sebelum dinyatakan resmi sebagai anggota Komcad, peserta menjalani proses seleksi yang ketat, termasuk tes kesehatan, kemampuan fisik, dan wawasan kebangsaan. Setelah lolos, mereka mengikuti pelatihan dasar militer selama tiga bulan di Kodam VI/Mulawarman, bersama peserta dari wilayah lain di Kalimantan.

    Pelatihan ini mencakup berbagai materi, seperti penguasaan kemampuan dasar militer, kedisiplinan, serta pemahaman tentang strategi pertahanan negara. Hal ini dirancang untuk memastikan anggota Komcad memiliki kesiapan penuh dalam mendukung tugas-tugas pertahanan bila sewaktu-waktu diperlukan.

    “Pelatihan ini dirancang untuk membentuk prajurit Komcad yang kompeten, tangguh, dan siap mengemban amanah sebagai pendukung TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI,” ujar salah satu perwakilan dari Kementerian Pertahanan.