Category: Berita Pilihan

SANGATTA. Junedi, tersangka kasus korupsi pembangunan kolam renang BUMDes Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2021, telah mengembalikan uang hasil korupsinya senilai Rp1,2 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur.

Pengembalian dana ini diumumkan oleh Kajari Kutim, Reopan Saragi, SH., MH., didampingi oleh Kasi Pidsus Kejari Kutim, M.F. Tambunan, SH., di Aula Kejari Kutim, Selasa (24/9).

Dalam keterangannya, Kajari menyatakan dana yang dikembalikan tersangka Junedi masih kurang sekitar Rp900 juta lebih dari total kerugian senilai Rp2,19 miliar dalam kasus ini. Namun, dia berharap di masa proses hukum selanjutnya, tersangka bisa mengembalikan seluruh kerugian negara.

“Tersangka telah mengembalikan sebagian kerugian negara karena dia sebagai kontraktor menikmati hasil korupsinya sendirian. Masih ada kekurangan pengembalian dari total kerugian negara, tetapi kami berharap dalam kasus yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Samarinda ini, seluruh kerugian negara bisa dipulihkan. Jika ini terjadi, tentu akan menjadi pertimbangan yang meringankan tuntutan dari kami nantinya,” ujarnya.

Kejari Pertimbangkan Keringanan Tuntutan

Kajari juga menegaskan kejari Kutim akan terus berupaya agar kerugian negara dalam kasus ini bisa dipulihkan sesuai dengan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kasus ini, dengan nilai kontrak Rp2,46 miliar, proyek dinyatakan sebagai kerugian total (total loss) karena bangunan yang dibuat tidak bisa digunakan.

Seperti diketahui, Kamis (18/9) lalu, Kejari telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus ini untuk keperluan penyidikan. Mereka adalah Junedi selaku kontraktor, serta DL sebagai PPTK dan MR sebagai PPK.

Menurut Kajari, penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan Polres Kutim, namun jika diperlukan, penahanan bisa diperpanjang. Kasi Pidsus Tambunan menambahkan bahwa ketiga orang tersebut disangka melakukan perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 26 saksi, termasuk ahli konstruksi dari Politeknik Kupang, Inspektorat, serta Kades Kandolo dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tambunan menjelaskan MR bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sementara Junedi adalah pelaksana kegiatan atau kontraktor.

Dalam kasus ini, BPKP menyatakan proyek tersebut mengalami kerugian total (total loss) karena bangunan yang ada tidak memenuhi syarat konstruksi. Meskipun ada struktur bangunan, proyek tidak bisa dilanjutkan karena tidak layak digunakan. Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak bernilai dan kerugiannya setara dengan nilai proyek.

Junedi, sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek ini, berdasarkan perjanjian yang dilakukan di notaris dengan pemenang tender CV Palokko Kaluppini Jaya, bertindak sebagai pemegang kuasa pelaksana. Namun, dalam pelaksanaannya, pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga kolam renang tersebut tidak selesai, tidak sesuai mutu, dan tidak dapat dimanfaatkan. Karena kolam tidak bisa digunakan, ketiga tersangka dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

SANGATTA – Empat tokoh politik yang juga mantan anggota DPRD Kutai Timur dari Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, DR. H. Kasmidi Bulang, ST., MM, dan H. Kinsu, S.Ak. Keputusan mereka didasarkan pada keyakinan kuat terhadap visi dan misi pasangan ini, yang mereka anggap mampu membawa perubahan positif bagi Kutai Timur.

Salah satu tokoh yang menyuarakan dukungannya adalah Abdi Firdaus, yang akrab disapa Bang AFI. Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini bahkan membentuk kelompok relawan yang dinamai Relawan AFI untuk mendukung KB-Kinsu.

“Saya mendukung penuh KB-KINSU untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kutim. Saya, bersama seluruh relawan AFI dan simpatisan lainnya, sepakat untuk memenangkan KB-KINSU,” ungkap Bang AFI saat dihubungi.

Bang AFI mengungkapkan bahwa dukungannya terhadap pasangan ini sudah diputuskan jauh sebelum pasangan tersebut resmi berpasangan. Ia menganggap Kasmidi Bulang sebagai sosok pemimpin sejati yang dibutuhkan di daerah yang majemuk seperti Kutai Timur.

Meski keputusannya ini berpotensi menimbulkan sanksi dari partainya, Bang AFI tetap teguh pada pendiriannya. .” Karna keputusan ini sudah saya ambil, dan saya siap menerima sangsi dari partai demokrat. Selain saya sendiri mantan anggota DPRD lainnya seperti pak Alfian Aswad, Hason Ali dan M. Amin telah sepakat mendukung KB-Kinsu, ”jelasnya

Mantan Ketua DPRD Kutim, Alfian Aswad, juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Politisi asal Sangkulirang ini yakin bahwa pasangan KB-Kinsu mampu membawa Kutai Timur ke arah yang lebih baik, dengan fokus pada pembangunan yang tuntas.

“KB adalah orang yang komitmen, tegas, dan punya keberanian. Modal seperti itu dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin,” ujar Alfian.

Selain Abdi Firdaus dan Alfian Aswad, dua mantan anggota DPRD lainnya, Hason Ali dan M. Amin, juga turut menyatakan dukungan mereka. Keempat tokoh ini percaya bahwa KB-Kinsu adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Kutai Timur. (der)

Seorang Ayah di Sangatta Kutai Timur tega menganiaya anak kandung sendiri hanya gegara si anak malas makan. Penganiayaan itu berujung kematian terhadap bocah berusia 12 tahun tersebut.

