Category: Hukum Dan Kriminal

www.ads.pojokdigital.com/,KUTIM – Hingga penghujung tahun 2025, penanganan kasus penemuan jasad bayi di wilayah Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), belum menunjukkan titik terang. Aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, namun belum berhasil mengungkap identitas pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Kasus ini bermula dari penemuan jasad bayi di kawasan Sungai Kanal 2, Jalan H. Nanang Kasim I, RT 46, pada Selasa (27/5/2025) siang. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh sekelompok anak yang sedang menyusuri bantaran sungai untuk mencari kepiting.

Saat berada di tepi sungai, mereka menemukan sebuah tas jinjing berwarna hijau yang tampak mencurigakan. Setelah dilaporkan kepada warga sekitar dan diperiksa, tas tersebut diketahui berisi jasad bayi.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi menemukan adanya batu bata di dalam tas. Benda tersebut diduga sengaja dimasukkan sebagai pemberat agar tas tidak mengapung di aliran sungai.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, aparat kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan sejumlah barang bukti. Namun hingga kini, hasil penyelidikan belum mengarah pada penetapan tersangka.

Kasat Reskrim Polres Kutim, AKP Rangga Asprilla Fauza, menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut dan terus mengumpulkan berbagai petunjuk yang memungkinkan.

“Proses penyidikan masih berjalan. Kami tetap berupaya mengungkap siapa pelaku di balik kejadian ini,” ujar Rangga saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Ia menegaskan, meskipun kasus tersebut telah berlangsung cukup lama, penyelidikan tidak dihentikan. Seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan masih dianalisis secara menyeluruh.

Dalam perjalanannya, penanganan perkara ini juga sempat mengalami pergantian pejabat penyidik. Kasus awalnya ditangani oleh AKP Ardian Rahayu Priatna, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Kasat Reskrim yang baru.

Tak lama setelah kejadian di Sungai Kanal 2, masyarakat Sangatta Utara kembali diguncang oleh kasus penemuan jasad bayi lainnya. Pada Selasa (3/6/2025), jasad bayi ditemukan di kawasan Gang Komando.

Berbeda dengan kasus pertama yang masih misterius, perkara kedua berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Pelaku berinisial KF diamankan dan telah menjalani proses hukum hingga ke pengadilan.

Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada KF berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hingga saat ini, kepolisian masih membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus penemuan jasad bayi di Sungai Kanal 2. Warga diimbau untuk melapor apabila mengetahui hal-hal yang dapat membantu proses pengungkapan perkara.

KUTAI TIMUR – Tim Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah dokumen serta barang bukti yang diduga berkaitan dengan proyek Rice Processing Unit (RPU) di Kabupaten Kutai Timur, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga petang. Beberapa penyidik terlihat keluar dari lokasi sambil membawa sejumlah kotak berisi berkas dan perangkat elektronik yang diyakini memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan.

“Penggeledahan ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan RPU. Kami mulai dari sekitar pukul 10.00 hingga 18.00 WITA,” ungkap Kasubdit III Tipidkor Polda Kaltim AKBP Kadek Adi Budi Astawa kepada awak media usai kegiatan tersebut.

Kadek menjelaskan, dokumen dan barang-barang yang diamankan merupakan bagian penting dari proses penyelidikan. “Ada beberapa dokumen dan perangkat yang kami amankan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, setidaknya terdapat tiga hingga empat kotak besar yang berisi dokumen pengadaan dan beberapa unit komputer yang dibawa oleh tim penyidik.

“Sekitar tiga sampai empat kotak, termasuk komputer juga kami bawa untuk dianalisis,” tambah Kadek.

Proyek RPU yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kutim itu disebut-sebut memiliki indikasi penyimpangan dan kini tengah ditelusuri oleh penyidik. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan pendukung ketahanan pangan dengan total anggaran mencapai Rp40,1 miliar, di mana sekitar Rp24,9 miliar dialokasikan khusus untuk pengadaan mesin pengolahan beras (RPU).

