My Blog

Category: Berita

  • Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Sorotan DPRD Kutim: 32 Proyek Tahun Jamak Disiapkan, Fokus Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Tertinggal

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah merampungkan pembahasan awal terkait usulan sejumlah proyek tahun jamak yang krusial bagi daerah. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jumat (21/11/2025)

    Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, membenarkan bahwa proyek-proyek tersebut telah masuk dalam daftar prioritas legislatif. Beberapa usulan infrastruktur utama yang menjadi sorotan meliputi pembangunan Jalan Simpang Muara Bengalon menuju Muara Bengalon. Selain itu, terdapat rencana strategis untuk membangun jalan pengalihan dari Jalan Poros Bontang menuju Jalan Ring Road.

    “Pembangunan jalan pengalihan ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan berat pengangkut alat-alat berat,” ujar Yusri. Ia menambahkan, untuk proyek pembangunan Jalan Rantau Pulung, diperkirakan pengerjaannya akan dimulai pada tahun depan.

    Secara keseluruhan, Yusri Yusuf mengungkapkan bahwa total ada 32 proyek tahun jamak yang diusulkan. Puluhan proyek ini mencakup kebutuhan mendesak dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kutim.

    “Jumlah usulan proyek tahun jamak yang masuk mencapai 32 buah, berasal dari semua Dapil,” jelasnya.

    Yusri menekankan harapan agar DPRD dapat mengawal seluruh usulan ini. Ia berharap implementasi proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kutai Timur.

    Sementara itu, dari Dapil V, anggota DPRD Akhmad Sulaiman turut menyuarakan kebutuhan mendesak dari Kecamatan Sandaran. Ia menyebutkan bahwa dari Sandaran saja, diusulkan lima proyek jalan dan tambahan pembangunan Pelabuhan di Manubar.

    “Kecamatan Sandaran meminta alokasi proyek tahun jamak yang lebih banyak karena wilayah ini masih sangat tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Bahkan, jalan antar desa saja masih belum tembus, seperti jalur antara Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangakaliat yang saat ini masih harus memutar melalui Kabupaten Berau,” tegas Akhmad Sulaiman, menyoroti urgensi pembangunan di wilayah terluar.(Adv/DPRD)

  • 32 Proyek Multiyears DPRD Kutim Senilai Rp2,1 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

    32 Proyek Multiyears DPRD Kutim Senilai Rp2,1 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

    Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan bahwa setidaknya 32 usulan proyek telah diajukan dalam pembahasan awal proyek tahun jamak atau multiyears (MY) pertama. Meski demikian, Jimmi menyebut jumlah usulan ini masih sangat mungkin untuk berkurang seiring proses pembahasan, Kamis (20/11/2025).

    Usulan proyek yang mencapai puluhan item tersebut, jelas Jimmi, sebagian besar datang dari dorongan anggota DPRD yang membawa aspirasi dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Mereka mendorong pembangunan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur.

    “Mayoritas usulan DPRD itu adalah infrastruktur. Proyek MY ini sifatnya tiga tahun anggaran,” ujar Jimmi usai pembahasan di Kantor DPRD Kutim.

    Salah satu usulan spesifik yang didorong adalah pengembangan Stadion Kudungga. Kawasan stadion ini memiliki luas lebih dari 50 hektar yang pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Pengembangan ini bertujuan untuk penataan yang lebih baik, termasuk memaksimalkan area yang masih berupa lahan batu merah agar dapat digunakan optimal oleh masyarakat.

    Terkait anggaran, Jimmi memperkirakan 32 item pekerjaan tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp2,1 triliun. Angka ini masih berupa simulasi dan diperkirakan masih bisa turun.

    “Nilai Rp2,1 triliun itu masih berupa simulasi. Jumlah riilnya nanti sangat tergantung persetujuan DPRD, setelah Pemerintah memformulasikan sesuai dengan yang disetujui,” jelasnya.

    Jimmi menambahkan bahwa proses selanjutnya akan melalui revisi dan pembahasan lanjutan. Perkembangan final akan diputuskan dalam rapat pembahasan berikutnya, di mana akan dilihat seberapa optimal usulan masyarakat tersebut dapat disetujui dan dilaksanakan.