Kapolres Kutai Timur AKBP Ronni Banic, S.I.K., M.H mengatakan, pelaku berinisial MS (49) kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap anak di bawah umur.

Penetapan MS sebagai tersangka berdasarkan penyelidikan atas laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), guru korban serta memeriksa 32 saksi yang terdiri dari tetangga, saudara  hingga ibu yang merupakan orang tua sambung korban dan penyelidikan lain berupa hasil autopsy dan pemeriksaan ahli forensik.

“Sehingga pada tanggal 29 Mei 2023 kemarin, kami menetapkan hasil gelar perkara, kami menetapkan MS berusia 49 tahun yang merupakan ayah kandung korban sebagai tersangka,”terangnya.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan kronologis kejadian penganiayaan tersebut. Kejadian ini bermula pada 14 April 2023, korban berinisial G mengalami sakit di sekolahnya. Guru yang melihat korban dalam keadaan sakit langsung membawahnya ke rumah sakit Meloy.

Setelah di lakukan pemeriksaan oleh dokter, ditemukan beberapa luka lebam pada tubuh korban. Malam harinya LPAI mendatangi rumah orang korban korban untuk melakukan konfirmasi terhadap luka lebam yang dialami anak tersebut.

“Lalu di lakukan konfirmasi terhadap orang tua. Orang tua korban mengakui sering melakukan penganiayaan terhadap korban karena susah makan,”katanya.

Kemudian lanjut Ronni, pada kejadian terakhir di tanggal 16 April 2023, saat itu korban berada di meja makan dan pada saat makan korban melepah atau mengeluarkan makanan dari mulutnya, tersangka kemudian berdiri dan meminta korban untuk tetap makan, lalu korban berdiri dan berlari untuk menghindari tersangka, namun korban pada saat itu terjatuh.

Penganiayaan terhadap korban, dilakukan di rumah orang tuanya, korban sering dicubit bahkan tersangka pernah melayangkan tendangan ke punggung korban. Kondisi korban memburuk saat malam harinya.

“Kemudian pada tanggal 17 April 2023 Jam 04.00 (wita) korban meninggal dunia, ”kata Kapolres.

Sebelumnya, korban sempat di larikan ke rumah sakit Medika Sangatta pada sekitar Pukul 03.00 Wita. Korban sempat di periksa dokter secara intensif. Dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Atas peristiwa tersebut, Tersangka akan di kenakan pasal 80 ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3 atau ayat 4 UU RI No. 17, tentang penganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. (WAL)

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 1 tahun 2022 tentang ketenaga kerjaan di daerah Pemilihan (Dapil) II digelar Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Rantau Pulung, Kamis (25/5/2023).

DPRD Kutim yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Ketua II Arfan, dr. Novel Tyth Paembonan, Hasnah, dan Hj. Fitriyani. Sementara dari Pihak Pemerintah di hadiri Sekretaris Disnakertrans Kutim yang bertindak sebagai narasumber, serta perwakilan pemerintahan kecamatan dan desa di wilayah Rantau Pulung. Nampak pula sejumlah perwakilan perusahaan yang hadir.

Di temui usai Sosper dr. Novel Tyth Paembonan mengatakan, Sosper tersebut merupakan agenda DPRD kutim dalam mensosialisasikan perda yang tahun lalu di sahkan di DPRD Kutim. Perda tersebut merupakan Perda Inisiatif dewan yang diperjuangkan Legislatif untuk memberikan kenyaman dan keamanan untuk tenaga kerja lokal.

“Hari ini kami baru saja melaksanakan Sosper Ketenaga Kerjaan, di Rantau Pulung. Masing masing anggota DPRD kutim melaksanakan Sosper ini di tiap tiap dapil. Saat ini saya bersama Pak wakil Ketua Arfan, dan ibu Hasnah, dan Hj. Fitriyani,”sebutnya.

Dikatakan, Perda ketenaga Kerjaan tersebut lahir karena DPRD Kutim khususnya komisi D melihat beberapa permasalah tenaga kerja yang sering bermasalah dengan pihak perusahaan, baik perusahaan tambang maupun perusahaan perkebunan kelapa Sawit.

“Sehingga perlu segera pembentukan Perda Ketenaga Kerjaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan perusahaan. Inti Perda ini tidak melanggar aturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan sudah sesuai dengan aturan yang ada,”jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, isi perda tersebut mengikut aturan perundang undangan. Perda tersebut dikalaborasi dengan kearifan lokal atau kondisi sosial masyarakat Kutim.

“Contohnya, bagaimana masyarakat lokal bisa di perdayakan melalui peregrutan tenaga kerja. Jangan hanya tenaga kerja luar yang utamakan. Tenaga kerja kita tidak kalah dengan tenaga kerja dari Luar. Untuk itu kami selalu perjuangkan tenaga kerja lokal agar adik adik atau anak anak kami tidak jadi penonton di daerah sendiri,”katanya.

Ketentuan isi perda tersebut, lanjut politisi Partai Gerindra ini, memuat tentang keberpihakan kepada tenaga kerja lokal. Perusahaan wajib menerima tenaga kerja lokal 80 Persen dan 20 persen tenaga dari luar  Kutim.

“intinya, bagaimana masyarakat Kutim, betul betul bisa merasakan manfaat dari investasi perusahaan, baik perusahaan tambang maupu perusahaan sawit. Dalam meregrut tenaga kerja patut berpedoman kepada Perda Ketenaga Kerjaan,”pangkasnya (WAL/ADV)