Meski demikian, hingga sore hari belum ada pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

“Belum ada pemeriksaan terhadap pihak mana pun, saat ini fokus kami masih pada pengumpulan dokumen dan barang terkait,” jelas Kadek.

Kadek menegaskan, pemeriksaan kali ini masih berada pada tahap awal penyelidikan. Pihaknya belum membahas mengenai potensi kerugian negara maupun menetapkan tersangka.

“Masih tahap awal, kami baru mendalami kegiatan pengadaannya saja,” ujarnya.

Sebelumnya, tim Tipidkor Polda Kaltim juga sempat melakukan pengecekan langsung di lokasi RPU sebagai bagian dari proses awal penyelidikan. Namun, kali ini fokus pemeriksaan lebih mengarah pada dokumen administrasi dan perangkat penunjang kegiatan.

“Sebelumnya kami sudah turun ke lokasi RPU, itu hanya pengecekan awal,” tambah Kadek.

Sementara itu, upaya konfirmasi ke Dinas Ketahanan Pangan Kutim belum membuahkan hasil. Saat awak media mencoba meminta tanggapan, salah satu staf menyebut kepala dinas telah meninggalkan kantor.

“Bapak sudah pulang,” singkat seorang staf sambil menutup pintu ruangan.

Kutai Timur – Sebuah pertengkaran kecil antara pasangan suami istri di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), berakhir dengan kekerasan. Pria berinisial FT tak mampu menahan emosi hingga memukul dan mencekik istrinya, SIP, di rumah mereka, Jumat (22/8/2025) pagi.

Insiden terjadi sekitar pukul 06.45 WITA di Perumahan HTR Blok D No.10, Jalan AW Syahrani, Sangatta Utara. Perselisihan bermula ketika FT melarang anaknya berangkat ke sekolah lantaran hujan deras. Larangan itu justru menimbulkan adu mulut dengan SIP, hingga berujung pada tindakan kekerasan fisik.

Korban sempat mengalami luka di bibir dan tangan akibat peristiwa tersebut. Namun tak lama kemudian, FT menyesali perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan keluarga serta tokoh masyarakat sekitar.

Setelah melalui proses penyelidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur memutuskan perkara tersebut dapat diselesaikan lewat jalur keadilan restoratif. Langkah ini diambil berdasarkan surat resmi Nomor B-3973/O.4.20/Etl.2/10/2025 yang dikeluarkan Kejari Kutim.

“Kasus ini memenuhi semua unsur keadilan restoratif. Pelaku bukan residivis, ancaman hukumannya di bawah lima tahun, dan yang terpenting, korban dan pelaku telah berdamai secara sukarela,”jelas Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Kutim, Bayu Fermady, Rabu (22/10/2025).

Proses perdamaian berlangsung di Rumah Restorative Justice Desa Sangatta Bara, pada 9 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, FT menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji untuk memperbaiki perilakunya.

“Keduanya sudah sepakat untuk berdamai dan melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Masyarakat juga ikut mendukung penyelesaian damai ini,”tambah Bayu.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang bukti diamankan, antara lain baju lengan panjang krem bermotif bunga, celana panjang karet warna krem, dan jaket biru navy. Seluruh barang tersebut telah dikembalikan kepada FT selaku pemilik.

Kejari Kutim menegaskan bahwa penghentian perkara ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021.

“Keadilan restoratif bukan berarti membebaskan pelaku dari kesalahan, tetapi memulihkan hubungan sosial dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri,”tegasnya.

Meski begitu, pihak kejaksaan menekankan bahwa keputusan ini bisa dibuka kembali jika ditemukan alasan baru oleh penyidik atau jika ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyelesaian tidak sah.

Dengan berakhirnya perkara tersebut, Kejari Kutim berharap pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi contoh penyelesaian yang berlandaskan kemanusiaan.

“Tujuan hukum tidak hanya menghukum, tetapi menghadirkan kedamaian dan pemulihan bagi semua pihak. Selama kedua belah pihak beritikad baik, jalur damai adalah pilihan terbaik,”tutup Bayu.