    Lebih lanjut, Jimmi menegaskan bahwa rencana pembangunan kantor instansi vertikal tidak masuk dalam program multiyears ini. “Pembangunan Kantor Instansi Vertikal tidak ada yang masuk MY. Masuknya di kontrak tahunan saja. Tahun depan memang ada,” tutupnya.(Adv/DPRD)

  • Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    KUTAI TIMUR –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp4,8 triliun lebih. Proyeksi angka ini menjadi perhatian serius mengingat adanya potensi dampak signifikan terhadap sejumlah program, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi seluruh pegawai, Kamis (20/11/2025)

    Meskipun demikian, Aldriansyah menyebutkan masih ada peluang penambahan anggaran yang cukup besar, yang dapat terjadi pada APBD Perubahan. Potensi penambahan tersebut berasal dari Dana Kurang Salur tahun 2024 dari Pemerintah Pusat, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun.

    “Anggaran kita tahun 2026 memang diperkirakan hanya Rp4,8 triliun. Namun, ada harapan penambahan jika dana kurang salur tahun 2024 dari pusat dapat ditransfer ke Kutim,” jelas Aldriansyah.

    Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutim tengah berupaya keras mengurus pencairan dana kurang salur tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Syafur, diketahui sedang berada di Jakarta untuk melakukan koordinasi intensif. Walau demikian, Aldriansyah menegaskan, meskipun dana kurang salur tersebut berhasil dicairkan dalam waktu dekat, penggunaannya baru dapat direalisasikan pada APBD Perubahan tahun 2026.

    Dampak paling nyata dari penurunan proyeksi APBD 2026 ini, lanjutnya, adalah pada alokasi untuk biaya operasional pegawai, khususnya TPP. Berdasarkan aturan, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai (PNS dan PPPK) maksimal hanya 30 persen dari total APBD.

    Dengan proyeksi APBD Rp4,8 triliun, artinya alokasi maksimal untuk gaji dan tunjangan hanya sekitar Rp1,44 triliun. Perhitungan ini mengindikasikan bahwa TPP pegawai Kutim berpotensi mengalami pemangkasan yang cukup besar, diperkirakan mencapai 60 hingga 80 persen.

    “Penurunan persentase TPP ini diperkirakan akan sangat signifikan. Namun, besaran pasti persentase penurunannya masih akan dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama dengan pihak eksekutif,” tutup Aldriansyah, menekankan bahwa pembahasan mendalam mengenai kebijakan ini akan segera dilakukan.(Adv/DPRD)

  • ‎Wartawan Kunjungi Operasional KPC, Saksikan Teknologi Tambang Raksasa dan Upaya Rehabilitasi Lingkungan

    ‎Wartawan Kunjungi Operasional KPC, Saksikan Teknologi Tambang Raksasa dan Upaya Rehabilitasi Lingkungan

    ‎KUTAI TIMUR – Rombongan wartawan dari berbagai media lokal dan nasional disambut hangat setibanya di Kantor Pusat PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kehadiran mereka diterima langsung oleh jajaran Public Communication perusahaan, di antaranya Superintendent Public Communication Siswahyudi, Supervisor Guest Relations Ade Anang, serta Officer Media Relations Wahyu Sujatmiko, Senin (17/11/2025).

    ‎Sambutan tersebut menjadi pembuka agenda kunjungan lapangan yang bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai operasional tambang serta implementasi pengelolaan lingkungan di area KPC.

    ‎Tak lama setelah pertemuan awal, para jurnalis diarahkan menuju Prima Square Area menggunakan bus operasional. Selama perjalanan, tim KPC menjelaskan bahwa wilayah ini bukan hanya pusat aktivitas penambangan, tetapi juga lokasi penerapan program rehabilitasi lahan pascatambang.

    ‎Area bekas galian telah ditanami berbagai jenis pohon sebagai upaya memulihkan ekosistem dan mengembalikan fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

    ‎Dalam sesi penjelasan teknis, perwakilan KPC, Mas Denas, memaparkan berbagai aspek teknik operasional. Ia menegaskan bahwa beberapa alat yang digunakan perusahaan merupakan unit terbesar yang beroperasi di Indonesia.

    ‎“Alat yang paling besar ini, kalau dihitung, Indonesia hanya punya beberapa unit saja. Di KPC Raya ada tiga unit, dan semuanya beroperasi di area ini,” ujarnya.

    ‎Satu unit excavator raksasa yang digunakan memiliki kapasitas 90 ton sekali “sendok”. Tiga alat inilah yang menjadi tulang punggung produksi di area tersebut.

    ‎Sementara itu, untuk pengangkutan material, KPC mengoperasikan truk tambang berkapasitas 300 ton sekali angkut satu tingkat di bawah jenis truk super besar yang pernah dipamerkan di area Bukit Pandang. Dengan bobot penuh mencapai 700 ton, kendaraan ini jelas tidak dapat melintas di jalan umum.

    ‎“Kalau lewat Jalan Teluk Lingga, mungkin amblas semua,” ujar seorang petugas sambil tersenyum.

    ‎Truk memiliki lebar sekitar 7 meter, sehingga operasionalnya sepenuhnya dilakukan di area tambang.

    ‎Perjalanan berlanjut menuju Pit 270, salah satu pit terdalam yang dikelola KPC. Di kiri dan kanan area pit tampak genangan air yang tertata, merupakan bagian dari strategi dewatering untuk mengendalikan air tanah.

    ‎KPC menerapkan teknik settling pond yaitu membuat kolam-kolam bertingkat agar air dari pit yang berada di bawah permukaan laut dapat dipompa naik secara bertahap.

    ‎“Tidak ada pompa yang mampu menarik langsung dari kedalaman itu. Karena itu kami bentuk kolam berjenjang. Di pit ini saja ada sekitar 23–24 unit pompa,” jelas tim teknis.

    ‎Jumlah pompa tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan pit lainnya di KPC.

    ‎Meski produksi tahunan di area tersebut “hanya” sekitar 3 juta ton, kualitas batubaranya merupakan salah satu yang terbaik, karena termasuk kategori prima coal.

    ‎Sepanjang perjalanan, para wartawan dapat melihat aktivitas tambang yang masif namun tertata. Unit-unit seperti Liebherr HD, water tank, dan Strada hilir-mudik di jalur hauling dengan koordinasi yang rapi. Seluruh alat berat menggunakan bendera identitas perusahaan sebagai penanda keselamatan sekaligus sistem pengenalan operasional. (Yuristio)

  • Persetara Target Pertahankan Gelar Juara Umum di Bupati Cup Kutim 2025

    Persetara Target Pertahankan Gelar Juara Umum di Bupati Cup Kutim 2025

    KUTAI TIMUR-Tim sepak bola Kecamatan Sangatta Utara, Persetara, menegaskan tekad bulat untuk kembali mengukir prestasi tertinggi di ajang Bupati Cup Kutai Timur 2025.

    Dengan komposisi pemain yang lebih matang dan semangat juang yang kian solid, Persetara siap mempertahankan gelar juara umum yang telah mereka sandang dua tahun berturut-turut.

    ‎Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menyampaikan dukungan penuh pemerintah kecamatan terhadap tim kebanggaan warganya itu. Menurutnya, Persetara telah menjadi simbol kebanggaan dan semangat masyarakat Sangatta Utara.

    ‎“Tahun pertama belum berhasil, tapi tahun kedua dan ketiga kami keluar sebagai juara umum. Selama dibor Coach Muslimin, piala tak pernah berpindah tangan,” ujar Hasdiah saat peluncuran jersey baru tim yang digelar di Angkringan Impres, Sangatta Utara, Rabu (15/10/2025) malam.

    ‎Hasdiah juga menambahkan, semangat juang yang ditunjukkan pemain Persetara menjadi bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di tingkat kecamatan mampu melahirkan prestasi yang membanggakan. Ia berharap tradisi juara itu bisa terus dipertahankan pada tahun ini.

    ‎Ketua KNPI Kutai Timur, Avivurahman, menyampaikan, bahwa ini bukan hanya soal seragam baru, tetapi momentum untuk membangun semangat baru bagi dunia persepakbolaan Kutim.

    ‎“KNPI harusnya menjadi sebuah transformasi baru kepemudaan kita. Bagaimana kita memandang persepsi sepak bolaan kita, dan bagaimana kita meningkatkan kualitas-kualitas kepemudaan kita,” ucap Avivurahman.

    ‎Ia menegaskan, peluncuran jersey Persetara menjadi simbol kebangkitan dan komitmen bersama untuk membawa sepak bola Kutai Timur naik ke level yang lebih tinggi.

    ‎ “Hari ini bukan hanya tentang berbicara Bupati Cup. Ikhtiar kita adalah bagaimana membawa sepak bola Kabupaten Kutai Timur naik ke level selanjutnya,” tegasnya.

    ‎Menurutnya, Kutai Timur saat ini sudah memiliki tim Persitim United, dan di masa depan diharapkan akan lahir lebih banyak klub lokal yang mampu bersaing di ajang provinsi hingga nasional.

    ‎”Kita ingin sepak bola lokal kita tidak berhenti hanya pada ajang Piala Bupati Cup. Kita akan antarkan para atlet sepak bola Kutim menuju Piala Gubernur Kalimantan Timur selanjutnya,” ujarnya.

    ‎Avivurahman juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar Kutim mampu menghasilkan pemain lokal berkualitas tanpa harus mendatangkan atlet dari luar daerah.

    ‎“Kita berharap pembinaan ini bisa menghasilkan kualitas pemain lokal. Jadi, saat ajang besar seperti Porprov dan lainnya, kita tidak perlu lagi mengambil atlet dari luar,” katanya.

    ‎Ia mengajak kepada seluruh pemuda Kutai Timur agar terus bersatu dan berperan aktif dalam membangun olahraga daerah.

    ‎“Semangat Persetara hari ini adalah semangat kita semua. Mari jadikan momentum ini sebagai awal kebangkitan sepak bola Kutai Timur,” pungkasnya.

    ‎Lebih lanjut, Manajer Persetara, Yusri Yusuf, dalam kesempatan itu, Ia menegaskan bahwa skuad yang diturunkan tahun ini merupakan hasil penyempurnaan dari musim sebelumnya.

    ‎“Dengan komposisi yang ada, saya berharap lebih baik dari tahun lalu dan juara secara konsisten. Kontinuitas latihan juga tetap kami jaga,” ujarnya.

    ‎Turnamen Bupati Cup Kutai Timur 2025 dijadwalkan bergulir pada 19 Oktober mendatang di Stadion Kudangga, Sangatta.

    ‎Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh masyarakat, Persetara menargetkan piala tetap bertahan di Sangatta Utara melanjutkan tradisi juara yang sudah mereka torehkan.(Ciaa/*)

  • Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

    KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera One Piece yang identik dengan tokoh-tokoh bajak laut dalam serial anime asal Jepang menjadi sorotan publik.

    Simbol ini, bagi sebagian masyarakat, dinilai sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah yang kontroversial.

    Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, angkat bicara menanggapi tren tersebut. Ia menyatakan bahwa ekspresi masyarakat melalui simbol-simbol hiburan seperti bendera komunitas adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi simbol tertinggi di Tanah Air.

    “Setidak-tidaknya jangan lebih tinggi daripada bendera NKRI. Karena itu kan simbol negara,” ujar Jimmi, saat ditemui awak media, Rabu (6/8/2025).

    Menurutnya, Merah Putih merupakan lambang persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dikalahkan oleh simbol apa pun, termasuk dari komunitas hobi atau hiburan. Kendati demikian, ia mengakui bahwa tidak ada larangan eksplisit terkait pengibaran bendera komunitas.

    Ia bahkan mengutip pandangan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menyebut bahwa pengibaran bendera komunitas seperti ini tak ubahnya dengan pengibaran bendera klub sepak bola.

    “Menurut Gus Dur waktu itu, ya enggak ada larangan. Itu kan seperti bendera komunitas. Tapi yang paling utama adalah kesatuan NKRI, itu yang penting,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Jimmi menyebut bahwa kritik masyarakat, meskipun dilakukan melalui simbol tak biasa, tetap perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah, katanya, harus membuka diri terhadap kritik tersebut.

    “Kritik itu sebagai masukan, sebagai vitamin yang menyegarkan APBD dan memperkuat pondasi pemerintahan,” jelasnya.

    Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah selalu berjalan sempurna. Kritik menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

    “Kadang pemerintah ada yang lalai. Sehingga kritik itu sangat membantu. Tidak masalah jika ada. Sebenarnya masalah, tapi kita negara demokratis,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, juga menanggapi fenomena tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh penjuru daerah.

    “Mari kita kibarkan bendera Merah Putih. Kita semarakkan peringatan puncak Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga kita bisa belajar dari jasa-jasa para pahlawan,” ujarnya.

    Kapolres menekankan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan pengibaran bendera One Piece di wilayah Kutai Timur. Namun demikian, ia tetap memberikan imbauan agar masyarakat tidak mengibarkan bendera komunitas melebihi posisi Merah Putih.

    “Alhamdulillah sementara belum ada dan mudah-mudahan tidak ada,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan bertindak sesuai situasi di lapangan, namun pendekatan yang utama tetap mengedepankan edukasi dan pemahaman akan semangat kebangsaan.

    “Kami tetap himbau, kibarkan bendera Merah Putih. Jangan lebih tinggi dari Merah Putih,” tutupnya.(Ciaa/)

  • Wagub Kaltim Dukung Penuh Wadab Ekraf Kaltim Kembangkan Ekonomi Kreatif

    Wagub Kaltim Dukung Penuh Wadab Ekraf Kaltim Kembangkan Ekonomi Kreatif

    SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerahnya melalui kolaborasi bersama Wadah Ekraf Kaltim. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong potensi generasi muda sekaligus memperkuat posisi Kaltim dalam peta ekonomi kreatif nasional.

    “Ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan generasi muda. Kami memberikan dukungan penuh kepada Wadah Ekraf Kaltim dalam upaya ini,” ujar Seno Aji saat ditemui pada Rabu (2/7/2025).

    Ketua Wadah Ekraf Kaltim, Habibi, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal berbagai program pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Beberapa inisiatif utama yang akan digarap antara lain pengembangan sumber daya manusia, penguatan jejaring pelaku kreatif, peningkatan daya saing, serta penyelenggaraan berbagai festival dan event kreatif.

    “Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu fokus kami adalah membina lima desa di setiap kabupaten/kota di Kaltim serta merangkul para konten kreator untuk mengeksplorasi potensi desa-desa tersebut,” jelas Habibi.

    Tak hanya itu, Wadah Ekraf Kaltim juga menargetkan pembangunan Creative Hub di berbagai wilayah sebagai pusat inovasi dan kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

    Manfaat lain yang ditargetkan dari penguatan sektor ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas kreatif, Kalimantan Timur optimistis bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif terkemuka di Indonesia.

  • HMI Tarakan Desak Pemkot Terbitkan Edaran Penutupan THM Jelang Iduladha

    HMI Tarakan Desak Pemkot Terbitkan Edaran Penutupan THM Jelang Iduladha

    Tarakan — Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah yang semakin dekat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan mendesak Pemerintah Kota Tarakan agar segera menerbitkan surat edaran penutupan sementara Tempat Hiburan Malam (THM) selama perayaan Iduladha. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap pengalaman tahun sebelumnya, di mana sejumlah THM tetap beroperasi saat malam takbiran hingga hari-H Iduladha.

    Menurut HMI, keberadaan THM yang tetap buka saat malam keagamaan mencederai nilai-nilai religius serta mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam menyambut hari raya. Ketidakhadiran regulasi resmi dari pemerintah dinilai menjadi penyebab lemahnya pengawasan terhadap operasional THM di momen-momen sakral.

    “Kami mendesak Wali Kota Tarakan untuk segera mengeluarkan surat edaran resmi yang mengatur penutupan THM selama perayaan Iduladha. Ini penting demi menjaga ketertiban sosial dan menghormati nilai-nilai keagamaan,” ujar Mulchidir, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Tarakan, Rabu (4/6/2025).

    Mulchidir mengungkapkan bahwa pada perayaan Iduladha tahun lalu (1445 H/2024), HMI tidak menemukan adanya edaran resmi dari pemerintah terkait penutupan THM. Hal ini membuat aktivitas hiburan malam tetap berlangsung tanpa batasan yang jelas, bahkan saat umat Islam tengah menjalankan takbiran.

    “Jika pada bulan Ramadan Pemkot bisa menerbitkan edaran penutupan THM, maka seharusnya Iduladha juga mendapat perhatian serupa. Konsistensi dalam menegakkan nilai religius sangat kami harapkan,” tambahnya.

    HMI juga mendorong Satpol PP dan instansi terkait untuk meningkatkan patroli serta pengawasan menjelang dan saat hari raya berlangsung. Langkah ini dinilai perlu agar edaran yang diterbitkan nantinya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan.

    Sebagai catatan, setiap bulan Ramadan, Pemkot Tarakan biasanya menerbitkan surat edaran yang mewajibkan penutupan THM, panti pijat, dan tempat karaoke. Namun, kebijakan serupa belum berjalan secara konsisten pada momentum Iduladha.

    HMI Cabang Tarakan menegaskan bahwa seruan ini bukanlah bentuk konfrontasi terhadap pemerintah, melainkan ajakan untuk bersama-sama menjaga suasana religius dan ketenangan di tengah masyarakat, demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan beradab.

  • Lomba VLOG Kutim 2025 Sukses Digelar, Pemuda Desa Tunjukkan Kreativitas Tanpa Batas

    Lomba VLOG Kutim 2025 Sukses Digelar, Pemuda Desa Tunjukkan Kreativitas Tanpa Batas

    Sangatta — Lomba VLOG “Explore Potensi Desa Kutim 2025” resmi ditutup pada Minggu, 11 Mei 2025 pukul 00.00 WITA. Penutupan lomba ini menandai keberhasilan sebuah ajang kreatif yang menjadi wadah ekspresi bagi generasi muda desa dalam mengangkat potensi lokal mereka secara digital.

    Ketua Panitia Penyelenggara, Wily Christian, mengungkapkan kebanggaannya atas tingginya partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan pemuda. “Kami sangat mengapresiasi semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh peserta. Hampir seluruh kecamatan di Kutai Timur terwakili lewat karya-karya kreatif yang masuk. Banyak video dikirim menjelang detik-detik terakhir penutupan, menandakan antusiasme yang tinggi,” ujarnya.

    Menurut Wily, keberhasilan lomba ini turut mencerminkan potensi besar generasi muda desa dalam mendukung transformasi digital dari tingkat akar rumput. Ia menambahkan, laporan hasil kegiatan telah disampaikan kepada Bupati Kutai Timur dan mendapat respons positif. “Bapak Bupati menyambut baik capaian ini. Ini membuktikan bahwa gerakan dari desa bisa menjadi motor perubahan positif dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

    Saat ini, proses penjurian tengah berlangsung sejak 11 Mei dan akan berakhir pada 15 Mei 2025. Tim juri berasal dari kalangan profesional videografi yang telah dikenal secara nasional. “Salah satu juri adalah kreator top yang jadi inspirasi banyak anak muda. Kami sengaja buat kejutan, jadi ditunggu saja,” tambah Wily.

    Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 16 Mei 2025, sedangkan penyerahan hadiah akan digelar pada 19 Mei 2025. Momen ini juga akan bertepatan dengan agenda penting lainnya, yakni Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Kutim Hebat.

    Lomba ini diharapkan menjadi pemantik semangat baru bagi pemuda desa untuk terus berkarya dan mempromosikan daerahnya. Tak sekadar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi antara kreativitas, teknologi, dan kecintaan terhadap desa.(*)

  • Yusuf T Silambi Berencana Gandeng LPK BKE Gelar Pelatihan Kerja

    Yusuf T Silambi Berencana Gandeng LPK BKE Gelar Pelatihan Kerja

    WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur Yusuf Silambi mengatakan, dalam menunjang peningkatan keterampilan dan skill tenaga kerja muda di Kutai Timur, dirinya akan mengandeng lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bina Karya Education (BKE).

    “kedepannya saya berencana akan akan bekerja sama dengan LPK Bina Karya Education (BKE) untuk pelatihan kerja kepada tenaga kerja muda di Kutim agar anak anak kita bisa memiliki skill dan kemampuan untuk bersaing di perusahaan,” kata Yusuf Silambi saat ikut Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Peraturan daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Kecamatan Sangatta Utara, tepatnya di Ruang Pertemuan Kantor Desa Sangatta Utara, Selasa (23/5/2023) kemarin.

    Lebih lanjut ia menambahkan, untuk tahap awal, pihaknya akan mencari 10 orang Putra Daerah untuk diberikan pelatihan melalui lembaga LPK Bina Keryaa Edukasi. Lembaga tersebut memberikan ruang seluas luas untuk memiliki skill sesuai yang dibutuhkan Perusahaan.

    “Saya uji coba, 10 orang terlebih dahulu. Kalau memang bagus cara kerjanya maka akan direkomendasikan atau bahkan langsung dipekerjakan di perusahaan,” kata anggota komisi C DPRD Kutim ini

    Lebih lanjut ia menambahkan, hal tersebut dilakukan karena semata mata ingin membantu para Putra Putri asli Kutim yang baru tamat dari Sekolah namun belum mendapatkan pekerjaan.

    “Yang memotivasi saya karena masih banyak Putra-putra daerah yang belum memiliki pekerjaan. Apalagi semangat mereka untuk mencari pekerjaan sangat luar biasa. Namun belum memiliki bekal Pendidikan yang baik,”ungkapnya.

    Dikatakan, pelatihan yang akan diberikan nantinya yakni berupa Operator Alat Berat, Mekanik dan Welder. “Tapi pelatihan itu nantinya di fokuskan ke masing-masing orang, misalnya si A, hanya operator alat berat saja, itu yang harus di pelajari hingga memiliki pengalaman,” Tutupnya (ADV)